Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja. 

---

This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work."

"ABSTRAKKota adalah sistem jaringan di mana ada kehidupan yang bisa sosial. Setiap kota memiliki masalah sendiri yang muncul dan berkembang yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor dari alam dan dari manusia itu sendiri. Kota berkembang adalah kota di mana ada sistem pemerintahan yang baik. Selain itu, kota ini juga dapat didirikan sebagai pusat kawasan perumahan, pusat ekonomi dan bisnis, pusat industri, dan juga pusat sosial budaya.Stasiun jalur komuter dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang pada tingkat maksimum untuk periode proyeksi yang telah ditentukan. Tahap awal pengembangan dirancang untuk dapat mengakomodasi jumlah penumpang dalam periode 5 tahun.Jalur komuter berarti bahwa orang atau kereta penumpang dioperasikan di jalur utama kereta untuk mengangkut penumpang dari daerah asal ke daerah tujuan. Jalur komuter umumnya terdiri dari lokomotif dan sejumlah gerbong. Dimensi gerbong mirip dengan kereta antarkota, tetapi untuk kereta komuter umumnya lebih pendek dari kereta antarkota dan juga memiliki kecepatan yang relatif lebih lambat.Data dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan dan pengamatan penulis. Data berikut adalah data yang ada yang telah disusun dari proses penghitungan jumlah penumpang dalam antrian keluar di Gerbang Utara dan Selatan, pengukuran waktu dalam proses layanan gerbang otomatis, pengukuran dimensi area antrian (pejalan kaki) jebakan) pada kedua Gates, wawancara dengan penumpang komuter dan juga wawancara dengan PT. KAI dan PT. KCJ di Statiun Tanah Abang dan kantor pusat.

---

ABSTRACT

City is a network system where there is a life that can be social. Every cities have own problems that arise and develop which are caused by several factors such as factors from nature and from humans themselves. A developing city is a city where there is a good governance system. In addition, the city can also be established as a center of residential areas, economic and business centers, industrial centers, and also socio-cultural centers.

Commuter line stations are designed to accommodate passenger needs at the maximum level for a predetermined projection period. The initial stage of development is designed to be able to accommodate the number of passengers within a 5 year period.

Commuter line mean that peoples or train passangers is operated on the main line of the train to transport passangers from the origin area to destination area. Commuter line generally consist of a locomotive and a number of carriages. The dimension of the carriages are similar to intercity trains, but for commuter trains are generally shorter than intercity trains and also have relatively slower speeds.

The data in this study are the results of observations and observations of the author. The following data is the existing data that has been compiled from the process of counting the number of passengers in the exit queue at the North and South Gate, time measurement in the automatic gate service process, measurement of the dimensions of the queue area (pedestrian trap) on both Gates, interviews with commuter passengers and also interviews with PT. KAI and PT. KCJ located in Tanah Abang Station and at the head office."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triwulan laporan keuangan empat belas Bank Umum Syariah di Indonesia periode Desember 2018-Desember 2020. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan menggunakan program Eviews. Variabel dependen adalah Pembiayaan Murabahah sedangkan variabel independennya adalah NPF, Inflasi, BI7DRR, DPK, FDR dan ROA. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.6218 > 0.05. Inflasi berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0309 < 0.05. BI7DRR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.5534 > 0.05. DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0309 < 0.05. FDR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0000 < 0.05. ROA berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai Probabilitas p-value sebesar 0.0014 < 0.05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Non Performing Financing (NPF), Inflasi, Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return on Asset (ROA) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah dengan nilai probabilitas F Statistik sebesar 0.0000 < 0.05.

---

The data used in this study is quarterly data on the financial statements of fourteen Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period December 2018-December 2020. This study uses the panel data regression method using the Eviews program. The dependent variable is Murabahah Financing while the independent variables are NPF, Inflation, BI7DRR, DPK, FDR and ROA. This study uses panel data regression analysis with a Random Effects Model approach.

The results of this study indicate that partially the NPF variable has no effect on Murabahah financing with a probability p-value of 0.6218 > 0.05. Inflation affects Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0309 < 0.05. BI7DRR has no effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.5534 > 0.05. DPK has an effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0309 < 0.05. FDR has an effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0000 < 0.05. ROA has an effect on Murabahah Financing with a probability p-value of 0.0014 < 0.05. The results showed that the variables of Non Performing Financing (NPF), Inflation, Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), Third Party Funds (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Return on Assets (ROA) had a significant effect. Simultaneous to the Murabahah Financing variable with a probability value of F Statistics of 0.0000 < 0.05"

"Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Induk Kramat Jati memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan sebagai pusat perekonomian masyarakat. Oleh karena itu aktivitas perekonomian di UPB Pasar Induk Kramat Jati harus tetap berlangsung, meskipun pada masa pandemi Covid-19. Pengelola UPB Pasar Induk Kramat Jati telah menerapkan kebijakan protokol kesehatan sebagai bentuk proteksi bagi masyarakat yang berada di area pasar. Permasalahan penelitian ini adalah masih terjadinya peningkatan jumlah pedagang dan pembeli positif Covid-19 di UPB Pasar Induk Kramat Jati meskipun pasar ini telah menerapkan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Pasar Induk Kramat Jati. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan protokol kesehatan kurang maksimal, yaitu, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga faktor tersebut menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah membuat instrumen kebijakan protokol kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari stakeholder kebijakan

---

UPB Kramat Jati Main Market has the important roles to provide basic daily needs for the community and as the center of the community's economy. Therefore, economic activity at UPB Kramat Jati Main Market must resume even during the Covid-19 pandemic. UPB Pasar Induk Kramat Jatihas implement the health protocol policy to prevent the transmission of Covid-19, but there's still the increasing number of people that getting infected by Covid-19. This reaserch aims to analyze the factors that influence the implementation of health protocol policies during the Covid-19 pandemic at the Kramat Jati Central Market. Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review.The results of this research shows there are several factors that make this policy not optimal, such as the characteristics of the implementing agency, interorganizational communication and enforcement activities, and also economic, social and political conditions. Those factors are relate to the public participation which can't be found in this case. The recomendation of this research is to involve the community as stakeholders and strengthen its position by the policy instrument"

"Penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang adalah sosialisasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, koordinasi antaraktor dalam implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, ketersediaan fasilitas pasar, sikap resisten pedagang kaki lima, dukungan masyarakat, dan isi konten kebijakan.

---

Street Vendors regulation in Tanah Abang Market , Central Jakarta, is one of the policies which is implemented to enforce the Local Regulations No. 8 of 2007 about public order as the responsibility of local government DKI Jakarta. The research used qualitative approach through primary and secondary data collections. The result shows that the factors affects the implementation of street vendors regulation in Tanah Abang Market consists of socialization of street vendors regulation in Tanah Abang Market, coordination among actors in policy implementation, availability of resources, availability of market facilities, resistant attitude from street vendors, public support, and content of policy."

"Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019, turut memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut juga berimplikasi pada penerimaan masing-masing daerah, apalagi bagi pusat bisnis dan ekonomi, yaitu ibukota DKI Jakarta. Sektor penerimaan asli daerah terbesar DKI Jakarta meliputi Pajak Daerah yang terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Hotel. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan hotel, untuk menganalisis bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan yang dilakukan Wajib Pajak Hotel X, dan untuk menganalisis Compliance Cost  dalam pemenuhan kewajiban pajak hotel wajib pajak hotel pada masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Hotel X Tahun 2020 dan 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa yang menjadi faktor Wajib Pajak Hotel X patuh menjalankan kewajiban pajak hotelnya diantaranya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu adanya sanksi yang menjerat jika melanggar, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang cenderung mudah dan murah, serta adanya risiko diperiksa oleh fiskus. Kepatuhan pajak pada Hotel X dilakukan dengan menjalankan kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak hotel terutang. Saran yang dapat diberikan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disarankan Wajib Pajak Hotel X memiliki pengetahuan lebih mendalam terkait dengan alokasi dana pajak hotel yang setiap bulannya disetorkan, pemenuhan kewajiban pajak hotel yang diimplementasikan dalam sistem online diharapkan Wajib Pajak Hotel X dapat lebih pro-aktif, serta kepada pelayanan khususnya yang berkaitan dengan tax administration yang dilakukan oleh otoritas pajak (dalam hal ini yaitu Bapenda) perlu dioptimalkan kembali, dilakukan evaluasi, guna memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat bagi Wajib Pajak Hotel.

---

The Covid-19 pandemic that has occurred since 2019, has also had a significant impact on the Indonesian economy, especially in 2020 and 2021. This also has implications for the revenue of each region, especially for the business and economic center, namely the capital city of DKI Jakarta. The largest regional revenue sector for DKI Jakarta includes Regional Taxes which consist of various types, one of which is Hotel Tax. This thesis aims to analyze the factors that affect compliance with hotel tax obligations, to analyze the form of fulfillment of tax obligations as a form of compliance by Hotel Taxpayer X, and to analyze Compliance Cost in fulfilling hotel tax obligations of hotel taxpayers during the Pandemic Covid-19 (Case Study on Hotel X in 2020 and 2021). This study uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. Based on the research, it was found that the factors contributing to the compliance of Hotel Taxpayers in carrying out their hotel tax obligations were influenced by several factors, namely the existence of sanctions that ensnared if they violated, the fulfillment of hotel tax obligations which tended to be easy and cheap, and the risk of being examined by the tax authorities. Tax compliance at Hotel X is carried out by carrying out the obligations of registering, calculating, depositing, and reporting hotel taxes owed. Suggestions that can be given to improve the compliance of Hotel Taxpayers in fulfilling their tax obligations are suggested that Hotel Taxpayers X have more in-depth knowledge related to the allocation of hotel tax funds that are deposited every month, the fulfillment of hotel tax obligations implemented in the online system is expected that Hotel X Taxpayers can more pro-active, as well as services, especially those related to tax administration, which are carried out by the tax authorities (in this case, Bapenda) need to be re-optimized, evaluated, in order to provide easy, cheap, and fast services for Hotel Taxpayers. "

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak restoran atas restoran mewah dari sisi UPPRD Tanah Abang dan penyebab terjadinya penunggakan pajak restoran atas restoran mewah di wilayah Tanah Abang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang dalam penelitian ini adalah terjadinya isu penunggakan pajak restoran atas restoran mewah pada 5 (lima) mall besar di wilayah Tanah Abang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran dari sisi UPPRD Tanah Abang nyatanya masih terdapat beberapa kekurangan yang terlihat berdasarkan strategi terkait regulasi, komunikasi dan sosialisasi pajak restoran, sarana dan prasarana penunjang, serta program jangka menengah yang tersedia. Selanjutnya, penyebab utama terjadinya penunggakan pajak restoran mewah di wilayah Tanah Abang adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak pada restoran mewah dan kurangnya sumber daya manusia sebagai fiskus di UPPRD Tanah Abang."