Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga pemerintah Indonesia yang fokus pada Penyelanggaraan jaminan sosial bagi pekerja. Pekerja BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari dua bidang yaitu bidang Penerima Upah (Sektor Formal) dan Bidang Non Penerima Upah (Sektor Informal). Bidang sektor informal yang terdiri dari pekerja mandiri akan cenderung lebih menantang mengingat berbagai latar belakang dan profesi pekerja informal. pekerja informal. juga masih mendominasi jumlah tenaga kerja dibanding tenaga formal dan Sektor Informal memiliki jumlah potensial yang masih bisa diperoleh BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Tenaga Kerja Informal untuk Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan). Analis memasukkan berbagai faktor seperti produk, aspek promosi produk dan harga. Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif analitik. Populasi dalam penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta. Pengambilan sampel berdasarkan teori Structural Equation Modeling (SEM) berjumlah 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Eksperimen menggambarkan bagaimana analis yang diusulkan dapat digunakan untuk institusi sebagai strategi

---

BPJS Ketenagakerjaan as an Indonesian government agency that focuses on social security for workers. Participants in the BPJS Ketenagakerjaan division consist of two fields, namely the Receiver of Wages (Formal Sector) and the Non-Receiving Sector (Informal Sector). The sector of the informal sector which consists of self-employed workers will tend to be more challenging given the various backgrounds and professions of informal workers. informal workers. also still dominates the number of workers compared to formal workers and the Informal Sector has a potential amount that can still be obtained by BPJS Ketenagakerjaan. This study aims to analyze the factors that influence the decision to purchase informal workers for the Social Security Program organized by the Indonesian Manpower Social Security Administration (BPJS Ketenagakerjaan). Analysts include various factors such as product, product promotion aspects and price. This type of research used for this research is to use analytic descriptive research. The population in this study is BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta. Sampling based on the theory of Structural Equation Modeling (SEM) totaling 100 respondents. The results of this study indicate that promotion factors have a positive and significant effect on purchasing decisions. Experiments illustrate how the proposed analyst can be used for institutions as a strategy"

"Kompleksitas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan koordinasi di antara lembaga pemerintah. Keterlibatan berbagai aktor penyelenggara menyebabkan masih beragamnya pemahaman oleh seluruh lembaga pemerintah, sehingga berdampak rendahnya kontribusi dari lembaga lain serta penyampaian tujuan program yang berbeda-beda. Koordinasi yang ada pun masih menunjukkan perbedaan interpretasi pada substansi program, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, salah satunya bagi pekerja di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi yang dilakukan antarlembaga pemerintah pada program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PPU dan PBPU di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum berjalan secara optimal ditandai dengan solidaritas kerja masih di jajaran pimpinan saja, sosialisasi dan diseminasi kepada Kementerian/Lembaga/Badan (K/L/B) belum disertai dengan kesadaran mencapai optimalisasi program, pedoman pelaksanaan yang belum dipahami oleh seluruh K/L/B, dan masih melekatnya konflik kepentingan di antara lintas organisasi. Sebaliknya, keberhasilan ditandai dengan adanya pengadaan Perjanjian Kerja Sama (PKS), tujuan berkoordinasi yang dirancang secara bersama dengan berkomitmen untuk mencapai sistem jaminan secara nasional, membangun analisis permasalahan umum secara mendalam, pemerintah bertindak atas keputusan bersama, dan seluruh sumber daya berfokus pada kerja sama dan kepercayaan di antara instansi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga pemerintah pada program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PPU dan PBPU di Provinsi DKI Jakarta belum berjalan secara optimal sebab masih ditemukan berbagai permasalahan pada pengimplementasiannya. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan berupa meningkatkan kolaborasi dan solidaritas sebagai wujud menciptakan keharmonisan antarlembaga.

---

The complexity of the implementation of the employment social security program requires coordination among government agencies. The involvement of numerous implementing actors causes various understandings by all government institutions, resulting in low contributions from other institutions and different ways of delivering program objectives. The existing coordination still shows different interpretations of the substance of the program, both at the central and local government levels, one of which is for workers in the DKI Jakarta Province. The purpose of this study is to analyze the coordination between government agencies in the employment social security program for PPU and PBPU in DKI Jakarta Province. This study uses a post-positivist approach. The data used are sourced from in-depth interviews and literature or document study. Based on the results of the research, the coordination is has not been implemented optimally, the obstacle factors faced when coordinating between these networks are marked by the working solidarity that is still at the leadership level, socialization and dissemination to all Ministry/Institution/Agency (K/L/B) has not been accompanied by the awareness of achieving program optimization, implementation guidelines that have not been understood by all ministry or agency as a whole, and the inherent conflicts of interest between cross-organizations. On the other hand, the success of the coordination marked by the implementation of Cooperation Agreement, the goal of coordination designed together with a commitment to achieve a national social security system, developing an in-depth analysis of common problems, the government acts on joint decisions, and all resources focus on the achievement of cooperation and trust between agencies. The conclusion of this study shows that the coordination between government agencies in the social security program for PPU and PBPU in DKI Jakarta Province has not been implemented optimally due to various problems that are still found during the implementation. Therefore, the recommendations that can be given are to increase collaboration and solidarity as a form of creating harmony between institutions."

"Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi seluruh tenaga kerja ketika mengalami kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian. Kota Bogor menunjukkan permasalahan utama dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu rendahnya kepesertaan aktif dari total pekerja informal dan besarnya jumlah peserta berstatus non aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor belum berjalan optimal sesuai dengan kerangka konseptual pada analisis faktor isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of policy), yaitu ditandai dengan kepesertaan aktif BPU masih jauh dari target yang telah ditetapkan, adapun strategi yang dilakukan nyatanya masih belum mampu meningkatkan kepesertaan BPU secara signifikan, peraturan daerah terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mayoritas hanya mengatur pekerja formal, peran Pemerintah Kota Bogor belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas kepesertaan BPU, serta adanya hambatan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi karena adanya ego sektoral dari dinas daerah terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU.

---

The labor social security program is one of the efforts made by the government to protect all workers when workers experience work accidents, retirement, old age, job loss, and even death. City of Bogor shows the main problems in the participation of the labor social security program for Non-Wage Recipients (BPU) workers, which is the lack of active participation from the total number of informal workers and the large number of non active participants. This study aims to analyze the implementation of the labor social security program of BPU workers in the city of Bogor by using the theory of the policy implementation model of Merilee S. Grindle (1980). This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and document study. The results of the study shows that the implementation of the labor social security program for BPU workers in Bogor City has not run optimally, partly because the active participation of the BPU workers is still far from the target that has been set, the strategy that was carried out has not been able to increase the pasticipation of BPU workers significantly, the regional law on the labor social security program mostly only regulates the formal workers, the role of the City of Bogor's local government has not made a significant contribution in expanding BPU workers participation, there are also obstacles in coordination and communication due to sectoral egos from the regional offices on the implementation of the labor social security program for BPU workers."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh persepsi pada promosi penjualan terhadap keputusan pembelian pada merek. Persepsi pada promosi penjualan adalah interpretasi pelanggan mengenai program Ufia Infaq Rp15/liter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada 72 orang responden. Melalui uji Spearman ditemukan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara persepsi pada promosi penjualan dengan keputusan pembelian pada merek. Hasil lanjutannya menunjukkan bahwa keputusan pembelian pada merek dipengaruhi oleh persepsi pada promosi penjualan.Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi akademis dan praktis dalam memaksimalkan fungsi program promosi penjualan dalam menciptakan keputusan pembelian pada merek. Serta memberikan implikasi studi bahwa model proses IMC dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan proses terjadinya promosi penjualan akan mempengaruhi keputusan pembelian pada pelanggan.

---

Abstract

The aim of the research is find out the perception influence of sales promotion on purchase decision of brand. The perception of sales promotion is customer interpretation about Ufia Infaq Rp15/liter programmed. The research used quantitative approach which spread a questioner to 72 respondent. Through Spearman test there found relation between perception of sales promotion with purchase decision of brand. Another result has shown that purchase decision of brand had influenced by perception of sales promotion.

The research result can use for academic and practical recommendation to increase sales promotion program which can create a purchase decision of brand. It had an implication with IMC Process Model that can explain process of sales promotion will influence the customer purchase decision."

"Evaluasi terhadap program pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional sangat penting dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan dengan menilai tingkat kepuasan pasien. Tujuan penelitian adalah diketahuinya analisis perbedaan kepuasaan antara pasien BPJS Kesehatan PBI dan Non PBI yang berobat ke Poli Kebidanan dan Non Kebidanan terhadap kualitas pelayanan rawat jalan di Puskesmas Ngawi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan design penelitian cross sectional. Sampel penelitian adalah 160 orang. Analisis menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pasien BPJS PBI dan Non PBI yang berobat ke Poli Kebidanan dan Non Kebidanan di Puskesmas Ngawi menunjukkan tidak adanya perbedaan yang bermakna.

---

Evaluation of health care programs in the era of National Health Insurance is very important with the purpose of improving service quality by assessing the level of patient satisfaction. The purpose of this study is known that comparative analysis of satisfaction among BPJS PBI patient and non PBI who went to the Poly Midwifery and Non Midwifery based on the quality of outpatient services in Puskesmas Ngawi. This study is a descriptive analitic with quantitative approach and used study design was cross sectional. The sample was 160 patients. Analysis using Chi Square test. Research results that satisfaction among BPJS PBI patient and Non PBI who went to Poly Midwifery and Non Midwifery in Puskesmas Ngawi showed no significant difference."

"Kredit informal masih tetap menjadi salah satu alternatif pilihan aktivitas pinjaman uang yang masih digemari bagi masyarakat Indonesia, walau tingkat suku bunganya tinggi. Studi sebelumnya menjelaskan pengambilan keputusan seseorang berkaitan dengan literasi keuangan dan akses kepada kredit. Masyarakat di negara miskin dan berkembang memiliki literasi yang rendah sehingga mereka dengan mudah memutuskan untuk menggunakan kredit informal (Lusardi, 2007). Selain itu, kemudahan untuk fasilitas pelayanan keuangan dan persyaratan yang lebih mudah mendorong masyarakat menggunakan kredi informal (Ruddle, 2011). Kelemahan pada literasi keuangan adalah tidak ada perbaikan subtantif yang didapatkan dari literasi keuangan. Edukasi keuangan hanya dapat mendidik individu untuk mendapatkan pengetahuan terkait keuangan. Kelemahan akses kredit yaitu akses kredit bukan hanya sekadar masalah ketersediaan lembaga dan persyaratan yang mudah tetapi hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman karena akses kredit ditentukan oleh hubungan sosial bukan hanya sekedar ketersediaan lembaga. Argumen peneliti melihat bahwa rasionalitas menjadi dasar dari proses pengambilan keputusan. Di dalam proses, rasionalitas seseorang akan memiliki keterbatasan dan jaringan sosial akan menjadi kontributor bagi individu untuk menghasilkan konstruksi sosial tentang kredit informal. Nantinya, proses ini akan menghasilkan keputusan untuk satuan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus Batak Kredit (Bakri) di Desa Cikalong, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat.

---

Informal credit is still one of the alternative choices for money lending activities that are still popular for the people of Indonesia, even though the interest rate is high. Previous studies have explained that one’s decision making is related to financial literacy and access to credit. People in low and middle-income countries do not have or have low financial literacy so they easily decide to use informal credit (Lusardi,2007). Also, easier access to loan facilities and easier requirements will encourage people to choose informal credit (Ruddle, 2011). The frailty of financial literacy is there are no substantial improvements to be obtained from financial literacy. Financial education can only educate individuals to have financial knowledge. Credit access does not only depend on availability and easy requirements but also on the interaction between debtor and creditor. This research argues that rationality is the basis of the decision-making process. In the process, rationality will have limitation and social networks will become contributors to individuals to make decisions because social networks will play a role in generating social constructs about informal credit. At the end, this process will produce a decision for the household unit. This study used a qualitative research method with the Bakri case study in Cikalong Village, Cikalongwetan, West Bandung Regency."

"Jaminan sosial tenaga kerja merupakan jaminan sosial yang diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, baik itu pekerja Penerima Upah ataupun pekerja Bukan Penerima Upah. Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengupayakan perluasan kepesertaan Program Jamsostek bagi pekerja Bukan Penerima Upah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Disnakertrans DKI Jakarta dalam perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja BPU serta permasalahan yang dihadapi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori mengenai konsep hubungan industrial, konsep pekerja sektor informal serta konsep jaminan sosial. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan diseminasi informasi kepada pekerja Bukan Penerima Upah masih menemui banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari ketidaksiapan SDM di Disnakertrans untuk melakukan penyebarluasan informasi serta sistem yang belum mendukung untuk dilakukannya perluasan kepesertaan secara efektif karena belum adanya relasi yang terbangun antara Disnakertrans DKI Jakarta dengan pekerja Bukan Penerima Upah di wilayah DKI Jakarta.

---

Social security for manpower is social security that is aimed to protect the workers rights, either way for wage receiver or non-wage receiver worker. This thesis describes the efforts that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expanding the membership of non-wage receiver worker in social security programme. This thesis is a qualitative research with descriptive design that aimed to describe the effort that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expand the non-wage receiver's membership in social security programme. In this thesis, researcher use some theories such as The Concept of Industrial Relation, The Concept of Informal Sector Worker and The Concept of Social Security.

The result of this research describes that the effort that done by Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta, that is through information dissemination to non-wage receiver worker still facing some problems. The problems can be seen from the unpreparedness of Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta?s Human Resources to do the information dissemination and also the system that has not yet supported for doing the membership expanding effectively because there is not any relation yet between Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta and the non-wage receiver workers in DKI Jakarta."