Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor pada tahun 2020 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan ppdb dengan menggunakan jalur zonasi ini bertujuan untuk pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan penilaian masyarakat terhadap sekolah favorit dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Implementasi kebijakan PPDB melalui jalur zonasi sudah mulai dilaksanakan oleh daerah sejak tahun 2018. Dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Kota Bogor memiliki konsep dan pola jalur zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dikarenakan Kota Bogor dalam mengimplementasikan kebijakan ini mengacu pada Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-399 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/172 Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk desentralisasi dibidang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan PPDB melalui jalur zonasi di Kota Bogor didasarkan dengan pembagian wilayah administratif kecamatan dikarenakan keterbatasan jumlah SMP Negeri dan menggunakan nilai rata-rata rapot. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi pada SMP negeri di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh George Edwards III (1989). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB melalui jalur zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dibuat oleh Kota Bogor sudah sudah berlangsung dengan baik dikarenakan terpenuhinya seluruh dimensi implementasi kebijakan dimana pada pelaksanaan kebijakan PPDB melalui jalur zonasi terjadi pandemi COVID-19 sehingga panitia PPDB dilengkapi dengan APD dan dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Kota Bogor dengan terpenuhinya 10 subdimensi dari 12 dimensi pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pihak Kemendikbud dapat meningkatkan upaya koordinasi dengan pemerintah daerah supaya pola yang ditetapkan di daerah sesuai dengan permendikbud yang berlaku.

---

Implementation of the new student admission policies at Bogor City in 2020 has used zoning policies aimed for equitable access to services and quality of education, eliminate public stigma of favorite schools and students can go to closer schools from home. The implementation of the PPDB policy through the zoning route has been implemented by the regions since 2018. The implementation of the PPDB policy carried out by the City of Bogor has a different concept and pattern of zoning pathways from the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 44 of 2019. This is because in implementing this policy, Bogor City refers to the Decree of the Mayor of Bogor Number 421.45-399 of 2020 and the Decree of the Head of the Bogor City Education Office Number 800/172 of 2020 as a form of decentralization in the education sector. The implementation of PPDB policy through zoning in Bogor City is based on the division of sub-district administrative areas due to the limited number of state junior high schools and using the average grade of report cards. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the new student admission with zoning policies in public junior high schools in Bogor City according to the implementation theory by George Edwards III (1989). The research approach used in this study is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews with various stakeholders as primary data and literature studies as secondary data and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that implementation of new students admission policy by zoning policies implemented in a pattern created by Bogor City has been well implemented due to all dimensions of policy implementation has been fulfilled and also during the implementation of the new student admission policies due to COVID-19 the PPDB committee was equipped with PPE and the implementation also has been able to achieve the goal which is examining access to quality service and education for citizen in Bogor City because of it’s success to fulfill 10 of the 12 indicator measured. Recommendations that can be given is the Ministry of Education and Culture can improve the coordination efforts and process wirh local government so the new student admission pattern that implemented in several areas prescribed by the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture"

"ABSTRAKPelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta pada tahun 2019 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan untuk memeratakan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Pengimplementasian kebijakan di DKI Jakarta sudah mulai difokuskan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Akan tetapi dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta ini justru memiliki pola sistem zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, karena Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikam kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi pada SMA negeri di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Implementation as a Political and Administrative Process oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sudah dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan sudah dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in DKI Jakarta in 2019 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the service access and quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and bring the school closer to where students live. Implementation of this policy in DKI Jakarta has been focused since the issuance of the Ministeral Regulation from the Ministry of Education and Culture Number 51 Year 2018. However, the implementation of zoning policies by DKI Jakarta actually has a different zoning system pattern from the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture, because DKI Jakarta implemented this policies refers to Governor Regulation Number 43 Year 2019 and Decree of the Head of the Education Office Number 498 Year 2019. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in DKI Jakarta according to the implementation theory from Merilee S. Grindlee. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that The results of this study found that the implementation of the zoning system based PPDB policy implemented in a pattern that is owned by the Province of DKI Jakarta has been said implemented well and has been able to achieve the goal of examining access to quality services and education for the people in DKI Jakarta Province."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hadir. Akan tetapi, produk hukum Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memberikan ruang bagi otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini disebabkan, sifat peraturan menteri a quo masih mengikuti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempertimbangkan asas dan norma otonomi daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Atas hal itu, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga, sepatutnya Pusat dan Daerah mengedepankan hubungan kewenangan yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

ABSTRACT

 

---

This research attempts to analyze normatively of the relationship of authority possessed by the Central Government and Regional Governments in determining policies and managing the Zone of New Student Reception (PPDB). As we know, it is a necessity for concurrent government affairs that have been given to regional governments to be the basis for the implementation of regional autonomy after the issuance of Law No. 23 of 2014. In order to prioritize the conditions and characteristics of autonomous regions in the administration of education, the Central and Regional Governments must carry out the implementation of education in a decentralized manner based on the principle of regional autonomy after Law No. 23 of 2014 is present. However, Permendikbud's legal product No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 concerning PPDB TK, SD, SMP, SMA and SMK did not provide space for regional autonomy and decentralization. This caused by the nature of the a quo ministerial regulation which still follows Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and not consider the principles and norms of regional autonomy in Law No. 23 of 2014. For that matter, Permendikbud No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 caused polemic in the community. Therefore, it is fitting for the Central and Regional Governments to prioritize the relationship of authority that has been established in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

 

"

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi terhadap persentase jumlah siswa mengulang kelas di sekolah menengah atas negeri Indonesia tahun 2016-2019. Persentase jumlah siswa mengulang dalam studi ini dihitung berdasarkan jumlah siswa mengulang kelas dibagi jumlah total siswa keseluruhan di tahun yang sama. Uji Placebo yang dilakukan pada studi ini menunujukkan hasil yang signifikan. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi berpengaruh negatif dengan persentase siswa mengulang di sekolah menengah atas negeri dibandingkan dengan sekolah menengah atas swasta di Indonesia. Berdasarkan data antar kabupaten/kota dan variabel kontrol berupa jumlah sekolah, rasio murid-guru, jumlah ruang kelas, pembagian wilayah barat/timur Indonesia, dan karakteristik daerah kabupaten/kota, diketahui bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi juga berpengaruh negatif dengan persentase siswa mengulang di sekolah menengah atas negeri dibandingkan dengan sekolah swasta di Indonesia. Analisis antar wilayah juga menyimpulkan bahwa persentase siswa mengulang kelas tingkat sekolah menengah terjadi penurunan yang lebih besar di wilayah barat Indonesia dibandingkan wilayah timur Indonesia. Rasio murid-guru juga dapat meningkatkan persentase siswa mengulang kelas tingkat sekolah menengah di Indonesia, dimana semakin banyak guru maka jumlah siswa yang mengulang kelas juga akan semakin meningkat. Simpulan dari studi ini adalah menujukan kebijakan PPDB sistem zonasi berpengaruh negatif dengan persentase siswa mengulang kelas di sekolah menengah atas negeri.

---

This study aims to analyze the effect of implementing the zoning system PPDB policy on the percentage of students repeating grades in Indonesian public high schools in 2016-2019. The percentage of students repeating in this study was calculated based on the number of students repeating a class divided by the total number of students in the same year. Placebo test conducted in this study showed significant results. This study concludes that the New Student Admission policy of the zoning system is negatively correlated with the percentage of students repeating in public high schools compared to private high schools in Indonesia. Based on data between kabupaten/kota and control variables in the form of number of schools, student-teacher ratio, number of classrooms, division of the western/eastern regions of Indonesia, and kabupaten/kota regional characteristics, it is known that the PPDB policy of the zoning system has a negative correlation with the percentage of students repeating in public high school compared to private high school in Indonesia. The cross-regional analysis also concluded that the percentage of students repeating grades at the secondary school level decreased more in western Indonesia than in eastern Indonesia. The student-teacher ratio can accelerate the percentage of students repeating a class at the secondary school level in Indonesia, where the more teachers there are, the higher the number of students repeating a class. The conclusion of this study is that the PPDB policy on the zoning system has a negative correlation with the percentage of students repeating in public high schools.

"

"ABSTRAK<Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru pada tahun 2018 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan agar mampu memeratakan kualitas dan mutu pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Akan tetapi dalam implementasinya kebijakan zonasi memunculkan pro dan kontra yang menilai bahwa pelaksanaannya justru menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian ni bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan implementasi kebijakan zonasi PPDB SMA Negeri di Kota Depok menurut ambiguity-conflict matriks yang disampaikan oleh Richard Matland. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengupulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literature sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa model implementasi kebijakan zonasi PPDB adalah experimental implementation dimana harus dikembangkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in 2018 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and reduce traffic congestion. However, the implementation of zoning policies have led to the pros and cons judgement which says that it would actually eliminate the right of citizens to obtain education. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in Depok according to the matrix ambiguity presented by Richard Matland. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that the model of PPDB zoning policy implementation is an experimental implementation in which various strategies must be developed to achieve the stated policy objectives.

"

"

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hadir. Akan tetapi, produk hukum Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memberikan ruang bagi otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini disebabkan, sifat peraturan menteri a quo masih mengikuti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempertimbangkan asas dan norma otonomi daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Atas hal itu, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga, sepatutnya Pusat dan Daerah mengedepankan hubungan kewenangan yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

---

This research attempts to analyze normatively of the relationship of authority possessed by the Central Government and Regional Governments in determining policies and managing the Zone of New Student Reception (PPDB). As we know, it is a necessity for concurrent government affairs that have been given to regional governments to be the basis for the implementation of regional autonomy after the issuance of Law No. 23 of 2014. In order to prioritize the conditions and characteristics of autonomous regions in the administration of education, the Central and Regional Governments must carry out the implementation of education in a decentralized manner based on the principle of regional autonomy after Law No. 23 of 2014 is present. However, Permendikbud's legal product No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 concerning PPDB TK, SD, SMP, SMA and SMK did not provide space for regional autonomy and decentralization. This caused by the nature of the a quo ministerial regulation which still follows Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and not consider the principles and norms of regional autonomy in Law No. 23 of 2014. For that matter, Permendikbud No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 caused polemic in the community. Therefore, it is fitting for the Central and Regional Governments to prioritize the relationship of authority that has been established in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

 

"

"ABSTRAKKebijakan sistem zonasi digunakan dalam proses penyeleksian penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh negara. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk menghapus stigma eklusivitas sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2017 dan tahun 2018 masih ditemukan tindak kejahatan; tindak jual-beli kursi, kasus pungutan liar dan kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang baru muncul sejak diterapkan PPDB sistem zonasi. Dalam penulisan ini menggunakan Routine Activity Theory untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peluang membentuk beberapa kasus kejahatan dalam proses pelaksanaan PPDB. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber laporan dan berita, serta wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa peluang kejahatan terbentuk akibat rentannya target, para pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan dan lemahnya pengawasan yang cakap.

---

ABSTRACTThe school zoning system policy is applied in the process of selecting new student admissions (PPDB) for the level of junior and senior high school education held by the state. The purpose of the school zoning system is one of the government efforts inequitable education in Indonesia to eliminating the stigma of exclusivity in schools. In the implementation of new student admissions in 2017 and 2018, crimes are still found; seat purchases, extortion, and relief letter for students from disadvantaged families (SKTM) Forgery that has emerged since the PPDB zoning system were implemented. This writing is using the Routine Activity Theory to identify and analyze how opportunities form several criminal cases in the process of implementing PPDB. Data collection is obtained from various sources of reports and news, as well as an interview. The result found that chances of crime formed are due to the vulnerability of the targets, the motivated offenders who willing to commit crimes and lack of capable guardians."

"Tidak adanya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di setiap daerah. Dengan kondisi yang demikian maka pemerintah membuat kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berfungsi sebagai penjamin dari pemerataan mutu pendidikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di DKI Jakarta dengan mengambil kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamadya Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi sekolah, rendahnya pengawasan, dan juga kurang optimalnya pengalokasian dana.

---

The lack of equity of educational quality in Indonesia cause differences in quality of education that Indonesian society receive. With that condition, the government makes a policy about National Education Standard which is the minimum criteria of education and as assurance of equity in education quality. DKI Jakarta as a capital city of Indonesia should be an example for other province for the implementation of National Education Standard.

Therefore, the goals of this research is to analyze how the implementation of the National Education Standard policy by taking case in Public Junior High School in West Jakarta. The methods of data collection in this research is using qualitative methods by deep interview and document study.

The conclusion of this research prove that the implementation of National Education Standard policy in Public Junior High School in West Jakarta hasn’t been going quite well viewed by many technical difficulties that school faces, lack of supervision, and the lack of optimality in budget allocation."

"Minimnya satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Depok serta ditemuinya berbagai problematika yang kontradiktif dari amanat kebijakan memberi keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut medorong diadakannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMPN Kota Depok yang menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang membagi kepada 4 (empat) dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan desain deskriptif. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 8, SMPN 18 dan SMPN 19 Kota Depok masih belum terimplementasi dengan baik karena terdapat berbagai kendala pada empat dimensi, yakni kurangnya komunikasi, inkonsistensi implementasi, kekosongan isi kebijakan, informasi yang tidak lengkap, terbatasanya kuantitas dan kualitas sumber daya, belum diterapkannya sanksi, dan belum terdapat koordinasi. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif juga hanya terfokus pada SMPN 8 dan belum terwujud pada SMPN 18 dan SMPN 19. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan saran untuk membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk perencanaan kebijakan yang komperenshif, melakukan pemberdayaan LSM, memberikan alokasi anggaran khusus, memperkuat pelaksanaan dengan membentuk komitmen dan aturan khusus agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

---

The minimum amount of Public Junior High School as implementors of Inclusive Education in Depok City alongside with various problems met are seen to be contradictive from the obligation to held education among the Children with Disabilities. Those are the reasons underlying this research that was conducted to focusing on analyzing the factors that are significant to Inclusive Educational Policy delivered by Edward III (1980) consisting dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Post positivist worldview and descriptive design was used to conduct the research. The datas used are mainly provided from the field research and in-depth interviews, while the secondary ones are provided from literature reviews.

The result shows that the implementation of inclusive education program in SMPN 8, SMPN 8, and SMPN 19, Depok City are considered as not good enough. Barriers on communication, vacuum of policy, inconsistency, incomplate information, limited resources, low punishment enforcement and inexistence of coordination are the main reasons. The commitment of implementing inclusive educational policy was only found at SMPN 8, but neither on SMPN 18 nor SMPN 19. The suggestions emerged from this research are to build synergy among governmental bodies on comprehensive planning, NGO empowernment, budgetary allocation, and building commitment alongside with law enforcement to fulfill the preciously planned goals."

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bekasi. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat dimensi Edwards III belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Artinya, empat elemen Edwards III belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dari sisi komunikasi masih harus ditingkatkan, sumber daya masih kurang memadai begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi juga harus ada perbaikan.

---

This research examines the implementation/application of free education in Junior High School (SMP) in Bekasi. As a public policy, the policy of free education taken by Bekasi City Government carried out with attention to some dimension/specific elements. According to George C. Edwards III, there are four dimensions that affect the implementation of public policy. That four elements is Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structure. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

Research shows that in general the four dimensions theory by Edwards III has not been implemented by Bekasi City Government. That is, the four elements theory by Edwards III have not been fully fulfilled by both central and regional governments. That in terms of the communication needs to be improved, resources are still inadequate, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is also needs to be improved."