Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak di mana pemilih memilih eksekutif dan parlemen dalam satu pelaksanaan. Sebagai Pemilu serentak pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bukan hanya memiliki tujuan dalam menyelenggarakan Pemilu yang aman tetapi juga meningkatkan partisipasi pemilih yang terus menurun di setiap pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, KPU membuat strategi sosialisasi dan komunikasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, maka pemerintahan hasil Pemilu memiliki legitimasi yang baik. Konsep area Hubungan Masyarakat (Humas) politik dapat membantu Humas dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, penelitian ini menganalisis fungsi Humas Politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih oleh KPU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus organisasi penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan KPU menjalankan area Humas politik, namun beberapa area dijalankan belum optimal. Manajemen isu, evaluasi dan krisis belum dijalankan secara maksimal oleh KPU. Sedangkan area news management dan manajemen event lebih optimal. Komunikasi digital juga telah dilaksanakan walaupun terkait engagement perlu ditingkatkan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada area lain yang tidak dijelaskan dalam area Humas politik, tetapi dilakukan oleh KPU, yaitu area promosi.

---

Election 2019 was the first simultaneous election for Indonesian to vote executive and legislative in one time. As the first simultaneous general election, General Election Commission or Komisi Pemilihan Umum (KPU) has main purpose not only organize election but also how to increase voter turnout. Voter turnout had been declined since every general election. For that reason, KPU prepared strategies to communicate and socialize election to voter. If voter turnout is higher, the elected government will get a good legitimation from its people. Working area for Politic Public Relations (PR) might assist PR to archive organization’s goal. Therefore, this research was trying to analyze general election socialization strategies that coherence with domain of political PR and related to increase voter turnout. This research was using qualitative research with case study of election organization in Indonesia. Result of this research showed KPU run domain of political PR, but some domains are not implemented optimally. The KPU has not yet fully implemented the issue management, evaluation management and crisis management. Meanwhile, domain of news management and event management are more optimal. Digital communication has also been implemented although related to engagement needs to be improved. The findings of this study also indicate that there is other domain that are not explained in domain of political PR, but are carried out by the KPU, domain of promotion.

"

"Kedudukan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan dengan kedudukan keuangan KPU yang bersumber dari APBN. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pendanaan APBD dengan mekanisme pengelolaan APBN. Pembiayaan Pilkada bersumber dari APBD berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, yaitu terganggunya independensi KPU Kabupaten/Kota, karena pengajuan usul pendanaan Pilkada membutuhkan persetujuan kepala daerah. Pendanaan Pilkada dari APBD juga dapat mengganggu alokasi pendanaan pelayanan publik di daerah akibat pemotongan untuk pembiayaan Pilkada. Pengelolaan keuangan KPU oleh publik dinilai belum optimal, KPU belum pernah mendapat penilaian Wajar dengan Pengecualiaan (WDP) dari BPK. Temuan audit BPK dalam laporan keuangan KPU yaitu terkait pengelolaan keuangan KPU daerah belum maksimal karena belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pengeluaran dengan pencatatan saldo di rekening. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif terhadap data primer dan sekunder, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan keuangan KPU Kabupaten/Kota adalah satu bagian dengan keuangan KPU yang berasal dari APBN termasuk dana hibah Pilkada yang menjadi pendapatan KPU yang dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU. Pengelolaan keuangan KPU Kabupaten/Kota belum memenuhi asas akuntabilitas keuangan negara yang mengutamakan keefisienan dan keefektifan suatu program dan anggaran. Pemerintah harus melakukan peralihan sumber pendanaan Pilkada dari APBD menjadi bersumber dari APBN, dengan cara melakukan perubahan terhadap Pasal 166 dan Pasal 200 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemerintah harus membangun suatu sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dari pusat sampai dengan daerah untuk memudahkan pengawasan dan kontrol dari KPU.

---

The financial position of the Regency/City General Election Commission (KPU) is a united with the KPU`s financial position sourced from the State Budget. The implementation of Regional Head Elections (Pilkada) is carried out by the Provincial KPU and Regency/City KPU with APBD funding with the mechanism for managing the National Budget. The financing of regional head elections from the regional budget has the potential to cause various problems, namely the disruption of the independence of the Regency/City KPU, because the proposal for the Pilkada funding requires the approval of the regional head. Pilkada funding from the APBD can also disrupt the allocation of funding for public services in the regions due to cuts in financing for regional elections. Public financial management of the KPU is considered not optimal, the KPU has never received a Fair with Exclusion (WDP) assessment from the BPK. The BPK audit findings in the KPUs financial statements, which are related to the financial management of the regional KPU, have not been maximized because they have not met the Government Accounting Standards (SAP), so that there are discrepancies between expenditure and recording the balance in the account. This study uses normative legal methods for primary and secondary data, so that it can be concluded that the financial position of Regency / City KPU is one part of the KPUs finances originating from the APBN including Pilkada grant funds which are the KPU`s income included in the Budget Implementation List (DIPA) KPU. The financial management of the Regency/City KPU has not fulfilled the principle of state financial accountability that prioritizes the efficiency and effectiveness of a program and budget. The government must make a transfer of regional election funding sources from the APBD to be sourced from the APBN, by making changes to Article 166 and Article 200 of Law No. 8 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. The government must build an integrated financial management system from the center to the regions to facilitate the supervision and control of the KPU"

"Penelitian ini membahas partisipasi politik jemaah Salafi di DKI Jakarta pada PemilihanPresiden 2019. Penelitian ini menggunakan konsep ideologi dan teori partisipasi politik.Penelitian ini menjelaskan Islam dengan pemahaman para salaf yaitu generasi terbaik umatIslam sebagai ideologi yang dapat mempengaruhi tindakan politik jemaah Salafi. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperolehdata primer serta data sekunder melalui buku, artikel jurnal, dan media daring. Temuan daripenelitian ini adalah terdapat beberapa ustaz Salafi yang membolehkan jemaah untukmengikuti pemilihan umum dengan membawakan dalil agama. Peneliti juga menemukanjemaah Salafi yang berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2019. Bahkan terdapat ustaz yangmenganjurkan jemaah untuk memilih dalam pemilihan umum dibandingkan tidak memilih.Jemaah Salafi menilai pada saat Pemilihan Presiden 2019 terjadi polarisasi dalam masyarakatmenjadi dua kubu. Dalam memilih di antara kedua calon, jemaah tidak hanya memperhatikanprofil calon presiden saja melainkan juga memperhatikan pendukung dari calon presiden yangakan dipilih. Mereka memiliki kecenderungan untuk memilih calon presiden yang mayoritaspendukungnya adalah muslim, yaitu Prabowo Subianto. Jemaah Salafi juga menerima hasilakhir suara dan menekankan untuk tetap taat kepada presiden terpilih yang memimpinpemerintahan, selama bukan untuk melanggar syariat agama.

---

This study discusses the political participation of Salafi in DKI Jakarta in the 2019

Presidential Election. This study uses the concept of ideology and political participation theory.

This study explains Islam with the understanding of the salaf, namely the best generation of

Muslims as an ideology that can influence the political actions of Salafi congregation. This

study uses a qualitative method by conducting in-depth interviews to obtain primary and

secondary data through books, journal articles, and online media. The findings of this study are

that there are several Salafi ustadh who allow congregations to take part in general elections

by presenting religious arguments. The researcher also found Salafi congregation participating

in the 2019 Presidential Election. There were even ustadh who suggested the congregation to

vote in general elections instead of not voting. The Salafi congregation views that during the

2019 Presidential Election there was polarization in society into two camps. In choosing

between the two candidates, the congregation does not only pay attention to the profile of the

presidential candidate but also pays attention to the supporters of the presidential candidate to

be elected. They have a tendency to vote for a presidential candidate whose majority of

supporters are Muslims, namely Prabowo Subianto. The Salafi congregation also accept the

final results and an appeal to remain obedient to the elected president who leads the

government, as long as it does not violate religious law."

"Pada masa reformasi dengan adanya pemilihan umum secara langsung, kekuatan eksternal, seperti sepak bola sangat diandalkan untuk mampu melakukan suatu mobilisasi massa untuk mendukung suatu pasangan calon. Salah satu contohnya adalah Bobotoh yang diperebutkan suaranya oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Umum Presiden Indonesia Tahun 2019. Dengan memiliki basis massa yang cukup besar membuat Bobotoh sebagai suporter sepak bola menjadi objek politik yang menarik dan memiliki nilai tinggi sehingga diperebutkan oleh para pasangan calon untuk memperoleh dukungan suara dari massa yang dimilikinya. Karya ini berusaha menganalisis faktor yang mempengaruhi dan kondisi internal dari tiga kelompok Bobotoh, yaitu Viking Persib Club, The Bombers, dan The Bomb dalam mengambil sikap politik untuk mendukung pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Dalam partisipasi politik tiga kelompok Bobotoh tersebut, ada peran besar dari para ketua dari kelompok Bobotoh, yaitu Hero Joko selaku Ketua Viking Persib Club dan Nevi Efendi selaku Ketua The Bombs.

---

During the reform era with direct general elections, external forces, such as football, were relied on to be able to carry out a mass mobilization to support a candidate pair. For example is Bobotoh, whose votes were contested by the two pairs of presidential and vice presidential candidates in the 2019 Indonesian Presidential General Election. By having a large enough mass base, Bobotoh as a football supporter becomes an interesting political object and has a high value so that it is contested by the fans. candidate pairs to gain the support of the votes of the masses they have. This work attempts to analyze the influencing factors and internal conditions of the three Bobotoh groups, namely the Viking Persib Club, The Bombers, and The Bomb in taking a political stance to support the Jokowi-Ma'ruf Amin candidate pair in the 2019 General Election. This research is a qualitative method with in-depth interview techniques to collect data. In the political participation of the three Bobotoh groups, there was a big role from the leaders of the Bobotoh group, namely Hero Joko as Chairman of the Viking Persib Club and Nevi Efendi as Chairman of The Bombs."

"Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi formatif terhadap iklan televisi sosialisasi Pemilu 2014 dari Komisi Pemilihan Umum RI pada pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan model pencapaian tujuan dimana evaluasi dilakukan melalui pengukuran tingkat kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai objektif dari program. Melalui kuisioner yang diberikan pada 30 pemilih pemula serta wawancara dengan pihak sosialisasi KPU RI, penelitian ini menunjukkan bahwa iklan televisi sosialisasi Pemilu 2014 dikategorikan sangat efektif dalam hal peningkatan partisipasi pemilih. Kemudian juga dikategorikan cukup efektif dalam hal penyebarluasan informasi, tahapan, jadwal dan program pemilu; serta peningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kepemiluan. Namun, untuk mengatasi beberapa kendala seperti minimnya pemilih muda yang menjadikan KPU sebagai sumber utama informasi, penelitian ini kemudian merekomendasikan KPU RI untuk (1) membangun kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan utamanya dalam hal sosialisasi pemilu dengan media massa dan LSM terkait, serta (2) melakukan pemilihan media sosialisasi dengan seksama dan menyesuaikan konten pesan dengan platform media yang dipilih.

---

This study is a formative evaluation of the television ads outreach programs of the 2014 election Indonesian General Election Commission. This study uses a model of goal-attainment models where the evaluation is done by measuring the level of success or failure in achieving the objectives of the program. Through a questionnaire given to 30 first-time voters as well as interviews with the KPU RI socialization, this study shows that the program has been very effective in terms of increasing voter participation. Then also been effective in terms of information dissemination, stage, and program schedule of the elections; and increasing knowledge, understanding and the ability of the electoral community. However, to overcome some obstacles such as the low number of young voters who make the Commission as the main source of information, this study then recommends KPU RI to (1) build synergistic and sustainable especially in terms of socialization election by the mass media and NGOs, as well as (2) conduct media selection and socialization carefully tailor the message content with selected media platforms."

"Penelitian ini membahas tentang strategi marketing kampanye iklan politik partai politik. Studi kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah kegagalan strategi marketing kampanye iklan politik Partai Perindo dalam menghimpun suara pemilih pada Pemilihan Legislatif 2019. Kendati demikian, belanja iklan yang dikeluarkan oleh Partai Perindo terbilang cukup besar dibandingkan dengan partai-partai lain yang ada di Indonesia. Jumlah belanja iklan yang dikeluarkan oleh Partai Perindo sebesar 82,7 Miliar. Namun hal tersebut membuat Partai Perindo tidak lolos dalam tahapan Parliamentery Thershold sebesar 4%. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta mengidentifikasi kegagalan strategi marketing kampanye yang dilakukan untuk menghimpun suara pemilih sehingga tidak cukup mengantarkan partai lolos ke kursi DPR RI pada Pemilihan Legislatif 2019. Serta menganalisis bahwa persoalan mengenai kegagalan strategi marketing kampanye iklan politik Partai Perindo dapat mempengaruhi proses politik dalam menghimpun suara pemilih, pemilihan umum legislatif tahun 2019 melalui strategi marketing kampanye yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep strategi kampanye Charles U Larson (1979) dan Teori Marketing Politik Adman Nursal (2004) sebagai pisau analisis untuk melihat penyebab kegagalan strategi marketing kampanye iklan politik Partai Perindo dalam menghimpun suara pemilih pada Pemilihan Legislatif 2019. Kesimpulan yang didapat adalah kombinasi dari strategi pull political marketing dan push political marketing perlu digencarkan. Dari pelaksaan kedua strategi yang dijalankan Partai Perindo maka jelas terlihat bahwa publik sasaran mereka adalah kalangan muda (baik generasi milenial maupun Gen-Z) serta kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini pelaku UMKM. Oleh karena itu, jika Partai Perindo melakukan dan menggencarkan 3 pemasaran politik yang dikatakan oleh Adman Nursal (2004), Partai Perindo berpeluang untuk bisa menghimpun suara pemilih sehingga Partai Perindo dapat lolos ke parlemen sebagai partai pemenang pemilu 2019.

---

This research discusses marketing strategies for political advertising campaigns of political parties. The case study raised in this research is the failure of the marketing strategy of the Perindo Party's political advertising campaign in collecting voter votes in the 2019 Legislative Election. However, the advertising expenditure spent by the Perindo Party is quite large compared to other parties in Indonesia. The total advertising expenditure spent by the Perindo Party was 82.7 billion. However, this meant that the Perindo Party did not pass the Parliamentary Threshold stage of 4%. This research aims to explain and identify the failure of the campaign marketing strategy that was carried out to gather voters' votes so that it was not enough to get the party to qualify for a seat in the DPR RI in the 2019 Legislative Election. As well as analyzing the issue regarding the failure of the marketing strategy for the Perindo Party's political advertising campaign which could influence the political process in collecting voters' votes in the 2019 legislative general election through the campaign marketing strategy carried out. The approach used in this research is qualitative. This research uses the campaign strategy concept of Charles U Larson (1979) and Adman Nursal's Political Marketing Theory (2004) as analytical tools to see the causes of the failure of the Perindo Party's political advertising campaign marketing strategy in collecting voters' votes in the 2019 Legislative Election pull political marketing and push political marketing strategies need to be intensified. From the implementation of the two strategies implemented by the Perindo Party, it is clear that their target public is young people (both the millennial generation and Gen-Z) as well as low-income people, in this case MSMEs. Therefore, if the Perindo Party carries out and intensifies the 3 political marketing mentioned by Adman Nursal (2004), the Perindo Party has the opportunity to collect voters' votes so that the Perindo Party can qualify for parliament as the winning party in the 2019 election."

"Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Tingginya partisipasi menjamin legitimasi pemerintahan dan perlindungan hak pilih warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pada pemilu serentak tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Metro Provinsi Lampung termasuk rendah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas serta mengetahui peran KPU Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi masih bersifat administratif dan psikologis yakni: (1) Kesulitan pendataan pemilih penyandang disabilitas; (2) Sosialisasi yang belum optimal; dan (3) Belum adanya wadah resmi yang menaungi seluruh penyandang disabilitas di Kota Metro. Peneliti menganalisis peran yang dilakukan KPU Kota Metro dalam 3 (tiga) peran yaitu : (1) Mendata dan memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih; (2) Memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi kelompok penyandang disabilitas; dan (3) Menjamin ketersediaan sarana dan prasana pendukung bagi penyandang disabilitas guna memberikan hak pilihnya. Dalam menjalankan peran tersebut, didapati bahwa KPU Kota Metro telah menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan UU dan PKPU namun diperlukan adanya dukungan kelembagaan lain untuk menunjang pendataan yang lebih valid serta sosialisasi yang lebih intensif."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran dan proses perubahan sosial profesi Arsiparis di lembaga Negara pada era VUCA. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya peran Arsiparis di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercermin dari peranan Arsiparis yang hanya dianggap sebagai pendukung dan bukan sebagai profesi yang memainkan peran penting dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019. Pendekatan model institusional dari Beckert (2010) memperlihatkan bahwa secara jejaring (Social Network) Arsiparis hanya memiliki relasi dengan kolega yang berada pada level menengah di dalam profesi dan hanya sedikit saja yang memiliki akses dan hubungan baik dengan pejabat tinggi. Tidak adanya pihak yang memiliki kuasa untuk memperjuangkan pentingnya peranan arsip bagi kepentingan organisasi maka cognitive frame dari pejabat tinggi di kedua instansi tersebut selalu menempatkan Arsiparis sebagai profesi yang tidak penting. Hal ini juga sejalan dengan Model Interaksi Hubungan Formal dari Nee (2005) serta konsep VUCA World dari Bennett dan Lemoine (2014) bahwa adanya perubahan tata kelola pemerintahan dari manual (kertas) menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh pada perubahan interaksi sosial dan strategi pengembangan profesi Arsiparis sebagai petugas kearsipan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, data dikumpulkan lewat penelitian pustaka, wawancara mendalam dengan Arsiparis dan pengelola arsip dalam pengarsipan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilu 2019.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role and process of social change in the Archivist profession in state institutions in the VUCA era. The results of this study indicate the weak role of Archivists in Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and the General Election Commission (KPU) reflected by the role of Archivists who are only considered as supporters and not as professions that play an important role in the 2019 general election. Institutional model approaches Beckert (2010) shows that in networking (Social Network) Archivists only have relations with colleagues who are at the middle level in the profession and only a few have access and good relations with high officials. In the absence of parties who have the power to fight for the importance of the role of records for the interests of the organization, the cognitive frame of high-ranking officials in both agencies always places Archivist as an insignificant profession. This is also in line with the Formal Relations Interaction Model from Nee (2005) and VUCA Wold concept from Bennet and Lemoine (2014) that a change in governance from manual (paper) to an Electronic-Based Government System (SPBE) by the Minister of Kemenpan RB has an effect on changes in social interaction and archiving professional development strategies as archival officers in carrying out good governance. Through a qualitative research approach with the type of case study research, data was collected through library research, in-depth interviews with archivists and archival managers in archiving Provisional Voter Lists (DPS) in the 2019 Elections."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana brand politik mempengaruhi partisipasi masyarakat, khususnya proses penggalangan dana kampanye yang terjadi dalam sebuah ajang pemilu presiden di Indonesia. Dimana, penulis membatasi penelitian ini pada proses penggalangan dana yang secara regulasi dikategorikan sebagai sumbangan dana kampanye dari pihak lain, yang terdiri dari sumbangan dana perorangan, sumbangan dana kelompok masyarakat, dan sumbangan dana badan usaha non pemerintah. Objek dari penelitian ini adalah proses pendanaan pihak lain yang dilakukan oleh Tim Kampanye Joko Widodo dalam pemilu 2014 dan 2019. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist, dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya peran penting brand kandidat dalam menggalang dana kampanye berdasarkan pengalaman best practice dari Tim Kampanye Joko Widodo yang berhasil mencatatkan namanya sebagai penerima sumbangan dana kampanye dari pihak lain terbesar di 2014 dan 2019. Penelitian ini juga mengulas tentang faktor-faktor dan kendala yang ada dalam melakukan proses penggalangan dana kampanye.

---

This thesis discusses how political brands affect the political participation, especially in fundraising process that occurs in a presidential election in Indonesia. The limitation of this research is in the fundraising process from third parties, which consist of individual donations, community group donations, and non-government business entity donations. The aim of this research is to understand how third parties funding process conducted by the Joko Widodo Campaign Team in 2014 and 2019 presidential elections. This research uses a post positivist paradigm, with qualitative methods and a case study approach. The results of this study are the important role of political brand in campaign funding process based on Joko Widodo Campaign Team experienced who made them self as the largest recipient donations from third parties in 2014 and 2019. This research also examines the factors and constraints that was involved in the campaign fundraising process."

"Tulisan ini muncul untuk meneliti penyebab dari ketidakpuasan rakyat terhadap hasil kerja anggota dewan proses Pemilu 1999. Anggota dewan sebagai produk dari sistem politik yang telah mengalami pembaharuan tentu diharapkan dapat memiliki kualitas pekerjaan dan pertanggungjawaban yang lebih baik. Kekecewaan dan rakyat tentu menjadi menarik untuk diteliti guna menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini hendak menjelaskan pertanggungjawaban anggota dewan akibat penggunaan sistem Pemilu proporsional pasta Pemilu 1999. Konsekuensi dari sistem Pemilu proporsional yang telah menempatkan partai mengantarai hubungan anggota dewan dengan rakyat tentu perlu dianalisis secara lebih lanjut.Tujuh orang anggota DPR yang diwawancarai secara mendalam sebagai narasumber utama dipilih secara purposif berasal dari Sumatera Barat dan Jawa Barat. Dan analisis terhadap informasi yang diperoleh, anggota dewan dapat dikategorikan sebagai agen dari partai atau agen dan rakyat.Analisis secara kualitatif terhadap temuan dengan menggunakan pendekatan pnnsipafagen, didapatkan bahwa partai maupun konstituen sebagai prinsipal tidak memiliki kemampuan yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban anggota dewan sebagai agen. Partai lemah kemampuannya tidak saja karena baru terbentuknya organisasi partai, tapi juga disebabkan karena tidak dimilikinya hak recall partai terhadap anggota dewan sementara rakyat pun masih belum rasional dalam memilih. Hanya saja pertanggungjawaban anggota dewan kepada rakyat lebih lemah lagi karena adanya partai sebagai perantara.

---

This research has tried to look for the reason why the people discontent at the performance of 1999 elected MPs. MPs that have elected from the reforming political system expected will be more accountable. MPs discontenting performance important to be researched what factor triggers these.

This research intent to explain MPS accountability that has constructed by proportional election system used in 1999. The consequences of proportional election system, which place party intermediating MPs relationship to their constituent needed to be studied further.

Seven samples have been selected as resource person. They were chosen from West Sumatra Province and West Java Province purposively. After analyzing the Information, we could categorize MPs into two parts; one part perceived their existent as party agent, and the other as people's agent.

Qualitative analysis to the finding which using principal-agent theory provide us conclusion that, both of party and constituent as principal did not have effective competence to inquire MPs accountability as their agent. Political parties have weaknesses coming from their uninsfitutionalized organization moreover recalling privilege does not belong to party, while constituents not yet are rational. However, even worse because of fluid part is in between."