Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dengan pergeseran paradigma di dalamnya. Di balik ketidaksempurnaan pengaturan hak atas pendidikan bagi difabel pada beragam peraturan perundang-undangan, pemerintah berupaya mengakomodasi pendidikan yang inklusif pada jenjang pendidikan tinggi. Usaha tersebut diejawantahkan dengan melibatkan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait pengaturan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia; pengaturan dan implementasi tanggung jawab perguruan tinggi dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Indonesia; penerapan tanggung jawab Universitas Indonesia dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel; dan telaah pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan La Trobe University. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat preskriptif dengan cara mengkaji literatur berkenaan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel untuk mendapatkan saran-saran mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang diangkat. Simpulan penelitian ini yaitu pengaturan pendidikan bagi difabel dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia belum harmonis dan tidak dijabarkan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan tertentu; pengaturan terhadap akomodasi dan layanan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel yang diuraikan dalam beragam peraturan perundang-undangan belum diimplementasikan oleh mayoritas perguruan tinggi di Indonesia; dan Universitas Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

---

Fulfilling the right to education for people with disabilities in Indonesia has come a long way and has experienced a shift in paradigm. Behind the imperfect arrangements for the right to education for people with disabilities in various laws and regulations, the government seeks to accommodate inclusive education at the higher education level. This effort is realized by involving higher education providers as the party responsible for fulfilling the right to education for students with disabilities. This study attempts to analyze problems related to the fulfillment of the right to education for students with disabilities in Indonesia; regulating and implementing higher education responsibilities in fulfilling the right to education for students with disabilities in Indonesia; the implementation of the responsibilities of Universitas Indonesia in fulfilling the right to education for students with disabilities; and a study of the implementation of the responsibility to fulfill the right to education for students with disabilities at the Brawijaya University, State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, and La Trobe University. This research is a juridical-normative research and prescriptive in nature which is done by examining the literature regarding the fulfilment of the right to education for people with disabilities to obtain suggestions regarding actions that must be taken in overcoming the problems raised. The conclusions of this research are that the arrangement of education for students with disabilities and the implementation of inclusive education in Indonesia is not yet harmonious and is not well defined in certain laws and regulations; arrangements for accommodation and services for the right to education for students with disabilities that are described in various laws and regulations have not been implemented by the majority of universities in Indonesia; and that Universitas Indonesia has not fully fulfilled the right to education for students with disabilities as stipulated in statutory regulations"

"Pendidikan inklusif telah mulai diimplementasi hingga ke jenjang perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mempersiapkan berbagai hal untuk menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sebagai bagian dari civitas akademika. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah sikap dari warga kampus, terutama dari sesama mahasiswa terhadap individu berkebutuhan khusus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sikap mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi terhadap teman sebayanya yang berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan kuesioner MAS serta wawancara untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata partisipan memiliki sikap yang tergolong positif. Dimensi kognitif dari sikap memiliki skor sikap yang paling tinggi, sementara dimensi sikap yang terendah berada di dimensi afektif. Adapun latar belakang partisipan yang bervariasi juga tidak nampak memiliki pengaruh terhadap sikap terhadap penyandang disabilitas. Beberapa latar belakang yang dilihat dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, jenjang pendidikan, status perguruan tinggi, adanya pengalaman, serta ada tidaknya teman mahasiswa berkebutuhan khusus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menerima penyandang disabilitas sebagai warga kampus. Penelitian ini memberikan manfaat untuk pengembangan alat ukur dan penelitian yang akan datang, serta akomodasi untuk pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas baik dari pemerintah maupun dari penyelenggara pendidikan tinggi

---

Inclusive education has begun to be implemented up to the university level. Universities must prepare various things to accept students with special needs as part of the academic community. One of the things to be considered is the attitude of campus residents, especially from fellow college students towards these individuals with special needs. This study aims to describe the attitude of students in the higher education environment towards their peers with special needs. This study uses a mixed method with the MAS questionnaire and interviews to obtain quantitative and qualitative data. The results showed that on average the participants had a positive attitude. The cognitive dimension of attitude has the highest attitude score, while the lowest attitude dimension is in the affective dimension. The various backgrounds of the participants also did not appear to have an influence on attitudes towards persons with disabilities. Some of the backgrounds seen in this study are gender, level of education, university status, experience, and the presence or absence of student friends with special needs. The results of this study indicate that students can accept persons with disabilities as campus residents. This research provides benefits for the development of measuring instruments and future research, as well as accommodation to meet the needs of persons with disabilities, both from the government and from higher education providers."

"ABSTRAKSelain membangun daya saing, Universitas Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai civic virtue kepada mahasiswa sesuai dengan hakikat pendidikan dan semangat ketika Universitas Indonesia didirikan. Nilai-nilai ini hanya dapat dibangun melalui praktek langsung kepada masyarakat dalam bentuk program pengabdian. Terkait dengan proses penanaman karakter civic virtue, maka perlu dipetakan bagaimana Universitas Indonesia memaknai nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan partisipasi mahasiswa secara baik dan peran-peran apa saja yang mungkin dimainkannya.

---

ABSTRACT

Beside to build a competitiveness, University of Indonesia have an obligation harvesting civic virtue values to their student based on education philosophy and the spirit of University of Indonesia since there was build. Those values only can build by directly implementation to society as the community service program. Related with the process of civic virtue character harvested, University Indonesia needs a map of understanding of community service values which engaged the students and the kind of possible roles their plays."

"Sebagaimana tercantum di dalam penjelasan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 30). Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa anak sebagai mahkluk tuhan yang maha esa memiliki hak asasi sejak lahir, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak-Hak asasi manusia, deklarasi ILO Philadelphia tahun 1944, konstitusi ILO, deklarasi PBB tahun 1959 tentang hak-hak anak, konvensi PBB tahun 1966 tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak tersebut. "

"Orang dewasa di seluruh dunia mempercayakan keberlanjutan dari dunia ini kepada manusia yang sekarang masih anak-anak. Akan tidaknya dunia di masa depan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali juga tergantung kepada kemampuan anak-anak sekarang mengelola, melestarikan dan mengupayakan perbaikan secara terus-menerus. Apabila orang dewasa sadar akan kebutuhan masa depan tersebut dan menyiapkan anak-anak dengan baik, maka dunia akan semakin tua, bermutu, dan nyaman untuk ditempati oleh manusia. Manusia berbeda dengan makluk lain ciptaan tuhan, karena manusia dikaruniai dengan akal, perasaan, kemauan dan kemampuan-kemampuan unggulan lain. Kemampuan-kemampuan ini pulalah yang diamanatkan untuk dipakai, sehingga manusia menjadi makluk yang lebih bermartabat dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan tuhannya. Itulah sebabnya penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia baik anak-anak maupun dewasa adalah suatu kehakikian yang harus dilakukan. "

"[Pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Indonesia membuka ruang bagi terjadinya komersialisasi pendidikan yang berujung pada pelanggaran etika nirlaba sebagai salah satu prinsip dalam otonomi perguruan tinggi. Skripsi ini membahas komersialisasi pendidikan sebagai bentuk kejahatan korporasi dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Indonesia melalui studi kasus penyelenggaraan program pascasarjana Universitas X. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif menggunakan konsep-konsep yang berkaitan antara otonomi perguruan tinggi, pelanggaran etika dan kejahatan korporasi di sektor pendidikan. Skripsi ini melihat bagaimana implementasi otonomi perguruan tinggi tidak hanya terjadi secara akademik, namun juga secara tata kelola khususnya keuangan melalui perguruan tinggi berstatus badan hukum, salah satunya Universitas X. Pemerintah tidak mampu menjamin anggaran yang cukup untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negaranya, sehingga Universitas X dapat mencari dana yang berasal dari mahasiswa secara berlebihan melalui biaya kuliah maupun penyelenggaraan program tertentu, salah satunya program pascasarjana. Meskipun hasil penelitian ini masih bersifat tentatif, namun telah memiliki kesimpulan tertentu bahwa program pascasarjana Universitas X lebih memandang dirinya sebagai suatu korporasi dibandingkan sebagai institusi pendidikan, sehingga akhrinya melakukan komersialisasi pendidikan di dalam penyelenggaraannya.;Commercialization of Education as a Form of Corporate Crime within the Implementation of Higher Education Autonomy in Indonesia (Case Study: Implementation of Graduate Program of X University)? is a minithesis which talks about the autonomy system of higher education in Indonesia which may form the commercialization of education and culminates with a white collar criminal phenomenon using the case study of the implementation of graduate programs of X University. This minithesis employs qualitative research methods in a descriptive study, involving related concepts to the autonomy of higher education and corporate crime in the education sector. This minithesis also analyzes how the implementation of higher education autonomy in X University was not only applied academically but also for the financial management of the university itself, which adopts the form of legal entity. The government was unable to vouch enough budgets in order to fulfil education rights for the citizens, giving authority for X University to gain excessivelly from its students as another fund resource by the mechanism of expense or implementation some study programs such as graduate programs. Even though this minithesis?s conclusion is still tentative, it has a conclusion that the graduate program of X University views itself more as a corporation than an institute of education, resulting in commercialization in its implementation.;Commercialization of Education as a Form of Corporate Crime within the Implementation of Higher Education Autonomy in Indonesia (Case Study: Implementation of Graduate Program of X University)? is a minithesis which talks about the autonomy system of higher education in Indonesia which may form the commercialization of education and culminates with a white collar criminal phenomenon using the case study of the implementation of graduate programs of X University. This minithesis employs qualitative research methods in a descriptive study, involving related concepts to the autonomy of higher education and corporate crime in the education sector. This minithesis also analyzes how the implementation of higher education autonomy in X University was not only applied academically but also for the financial management of the university itself, which adopts the form of legal entity. The government was unable to vouch enough budgets in order to fulfil education rights for the citizens, giving authority for X University to gain excessivelly from its students as another fund resource by the mechanism of expense or implementation some study programs such as graduate programs. Even though this minithesis?s conclusion is still tentative, it has a conclusion that the graduate program of X University views itself more as a corporation than an institute of education, resulting in commercialization in its implementation., Commercialization of Education as a Form of Corporate Crime within the Implementation of Higher Education Autonomy in Indonesia (Case Study: Implementation of Graduate Program of X University)’ is a minithesis which talks about the autonomy system of higher education in Indonesia which may form the commercialization of education and culminates with a white collar criminal phenomenon using the case study of the implementation of graduate programs of X University. This minithesis employs qualitative research methods in a descriptive study, involving related concepts to the autonomy of higher education and corporate crime in the education sector. This minithesis also analyzes how the implementation of higher education autonomy in X University was not only applied academically but also for the financial management of the university itself, which adopts the form of legal entity. The government was unable to vouch enough budgets in order to fulfil education rights for the citizens, giving authority for X University to gain excessivelly from its students as another fund resource by the mechanism of expense or implementation some study programs such as graduate programs. Even though this minithesis’s conclusion is still tentative, it has a conclusion that the graduate program of X University views itself more as a corporation than an institute of education, resulting in commercialization in its implementation.]"

"Down Syndrome adalah salah satu ragam disabilitas terbanyak di Indonesia yang jumlahnya terus bertambah berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (“Riskesdas”) tahun 2018. Demi menunjang kualitas hidup yang baik, Penyandang Down Syndrome memerlukan pelayanan kesehatan rehabilitatif yang dapat memberikan kesempatan untuk dapat hidup secara mandiri. Dalam hal ini, Penyandang Down Syndrome sebagai kelompok rentan dan Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rehabilitatif untuk membantu dan meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat produktif secara sosial dan ekonomis. Permasalahan yang dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab dan peran pemerintah, secara khusus Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dalam hal pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan rehabilitatif bagi Penyandang Down Syndrome. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian deskriptif, serta menggunakan data sekunder melalui penelusuran studi kepustakaan dan wawacara. Berdasarkan metode penelitian tersebut, didapatkan hasil penelitian bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan rehabilitatif, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan sosialisasi, kompetensi tenaga kesehatan, serta perlu dibentuk mekanisme khusus untuk mempermudah pelayanan kesehatan rehabilitatif bagi Penyandang Down Syndrome. Selain itu, untuk mewujudkan hasil maksimal, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

---

According to Basic Health Research, Down Syndrome is one of the most common disabilities and still continues to rise its number in 2018. In order to enhance a better life quality, persons with Down Syndrome need to receive rehabilitative health care that can provide opportunities to live independently. In this case, as a vulnerable group and Indonesian citizens, persons with Down Syndrome have the right to proper rehabilitative health care that can help and improve their quality of life so that they can be socially and economically productive. The problems analyzed by the author in this study are regarding the responsibilities and roles of the government, in particular Ministry of Health, The Provincial and District/City Health Division, and Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan in terms of fulfilling the right to rehabilitative health care for persons with Down Syndrome. This research was conducted in juridical-normative method, a descriptive research approach, and secondary data obtained through library research and interviews. Based on the research method, it shows that the government has made various efforts to fulfill the right to rehabilitative health care, but there are still a number of things that can be improved related to the socialization, the competence of health workers, and it is necessary to establish a special mechanism to facilitate rehabilitative health care for persons with Down Syndrome. In addition, to realize the maximum results, collaboration from various parties are required, namely the private sector, community organizations, and the community."

"Penelitian ini membahas tentang pengelolaan arsip aktif di Sub Direktorat Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai suatu sistem yang terus berlanjut. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan proses pengelolaan arsip aktif yang dilakukan di Sub Direktorat Kesejahteraan Mahasiswa UI dimulai dari proses penciptaan hingga penyusutan dengan juga melihat pandangan pegawai terhadap arsip. Metode studi kasus dilakukan dengan wawancara terhadap enam orang petugas yang terkait dengan pengelolaan arsip aktif Sub Direktorat Kesejahteraan Mahasiswa UI serta satu orang asriparis kantor arsip UI, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan arsip aktif, pengelola perlu mengacu pedoman arsip organisasi terhadap semua jenis arsip yang berada dalam pengelolaan demi terciptanya tertib arsip organisasi. Pengelolaan arsip aktif Sub Direktorat Kesejahteraan Mahasiswa UI berlangsung sejak penciptaan hingga penyimpanan sedangkan penyusutan dilakukan dengan pemindahan arsip namun hanya ke ruang lain bukan ke unit kearsipan atau pusat rekod. Penciptaan arsip sudah dilakukan menggunakan tata naskah dinas yang berlaku namun dalam tahap ini belum dilakukan pengindeksan. Pengelompokan arsip dalam hal penyimpanan masih hanya sebatas pengelompokan surat masuk dan surat keluar yang diurutkan per bulan. Subdit kesma belum membuat daftar arsip aktif. Kondisi ini kemudian berdampak pada tidak bisanya arsip yang sudah memasuki masa inaktif dan yang sudah habis masa retensi inaktifnya untuk dapat dipindahkan ke kantor arsip UI. Dalam melakukan pengelolaan arsip pegawai juga masih mengikuti kebiasaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

---

This study discusses about active records management on the University of Indonesias Sub Directorate of Student Welfare as a system that continues. The purpose of this study is to explain the process of managing active records carried out on the University of Indonesias Sub Directorate of Student Welfare starting from the creation to disposition process by also looking at the views of employees on the records. The case study method was conducted by interviewing six officers related to the management of active records of the UIs Sub Directorate of Student Welfare and one archivist on UIs archive office, observation and study documents. The results of the study show that in active records management, managers need to refer to the organizations records guidelines for all types of records that are in management for the sake of the creation of orderly records of the organization. Active records management on UIs Sub-Directorate of Student Welfare lasts from creation to storage while disposition is done by transferring files but only to other spaces, not to the records center. The creation of records has been carried out using the official scripts that are in force but in this stage, indexing has not been done. Records grouping in terms of storage is still limited to grouping incoming mailings and outgoing mailings sorted monthly. UIs Sub Directorate of Student Welfare has not created an active records list yet. This condition then results in not being able to move the records that have entered its inactive period and those whose inactive retention period has expired to be transferred to the UIs records center. In managing records, employees also still follow habits inherited from previous generations."