Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT X merupakan pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26. Pada bulan Agustus 2020 DJPmengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh Wajib Pajak melakukan pelaporanpajak melalui aplikasi e-Bupot mulai masa September 2020. Terkait kewajibanperpajakan tersebut, timbul implikasi bahwa biaya kepatuhan akan mengalamiperubahan. Penelitian ini menganalisis perubahan biaya yang terjadi dengan adanyakewajiban e-Bupot. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi teknispenerapan e-Bupot dan wawancara dengan internal accounting di PT X untukmenganalisis dampak penerapan aplikasi e-Bupot terhadap biaya kepatuhan. Biayakepatuhan yang akan dianalisis terdiri dari biaya yang berhubungan dengan uang, biayayang berhubungan dengan waktu, dan biaya yang berhubungan dengan psikologis. Hasildari penelitian ini menunjukkan perubahan biaya kepatuhan yang terjadi akibat daripenerapan aplikasi e-Bupot

---

PT X is a withholding income tax article 23 and / or 26. In August 2020, the DGT issued

a regulation requiring all taxpayers to report tax through the e-Bupot application starting

from September 2020. Regarding these tax obligations, an implication arises that costs

will change. This study analyzes changes in costs that occur with e-Bupot obligations.

This thesis uses qualitative methods through observation of the application of e-Bupot

and interviews with PT X's internal accounting for the impact of the application of the e-

Bupot application on cost compliance. Compliance costs will be analyzed from costs

related to money, costs related to time, and costs related to psychological. The results of

this study indicate changes as a result of the application of e-Bupot"

"Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia merupakan potensi sumber penghasilan pajak tambahan bagi Indonesia. Penting bagi suatu perusahaan untuk menentukan perlakuan pemotongan pajak yang tepat bagi tenaga kerja asing tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan pemotongan pajak penghasilan pada tenaga kerja asing di suatu perusahaan sudah diterapkan dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah PT. X telah melakukan pemotongan pajak penghasilan atas tenaga kerja asing yang dipekerjakannya sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku. Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. X ini telah memiliki NPWP dan menerima penghasilan dari PT. X. Kemudian, atas penghasilan ini dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 oleh PT. X. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan bagi tenaga kerja asing yang sudah dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri harus dilakukan melalui pemotongan PPh Pasal 21 dan untuk subjek pajak luar negeri dengan pemotongan PPh Pasal 26. Diketahui bahwa PT. X telah mengetahui pehamanan PPh Pasal 21/26 secara teori, namun pada prakteknya pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan belum tepat sebagaimana yang diatur dalam undang – undang yang berlaku. Pemotongan pajak penghasilan untuk tenaga kerja asing yang telah memiliki NPWP seharusnya dilakukan dengan pemotongan PPh Pasal 21 bukan PPh Pasal 26.

---

Foreign workers working in Indonesia are a potential source of additional tax income for Indonesia. It is essential for a company to determine the appropriate withholding tax treatment for foreign workers. This study aims to evaluate whether the implementation of withholding income tax on foreign workers in a company has been applied properly in accordance with the prevailing tax regulations. This study was conducted to see whether PT. X has withheld the income tax on the foreign workers employed by the company in accordance with the prevailing laws and regulations. The foreign workers already have Tax Identification Number (TIN) in Indonesia and receive an employment income from PT. X. Then, PT. X withheld the Article 26 income tax on the employment income. The research method used is qualitative analysis using interviews. On the results of the analysis, it is known that to withhold income tax for foreign workers categorized as domestic tax subjects, it must be carried out with article 21 withholding income tax, while for foreign tax subjects, it is carried out with article 26 withholding income tax. In this case, PT. X already knows the understanding of Article 21/26 in theory, however in practice the implementation of withholding income tax is not in accordance with the prevailing tax regulation and law. Withholding income tax for foreign workers who already have a TIN should be carried out by Article 21 withholding income tax instead of Article 26."

"Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dalam bidang perpajakan telah mengimplementasikan layanan sistem elektronik kepada Wajib Pajak, layanan tersebut diwujudkan dalam layanan pembayaran e-Billing , layanan pelaporan e-Filing , dan layanan permintaan nomor seri faktur e-Nofa. e-Bupot merupakan layanan pembuatan bukti pemotongan dan SPT serta layanan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 yang memanfaatkan internet, dengan harapan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa biaya kepatuhan pajak setelah Wajib Pajak menggunakan e-Bupot serta mengetahui kelebihan dan kekurang e-Bupot tersebut dengan subyek penelitian adalah Wajib Pajak pengguna e-Bupot Tahap I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tekik pengumpulan data survei melalui instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem e-Bupot yang ada saat ini, terdapat penurunan biaya kepatuhan. Beradasarkan hasil yang diperoleh, time cost and psychological cost yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan menurun sejak menggunakan e-Bupot. Sedangkan untuk fiscal cost biaya kepatuhan yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan adalah tetap. Kelebihan dari sistem e-Bupot adalah dapat meningkatkan validitas bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa yang lebih praktis.

---

The Directorate General of Tax, as one of the governmental institutions in the field of taxation, has implemented the electronic system services to the taxpayers, which are realized in e Billing service, e Filing service, and e Nofa service. e Bupot constitute services of withholding tax slip making and periodic tax return of Income Tax Article 23 and or 26 reporting by using internet. e Bupot is expected to be able to reduce the administrative burden of tax payers.

This research aims to analyze the compliance cost after Taxpayer using e Bupot and to find out the advantages and disadvantages with research subject are e Bupot phase I users. This research applies quantitative approach with survey method by using quesionaire.

The results of this research indicate that with e Bupot system there is a reduction in compliance cost. Based on the result there rsquo s reduction in compliance cost in two out of three dimensions which are time cost and psychological cost. While in fiscal cost dimension by overall is the same. The advantage of the e Bupot system is that it can improve the validity of withholding tax slip and reduce the periodic tax reporting cost and time. "

"Skripsi ini membahas mengenai analisis terhadap pelaksanaan Potong Pungut atas penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan di PT X, sebuah perusahaan property yang pokok usahanya adalah persewaan gedung perkantoran. Analisis mencangkup pelaksanaan PPh Potong Pungut atas penghasilan PT X serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT X dalam pelaksanakan PPh Potong Pungut tersebut dikaitkan dengan konsep withholding tax system serta langkah-langkah tax planning yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan pelaksanaan PPh Potong Pungut atas penghasilan PT X terkait Biaya Sewa, Biaya Servis dan tagihan-tagihan lain sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memenuhi unsur-unsur tax planning. Unsur tax planning yang dimaksud antara lain adalah: PT X telah paham dan berusaha untuk memahami ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan jenis usahanya, yaitu persewaan tanah dan atau bangunan; selain itu PT X selalu berupaya memastikan pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh atas penghasilannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan formal maupun material. Namun melihat kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan kewajiban Potong Pungut atas penghasilannya, PT X dinilai masih belum memiliki Manajemen Pajak yang sempurna dalam melaksakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

This thesis discusses the analysis of the implementation of Withholding Tax on rental of land and buildings income in PT X, a property company whose business is the rental of office buildings. The analysis covers the implementation of the withholding tax on PT X’s income tax and the constraints faced by PT X in the implementiation associated with the concept of withholding tax system and the steps of tax planning that was done by the companies when facing the constraints. This study used a qualitative approach, and is a descriptive study. The results of this study is to find how the withholding tax implementation of the income tax on PT X’s income related with Rental Charges, Service Charge and Other Charges are in accordance with the tax regulations and the elements of tax planning. Element of tax planning is among include: PT X has understood and tried to understand the provisions of existing tax law, especially with regard to the type of their business, land and or buildings rental; besides PT X always tries to ensure the implementation and collection of income tax withholding obligations above his income has been conducted in accordance with the formal and material. But look at the constraints faced, PT X assessed still do not have a perfect Tax Management in fulfilling their taxation rights and responsibility.

"

"Perusahaan bertujuan untuk mencari laba dan kewajiban perpajakan menjadi beban yang perlu diefisiensikan oleh perusahaan. Tujuan penelitian skripsi adalah untuk mencari tahu bagaimana implementasi manajemen pajak atas kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT X. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi adalah metode post-positivist dan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui teori manajemen pajak yang mencakup empat aspek, disimpulkan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan khususnya di bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disimpulkan bahwa sudah baik tapi masih bisa diperbaiki lebih lanjut. Untuk aspek ketiga (Leading), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Untuk aspek keempat (Controlling), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran penelitian diuraikan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disarankan bahwa membuat rencana yang dapat mengantisipasi permasalahan dalam bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disarankan bahwa membuat divisi khusus yang dapat menangani permasalahan pajak seperti divisi litigasi pajak.

---

Company aims to seek profits, and tax obligations become a burden that needs to be streamlined by the company. The objective of this thesis research is to investigate the tax management implementation for crediting Article 23 Income Tax at PT X. The research method employed in this thesis is post-positivist and utilizes a case study approach, with data collection through in-depth interviews and literature review. Based on the analysis conducted using the tax management theory, which encompasses four aspects, the following conclusions have been drawn. For the first aspect (planning), it is concluded that there are still deficiencies, particularly in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is concluded that it is already good but can still be further improved. For the third aspect (leading), it is concluded that it is functioning well. For the fourth aspect (controlling), it is concluded that it is working well. Based on these conclusions, the following research recommendations are outlined. For the first aspect (planning), it is recommended to create plans that can anticipate issues in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is recommended to establish a dedicated division that can handle tax-related issues, such as a tax litigation division."

"Penerapan pelaporan pajak PPh Pasal 21 mengalami perubahan dalam sistem ESPT. Perguruan Tinggi Negeri X sebagai Wajib Pajak harus beradaptasi dengan perubahan ini. Dengan perubahan aplikasi ESPT PPh Pasal 21 ini maka penerapan pelaksaanaan perpajakan Perguruan Tinggi Negeri X akan diteliti melalui azas-azas pemungutan pajak dan masalah apa saja yang timbul. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana penerapan ESPT PPh Pasal 21 saat menggunakan peraturan lama dan baru terkait dengan azas-azas pemungutan pajak dan permasalahan yang timbul atas perubahan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri X sudah menerapkan azas equality, certainty, dan convenience tetapi tidak memenuhi azas efficiency. Permasalahan yang timbul dari perubahan aplikasi ESPT PPh Pasal 21 antara lain adalah kurangnya data, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan atas penggunaan aplikasi, dan kurangnya sosialisasi antar pegawai.

---

Income tax filing application of Article 21 amended in ESPT system. Universities X as a taxpayer must adapt to these changes. By the change in income tax ESPT application is the application of Article 21 of implementation of taxation Universities X will be examined through the principles of taxation and any problems that arise.

This study aims to describe how the application of Article 21 of the Income Tax ESPT when using old and new regulations related to the principles of taxation and the problems arising from changes in the regulation. The method used is qualitative analysis of qualitative data. The qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews.

The results of this study are Universities X already apply the principle of equality, certainty, and convenience, but does not fulfill the principle of efficiency. The problems that arise from changes in income tax ESPT application of Article 21, among others, is the lack of data, lack of human resources, lack of knowledge on the use of the application, and lack of socialization among employees."

"Skripsi ini merupakan sebuah studi pada PT X mengenai pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan floating crane. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT X dari persewaan floating crane, compliance cost dari pemotongan PPh tersebut, dan kendala yang dihadapi PT X dalam pemotongan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua model penyewaan floating crane pada PT X yang salah satunya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemotongan PPh sehingga compliance cost yang timbul akan menjadi berbeda pula. Kebijakan pajak penghasilan yang berlaku sudah tidak relevan dengan keadaan usaha pelayaran pada masa kini.

---

This thesis discusses the withholding of income tax on income from floating crane rent. This thesis is raising three issues, which are the withholding income tax process in PT X, the compliance cost that PT X has to bear, and the difficulties arise from the process of withhold.The method used in this study is qualitative descriptive. The collection of data are through field studies and literature studies.

The results showed that there are two models of floating crane rent in PT. X which caused the different tax treatment. The different tax treatment leads to different compliance cost. The prevailing income tax policy/regulations are not relevant with the term of shipping bussiness. Therefore, the income tax policy/regulations should be revised accordingly."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaporan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23. Proses yang dievaluasi adalah proses pengenalan objek pajak, penghitungan beban pajak, pembuatan Surat Keterangan Pemotongan Pajak, dan Pemantauan Jumlah PPh. Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mendasarkan kewajiban pelaporan PPh Pasal 15 & PPh Pasal 23 dan Standar Prosedur yang dimiliki oleh perusahaan. Metode penulisan laporan ini adalah membandingkan antara peraturan dan standar prosedur dengan praktek nyata yang dilakukan di tempat magang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar proses pelaporan sudah sesuai dengan undang-undang dan Standar Prosedur, tetapi salah satu proses tidak sesuai dengan Standar Prosedur karena kurangnya pekerja dan tugas yang berlebihan. Laporan ini juga menjelaskan tentang refleksi diri penulis selama masa magang di PT. XYZ. Pengalaman menjadi landasan bagi proses pengembangan penulis di masa yang akan datang.

---

.This Internship report aims to evaluate the Withholding process of Income Tax Article 15 and Income Tax Article 23. The process that are evaluated is the tax object recognition process, the calculation of tax expense, the making of the Certificate of Withholding Tax, and Income Tax Monitoring Process. The evaluation was carried out by the rules and regulations that based the obligation of both Income Tax Article 15 & Income Tax Article 23 and the Standard of Procedure that are owned by the company. The method of this report is to compare between the regulations and the standard of procedure with the real practice that conducted in the internship. The evaluation result shows that most of the Withholding process is in accordance with the law and the Standard of Procedure, but one of the processes did not complies with the Standard of Procedure due to lack of worker and overwhelming task. This report also explains about the author’s self-reflection during the internship period at PT. XYZ. The experience become the foundation of the author’s development process in the future."

"Penghasilan yang diterima oleh pengemudi ojek online merupakan potensi bagi sektor perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini menganalisis perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan pengemudi ojek online di PT. X. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menunjukan PT. X memberikan tambahan penghasilan yang disebut sebagai bonus yang merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 namun PT. X belum melakukan pemotongan atas penghasilan tersebut karena pengemudi ojek merupakan mitra perusahaan. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pengemudi ojek merupakan pegawai tidak tetap berdasarkan kriteria peraturan yang berlaku, sehingga perlakuan pajak penghasilan yang tepat pada pengemudi ojek online PT. X ialah dengan menggunakan aspek perpajakan pegawai tidak tetap yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER - 16/PJ/2016.

---

The earnings generated by ride sourcing ojek drivers presents an opportunity for taxation, especially by referring to the Income Tax Article 21. This study seeks to analyze this potential tax imposition by employing a qualitative approach based on in depth interviews as a method to collect data. This study illustrates that PT X hands out additional incomes to its drivers in the form of bonuses. While these bonuses are subject to the Income Tax Article 21, the company has not withheld any taxes from the drivers as the latter are considered as partners of the company. Using the criteria mentioned in prevailing regulations, this study concludes that ojek drivers can be considered as temporary employees. Therefore, the appropriate tax accounting for the earnings made by these drivers should be based on the tax practice for temporary employees which is formally set out in the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER mdash 16 PJ 2016."

"Penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan PPh final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dampak terhadap beban pajak penghasilan dan net profit perusahaan, permasalahanpermasalahan yang muncul. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menyarankan kepada PT X untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan PPh final , PT X harus menyetorkan PPh sesuai dengan nilai transaksi dan disetor saat pembayaran dari pembeli.

---

This study discusses the application of the final income tax for taxpayers who attempt to transfer rights to the principle of land and / or buildings, the impact on income tax expense and net profit companies, the problems that arise. The study was a descriptive qualitative research design through a case study in PT X. The results suggest that PT X to calculate income tax in accordance with the provisions of the final income tax, PT X must pay the income tax in accordance with the value of the transaction and paid-time payment from the buyer."