Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi kekalahanRenaissance dalam pemilihan anggota Parlemen Eropa pada 2019. Pembentukan UnionEuropéenne (UE) merupakan upaya untuk menjamin terciptanya perdamaian di antaranegara-negara di Eropa khususnya pasca-Perang Dunia II. Pendirian UE berhasilmengikat seluruh anggotanya untuk tunduk dan patuh terhadap kebijakan yang sudahdiputuskan bersama. Terdapat tiga lembaga utama UE yang saling bekerja sama dalampembuatan kebijakan, yakni Komisi Eropa, Dewan UE, dan Parlemen Eropa. ParlemenEropa beranggotakan perwakilan dari setiap negara anggota. Struktur Parlemen Eropaterdiri dari seorang Presiden, Wakil Presiden dan 750 anggota. Anggota Parlemen Eropadipilih langsung oleh masyarakat Eropa setiap lima tahun sekali dengan sistemproporsional. Pada pemilihan anggota Parlemen Eropa 2019, partai yang didirikan olehEmmanuel Macron, La République En Marche ! berkoalisi dengan tiga partai lain yangmemiliki orientasi politik yang sama. Koalisi tersebut diberi nama Renaissance. Padadasarnya, penurunan tingkat popularitas Emmanuel Macron merupakan alasanmendasar terbentuknya koalisi tersebut. Renaissance memiliki program yang berfokuspada lingkungan hidup, pertahanan, dan pertumbuhan ekonomi UE. Namun,Renaissance mengalami kekalahan pada pemilihan anggota Parlemen Eropa 2019 diPrancis. Kekalahan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian program Renaissancedengan kondisi ekonomi dan sosial Prancis saat ini. Penelitian ini menggunakan metodesejarah dengan pendekatan politikologis.

---

This article aims to explain the factors behind the defeat of Renaissance in the European

Parliament Election in 2019. The European Union was created as an effort to ensure

peace between European Countries, especially after World War II. Its establishment has

succeeded in binding all its members to obey and comply with policies that have been

jointly made. There are three main EU institutions that are working together in creating

policies; they are the European Commission, the EU Council and the European

Parliament. The European Parliament consists of representatives from each European

member country. The structure of the European Parliament consists of a President, Vice

President and 750 members. Members of the European Parliament are elected directly

by the European community every five years. In the European Parliament election in

2019, the party founded by Emmanuel Macron, La République en marche! was in

coalition with three other parties that had the same political orientation as them. This

coalition was known as "Renaissance". The declining of Emmanuel Macron's popularity

was the fundamental reason as to why this coalition happened in the first place.

Renaissance offered programs that focus on environment, national defense, and

economic growth of the EU. However despite all of that, the Renaissance suffered

defeat in the 2019 European Parliament Election. The cause of their loss was influenced

by the incompatibility of their programs with the actual economic and social conditions

of France. This research uses historical methods with a politicological approach"

"Penelitian ini membandingkan strategi rekrutmen Partai Nasional Demokrat di Indonesia dan Partai Keadilan Rakyat di Malaysia dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen nasional. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekrutmen politik dari Pippa Norris. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan data primer melalui wawancara. Hasilnya, penelitian ini menemukan bahwaterdapat perbedaan dalam sistem pemerintahan dan pemilu di Indonesia Malaysia, (2) metode rekrutmen dimana Partai Nasdem dilakukan terbuka bagi orang di luar Partai Nasdem sedangkan rekrutmen PKR dilaksanakan tertutup, (3) metode nominasi Partai Nasdem menggunakan desentralisasi teritorial sedangkan PKR selain menggunakan desentralisasi teritorial juga desentralisasi fungsional. (4) calon perempuan terpilih Partai Nasdem didominasi oleh latar belakang politik kekeluargaan sedangkan PKR justru mayoritas calon perempuan terpilih memiliki rekam jejak aktivis dan politisi partai politik. (5) motivasi kandidat calon perempuan PKR selain memiliki kepentingan menyuarakan perempuan juga memiliki motivasi ideologis atau alasan-alasan yang didasarkan pada ajaran Islam sedangkan calon perempuan Partai Nasdem selain memiliki motivasi menyuarakan kepentingan perempuan juga memiliki motivasi untuk memperjuangkan kepentingan daerah. (6) Modal kapital dari lebih dipertimbangkan oleh Partai Nasdem sedangkan pada kasus PKR modal sosial dan rekam jejak lebih diutamakan dan modal kapital bersifat sekunder.

---

This study compares the recruitment strategies of the National Democratic Party in Indonesia and the People's Justice Party in Malaysia in increasing women's representation in the national parliament. The theory used in this research is political recruitment from Pippa Norris. The method used is descriptive qualitative with primary data collection through interviews. As a result, this study found that there were differences in the government and election systems in Malaysia, (2) the recruitment method in which the Nasdem Party was open to people outside the Nasdem Party while PKR recruitment was carried out closed, (3) the Nasdem Party nomination method used territorial decentralization while the PKR besides using territorial decentralization, it is also functional decentralization. (4) the elected female candidates for the Nasdem Party are dominated by a family political background, while the PKR in fact the majority of elected female candidates have a track record of political party activists and politicians. (5) The motivation of the PKR female candidates, apart from having an interest in voicing women, also has ideological motivations or reasons based on Islamic teachings, while the Nasdem Party's female candidates besides having the motivation to voice women's interests also have the motivation to fight for regional interests. (6) Nasdem Party considers capital capital more, whereas in the case of PKR social capital and track records are prioritized and financial capital is secondary."

"Skripsi ini membahas mengenai peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai organisasi sayap Partai Golkar dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2019. Partai Golkar menggunakan tiga strategi untuk meningkatkan representasi perempuan yaitu diskriminasi positif, rhetorical strategy, dan affirmative action dengan mendirikan KPPG sebagai sumber utama rekrutmen kader perempuan. KPPG berperan dalam proses rekrutmen, kaderisasi hingga pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif pada pemilu, yang disebut dengan kebijakan One Gate Policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah Teori Gender dan Partai Politik, dan Model Interaksi Supply dan Demand dari Joni Lovenduski dan Pippa Norris. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa KPPG yang hadir sebagai strategi affirmative action Partai Golkar bertanggung jawab sebagai supply side yang melakukan penawaran atas kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan sebagai anggota legislatif dalam menjawab keinginan dari demand side yang merupakan permintaan dari gatekeeper yaitu Partai Golitik sebagai aktor yang menyeleksi kelayakan kandidat yang ingin mencalonkan dirinya melalui partai politik. Namun, pada implementasinya peran dari KPPG belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam rangka meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan terhadap peran yang berusaha dijalankan oleh KPPG.

---

This thesis discusses the role of KPPG as a women wing organization of The Golkar Party in the nomination of women as members of the Indonesian Parlament in the 2019 legislative elections. The Golkar Party uses three strategies to increase women's representation, namely positive discrimination, rhetorical strategy, and affirmative action by establishing KPPG as the main source of recruitment of female candidates. KPPG plays a role in the process of recruitment, regeneration, qualification and the nomination of women as legislative members in elections, which is called the One Gate Policy. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theories used are Gender and Political Parties Theory, and Supply and Demand Interaction Models from Joni Lovenduski and Pippa Norris.The findings of this study indicate that the KPPG which is present as an affirmative action strategy of the Golkar Party is responsible as the supply side for bidding on female candidates who want to be nominated as members of the legislatives in response to the demands of the demand side which are requests from the gatekeeper namely The Golkar Party as an actor selecting the eligibility of candidates who want to nominate themselves through political parties. However, in its implementation the role of the KPPG has not been able to produce significant results in the context of increasing women's representation and participation. This is caused by obstacles to the role the KPPG is trying to carry out."

"Artikel ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi rendahnya keterpilihan penyandang disabilitas pada pemilihan anggota DPRD Jawa Barat 2019. Adapun, perspektif teoretis yang digunakan sebagai landasan analisis merujuk pada teori supply-demand side yang digagas oleh Pippa Norris dan Joni Lovenduski. Dalam perspektifnya tersebut, terdapat tiga faktor utama yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap proses rekrutmen dan seleksi hingga keterpilihan penyandang disabilitas dalam pemilu. Faktor-faktor ini terdiri atas faktor modal politik atau sumber daya dengan cakupan variabel: waktu, finansial, pengalaman politik dan jaringan pendukung. Faktor motivasi politik yang meliputi ambisi, dorongan dan kepentingan yang hendak diperjuangkan. Faktor diskriminasi yang dipengaruhi oleh adanya paradigma atau kultur dalam masyarakat terhadap kelompok disabilitas, sistem regulasi yang berlaku serta kecenderungan pragmatisme partai politik terhadap kandidat disabilitas. Faktor enabling environment berupa regulasi, keterbukaan partai terhadap isu disabilitas, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan peran Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) menjadi faktor yang tak terpisahkan dalam kasus ini. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam terhadap sejumlah informan serta analisis dokumen terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga, kesimpulan yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah bahwa faktor modal, motivasi politik dan diskriminasi serta enabling environment memiliki pengaruh terhadap rendahnya keterpilihan penyandang disabilitas sebagai anggota DPRD pada pemilu legislatif Jawa Barat tahun 2019.

---

This article was intended to answer research questions in the form of factors that influenced the low electability of people wih disabilities in the Legislative Elections of West Java in 2019. Moreover, the theoretical perspective used as a basis for analysis referred to the supply-demand side theory initiated by Pippa Norris and Joni Lovenduski. In this perspective, there were three main factors that were indicated to have an influence on the recruitment and selection process until the election of persons with disabilities in the election. These factors consisted of political capital factor or resources with a range of variables: time, financial, political experience, and supporting network. Political motivation factor which included ambition, drive, and interests to be fought for. Discrimination factor that was influenced by the existence of a paradigm or culture in society against disability groups, the prevailing regulatory system, and the pragmatism of political parties towards disability candidates. Enabling environment factor consited of regulation, the partiality of election organizers, political party’s openness to the issue of disability and role of disabled people’s organizations became an inseparable factor. Furthermore, this study used a qualitative method with in-depth interviews done to a number of relevant informants and document analysis of several issues related to the problems raised in this study. Thus, the conclusion that could be drawn from this study was that the capital factor, political motivation, discrimination and enabling environment had an influence on the lackness of persons with disabilities candidates being elected as members of the DPRD in the legislative election of West Java in 2019."

"Penelitian ini merupakan studi terhadap penggunaan tanda dalam sepuluh poster kampanye Die Grünen pada pemilihan parlemen Eropa 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan tanda pada poster-poster tersebut ditinjau dari aspek semiotis, semantis, dan pragmatis. Data dianalisis dengan menggunakan teori retorik tekstual Leech, teori jenis makna Blanke dan teori jenis tanda Pierce. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukan bahwa tidak semua prinsip retorik tekstual diwujudkan dalam poster kampanye Die Grünen. Sementara hasil analisis dari aspek semiotis menunjukkan bahwa ikon merupakan jenis tanda yang paling sering digunakan. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan peranan tanda verbal dan nonverbal yang digunakan terhadap prosesibilitas poster.

---

This undergraduate thesis is a study about the use of signs in ten of Die Grünen campaign posters for European parliament election 2009. The purpose of this study is to ascertain the use of signs in Die Grünen posters. The data were analyzed by using Leech’s textual rhetoric theory, Pierce’s types of signs theory, and Blanke’s types of meaning. Method that being used in this research is qualitative descriptive.

The outcome of this research shows that not all of textual rhetoric principles used in the campaign posters. Observed from semiotics, icon is the most used signs. The outcome also shows which influence do verbal and nonverbal signs have to the text’s processibility."

"Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis faktor kekalahan calon tunggal dalam pilkada Kota Makassar tahun 2018. Jika mayoritas calon tunggal di beberapa daerah adalah seorang petahana, maka di Makassar lahir dari kalangan elit pengusaha yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Hasil menunjukkan, pilkada Makassar tahun 2018 dimenangkan oleh kotak kosong dan untuk kali pertama dalam pilkada di Indonesia kotak kosong unggul. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kemenangan kotak kosong dalam pilkada Makassar tahun 2018. Landasan teoritis yang digunakan adalah teori elite, konflik, dan rekrutmen politik. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan mengeksplorasi dan menganalisis berbagai studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekalah calon tunggal dalam Pilkada di Kota Makassar tahun 2018 disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya konflik elit dimana konflik yang terjadi antar elit lokal yang tidak mendapat dukungan partai politik dalam pencalonan berperan penting dalam memenangkan kolom kosong dalam Pilkada Makassar. Hal tersebut mengkonfirmasi teori konflik yang dikemukakan oleh Maurice Duverger serta teori elit yang dikemukakan oleh Suzan Keller. Selain itu, rekrutmen politik yang tertutup juga berperan dalam mempengaruhi kekalahan calon tunggal. Hal tersebut mengkonfirmasi teori rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Powel. Faktor lain yang tidak kalah penting yang menyebabkan kekalahan calon tunggal ialah partisipasi politik masyarakat Makassar dalam Pilkada di Kota Makassar.

---

This research discusses about the defeat of factor single candidate in the local election of Makassar in 2018. If the majority of single candidates in some regions are incumbents, then Makassar is born from an elite businessman, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), and the incumbent was lost at candidation process. The results show that the 2018 Makassar regional election was won by an empty box and for the first time in the Indonesian elections the empty won at local election. The purpose of this study is to find out the factor of winning empty boxes in the Makassar election in 2018. The theoretical foundation used is elite theory, conflict, and political recruitment. The research method used is qualitative by exploring and analyzing various literature studies.

The findings of the study indicate that the defeat of single candidates in the local election in Makassar in 2018 was caused by several factors, namely the existence of elite conflict where conflicts between local elites who did not get the support of political parties in nominating roles played an important role in winning the empty column in the Makassar regional election. This confirms the conflict theory proposed by Maurice Duverger and the elite theory put forward by Suzan Keller. In addition, closed political recruitment also played a role in influencing the defeat of a single candidate. This confirms the theory of political recruitment put forward by Gabriel Almond and Powel. Another important factor that caused the single candidate's defeat was the political participation of the Makassar community in the regional elections in Makassar City."

"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab penurunan kursi parlemen Cambodian People's Party pada Pemilihan Umum Nasional Kamboja Tahun 2013. Skripsi ini menggunakan teori Personalisasi Politik yang dan teori Pilihan Rasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab penurunan kursi parlemen Cambodian People's Party pada Pemilihan Umum Nasional Kamboja Tahun 2013 adalah persoalan kepemimpinan Hun Sen dan kinerja pemerintahan, menguatnya gerakan pro-demokrasi, perubahan kekuatan politik kelompok oposisi, dan tekanan internasional. Kesimpulan yang didapat adalah otoritarianisme yang ada di Kamboja tidak akan dapat bertahan lama karena meningkatnya gerakan pro-demokrasi di Kamboja.

---

This thesis discusses Cambodian People's Party's parliamentary seats decline factors in Cambodia National Election 2013. This thesis is using Personalisaton of Politics theory and also Rational Choice theory. The research methodology is qualitative through literature study. The research found that there are a few Cambodian People's Party's parliamentary seats decline factors in Cambodia National Election 2013. Those factors are Hun Sen's leadership and government issues, changes in oposition political power, increasement in pro-democracy movement, and international pressure. The conclusion is authorianism in cambodia is will not last long because of increasement of pro-democracy movement in Cambodia."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi Zainichi atau etnik Korea menetap di Jepang. Diawali dengan kedatangan para pedangang setelah ditandatanganinya perjanjian Ganghwa pada tahun 1876 sampai akhirnya terjadi lonjakan kedatangan setelah Jepang berhasil menguasai Korea di tahun 1910. Lonjakan kedatangan tersebut dikarenakan pecahnya Perang Pasifik di tahun 1930-an yang mengakibatkan Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, banyak orang Korea yang didatangkan untuk dipekerjakan. Selama menetap di Jepang, kelompok Zainichi mengalami berbagai macam bentuk diskriminasi. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman dan keinginan untuk secepatnya kembali ke kampung halaman mereka. Pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia ke-II, Jepang telah melakukan beberapa program repatriasi dan menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Korea Selatan pada tahun 1965. Akan tetapi, data sensus menunjukan terdapat banyak kelompok Zainichi yang memilih untuk tetap tinggal di Jepang. Untuk itu, penelitian ini memfokuskan pada pembahasan terkait motif di balik keberadaan para Zainichi yang lebih memilih untuk bertahan hidup di Jepang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan sosial dan historis. Hasil Penelitian menunjukan ada dua faktor yang menyebabkan para Zainichi untuk menetap di Jepang. Salah satunya adalah kondisi sosio-ekonomi yang semakin membaik akibat normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya perubahan pola pikir pada para Zainichi muda yang lebih memilih menetap di Jepang dibanding pulang ke Korea.

---

This study discussed the factors behind how Zainichi or Korea Ethnic settled in Japan. Starting with the arrival of traders after the signing of the Ganghwa Treaty in 1876 until finally there was a surge in arrivals after Japan succeeded to hold control over the Korean peninsula in 1910. The surge in arrivals was due to the outbreak of the Pacific War in the 1920s which resulted in Japan experiencing a shortage of workers. Therefore, many Koreas were brought in for work. During their stay in Japan, the Zainichi Group experienced various forms of discrimination. This created a feeling of discomfort and a desire to return to their homeland as soon as possible. After Japan's defeat in World War II, Japan has carried out several repatriation programs and has signed an agreement to normalize relations with South Korea in 1965. However, census data shows that many Zainichi groups chose to remain in Japan. For this reason, this study will focus on discussing the motives behind the existence of the Zainichi who prefer to stay in Japan. This study uses a descriptive analysis method with a social and historical approach. The analysis shows that two main factors caused Zainichi to settle down in Japan. One of them is the socio-economic condition which is getting better due to the normalization of relations between South Korea and Japan. In addition, it is also influenced by a change in mindset among young Zainichi who prefer to stay in Japan rather than return to Korea."