Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia telah menggunakan sistem Kontrak Bagi Hasil atau biasa disebut dengan Production Sharing Contract (PSC) sejak 1966. Pada tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross splitsebagai penanda perubahan sistem Kontrak dari PSC ke Gross split. Blok X adalah lapangan penghasil minyak milik suatu Kontraktor Kontrak Kerja Sama Asing yang habis masa kontraknya di tahun 2018. Sehubungan dengan sistem Kontrak yang baru, Blok X dianalisa dengan menggunakan PSC dan Gross Splituntuk membandingkan Pendapatan Negara dan Pendapatan Kontraktor dengan menggunakan kedua metode ini. Hasil yang didapat adalah dengan menggunakan metode Gross Splitpendapatan kontraktor akan lebih meningkat dibandingkan dengan menggunakan metode PSC dikarenakan persentase pembagian Gross Splityang bersifat dinamis dengan skenario terbaik yang didapat adalah skenario 2 untuk nilai NPV M$ 1,652,469; POT 1.1 tahun dan DPIR 8.6

---

Indonesia has been using Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery as its oil and gas contract regulation since 1966. In 2017, Minister of Energy and Mineral Resources released new regulation which set new oil and gas contract regulation in Indonesia from PSC Cost Recovery to Gross split (GS). Block X, an oil and gas block owned by International Oil Company operating in Indonesia, end its contract period in 2018. Regarding the new regulation, contract system of Block X is analysed by using PSC and GS to compare Government Take and Contractor Take result by using these methods. The final result is by using Gross split the Contract Take will be higher than using PSC because Gross split has more dynamic variable split with the Scenario 2 as the best scenario for NPV M$ 1,652,469; POT 1.1 years and DPIR 8.6."

"Tema utama dari penelitian ini adalah mengenai perubahan istilah fiskal baru-baru ini untuk industri minyak dan gas Indonesia. Indonesia bukanlah negara kaya minyak atau negara kaya gas, tetapi tingkat konsumsi meningkat tajam dibandingkan dengan tingkat produksinya. Salah satu masalah utama bagi pemerintah adalah rendahnya tingkat kegiatan eksplorasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan secara resmi Peraturan Menteri No.08/2017,  dan Peraturan Menteri No.052/2017; bermaksud untuk meningkatkan investasi minyak dan gas di Indonesia, dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagian produksi antara pemerintah dan kontraktor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi apakah Gross Split lebih baik daripada PSC, dari perspektif pemerintah dan kontraktor. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Tango saat ini yang bertindak sebagai operator adalah PT. Tango Indonesia. Penelitian ini menilai bagi hasil kontraktor dan bagi hasil pemerintah di wilayah kerja Tango dan juga memeriksa perbandingan kualitatif untuk kedua fiskal dalam kontrak minyak bumi. Kriteria yang akan digunakan adalah dengan metode capital budgeting tradisional, untuk mendapatkan pemahaman nilai ekonomi dan potensi pendapatan dari wilayah kerja Tango. Selain itu, akan digunakan pula analisis sensitivitas bagi hasil kontraktor berdasarkan harga minyak dan profil produksi. Kesimpulannya bahwa regulasi yang sebelumnya memberikan hasil yang lebih menarik dari sudut pandang kontraktor. Sedangkan manfaat bagi pemerintah adalah mendapatkan bagi hasil yang lebih pasti dengan menggunakan metode Gross Split.

---

The main theme of this research is the recent change of fiscal terms for the Indonesian oil and gas industry. Indonesia is not an oil-rich country or a gas-rich country, but consumption level has been increasing sharply compared to its production levels. One of the main problems for the government is the low level of exploration activities. The Ministry of Energy and Mineral Resources announced officially the Ministerial Regulation No.08 / 2017, and Ministerial Regulation No.052 / 2017; intended to increase oil and gas investment in Indonesia, by increasing the efficiency and effectiveness of production sections between the government and contractors. This research goal is to provide information on whether Gross Split is better than PSC, from government and contractor perspective. This research is conducted in Tango Work Area currently acting as operator is PT. Tango Indonesia. This study assesses the contractor's share and government share in the Tango Work Area and also examines the qualitative comparison for both fiscal and oil contracts. The criterions that will be exercised are the traditional capital budgeting method, to gain an understanding of economic value and the potential income of Tango Work Area. This study also uses sensitivity analysis of contractor's share based on oil price and production profile. In conclusion, the previous regulation provided more interesting results from the contractor's point of view. While the most important benefit for government is having a more definite revenue share using the Gross Split method."

"Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perbandingan insentif keekonomian dari aspek production sharing contract gross split dan perpajakan, khususnya untuk mengetahui besaran keseimbangan insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah baik dalam perpajakan atau diskresi tambahan split kepada kontraktor wilayah kerja Alfa yang merupakan wilayah kerja operasional migas yang berada di Kalimantan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan melakukan perhitungan menggunakan skema bagi hasil gross split untuk melihat perbandingan keekonomian wilayah kerja Alfa tanpa diskresi, dengan tambahan diskresi dan kombinasi persentase pajaknya, dengan berbagai kombinasi tersebut, maka didapatkan 25 (dua puluh lima) skenario untuk perhitungan keekonomian terhadap wilayah kerja Alfa.  Berdasarkan perhitungan keekonomian pada wilayah kerja Alfa diperoleh nilai profitability index (PI) sebesar 1,09, nilai ini menunjukan nilai minimum keekonomian dari kontraktor. Berdasarkan skenario tersebut diperoleh analisa keekonomian dengan kombinasi besaran indirect tax 0-100% dan diskresi tambahan split 0-100%. Hasil penelitian menunjukkan nilai NPV kontraktor negatif jika insentif tambahan diskresi kurang dari (<) 50%, diskresi 75% dengan indirect tax 75% dan 100%. Sedangkan untuk nilai PI > 1 diskresi yang diberikan 75% dengan indirect tax 0-50% dan juga diskresi 100%. Perhitungan simulasi skenario dengan target PI sebesar 1,09 diperoleh hasil optimum besaran insentif yang seimbang pada indirect tax 50% dan diskresi tambahan split 92%.

---

The objective of this study is to evaluate the comparison of economic incentives from the aspect of production sharing contract gross split and taxation, especially to determine the balance of incentives that can be provided by the government either in taxation or additional discretion splits to contractors Alfa working area which is an oil and gas operational work area located in Kalimantan. The method used in this study is a quantitative method, by performing calculations using a gross split profit sharing scheme to observe the economic comparison of Alfa working area without discretion, with additional discretion and a combination of tax percentages, with various combinations, it provide 25 (twenty-five) scenarios for economic calculations to Alfa working area. Based on the economic calculation in Alfa's work area, the profitability index (PI) value is 1,09, this value shows the minimum economic value of the contractor. Based on these scenarios an economic analysis was obtained with a combination of the number of indirect tax 0-100% and additional discretionary split 0-100%. The results showed that the contractor's NPV value was negative if the additional discretionary incentive was less than 50%, 75% discretion is given with indirect tax 0-50% and 100% discretion. The scenario simulation calculation with a PI target of 1,09 obtained the optimum result of a balanced incentive amount at 50% indirect tax and an additional 92% split discretion."

"Kegiatan operasi minyak dan gas bumi (migas) di lepas pantai Indonesia sudah dimulai sejak sekitar 1960-an. Dengan kegiatan operasi migas yang berlangsung sudah 50 tahun lebih ini, selain perlu upaya ekstra dalam proses produksi, juga harus memperhitungkan biaya Kegiatan Pasca Operasi (KPO). Biaya KPO menurut PTK-040/SKKMA0000/2018/S0 adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian fasilitas produksi serta fasilitas penunjang sehingga tidak beroperasi kembali, termasuk pembongkarannya secara permanen, serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja (WK) pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Tantangan secara keuangan dihadapi WK yang beroperasi dengan skema gross split, yaitu tidak berlakunya skema pengembalian biaya, sehingga menyebabkan biaya KPO ditanggung perusahaan dan pada akhirnya mempengaruhi nilai keekonomian WK tersebut. Pada Kontrak Bagi Hasil di industri hulu migas, biaya pencadangan diatur oleh SKK Migas dalam Peraturan Tata Kerja Nomor: PTK-040/SKKMA0000/2018/S0. Secara komersial, untuk mendapatkan laporan keuangan yang reliabel bagi para pemegang kepentingan stakeholder, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengatur biaya pencadangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 57 (PSAK 57-mengenai biaya kontinjensi). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara metode pencadangan biaya KPO yang saat ini (existing) digunakan dengan metode Kaiser (2018). Metode yang saat ini digunakan adalah penilaian KPO semua sumur tanpa dibedakan kategori eksplorasi ataupun produksinya. Metode Hybrid oleh Kaiser (2018) mengkategorikan biaya KPO berdasarkan karakteristik struktur. Dalam penelitian ini yang menggunakan metode Kaiser menyajikan total potensi net revenue dari keseluruhan hasil operasi migas sebagai potensi arus kas masuk yang menentukan besaran durasi masa akan dilakukannya proses KPO. Apabila perbandingan net revenue masih positif dibandingkan dengan net operating expenditure berjalan yang merupakan arus kas keluar, maka kegiatan operasi hulu migas di wilayah kerja masih menguntungkan, namun sebaliknya ketika net revenue < net operating expenditure artinya economic limits sudah habis, dengan demikian WK persiapan masa KPO. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah pada masa KPO yang dilakukan pada akhir masa economic limits yaitu hingga 2031 akan lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan tetap menjalankan kegiatan bisnis tersebut hingga akhir kontrak yaitu di 2038, karena net cash flow yang masih pada posisi positif. Dengan demikian maka metode ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif terbaik dalam melakukan proyeksi KPO di lepas pantai laut dangkal.

---

The operation of oil and gas (oil and gas) off the coast of Indonesia has started since around the 1960s. With the oil and gas operation that has been going on for more than 50 years, in addition to the need for additional production processes, it must also reimburse Post-Operational Activity (KPO) costs. KPO costs according to PTK-040/SKKMA0000/2018/S0 are activities for permanent well closure, temporary stopping of production facilities and supporting facilities so that they cannot be returned, including permanent demolition, as well as repairs in the upstream oil and gas working area. When the working area using gross split, the costs recovery are not applicable, causing the ASR costs to be borne by the company and ultimately increasing the economic value of the field. In Production Sharing Contracts in the oil and gas industry, the backup fee is regulated by SKK Migas in the Work Order Number: PTK-040/SKKMA0000/2018/ S0. Commercially, to obtain financial reports that are relied upon for stakeholders (stakeholders), the Indonesian Institute of Accountants (IAI) has agreed to reserve costs in Statement of Financial Accounting Standards number 57 (PSAK 57-read contingency fees). This study compares to compare between the current (existing) decommisioning cost reserve methods used with the Kaiser method (2018). The method currently used is to determine all wells without differentiating them from product and service categories. The Hybrid Method by Kaiser (2018) categorizes decommisioning costs based on structural characteristics. In this study using the Kaiser method presents the total potential net income of all oil and gas operating results as potential cash inflows that determine the amount of future duration will improve the decommissioning process. If related to net income is still positive compared to net operating expenses which are cash outflows, then upstream oil and gas operations in the work area are still profitable, but instead compilation of net income "

"ABSTRAK

Kontrak bagi hasil gross split merupakan salah satu bentuk pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru saja diberlakukan di Indonesia selain kontrak bagi hasil dengan cost recovery dan pertama kali di terapkan dalam Kontrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Terdapat dua permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana perbedaan Kontrak Bagi Hasil cost recovery dan Kontrak Bagi Hasil gross split, Kedua, Bagaimana Penerapan Kontrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dan komparatif dengan melakukan studi kepustakaan dan membandingkan dua bentuk kontrak. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan dasar yaitu mekanisme bagi hasil dan masih banyak permasalahan yang harus di selesaikan dalam pelaksanaan kontraknya. Kesimpulannya adalah perbedaan mendasar adalah mekanisme bagi hasil dll, serta perlu banyak perbaikan dan pembelajaran dalam penerapan Kotnrak Bagi Hasil gross split di Wilayah Kerja ONWJ. Kata Kunci: Kontrak Bagi Hasil gross split, penguasaan Negara, minyak dan gas bumi, ONWJ.

---

ABSTRACT

Gross split Production Sharing Contract is one of upstream oil and gas business management that has just been implemented in Indonesia besides cost recovery production sharing contract and first applied in the gross split Production Sharing Contract in Working Area ONWJ. There are two problems in this tesis. First, how is the difference between cost recovery Production Sharing Contract and Gross Split Production Sharing Contract, Second, How is the Application of gross split Production Sharing Contract in Working Area ONWJ. In this tesis the authors use normative and comparative legal research methods by conducting literature studies and comparing the two forms of contracts. The result of the research shows that there are basic difference that is profit sharing mechanism and there are still many problems that must be solved in the implementation of the contract. The conclusion is the fundamental difference is the profit sharing mechanism etc, as well as the need for many improvements and lessons learned in the application of the gross split Production Sharing Contract in ONWJ Working Area. Keywords gross split production sharing contract, state control, oil and gas "

"ABSTRAKKontrak bagi hasil gross split merupakan salah satu bentuk pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baru saja diberlakukan di Indonesia selain kontrak bagi hasil dengan cost recovery. Terdapat tiga permasalahan di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah konsep penguasaan Negara atas sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia ?. Kedua, bagaimanakah pengaturan mengenai kontrak bagi hasil gross split yang berlaku di Indonesia ?. Terakhir, bagaimanakah pemberlakuan kontrak bagi hasil gross split di Indonesia ?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode peneitian hukum normatif, dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditinjau dari aspek penguasaan Negara, terdapat degradasi peran pengawasan dan pengendalian Negara di dalam kontrak bagi hasil gross split dibandingkan dengan kontrak bagi hasil dengan cost recovery. Kesimpulannya adalah kontrak bagi hasil gross split masih tidak lebih baik dibanding kontrak bagi hasil dengan cost recovery yang telah digunakan di Indonesia ditinjau dari aspek penguasaan negara. Kata Kunci: kontrak bagi hasil gross split, penguasaan Negara, minyak dan gas bumi

---

ABSTRACTGross split production sharing contract is one form of upstream oil and gas business management that has just been implemented in Indonesia besides production sharing contract with cost recovery basis. There are three issues in this research. First, how the state control concept of natural oil and gas resources in Indonesia . Second, how the regulation of gross split production sharing contract in Indonesia . Last, how the enforcement of gross split production sharing contract in Indonesia . In this research, the writter uses normative legal research method by conducting literature studies. The results show that viewed from the state control aspect, there are degradations of State s supervision and control role in gross split production sharing contract compared with production sharing contract with cost recovery. The conclusion is the gross split production sharing contract is still no better than production sharing contract with cost recovery basis that has been used in Indonesia viewed from state control aspect. Keywords gross split production sharing contract, state control, oil and gas "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kontrak bagi hasil tersebut dilihat dari sisi penerimaan negara dan beban yang harus ditanggung kontraktor K3S. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan kenaikan yang signifikan pada penerimaan negara dan beban yang harus ditanggu kontraktor. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpastian hukum atas peraturan pelaksana. Saran yang dapat diberikan adalah harus adanya peraturan pelaksana yang jelas serta harus ada insentif baru yang diberikan kepada kontraktor.

---

ABSTRACTThis research has goals to analyze the implementation of the new PSC gross split in terms of state revenue and the burden that must be borne by the contractors. The method of this research is qualitative. The purpose of this study is descriptive. The results of this study indicate that the policy gives significant increasement on state revenues and contractors burden. Also, this study indicate that there are no legal certainty in implementation regulation especially in tax regulation. An advice to resolve this issue is to implement the implementation regulation and give new insentifs for the contractors."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan ketentuan kontrak bagi hasil khususnya ketentuan mengenai penggantian biaya operasi dan ketentuan lain yang berpengaruh terhadap investasi pada blok minyak dan gas bumi. Penelitian ini menggambarkan investasi yang berdasarkan kontrak bagi hasil yang berlaku di Indonesia yaitu kontrak bagi hasil block basis, kontrak bagi hasil POD basis, dan kontrak bagi hasil gross split. Dengan adanya perubahan ketentuan kontrak apakah blok minyak dan gas bumi layak dikelola atau dikembalikan kepada pemerintah, bagaimana dampak pada penerimaan pemerintah, serta bagaimana optimalisasi pengelolaan blok minyak dan gas bumi. Sampel penelitian ini adalah kegiatan investasi kontraktor yang merupakan pengelola blok minyak dan gas bumi pada Blok X selama periode kontrak bagi hasil. Kontribusi utama penelitian adalah memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan mengenai investasi pada blok minyak dan gas bumi.

---

This study analyzed the effect of changes in the terms of production sharing contracts in particular provisions concerning the reimbursement of operating and other conditions that affect of the oil and gas investment. This study illustrates investment by all the contract are PSC block basis, PSC POD basis, and PSC gross split. With the change in the contract terms if oil and gas blocks worth a managed or returned to the government, how the impact on government revenues, and how to optimize the management of oil and gas block. Samples were contracting investment activity which is the block of oil and gas in Block X for the PSC period. The main contribution of this research is to provide an understanding for education about the investing in oil and gas blocks."