Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak di mana pemilih memilih eksekutif dan parlemen dalam satu pelaksanaan. Sebagai Pemilu serentak pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bukan hanya memiliki tujuan dalam menyelenggarakan Pemilu yang aman tetapi juga meningkatkan partisipasi pemilih yang terus menurun di setiap pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, KPU membuat strategi sosialisasi dan komunikasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, maka pemerintahan hasil Pemilu memiliki legitimasi yang baik. Konsep area Hubungan Masyarakat (Humas) politik dapat membantu Humas dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, penelitian ini menganalisis fungsi Humas Politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih oleh KPU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus organisasi penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan KPU menjalankan area Humas politik, namun beberapa area dijalankan belum optimal. Manajemen isu, evaluasi dan krisis belum dijalankan secara maksimal oleh KPU. Sedangkan area news management dan manajemen event lebih optimal. Komunikasi digital juga telah dilaksanakan walaupun terkait engagement perlu ditingkatkan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada area lain yang tidak dijelaskan dalam area Humas politik, tetapi dilakukan oleh KPU, yaitu area promosi.

---

Election 2019 was the first simultaneous election for Indonesian to vote executive and legislative in one time. As the first simultaneous general election, General Election Commission or Komisi Pemilihan Umum (KPU) has main purpose not only organize election but also how to increase voter turnout. Voter turnout had been declined since every general election. For that reason, KPU prepared strategies to communicate and socialize election to voter. If voter turnout is higher, the elected government will get a good legitimation from its people. Working area for Politic Public Relations (PR) might assist PR to archive organization’s goal. Therefore, this research was trying to analyze general election socialization strategies that coherence with domain of political PR and related to increase voter turnout. This research was using qualitative research with case study of election organization in Indonesia. Result of this research showed KPU run domain of political PR, but some domains are not implemented optimally. The KPU has not yet fully implemented the issue management, evaluation management and crisis management. Meanwhile, domain of news management and event management are more optimal. Digital communication has also been implemented although related to engagement needs to be improved. The findings of this study also indicate that there is other domain that are not explained in domain of political PR, but are carried out by the KPU, domain of promotion.

"

"ABSTRAKPerkembangan profesi ilmu komunikasi yang terdiri dari hubungan masyarakat, periklanan, jurnalisme, penyiaran, dan pemasaran berkembang seiring perjalanan Indonesia dalam membentuk identitas nasional nya. Profesi hubungan masyarakat sebagai juru bicara sangat berperan penting untuk meningkatkan efektifitas pekerjaan Presiden. Metode kualitatif dengan stratified sampling terhadap praktisi hubungan masyarakat aktif dan juru bicara di suatu perusahaan umum diambil untuk memenuhi data yang menentukan seberapa efektif seorang juru bicara di Indonesia. Hasilnya, juru bicara setelah masa Reformasi hanya menjadi utilisasi negara untuk mengungkapkan metode propaganda dan komunikasi politik dari satu pihak.

---

ABSTRACTThe development of the communication science profession consisting of public relations, advertising, journalism, broadcasting, and marketing evolved along Indonesia 39 s journey in shaping its national identity. Public relations profession as a spokesperson plays an important role to increase the effectiveness of the President 39 s work. Qualitative methods with stratified sampling of active public relations practitioners and spokespersons in a public company are taken to meet data that determines how effective a spokesperson is in Indonesia. As a result, the spokesperson after the Reformation period only became a utility by the state, to promote propaganda and political communication that is conducted by one party. "

"Makalah ini akan difokuskan kepada peran hubungan masyarakat dalam rangka mendukung kampanye salah satu pemenang pemilihan presiden lalu, yaitu Joko Widodo (dikenal sebagai Jokowi). Kemenangan Jokowi dalam pemilu dikarenakan oleh penggunaan media yang maksimal selama masa kampanye oleh tim kampanye Jokowi. Tim kampanye bisa membantu Jokowi untuk mendapatkan pendukung dan memenangkan pemilu di banyak provinsi di Indonesia. Jokowi adalah salah satu kandidat yang unik karena pesan yang disampaikan dalam kampanyenya sangat kuat dan berbeda. Berbeda dengan kandidat lainnya yang lebih memfokuskan kepada seberapa kuat kekuatan politik mereka dan image mereka sebagai orang yang elite. Kampanye Jokowi lebih memfokuskan kepada imagenya sebagai orang yang rendah hati dan dekat dengan rakyatnya. Makalah ini juga akan membahas sarana yang digunakan oleh praktisi humas selama masa kampanye Jokowi. Makalah ini juga akan menentukan peran hubungan masyarakat dalam proses Jokowi untuk menjadi pemenang dalam pemilu.

---

This paper will be focused on the role of public relations in order to support the campaign of one of the last presidential election winner, Joko Widodo (as known as Jokowi). The victory of Jokowi in the election is because of numerous uses of media in his campaign by their campaign team. His campaign team was able to help Jokowi to gain voters and win the election in many provinces in Indonesia. This pair is one of the unique candidates for Indonesian president because of his strong and different campaign messages. Other candidates were mostly focused on how strong they are politically and portrait themselves as the person who are majestic. However Jokowi?s campaign is different where he will be more likely to be seen as a humble man who is really close to their people. This paper also examines the tools used by public relations practitioners in regard of Jokowi?s campaign. It will also determine the role of public relations in the process of Jokowi?s way to be the winner of the election."

"Sejumlah 21 dari 48 TPS di kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi terpaksa harus melaksanakan Pemungutan Suara Susulan H+1 pada Pemilu 2019 dikarenakan kotak suara duplex mengalami kerusakan parah dalam proses distribusi logistik akibat banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah kebijakan KPU menggunakan kotak suara berbahan duplex telah memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik Pemilu 2019 menurut perspektif Badan Penyelenggara Pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota hingga tingkat PPS. Pendekatan kualitatif berlandaskan teori Dunn dipergunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan KPU meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menanggapi kebijakan KPU menggunakan kotak suara duplex tidak memenuhi nilai kelayakan fungsi kotak suara dalam proses distribusi logistik, karena dinilai tidak memenuhi lima dari enam kriteria Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil Penelitian ini didukung temuan bahwa: 1) terjadi penghematan anggaran pengadaan kotak suara sebesar 70,03% di tingkat KPU RI, namun tidak terjadi penghematan biaya pengelolaan dan distribusi logistik di tingkat KPU Kabupaten/kota hingga KPPS; 2) Pelaksanaan SOP penyimpanan dan distribusi logistik bersifat effortlessness; 3) Kotak suara berbahan duplex lebih mudah rusak (hancur) di daerah rawan banjir atau perairan walaupun telah mengikuti SOP distribusi logistik."

"Tesis ini membahas tentang Peran Bawaslu dan Dinamika HubunganKelembagaannya Dalam Proses Pengawasan Pemilu Pasca Reformasi diIndonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatandengan menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, teori Lembaga Negara, dan teoriPartisipasi. Serta penggunaan konsep-konsep tentang pemilihan umum,pengawasan pemilu, dan masyarakat. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuanpenelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah pengawasan pemiludi Indonesia, kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)pasca reformasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan dinamika hubungankelembagaan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP).Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peran Bawaslu dalampengawasan pemilu pasca reformasi menunjukkan hasil yang cukup baik, meskimasih terdapat banyak kekurangan. Kedudukan Bawaslu diperkuat dari yangsemula lembaga adhoc menjadi tetap dan mandiri. Kewenangannya pun ditambahsebagai penyelesai sengketa pemilu. Dalam praktiknya terjadi dinamika hubungankelembagaan Bawaslu, KPU, selaku penyelenggara pemilu dan DKPP sebagailembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Dinamika hubungankelembagaan tersebut mengakibatkan terhambatnya tahapan pemilu dan terjadiketidakpastian hukum sebagai akibat putusan DKPP yang menyentuh ranahtahapan pemilu yang bukan menjadi kewenangannya

---

ABSTRACTThis Thesis will discuss the Role of BAWASLU and the Dynamic InstituionalRelationship of BAWASLU in the General Election (PEMILU) MonitoringProcess Post- Reform in Indonesia. This paper uses a normative juridicalresearch method, as well as the Popular Sovereignty theory, State Institutionstheory and Participation theory as approach. Last but not least, concepts relatedto General Election, General Election Monitoring and the society is also includedin the research. In order to draw a conclusion from the research objectives, thepoints that will be addressed includes the history of General Election Monitoringin Indonesia, the Position and Authority of BAWASLU Post – Reformasi era, theGeneral Election Commition (KPU) and the Election Organizers Ethics Council(DKPP).Based on the results, the role of BAWASLU in monitoring general election duringpost-reform era shows decent results, nothing that improvements are still needed.The position of BAWASLU is reaffirmed with its transition from and adhocinstitution into and independent and permanent institution. BAWASLU was alsogranted authority to settle disputes related to the general election. However, in itspractice, tensions and dynamic institutional relationships among BAWASLU,KPU and DKPP arises. The dynamic institutional relationship has hindered thegeneral election process and causes uncertainty due to DKPP’S authority to passout a decision outside its original authority and functions."

"Menurut hasil data Badan Pusat Statistik bahwa presentase pemlih pemula pemilu 2014, hanya mencakup 20 persen dari seluuh pemilih. Namun, kasus mengenai pemilih pemula menjadi orientasi studi yang menarik. Hal ini disebabkan karena pengalaman dan pengetahuan yang minim tentang proses politik yang mereka miliki itu sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai sumber yang tidak resmi (kampanye hitam). Hal ini memunculkan pertanyaan penulis sejauh mana kampanye hitam mempengaruhi pemilih pemula dalam pemilu 2014. dari hasil wawancara dua informan dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber informasi mengenai kandidat yang diperoleh masih memiliki tingkat ketidakbenaran informasi yang sangat tinggi. hal ini kemudian memberikan dampak pada beralihnya pilihan terhadap kandidat, dari kandidat yang mereka pilih berdasakan hati nurani menjadi kandidat yang dikonstrusikan media.

---

According to the Central Bureau of Statistics, only 20 percent of voters in 2014 election are first-time voters. It is interesting to explore this case further. Due to lack of experience and knowledge of the political process, they were easily influenced by various unofficial sources (Black Campaigns). This circumtance intrigued the author to understand how Black Campaigns influenced first voters. From two interviews it can be concluded that Black Campaigns produced inaccurate information. In the end, it has an impact in voters’ decision, from choice based on heart into choice made by media construction. "

"Penelitian ini membahas partisipasi politik jemaah Salafi di DKI Jakarta pada PemilihanPresiden 2019. Penelitian ini menggunakan konsep ideologi dan teori partisipasi politik.Penelitian ini menjelaskan Islam dengan pemahaman para salaf yaitu generasi terbaik umatIslam sebagai ideologi yang dapat mempengaruhi tindakan politik jemaah Salafi. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperolehdata primer serta data sekunder melalui buku, artikel jurnal, dan media daring. Temuan daripenelitian ini adalah terdapat beberapa ustaz Salafi yang membolehkan jemaah untukmengikuti pemilihan umum dengan membawakan dalil agama. Peneliti juga menemukanjemaah Salafi yang berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2019. Bahkan terdapat ustaz yangmenganjurkan jemaah untuk memilih dalam pemilihan umum dibandingkan tidak memilih.Jemaah Salafi menilai pada saat Pemilihan Presiden 2019 terjadi polarisasi dalam masyarakatmenjadi dua kubu. Dalam memilih di antara kedua calon, jemaah tidak hanya memperhatikanprofil calon presiden saja melainkan juga memperhatikan pendukung dari calon presiden yangakan dipilih. Mereka memiliki kecenderungan untuk memilih calon presiden yang mayoritaspendukungnya adalah muslim, yaitu Prabowo Subianto. Jemaah Salafi juga menerima hasilakhir suara dan menekankan untuk tetap taat kepada presiden terpilih yang memimpinpemerintahan, selama bukan untuk melanggar syariat agama.

---

This study discusses the political participation of Salafi in DKI Jakarta in the 2019

Presidential Election. This study uses the concept of ideology and political participation theory.

This study explains Islam with the understanding of the salaf, namely the best generation of

Muslims as an ideology that can influence the political actions of Salafi congregation. This

study uses a qualitative method by conducting in-depth interviews to obtain primary and

secondary data through books, journal articles, and online media. The findings of this study are

that there are several Salafi ustadh who allow congregations to take part in general elections

by presenting religious arguments. The researcher also found Salafi congregation participating

in the 2019 Presidential Election. There were even ustadh who suggested the congregation to

vote in general elections instead of not voting. The Salafi congregation views that during the

2019 Presidential Election there was polarization in society into two camps. In choosing

between the two candidates, the congregation does not only pay attention to the profile of the

presidential candidate but also pays attention to the supporters of the presidential candidate to

be elected. They have a tendency to vote for a presidential candidate whose majority of

supporters are Muslims, namely Prabowo Subianto. The Salafi congregation also accept the

final results and an appeal to remain obedient to the elected president who leads the

government, as long as it does not violate religious law."

"Penelitian ini difokuskan pada dilema Panwas Pemilu 2004 dalam mengoptimalkan wewenang dan perannya dalam mengawal Pemilu 2004 sebagaimana diamanatkan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Dasar pemikirannya; pertama, UUD 1945 dan UU No. 12 tahun 2003 belum memberi landasan yang kuat bagi tegaknya pengawasan pemilu di Indonesia, kdua, pembentukan dan pertanggungjawaban Panwas oleh dan kepada KPU menyebabkan dilema-bagi Panwas dalam mengoptimalkan kinerjanya, Ketiga, keterbatasan persiapan dan struktur organisasi, relasi dan sinergisitas Panwas Pemilu dengan aparat peradilan dan pemantau pemilu serta partisipasi kritis masyarakat yang belum optimal secara langsung atau tidak langsung turut mempengaruhi kinerja Panwas, Keempat, kurang optimalnya kinerja Panwas akan mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan tindak lanjut pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu sehingga berimplikasi terhadap pencapaian kualitas pemilu jurdil dan demokratis.Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan wawancara yang mendalam dengan anggota Panwas dan KPU, pakar hukum, pengamat poltik dan pemantau pemilu. Teori yang digunakan adalah; 1) Teori Pent wasan, George R. Terry (1992), Hendry Fayol (1992), SP. Siagian Suyatrno (1992) untuk menjelaskan kaidah pengawasan, 2) Teori Partisipasi, Samuel P. Huntington (1995) dan Gabriel Almond (1998) untuk menjelaskan hubungan partisipasi kritis masyarakat dengan pengawasan, 3) Teori kelembagaan David Apter (1996) dan Guy Peters (1999) untuk menjelaskan keberadaan Panwas Pemilu 2004 dari sisi otonomisasi, 4) Teori Civil Society Cohen and Arato (1995) dan De Tocqueville (1996) untuk menjelaskan keberadaan civil society sebagai kekuatan penyeimbang dalam Pemilu 2004, 5) Teori Demokrasi Robert A. Dahl (1992) dan Samuel P. Huntington, kerangka hukum pemilu jurdil IDEA (2003) dan kriteria pemilu jurdil LIP! (2004) untuk menganalisis kualitas Pemilu 2004.Berdasarkan metode penelitian dan kerangka teori di atas, temuan penting, hasil analisis dan kesimpulan sebagai berikut; Pertama, posisi Panwas Pemilu 2004 masih lemah dan dilematis karena ketiadaan landasan konstitusi dan kelemahan UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 dalam hal pembentukan dan wewenang Panwas serta belum rinci dan tegasnya Undang-undang merumuskan aturan tentang penyelenggaraan, pelanggaran dan pengawasan. Kedua, legitimasi konstitusi dan Undang-undang yang diperoleh KPU untuk membentuk Panwas, telah menciptakan hubungan ordinasi-subordinasi yakni, superioritas KPU atas Panwas sehinggan Panwas mengalami dilemma dan ketidakoptimalan kinerja. Ketiga, Ketidakmaksimalan sinergi antara Panwas dengan aparat peradilan dan pemantau pemilu serta tidak optimalnya partisipasi kritis masyarakat menjadi faktor kurang optimalnya kinerja Panwas. Keempat, keterbatasan persiapan dan struktur organisasi merupakan kendala internal Panwas dalam mengoptimalkan kinerja. Kelima, empat faktor diatas mempengaruhi tingkat penanganan kasus dan pendgakan hukum terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu, hal ini berimplikasi pada pencapaian kualitas jurdil dan demokratis pada Pemilu 2004. Saran yang diajukan; format ideal Panwas yang independen, permanen, sejajar dengan KPU dan dibentuk oleh DPR melalui mekanisme fit and propertest, mengingat urgennya eksistensi Panwas Pemilu dalam pencapaian pemilu yang jurdil dan demokratis.Jumlah halaman: 5 halaman awal + 247 halaman isi, 8 halaman daftar pustaka, 2 halaman daftar tabel, 1 halaman daftar lampiran, 185 buku dan artikel jurnal, wawancara: 5 orang nara sumber, 9 Surat kabar, majalah dan situs dotcom, 31 halaman lampiran-lampiran.

---

This research is focused in Panwas Pemilu 2004 dilemma in optimizing its authority and role in secure General Vote 2004, as meant in The Law No. 12, 2003 concerning the General Vote. The basic thinking : First, UUD 1945 and The Law No. 12, 2003 do not give strong basic for enforcing general vote monitoring in Indonesia, The Second, the form and the responsibility of Panwas by and to KPU cause dilemma for Panwas in optimizing its performance, The Third, The limitation of preparation and organization structure, relation and synergistic of Panwas Pemilu with law officer and general vote monitoring as well as people participation are not optimal yet either directly or indirectly also influencing Panwas performance, The Forth, The lack of panwas performance will influence related law enforcement with the following up violation and general vote dispute settlement so that it has implication to quality jurdil and democratic general vote increase.

The method used is qualitative with library research approach and interview deeply with Panwas and KPU member, law expert, political observer and general vote monitoring. The theory used are : 1). Inspection theory, George R. Terry (1992), Hendry Fayol (1992), SP. Siagian Suyatrno (1992) for explaining inspection definition, 2). Participation Theory, Samuel P. Huntington (1995) and Gabriel AImond (19980 for explaining the relation of people critical participation with inspection, 3). Institution theory David Apter (1996) and Guy Peters (1999) for explaining the existence of Panwas Pemilu 2004 from otonomization view, 4). Civil Society Theory Cohenand Arato (1995) and De Tochquenville (1996) for explaining the existence of civil society as a balance power in general vote 2004, 5). Democracy Theory Robert A. Dahl (1992) and Samuel Huntington, the scopes of general vote law IDEA (2003) and criteria a jurdil general vote LIPI (2004) for analyzing the quality of general vote 2004.

Based on research method and theoretical scope above, the important invention, the result of analysis and conclusion are as follows : The first, the position of Panwas Pemilu 2004 is still weak and dilemmatic because of the lack of constitution base and the weak of the law no. 12, 2003 in the field of the form and the authority of Panwas as well as have not been in detail yet and cleared in the law to formulate regulation concerning implementation, regulation and monitoring. The second, constitution legitimating and regulation had by KPU for forming Panwas, have created ordinance - sub ordinance relationship, namely, superiority of KPU on Panwas so that Panwas have gotten dilemma and performance un optimized. The Third, the un optimized synergy between Panwas with law officer and general vote monitoring as well as un optimized people critical participation become the factor of lack Panwas performance optimal. Fourth, the limitation of preparation and organization structure represents Panwas internal obstacles in optimizing its performance. The fifth, the fourth factors above influence the level of case settlement and law enforcement against violation and general vote dispute, these matters imply in the reach of jurdil quality and democratic in General Vote 2004. Suggestion proposed: The ideal format of Panwas is independent, equality with KPU and established by DPR through fit and proper test mechanism, remembering the urgency of Panwas Pemilu existence in reaching jurdil and democratic general vote.

Number of page: 5 early pages + 247 content pages : 8 pages list of library; 2 pages, table list : 85 books and journal article, interview : 5 peoples, 9 newspapers, magazines and dot corn site : 4 pages attachments."

"LATAR BELAKANGBerhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 merupakan tahap awal dari sebuah serial panjang bagi reformasi menyeluruh dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi menyeluruh ini mengarah kepada pembaharuan struktural dalam bidang ekonomi, politik, hukum, moral dan sosial budaya.Dalam rangka menuju reformasi menyeluruh, agenda nasional terpenting pada masa transisi yang harus segera diselesaikan adalah melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai dengan jadwal. Agar hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak diperlukan pelaksanaan pemilu yang jurdil, Luber, aman, tertib, dan damai. Mekanisme pemilu yang demikian diperlukan agar tercapai tujuan pemilu yang antara lain: melaksanakan kedaulatan rakyat, menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang legitimate.Sepanjang 32 tahun Orde Baru, institusi pemilihan umum belum dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Keseluruhan proses pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 dirasakan belum berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Karena itu, pemilu Juni 1999 mendatang harus benar-benar dilaksanakan secara jurdil, luber, aman, tertib, dan damai, sehingga aspek kedaulatan rakyat dapat ditegakkan.Ada 2 aspek penting berkaitan dengan pemilu yang demokratis. Pertama, aspek legal, yaitu kerangka hukum yang mengatur keseluruhan proses itu, dan kedua, pelaksanaan di lapangan (electoral_process) sejak tahap awal sampai akhir. Ini berarti reformasi pemilu harus ditujukan kepada pertama: perubahan terhadap UU Pemilu Nomor 1/1985 yang tidak demokratis, dan kedua: proses pemilu sejak saat pendaftaran peserta pemilu, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, sampai dengan proses penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka, jujur dan adil.Dalam kaitan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, diperlukan pendekatan multidisipliner dalam hubungannya dengan ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, dan teknologi. Dalam rangka partisipasi untuk menyumbang pemikiran tentang pemilu yang jurdil, luber, aman, tertib, dan damai maka Universitas Indonesia menyelenggarakan "Satellite Symposium" yang merupakan rangkaian "GRAND SYMPOSIUM" yang telah diagendakan untuk masa depan dengan tema Kepedulian Universitas Indonesia terhadap Terwujudnya Indonesia Baru Melalui Pemilihan Umum yang Jurdil-Luber Aman-Tertib-Damai."

"ABSTRAKPartai politik memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Untuk mencapai tujuan tersebut partai politik membutuhkan strategi. Dalam pembuatan strategi, dibutuhkan identifikasi masalah yang tepat. Permasalahan yang terjadi pada partai politik adalah citra yang negatif. Hal ini dikarenakan para anggota partai politik yang menempati jabatan di pemerintahan kerap melakukan tindak pindana korupsi, sehingga tidak dipercayai oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan salah satu strategi kehumasan yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia dalam pembentukan citra partai melalui kegiatan rekrutmen terbuka calon legislatif. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif dan strategi yang dilakukan adalah studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Partai Solidaritas Indonesia menerapkan strategi kehumasan dalam pembentukan citra partai melalui kegiatan rekrutmen terbuka caleg. Pada bagian pembentukan citra, bagi para pemilih, PSI berhasil membentuk citra bersih dan kompeten melalui kegiatan rekrutmen terbuka karena terdapat panelis dan disiarkan melalui media sosial."