Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme, akibat hukum diajukannya perlindungan hukum sementara berupa provisional relief, dan dampak dari dikabulkannya permohonan provisional relief di bawah chapter 15 US Bankruptcy Code oleh Pengadilan Niaga New York Selatan terhadap kasus PKPU Duniatex Group yang sedang berlangsung di Indonesia. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk pemahaman lebih lanjut mengenai pengajuan provisional relief oleh Debitur asing dalam rangka proses pengakuan kepailitan asing yang dikaitkan dengan aturan dalam UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment yang diadopsi oleh beberapa negara dan salah satunya adalah Amerika Serikat, khususnya dalam Chapter 15 US Bankruptcy Code yang dikaitkan dengan kasus PKPU Duniatex Group di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai pengajuan provisional relief, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan oleh perwakilan asing sebelum mengajukan provisional relief di bawah chapter 15 dan dikabulkannya provisional relief kepada Duniatex Group memberikan beberapa dampak hukum yang positif terhadap PKPU yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga Semarang, terutama mengenai eksekusi aset dan pengajuan gugatan kepailitan terhadap Debitur asing. Hasil penelitian menyarankan jika terdapat aset atau kreditur yang berada dalam wilayah yurisdiksi Amerika Serikat dan sedang dilaksanakan proses hukum kepailitan di Indonesia, sebaiknya segera diajukan permohonan pengakuan proses kepailitan dan provisional relief di bawah chapter 15 melalui perwakilan asing.

---

This thesis discusses the mechanism, the legal consequences of petition for provisional legal protection in the form of provisional relief, and the impact of the granting of the provisional relief application under chapter 15 of US Bankruptcy Code by the Southern District of New York against the PKPU Duniatex Group case that is currently ongoing in Indonesia. This research is in the form of normative juridicial with descriptive-analytic design, which aims to further understand the petition of provisional relief by foreign debtors in the context of the process recognition of a foreign proceeding, which is linked to the rules in the UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment adopted by several countries. One of them is the United States, especially in Chapter 15 of the US Bankruptcy Code associated with the PKPU Duniatex Group case in Indonesia. Based on the analysis that has been carried out regarding the petition of provisional relief, several steps need to be carried out by foreign representatives before applying provisional relief under chapter 15. The granting of provisional relief to Duniatex Group has had several positive legal impacts on PKPU which is taking place at the Semarang Commercial Court, especially regarding the execution against the debtor's assets and commence or continue any legal proceeding against foreign debtors. Through this thesis writer suggest that if some assets or creditors are within the jurisdiction of the United States and the bankruptcy legal proceedings are being carried out in Indonesia, it is best to apply for recognition of the bankruptcy process and provisional relief under chapter 15 through foreign representatives."

"Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu direformulasi dalam ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan 2004”) agar kreditor dan debitor diberikan perlindungan yang seimbang. Secara spesifik penelitian ini fokus pada permasalahan pengajuan PKPU oleh kreditor, kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen dalam perdamaian, dan pembatalan perdamaian yang telah disahkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan PKPU dalam UU Kepailitan 2004 lebih cenderung melindungi kreditor daripada debitor. Berdasarkan penelitian ini dan perbandingan dengan hukum kepailitan Belanda, Singapura, dan Amerika Serikat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU Kepailitan 2004 atas hal-hal sebagai berikut: (i) penambahan syarat bagi kreditor yang hendak mengajukan PKPU; (ii) pengaturan cramdown, (iii) hak suara kreditor preferen terhadap rencana perdamaian; dan (iv) pengaturan tentang pembatalan perdamaian perlu disesuaikan agar kelalaian pelaksanaan perdamaian tidak harus berujung pada kepailitan serta memberi kesempatan agar perdamaian dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak dengan tetap di bawah pengawasan pengadilan niaga.

---

This research aims at identifying matters needed to be reformed in the suspension of debt payment obligations (“PKPU”) in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations ("Bankruptcy Law 2004") so creditors and debtors have equal protection. Specifically, this research focused on the problem of PKPU's petition by creditors, the position of separatist creditors and preferred creditors in the plan, and the termination of a confirmed plan. This research was conducted using a normative juridical research method with a comparative approach. Results of this study indicated that the regulation of PKPU in Bankruptcy Law 2004 tends to protect creditors than debtors. Based on this research and the comparison with bankruptcy law in the Netherlands, Singapore, and the United States of America, Bankruptcy Law 2004 needs to be reformed on the following matters: (i)  the requirement of creditors who can submit PKPU petition; (ii) the regulation of cramdown; (ii) the voting rights of preferred creditors to composition plan; and (iv) the regulation of plan termination need to be reformed so that the failure of plan implementation doesn't have to end with bankruptcy, and also a chance to modify a confirmed plan based on the agreement of all parties under the supervision of a commercial court."

"Abstrak Penulisan tesis ini mengenai perlindungan hukum debitor termohon PKPU terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor separatis berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 serta menganalisis putusan PKPU No. 113/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga-Jkt.Pst, dengan menggunakan metode kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penulisan berdasarkan analisis data, bahwa pengaturan terhadap pengajuan PKPU tidak merujuk bagi kreditor separatis karena adanya pemisahan dari jaminan agunan yang dipegang dan dapat dieksekusi untuk pelunasan piutangnya, sesuai dengan UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 pasal 6 jo. pasal 20 ayat 1 huruf a mengenai hak eksekutorial kreditor separatis. Pasal 244 huruf a UU No. 37 Tahun 2004 merupakan instrument perlindungan hukum debitor termohon PKPU bahwa pengajuan PKPU tidak berlaku terhadap tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.Dalam menganalisis putusan PKPU No. 113/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga-Jkt.Pst., bahwa majelis hakim pengadilan niaga dinilai kurang-cermat, putusannya didasarkan atas pemenuhan syarat formil dan materiil permohonan saja konsep simply doesn rsquo;t pay tanpa menilai aspek-aspek hukum lainnya.

---

The writing is concerning the legal protection of the debtor PKPU rsquo s petition against PKPU 39 s proposal filed by separatist creditor pursuant to the Act of Bankruptcy and PKPU No. 37 of 2004 and analyzing the decision of PKPU. 113 Pdt.Sus PKPU 2017 PN.Niaga Jkt.Pst, using library method, the required data is secondary data with normative juridical approach.

The result of writing based on data analysis, that the arrangement of PKPU submission does not refer to separatist creditor because of separation from collateral assurance held and can be executed for the settlement of its receivables, in accordance with the Insurance Rights Act No.4 of 1996 article 6 jo. Article 20 paragraph 1 letter a regarding the right of the executor of the separatist creditor. Article 244 letter a of Law No. 37 of 2004 is a legal instrument of the debtor PKPU rsquo s petition that PKPU 39 s application does not apply to bills secured by pledge, fiduciary guarantee, mortgage rights, or collateral right on other properties.

In analyzing the decision of PKPU. 113 Pdt.Sus PKPU 2017 PN.Niaga Jkt.Pst., that the judges of the commercial court are judged to be inadequate, the ruling is based on formal compliance and request material only simply doesn rsquo t pay concept regardless of aspect other legal aspect."

"Kurator merupakan pihak yang ditunjuk oleh pengadilan niaga sebagai orang yang mengurus kegiatan usaha debitor dalam melakukan pemberesan terhadap harta pailit agar kreditor mendapatkan pelunasan piutangnya. Dalam menjalankan tugasnya, kurator dituntut untuk selalu bertindak demi kepentingan para pihak, baik itu kreditor maupun debitor. Segala tindakan yang dilakukan kurator harus dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggungjawab, objektif dan berintegritas tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan adanya pengawasan dan perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus ini, dengan adanya pihak bank selaku kreditor yang mengalami Non Performing Loan atau kredit macet karena adanya debitor yang tidak bertanggungjawab dan mempailitkan dirinya sendiri secara sengaja setelah melakukan pinjaman, merupakan pokok permasalahan utama yang dibahas. Kasus ini berkaitan erat dengan pengawasan kurator dalam melihat situasi dan kondisi dari debitor pailit ketika menjalankan tugasnya agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari, dan juga wajib melaksanakan etika profesi dalam menjalankan fungsinya sebagai kurator untuk tetap bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu, pengawasan dan perlindungan hukum tersebut perlu untuk ditingkatkan, baik dari segi pengembangan atau perbaikan regulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun dari pihak ataupun institusi yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap kurator.

---

A receivership is the party appointed by the commercial court as the person who manages the debtor's business activities in making a settlement on the bankrupt property so that the creditor gets the repayment of the debt. In carrying out its duties, the receivership is required to always act in the interests of the parties, both creditors and debtors. All actions taken by the receivership must be carried out professionally with full responsibility, objectivity and high integrity. To achieve this, there is a need for supervision and legal protection for receiverships in carrying out their duties. In this case, with the existence of a bank as a creditor who experiences a Non-Performing Loan or bad credit due to the debtor not being responsible and deliberately bankrupts themselves after making a loan, which is the main problem being discussed. This case is closely related to the supervision of the receivership in looking at the situation and conditions of bankrupt debtors in carrying out their duties to avoid legal problems in the future, and also must carry out professional ethics in carrying out their functions as receiverships to continue acting in accordance with the applicable legal provisions. Therefore, supervision and legal protection need to be improved, both in terms of development or improvement of regulations of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations as well as from parties or institutions that have the responsibility to carry out supervision and legal protection against receiverships."

"Adanya mekanisme penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang yang harus dilakukan oleh Debitor, dapat memberikan Debitor waktu untuk melakukan restrukturisasi terhadap utangnya. Pada praktiknya, upaya restrukturisasi utang ini seringkali tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Kreditor PKPU. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena tindakan Debitor yang mengulur-ulur proses beracara, sehingga perkara kepailitan yang sedang terjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan marwah dari UU K-PKPU itu sendiri yang menghendaki terselesaikannya sengketa dengan cepat dan sederhana. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Kreditor dalam perkara PKPU yang dapat menghindarkan Kreditor mengalami kerugian atas tindakan Debitor. Pemberian perlindungan hukum diperlukan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yakni menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis kemudian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan No. 373/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan akan dikaji melalui studi kepustakaan dalam rangka menjawab pokok permasalahan berdasarkan hukum yang berlaku untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Kreditor yang terlibat dalam perkara PKPU. Dalam Hukum Kepailitan, kepastian hukum dapat terwujud melalui penerapan prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan pembuktian yang sederhana sesuai dengan prinsip kepailitan dan PKPU yang tercantum dalam UU K-PKPU. Penulis kemudian menarik kesimpulan bahwasannya UU K-PKPU pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi Kreditor, meskipun demikian Majelis Hakim kurang cermat dalam menerapkan hukum sehingga putusan tersebut dapat merugikan Kreditor Konkuren. Selanjutnya, UU K-PKPU juga pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum, namun demikian Majelis Hakim tidak konsisten dalam menerapkan hukum sehingga kepastian hukum tidak tercapai.

---

The existence of a mechanism for delaying debt payment obligations that must be carried out by the debtor can give the debtor time to restructure his debt. In practice, these debt restructuring efforts often do not provide legal protection and legal certainty to PKPU creditors. This can happen, in part, because the debtor's actions are delaying the proceedings, so that the ongoing bankruptcy case cannot be carried out in accordance with the dignity of the K-PKPU Law itself, which requires the resolution of disputes quickly and simply. This is the background to the need to provide legal protection and legal certainty to creditors in the PKPU case which can prevent creditors from experiencing losses due to the actions of the debtor. Providing legal protection is necessary to achieve the objectives of the law itself, namely creating justice, benefit and legal certainty. To answer these problems, the author then uses normative juridical legal research methods by examining literature or secondary data. This research uses a case study of Decision No. 373/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst and will be reviewed through a literature study in order to answer the main issues based on applicable law to provide legal protection and legal certainty for Creditors involved in the PKPU case. In Bankruptcy Law, legal certainty can be realized through the application of the principle of quick settlement of cases and simple proof in accordance with the principles of bankruptcy and PKPU as stated in the K-PKPU Law. The author then draws the conclusion that the K-PKPU Law has basically provided legal protection for Creditors, even though the Panel of Judges was not careful in applying the law so that the decision could be detrimental to Concurrent Creditors. Furthermore, the K-PKPU Law has basically provided legal certainty, however, the Panel of Judges has been inconsistent in applying the law so that legal certainty has not been achieved."

"Dalam Skripsi ini dikaji mengenai Kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mewajibkan setiap kreditor untuk melakukan pencocokan piutang sebagai syarat mendapatkan pemenuhan pembayaran harta Pailit dari Debitor Pailit. Verifikasi atau pencocokan utang berarti menguji kebenaran piutang Kreditor yang dimasukkan pada Kurator. Kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator tidak dapat mengunakan hak tagihnya kepada debitor Pailit karena melalaikan kewajibannya sebagai Kreditor Pailit. Pada skripsi ini, penulis akan menjelaskan perlindungan hukum yang dimiliki kreditor yang terlambat mengajukan tagihannya dalam proses verifikasi/pencocokan piutang serta upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor yang piutangnya tidak terverifikasi agar tetap mendapatkan pemenuhan perikatan oleh debitor mengkaji Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

---

This thesis examines the creditors who did not register their claim to the curator and the legal consequences based on Act 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment and other laws, especially the Civil Code (KUHPER). The method used in this research is normative juridical method. Based on the Bankruptcy and Suspension of Payment act, it is obligatory for each creditor to verify their claim as a condition for obtaining fulfillment of payment from Bankruptcy assets by the Bankrupt Debtor. Debt verification means testing the correctness of Creditors' claims to the Curator. Creditors who do not register their claims to the curator cannot use their right to collect payment from the bankrupt debtor because they neglect their obligations as bankrupt creditors. In this thesis, the author will e plain the legal protection of creditors who are late in submitting their claims in the process of verification / matching of accounts receivable as well as the efforts that may be taken by creditors whose claims are not verified so that they still get the fulfillment of the agreement by the debtor by reviewing Law Number 37 of 2004."

"Proses PKPU menjadi kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan tagihan/piutangnya kepada debitor, Dalam penelitian ini PT Brent Ventura menempuh proses PKPU sebagai langkah proses hukum dalam hal penyelesaian utang debitor kepada seluruh kreditornya sehingga proses PKPU menjadi proses hukum yang final dan maksimal daam memberik keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi keseluruhan kreditornya. Namun, dalam proses PKPU, ditemukan beberapa permasalahan khususnya mengenai kreditor yang terlambat dan bahkan ada kreditor yang sengaja dan sadar tidak mengajukan tagihannya dalam proses PKPU. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif untuk mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan masalah kepastian hukum putusan PKPU yang bersifat final dan mengikat final dan binding dan kesepakatan perdamaian dalam PKPU. Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan statute approach dan pendekatan kasus case approach.Proses PKPU adalah jalan terbaik bagi debitor dan para kreditor untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutangnya secara damai. Sehingga disarankan kepada Para kreditor untuk dapat mengajukan tagihan dalam proses PKPU sewaktu-waktu adanya PKPU terhadap debitornya sehingga PKPU menjadi wadah penyelesaian utang-piutang antara debitor dan para kreditor tanpa harus adanya pailit. Hal ini sesuai dengan tujuan Hukum Kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan PKPU. Selanjutnya harus menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum saat ini dan yang akan datang terkait dengan kewajiban penyebaran informasi oleh Pengurus PKPU untuk memberitahukan Kreditor dan mengumumkan perkembangan perkara Kepailitan PKPU yaitu diantaranya dapat dilakukan dengan cara perbaikan UUK-PKPU No. 37 tahun 2004 tentang Kepalitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya ketentuan mengenai kewajiban Pengurus PKPU untuk memberitahukan dan mengumumkan kepada Kreditor melalui surat kabar harian dalam setiap Proses kepailitan PKPU yang sedang dijalankan.

---

PKPU process becomes an opportunity for creditors to submit bill receivables to debtor. In this research, PT Brent Ventura pursued PKPU process as legal process step in settling debtor debt to all creditors so PKPU process becomes final and maximal legal process in provide justice, certainty law and benefits for the entire creditors. However in the PKPU process, some problems were found, especially concerning late creditors and even some creditor who deliberately and consciously did not file their bills in the PKPU process. This research is descriptive research that is normative juridical to examine the rule legal principle related to the legal certainty of PKPU decision which is final and binding and peace agreement in PKPU. Applied approach method is statute approach and case approach.

The PKPU process is the best way for debtors and creditors to settle their debt issues peacefully. So it is advisable to the creditors to be able to submit a bill in the PKPU process at any time PKPU to the debtor so that PKPU becomes a place to settle debts between the debtor and the creditors without the need for bankruptcy. This is in accordance with the objectives of Bankruptcy Law as stated in the General Explanation of Bankruptcy PKPU Law. Furthermore, it should be the government 39 s attention to provide solutions to current and future legal issues related to the information dissemination obligation by the Management of PKPU to notify the Creditor and announce the development of Bankruptcy PKPU case that can be done by means of UUK PKPU repair. Law No. 37 Year 2004 concerning Shallowing Postponement of Debt Payment Obligations, especially the provisions regarding the obligations of the Management of PKPU to notify and announce to the Creditor through daily newspapers in every ongoing bankruptcy PKPU process."

"Berbagai persoalan yang berkembang dalam berbagai perkara-perkara kepailitan yang terjadi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, terutama apabila menyangkut kepailitan terhadap perusahaan asing dalam bentuk holding company. Perusahaan grup semakin mendominasi kegiatan usaha dan memiliki peran penting dalam pembangunan. Konstruksi perusahaan grup terpisah secara hukum namun berada dalam satu kesatuan ekonomi. Permohonan PKPU oleh anak perusahaan terhadap holding company yang berakhir pailit dalam satu perusahaan grup merupakan hal yang tidak biasa. Permohonan PKPU tersebut terjadi pada kasus kepailitan AcrossAsia Limited sebagai holding company yang berkedudukan di Hong Kong dan dipailitkan oleh anak perusahaannya yaitu PT. First Media Tbk. Apakah permohonan PKPU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah hukum kepailitan, bagaimana tanggung jawab holding company yang pailit terhadap anak perusahaan dalam satu perusahaan grup, dan apa saja hambatan dalam penerapan cross-border insolvency dalam hukum kepailitan terkait adanya putusan pengadilan asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, sejarah, dan pendekatan analisis. Kepailitan terhadap holding company oleh anak perusahaan merupakan penyalahgunaan kekuasaan holding company dan trik bisnis yang memanfaatkan instrumen hukum kepailitan untuk menghindari kewajiban terhadap pihak ketiga. Hukum kepailitan di Indonesia perlu merumuskan insolvensi tes terhadap permohonan pailit debitor, hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kepailitan terhadap perusahaan yang masih solven. Dalam pengaturan cross-border insolvency, UU Kepailitan Indonesia belum mengakomodasi aturan mengenai cross-border insolvency dalam UNCITRAL Model Law. Hal tersebut menyulitkan proses eksekusi harta debitor pailit di luar negeri dan pemerintah Indonesia juga perlu melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara lain dalam hal pengakuan putusan pengadilan asing.

---

Various problems that develop in various cases of bankruptcy that occurred in Indonesia still has many weaknesses, particularly when it concerns of foreign companies bankruptcy in the form of holding company. The domination of Company group business activity increasingly raising and have an important role in development. The construction of group company is legally separated but it is in one economic entity. The Suspension of Debt Payment Obligation PKPU petition by subsidiaries against its holding company that ends in insolvency in one of the group company is uncommon. The PKPU petition occurred in the bankruptcy case of AcrossAsia Limited as a holding company with legal domiciled in Hong Kong and bankrupted by its subsidiary PT. First Media Tbk. Is the PKPU petition of its case is in accordance with the principle of bankruptcy law, how is the responsibility of the insolvent holding company to its subsidiary in the one of the group company, and what 39 s are the obstacles in implementing of the cross border insolvency in bankruptcy law related to the foreign court resolution. The legal research method that used is legal normative research, with the statute, case, historical and analytical approach. The bankruptcy of a holding company by its subsidiary is an abuse of holding company powers and business tricks that take an advantage of bankruptcy legal instruments to avoid liability to the third parties. Bankruptcy law in Indonesia needs to formulating insolvency test to the debtor bankruptcy petitioner, due it is necessary to avoid bankruptcy against the company that is still solvent. In a cross border insolvency regulations, the Indonesian Bankruptcy Law has not accommodated the rules of UNCITRAL Model Law on cross border insolvency. This matter makes complicating the execution process of the bankrupt debtor assets abroad and Indonesian government also needs to enter into bilateral and multilateral agreements with other countries in the recognitions of foreign courts resolution."

"PKPU merupakan lembaga penyelesaian perkara pembayaran utang dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitor maupun kreditor. Asas kepastian hukum tercermin dalam pengaturan kompetensi relatif dari setiap Pengadilan Niaga untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan kepailitan dan PKPU. Sementara itu, asas perlindungan hukum diwujudkan melalui prosedur yang menjamin hak-hak para pihak, tercermin prosedur pencabutan PKPU yang mewajibkan pemanggilan debitor, kreditor, dan pengurus. Kedua asas ini menjadi jiwa dari UU K-PKPU untuk dapat menjadi lembaga penyelesaian perkara pembayaran utang yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam tulisan ini, Penulis menganalisis penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 9/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS terhadap PT Pembangunan Perumahan (persero). Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, Penulis menarik kesimpulan bahwa permohonan PKPU yang diajukan pada putusan tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum karena Pengadilan Niaga Makassar tidak memiliki kompetensi relatif. Di lain sisi, pencabutan PKPU terhadap PT PP telah sesuai dengan asas perlindungan hukum, mengingat Majelis Hakim telah melakukan prosedur pencabutan PKPU sesuai dengan Pasal 279 UU K-PKPU dan pencabutan PKPU telah disetujui oleh mayoritas kreditor.

---

PKPU is a legal institution designed to resolve debt payment disputes, providing both debtors and creditors with legal certainty and protection. The principle of legal certainty is reflected in K-PKPU Law through the relative jurisdiction of each Commercial Court to receive, examine, and adjudicate bankruptcy and PKPU petitions. Meanwhile, the principle of legal protection is realized through procedures that guarantee the rights of all parties, as evidenced by the PKPU revocation procedure that mandates the summoning of debtors, creditors, and trustees. These two principles form the core of the K-PKPU Law to serve as a reliable and trustworthy debt resolution institution for the Indonesian people. In this paper, the author analyzes the application of the principles of legal certainty and legal protection in the Makassar Commercial Court Decision Number 9/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS against PT Pembangunan Perumahan (Persero). With doctrinal research method with a conceptual approach, the author concludes that the PKPU petition filed in the aforementioned decision does not meet the principle of legal certainty because the Makassar Commercial Court does not have relative jurisdiction. Conversely, the revocation of the PKPU against PT PP is in accordance with the principle of legal protection, considering that the panel of judges has carried out the PKPU revocation procedure in accordance with Article 279 of the K-PKPU Law, and the revocation of the PKPU has been approved by the majority of creditors. "

"Kepailitan memberikan sarana bagi debitor dan kreditor untuk mencapai penyelesaian pembayaran utang, di mana debitor dimungkinkan untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Salah satu mekanisme yang kerap digunakan adalah debt to equity swap yaitu konversi utang menjadi saham. Mekanisme tersebut diajukan oleh debitor dan dituangkan dalam rencana perdamaian yang nantinya disepakati oleh para kreditor dan kemudian dihomologasi. Dalam hal ini, kreditor nantinya akan berubah menjadi pemegang saham perseroan debitor. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai akibat hukum debt to equity swap dalam rangka perdamaian di PKPU serta bagaimana perlindungan hukum kreditor pasca debt to equity swap. Secara khusus, pembahasan akan dihubungkan dengan fenomena saham tidur, yaitu saham yang tidak aktif diperdagangkan dan bersifat tidak likuid dalam jangka waktu yang panjang. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif dengan metode penelitian menggunakan pendekatan doktrinal. Dilakukan studi kasus atas PKPU PT Waskita Beton Precast Tbk yang menggunakan konversi utang menjadi saham untuk menyelesaikan utangnya, di mana saham perseroan merupakan saham tidur. Terjadi penyelundupan hukum dikarenakan konversi utang menjadi saham telah membebaskan PT Waskita Beton Precast Tbk dari kewajibannya melakukan pembayaran kepada kreditor. Para kreditor yang semestinya mendapatkan pembayaran dalam bentuk uang berujung mendapatkan pembayaran dalam bentuk saham yang tidak likuid dan susah dijual.

---

Bankruptcy serves as a mechanism for debtors and creditors to attain a resolution of debt payments, affording debtors the opportunity to restructure their indebtedness. One frequently utilized mechanism is the debt-to-equity swap, involving the conversion of debt into equity. This mechanism is proffered by the debtor and delineated in a composition plan assented to by the creditors and homologated. In this scenario, creditors are subsequently transformed into shareholders of the debtor company. This research endeavors to explicate the legal ramifications of debt-to-equity swaps within the context of the debt settlement, as well as the legal safeguards extended to creditors subsequent to debt-to-equity swaps. Specifically, the discourse will be correlated with the phenomenon of sleeping stocks—stocks that remain inactive in trading and exhibit a lack of liquidity over an extended temporal span. This research is presented in the form of a normative juridical study utilizing doctrinal research methodologies. A case study was undertaken on the debt settlement of PT Waskita Beton Precast Tbk, which employed debt conversion into shares to discharge its obligations, wherein the company's shares qualified as dormant. Legal impropriety ensued as the conversion of debt into shares absolved PT Waskita Beton Precast Tbk from its obligation to fulfill payments to creditors. In this case, creditors who were initially entitled to receive remuneration in the form of currency, ultimately received compensation in the form of shares that proved illiquid and challenging to divest."