Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study investigates alternative equity-based financing models and proposes a waqf-owned (that could also be called philanthropy-, endowment-, trust-, foundation-, and third sector-based) financial intermediary (WOFI). We do so by developing the agent-based model and scenario-based computer simulations for financing solar powerplants. For this purpose, we redesign a waqf-based financing system and analyze the changes in wealth inequality, capital pooling, and social prosperity for a future time frame. As a proof-of-concept, the simulation results show that for the given case study, the proposed WOFI reduces wealth inequality dramatically, whereas conventional debt-based financing models raise inequality. Besides, restructuring the waqf-based financial intermediaries also enables the capital pooling essential for large projects and absent in the conventional waqf system. In short, this study proves that waqf-based institutions have a remarkable potential to contribute towards sustainable development goals by taking account of long-run social implications, economic growth, and environment-friendly projects."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan environmental, social, governance (ESG) terhadap akses pembiayaan dan biaya utang. Penelitian ini mengambil 107 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di masing-masing bursa efek di negara-negara ASEAN selama tahun 2014-2018. Pengujian hipotesis pengaruh pengungkapan ESG terhadap akses pembiayaan dan biaya utang dilakukan masing-masing menggunakan metode regresi data panel fixed effect dan common effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi skor pengungkapan ESG gabungan dan skor pengungkapan aspek tata kelola (governance), maka perusahaan memiliki akses pembiayaan yang lebih baik dari pemberi pinjaman (lenders) dan hasil ini signifikan secara statistik, sedangkan pengungkan aspek lingkungan (environmental) dan sosial (social) tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dan masing-masing komponennya tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

---

This study aims to prove empirically whether or not ESG disclosures (i.e. aggregate as well as its three sub-indicators) provide better access to debt financing and reduce cost of debt. The research takes 107 non-financial firms listed on six stock exchanges of ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Philipines, Thailand, and Vietnam) from 2014 to 2018. The hypothesis testings regarding the effect of ESG disclosure on access to debt financing and cost of debt are carried out using the fixed-effect and common-effect panel data regression method, respectively. The empirical results demonstrate that overall CSR disclosure score as a combination of ESG disclosure and governance disclosure are positively related to better access to finance. While environmental dan social disclosure are found to have insignificant association. The results also indicate that both combined and separated components of ESG disclosures have insignificant association with the cost of debt."

"Pembangunan infrastruktur membutuhkan jumlah dana yang besar. Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memberikan mandate untuk mencari mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi gap funding pada pembangunan infrastruktur sehingga tidak semua pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu mekanisme pembiayaan innovative yang dapat dipilih adalah Land Value Capture. Mekanisme ini dilakukan dengan memonetisasi tanah yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tanah dan properti dari investasi infrastruktur, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan publik lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mencari urgensi pembentukan Land Value Capture melalui Tax Increment Financing. Penelitian ini juga mencari Peluang penerapan Land Value Capture dalam konteks hukum di Indonesia dengan melihat best practice di Amerika Serikat untuk menemukan pembelajaran sehingga dapat dijadikan acuan untuk menetapkan Land Value Capture di Indonesia. 

---

Infrastructure development requires a large amount of money. The 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) mandates exploring innovative financing mechanisms to meet funding gaps for infrastructure development so that not all funding is borne by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). An innovative financing option that can be chosen is Land Value Capture. This mechanism is carried out by monetizing land developed by the government to increase land and property values from infrastructure investment, and the proceeds are used for other public financing. This study uses normative Research to look for the urgency of forming Land Value Capture through Tax Increment Financing. This Research also looks for Opportunities for Land Value Capture application in the legal context in Indonesia by looking at best practices in the United States to find lessons learned so that they can be used as a reference for establishing Land Value Capture in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaruh financing deficit terhadap long term debt dengan model pecking order pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 -2014, dimana perusahaan-perusahaan tersebut dikelompokkan berdasarkan debt capacity. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur dengan metode purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah financing deficit dan squared of financing deficit, sedangakan variabel dependennya adalah long term debt. Pengelompokkan perusahaan berdasarkan debt capacity dilakukan untuk melihat hubungan antara finacing deficit terhadap penerbitan hutang jangka panjang sesuai dengan model pecking order.Hasil peneliitiaan menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan positif antara financing deficit terhadap penerbitan hutang jangka panjang. Selain itu, pengelompokan berdasarkan debt capacity lebih memilih hutang jangka panjang ketika mengalami defisit dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki debt capacity yang rendah.

---

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of financing deficit on long term debt of manufactur firms listed in Indonesia Stock Exchange for Periode 2007 2014 according to Pecking order Model and classified by its debt capacity. The research has purposive sampling method. The independent variables are financing deficit and squared of financing deficit, while dependent variable is long term debt. Having classified firms by its debt capacity is needed to examine the effect of financing deficit towards long term debt according to pecking order model. The result showed financing deficit effected long term debt issued significantly. Firms with high level of debt capacity prefer to issue debt than firms with low debt capacity in financing deficit."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan mencari alternatif acuan imbal hasil pembiayaan bank syariah, baik untuk model pembiayaan berbasis hutang (debt financing) maupun model penyertaan modal (equity financing). Untuk model pembiayaan berbasis hutang digunakan variabel imbal hasil murabahah sebagai variabel terikat, sementara untuk pembiayaan berbasis penyertaan modal digunakan imbal hasil musyarakah sebagai variable terikat. Variabel bebas diambil dari indikator sektor riil seperti inflasi, IPI, dan sektor keuangan syariah seperti SIMA, sukuk.Penelitian dilakukan menggunakan metodologi kuantitatif dengan metode regresi linear untuk melihat variabel bebas terbesar yang signifikan mempengaruhi variabel terikatnya. Variabel bebas terbesar yang signifikan mempengaruhi imbal hasil pembiayaan bank syariah diajukan sebagai acuan alternatif dalam membandingkan besar imbal hasil pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah. Untuk model pembiayaan murabahah, diperoleh imbal hasil SIMA bulan berjalan merupakan variabel bebas dengan koefisien terbesar yang signifkan mempengaruhi imbal hasil murabahah bulan berjalan, sehingga dapat diajukan sebagai acuan alternatif bagi penentuan besar imbal hasil murabahah. Untuk model pembiayaan musyarakah, diperoleh imbal hasil SIMA 6 bulan yang lalu merupakan variabel bebas dengan koefisien terbesar yang signifkan mempengaruhi imbal hasil musyarakah bulan berjalan, sehingga dapat diajukan sebagai acuan alternatif bagi penentuan besar imbal hasil musyarakah.

---

ABSTRACT

The research aims to find alternative benchmark yields for Islamic bank financing, both for the debt and equity financing models. For debt-based financing model used murabaha yield as a dependent variable, while for equity-based financing used musharakah yield as the dependent variable. The independent variable is taken from the real sector indicators such as inflation, IPI, and the Islamic financial sector such as SIMA, sukuk.

The study was conducted using a quantitative methodology with linear regression method to see the largest independent variables that significantly affect the dependent variable. The independent variables that significantly affect the yield of Islamic bank financing proposed as an alternative benchmark in comparing large yields of financing used by Islamic banks. For murabaha financing model, obtained yield of SIMA?s current month is independent variable with the largest coefficients which affect significantly the yield of murabaha?s current month, so it can be proposed as an alternative reference to the great determination of the yield murabaha. For Musharakah financing model, obtained yield of SIMA`s 6 months ago is the independent variable with the largest coefficients which affect significantly the yield of musharakah current month, so it can be proposed as an alternative reference to the great determination of the yield Musharakah."

"Penelitian ini menganalisa hubungan antara perusahan dengan fincnaing constraint dan non financing constraint menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Dalam penelitian ini menggunakan dua parameter yaitu size dan payout dalam menentukan sebuah perusahaan masuk kedalam financing constraint atau non financing constraint. Kemudian dari pengelompokan tersebut diuji bagaimana sensitivitas investasi terhadap cash flow-nya sesuai dengan tingkatan financing constraint-nya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan dengan financing constraint menggunkan ukuran size menunjukan adanya sensitivitas investasi terhadap cash flow. Namun perusahaan dengan financing constraint menggunakan ukuran payout tidak menunjukan adanya sensitivitas investasi terhadap cash flow.

---

The studies analyze relationship between firm?s face financing constraint and non financing constraint on listed firms 2007-2011. In this studies use two parameter; size and payout din determine firms face financing constraint or non financing constraint. Later from grouping firms face financing constraint or not, examine how sensitivity investment-cash flow in line with level of financing constraint. Results, firms face financing constraint that categorize with size show sensitivity investment-cash flow. But, firms face financing constraint use payout as measurement not show sensitivity investment-cash flow."

"Melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi ParisAgreement, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi gas rumahkaca. Saat ini penyediaan energi listrik di Indonesia masih didominasi daripembangkit listrik energi yang tidak ramah lingkungan yaitu batu bara. Salah satusektor yang dapat mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca adalah melaluipengembangan Energi Baru Terbarukan yaitu sektor Panas Bumi. Kurangnyapemanfaatan energi panas bumi disebabkan tingginya risiko dan biaya yangmengakibatkan perusahaan pengembang sulit mengakses pembiayaankonvensional karena dinilai berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia, melalui PT SMI,berusaha untuk menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana padaproyek infrastruktur terhadap energi sektor panas bumi melalui salah satu programmitigasi risiko yang bernama Geothermal Resource Risk Mitigation. Akan tetapi,pengaturan mengenai pembiayaan infrastruktur ini masih mengacu pada PeraturanMenteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan DanaPembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero)PT SMI dan masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara tegas. Skripsiini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan upaya mitigasi risikopembiayaan infrastruktur sektor panas bumi yang direncanakan PemerintahIndonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif denganpendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahanhukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan yaituupaya Pemerintah Indonesia untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur melaluiprogram Geothermal Resource Risk Mitigation masih belum diatur sepenuhnya,sehingga dibutuhkan payung hukum agar mitigasi risiko ini dapat berjalan dansemua pihak dalam pengusahaan energi panas bumi mendapatkan kepastian hukum

---

Through the ratification of Law Number 16 of 2016 concerning the Ratification of

the Paris Agreement, Indonesia has a target to reduce greenhouse gas emissions.

Currently, the supply of electrical energy in Indonesia is still dominated by energy

power plants that are not environmentally friendly, namely coal. One sector that

can reduce the increase in greenhouse gas emissions is through the development of

New and Renewable Energy, namely the Geothermal sector. The lack of utilization

of geothermal energy is due to the high risks and costs that make it difficult for

development companies to access conventional financing because they are

considered high risk. The Indonesian government, through PT SMI, seeks to

provide financing in the form of providing funds for infrastructure projects for the

geothermal energy sector through a risk mitigation program called Geothermal

Resource Risk Mitigation. However, the regulation regarding infrastructure

financing still refers to the Minister of Finance Regulation Number 62 / PMK.08 /

2017 concerning Management of Geothermal Sector Infrastructure Financing

Funds at the Limited Liability Company (Persero) PT SMI and there are still several

things that have not been explicitly regulated. This thesis will discuss how to

manage and mitigate the risk of geothermal sector infrastructure financing planned

by the Government of Indonesia. The research method in this thesis is juridicalnormative

with a qualitative approach, and uses library materials such as primary

and secondary legal materials. In the end, the researchers concluded that the

Indonesian Government's efforts to provide infrastructure financing through the

Geothermal Resource Risk Mitigation program are still not fully regulated, so a

legal protection is needed so that this risk mitigation can take place and all parties

in the exploitation of geothermal energy get legal certainty"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financing deficit dan misvaluasi terhadap metode pendanaan perusahaan di Indonesia, dengan cara menguji hubungan antara dengan financing deficit dan misvaluasi terhadap perubahan hutang. Dengan penerapan market timing dan adanya misvaluasi, apakah perubahan hutang menjadi lebih rendah atau tidak pada kondisi overvalued. Sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa financing deficit perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap perubahan hutang. Ketika financing deficit diinteraksikan dengan misvaluasi, pengaruhnya positif terhadap perubahan hutang tetapi tidak signifikan. untuk perusahaan di Indonesia. Pengaruh financing deficit terhadap perubahan hutang lebih tinggi pada saat perusahaan overvalued, yang berarti perusahaan lebih memilih menggunakan hutang untuk mendanai defisit nya pada saat overvalued. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan di Indonesia tidak sesuai dengan teori market timing.

---

This research aims to observe financing deficit and misvaluation effect toward companies funding method in Indonesia, by examining intercourse between financing deficit and misvaluation in debt changing. In the presence of market timing and misvaluation, whether change in debt will be lower on overvalued condition or not. The sample of this research are taken from listed corporation (non financial firms) on Bursa Efek Indonesia for period 2008-2012.

This result shows that financing deficit in a company lead to positive effect toward change in debt. When financing deficit interacts with misvaluation, it still gives positive effect but become less significant. Financing deficit effect toward change in debt is higher when the company is in overvalued condition, indicated that the company prefer to use debt to fund its deficit when in overvalued condition. It can be concluded that most company in Indonesia doesn`t comply with market timing theory."