Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terhadap perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya selain dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya bisa melalui pasar modal. Dalam menawarkan saham, emiten wajib membuat prospektus yang merupakan informasi secara tulisan yang terkait initial public offering suatu emiten, dimana tujuannya pemegang saham publik tertarik untuk membeli efek atau saham yang dikeluarkan oleh emiten. Dalam menyampaikan prospektus tersebut tentunya wajib memuat informasi dan fakta material yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, telah mengeluarkan beberapa pengaturan terkait dengan penyampaian prospektus. Prospektus merupakan dokumen utama bagi pemegang saham publik untuk menentukan apakah akan memesan atau tidak atas efek yang ditawarkan tersebut. Dalam penyampaian prospektus tersebut Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berperan untuk memeriksa kecukupan fakta material yang disampaikan dalam prospektus. Begitu juga konsultan hukum pasar modal selaku profesi penunjang pasar modal wajib menyampaikan fakta material dalam prospektus. Sehingga dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia maupun konsultan hukum tidak melakukan kewajibannya maka turut bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Begitupun pemegang saham publik wajib diberikan perlindungan hukum atas saham yang telah dibeli berdasarkan informasi yang tidak disampaikan oleh emiten dalam prospektus berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

---

For the companies that required funding to develop their business apart from banking institutions or other financial institutions can go through the capital market institutions. In offering shares the prospective issuer must prepare a prospectus which is in writing information related to the initial public offering of an issuer in which the objective of prospective public shareholders will interested in ordering securities or shares issued by the prospective issuer. In submitting the prospectus, the prospective issuer is obliged to fulfill all of the information and material fact determined by Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges. The Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges has issued several regulations related to the submission of prospectus. Prospectus is the main document for potential public shareholders to determine whether or not to buy the offered shares. For process of submission of the prospectus, the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges in charge of reviewing the fulfillment of material fact in prospectus. Capital market legal consultant as one of the capital market supporting professionals obliged to submit material fact in prospectus. In case that the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges and legal consultant did not comply with their obligation, therefore each of them responsible for the default based on Article 111 Law Number 8 Year 1995 on Capital Market. In hence, public shareholders required to have legal protection on shares that have been purchased based on information not submitted by prospective issuers based on Article 30 law number 21 Year 2011 on Financial Service Authority and Article 111 Law Number 8 Year 1995 on Capital Market."

"Tesis ini membahas pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Notaris Pasar Modal selaku profesi penunjang Pasar Modal. Hal ini bermula sejak beralihnya kewenangan Bapepam-LK kepada OJK dengan berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksananya dan adanya pengujian atas undang-undang tersebut di Mahkamah Konsitutsi dengan Nomor Perkara 25/PUU-XII/2014. Dengan kewenangan OJK untuk mengatur Pasar Modal dan termasuk pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, OJK memberlakukan pungutan kepada Notaris Pasar Modal berupa pungutan Biaya Pendaftaran dan Biaya Tahunan. Dengan diberlakukannya pungutan, telah menimbulkan reaksi dari Notaris Pasar Modal berupa mempertanyakan kewenangan yang dimiliki OJK. Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitan yang bersifat preskriptif. Simpulan dari penulisan ini adalah OJK berwenang melakukan pungutan namun tidak tepat memberlakukan pungutan tahunan kepada Notaris Pasar Modal selaku profesi penunjang Pasar Modal. Hadirnya tesis ini diharapkan agar dapat membantu menjawab pertanyaan dari Notaris Pasar Modal atas pemberlakuan pungutan, menjawab implikasi yuridis dan atas pemberlakuan pungutan oleh OJK.

---

This thesis discusses Indonesia Financial Services Authority (IFSA) Levies To Capital Market Notary As a Capital Market Supporting Proffesion. It began since the transfer of Bapepam-LK authority to IFSA within enforce Laws No. 21 of 2011 on Indonesia Financial Services Authorithy along its implementing regulation and with the presence of testing of the Laws above in Constitutional Court with Case Number 25/PUUXII/ 2014. With IFSA’s authority to control Capital Market which included the parties who involved in Capital Market, IFSA enforce a levies to Capital Market Notary in a form of Registration Levies and Annualy Levies. Within the enforce of levies, it has causes a reaction from Capital Market Notary that questioning the legal basis of its levies and such other things related the IFSAs levies. This thesis is a juridical research with prespective quality type of reasearch. The knot of this thesis is that IFSA’s is have the authority to do levies but considerable that yearly levies to Capital Market Notary as Capital Market supporting proffesesion is not correct. The presence of this thesis is expected to be able to answer the question of Capital Market Notary of the IFSAs levies, juridical implication and social/practice implication of its."

"Pasar modal sebagai salah satu sektor jasa keuangan dewasa ini telah mengalami perkembangan yang pesat yang berdampak pada kemajuan ekonomi Negara. Dalam menjalankan transaksi dan aksi di pasar modal, diperlukan dukungan dari profesi penunjang pasar modal sebagaimana diatur oleh Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal memiliki peran dan fungsi yang cukup vital dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan jabatannya yakni berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut seorang Notaris tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris di samping wajib pula mengikuti kaidah yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Salah satu ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK selaku lembaga yang berwenang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan memungut sejumlah biaya terhadap profesi penunjang pasar modal, di antaranya Notaris. Penulisan ini meneliti kedudukan notaris selaku profesi penunjang pasar modal berdasarkan UU Jabatan Notaris, dan kewenangan OJK dalam menarik pungutan dari segi UU Keuangan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan UU Jabatan Notaris, UU OJK, UU Pasar Modal, UU Keuangan Negara, dan PP Pungutan OJK. Hasil analisis menggambarkan bahwa profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, tidak termasuk sebagai pihak yang dapat dikenakan kewajiban untuk membayar pungutan OJK. Adapun kewenangan OJK untuk menarik pungutan adalah tepat sebagaimana disyaratkan oleh UU Keuangan Negara. Selama ini diketahui OJK mengelola dan mengadministrasikan penerimaan yang bersumber dari pungutan tersebut secara mandiri, dimana hal tersebut kurang tepat karena menurut UU Keuangan Negara penerimaan tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

---

Capital market as one of the financial services sector these days has been growing rapidly which gives impact to the country?s economic progress. Running the transaction and action in capital market requires the support from capital market supporting profession as it has been ruled by Indonesian Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market. Notary as one of the capital market supporting profession has its role and function which is vital enough in things related to its position?s authority that is related to making the authentic deed. To do that function, a notary obeys Indonesian Law Number 2 Year 2014 concerning Regulation of Notary Office beside has to obey rules that have been set by legislation in the capital market scope. One of the rules is Government Regulation Number 11 Year 2014 concerning Levies By The Financial Service Authority. OJK as one of the institution that authorities to arrange the regulation and supervision function into financial services sector?s activities collect some fees to capital market supporting profession, including notary. This writing is researching the position of notary as capital market supporting profession based on Regulation of Notary Office and the authority of OJK to collect levies from Regulation of State Finance's perspective. This research is a juridical normative research, using Regulation of Notary Office, Regulation of The Financial Service Authority, Regulation of Capital Market, Regulation of State Finance, and Government Regulation concerning Levies By The Financial Service Authority. The analysis result says that capital market supporting profession, including notary, not included as parties who can be subject to pay OJK levies. The authority of OJK to collect levies is right as what has been conditioned by Regulation of State Finance. These times OJK is known to manage and administer income that comes from those levies independently, which is not right because according to Regulation of State Finance that income should be transferred to the country?s cash as non-tax revenue."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak market timing dimana market timing tersebut dibagi kedalam dua bentuk yaitu equity market timing dan debt market timing terhadap struktur modal yang diproksikan oleh book leverage dan market leverage, pada perusahaan yang bergerak di bidang properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 ndash; 2015. Penelitian ini menggunakan model regresi least square dengan fixed effect method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa market timing dalam hal ini equity market timing dan debt market timing memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur modal baik yang di proksikan oleh book leverage maupun market leverage. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak market timing dimana market timing tersebut dibagi kedalam dua bentuk yaitu equity market timing dan debt market timing terhadap struktur modal yang diproksikan oleh book leverage dan market leverage, pada perusahaan yang bergerak di bidang properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 ndash; 2015. Penelitian ini menggunakan model regresi least square dengan fixed effect method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa market timing dalam hal ini equity market timing dan debt market timing memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur modal baik yang di proksikan oleh book leverage maupun market leverage.

---

This research is aimed to analyze the impact of market timing where market timing is divided into two forms, namely equity market timing and debt market timing on capital structure proxied by book leverage and market leverage, in companies engaged in property, real estate and construction listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2011 2015. This research uses the least square regression model with fixed effect method. The results of this study indicate that market timing in this case equity market timing dan debt market timing has a significant impact on capital structure both proxied by book leverage and market leverage. "

"Tesis ini membahas permasalahan hukum yang timbul dari Initial Public Offering (IPO) startup company di pasar modal Indonesia, dengan membandingkan praktik dan regulasi di Amerika Serikat dan China. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh startup company Indonesia dalam melakukan IPO, serta memberikan rekomendasi hukum untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan bagi pemodal dan investor. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang- undangan, dokumen resmi, literatur, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan IPO startup company di Indonesia, antara lain: ketidaksesuaian kriteria emiten, ketidaksiapan infrastruktur pasar modal, ketidakjelasan status hukum dan kepemilikan saham, serta potensi konflik kepentingan dan manipulasi pasar. Penelitian ini juga menemukan bahwa Amerika Serikat dan China memiliki praktik dan regulasi yang berbeda dalam mengatur IPO startup company, yang dapat memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum pasar modal. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah, otoritas pasar modal, bursa efek, dan startup company Indonesia untuk memfasilitasi IPO startup company di Indonesia, seperti: merevisi kriteria emiten, memperkuat infrastruktur pasar modal, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemodal dan investor, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pasar modal.

---

This thesis discusses the legal issues arising from the Initial Public Offering (IPO) of start-up companies in the Indonesian capital market, by comparing the practices and regulations in the United States and China. The purpose of this research is to identify the challenges and opportunities faced by Indonesian start-up companies in conducting IPOs, as well as to provide legal recommendations to improve the competitiveness and protection of capital providers and investors. The research method used is doctrinal law using secondary data such as legislation, official documents, literature, and case studies. The research results show that there are several legal issues related to the IPO of start- up companies in Indonesia, such as: inconsistency of issuer criteria, unpreparedness of capital market infrastructure, ambiguity of legal status and share ownership, and potential conflicts of interest and market manipulation. This research also finds that the United States and China have different practices and regulations in regulating the IPO of start-up companies, which can provide inspiration for Indonesia to carry out capital market law reform. This research recommends some legal steps that can be taken by the government, capital market authorities, stock exchanges, and Indonesian start-up companies to facilitate the IPO of start-up companies in Indonesia, such as: revising issuer criteria, strengthening capital market infrastructure, providing legal certainty and protection for capital providers and investors, as well as improving supervision and enforcement of capital market law."

"Pengaktifan kembali pasar modal di Indonesia dilakukan dengan deregulasi. Di tengah masyarakat yang umumnya masih awam terhadap saham, masalah yang segera muncul adalah seberapa jauh pasar modal Indonesia mampu melakukan koreksi terhadap harga perdana saham yang ditetapkan terlalu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Koreksi pasar adalah perubahan harga perdana sampai mencapai harga ekuilibrium, yang hanya dapat memberikan imbalan normal. Maka konsep-konsep yang relevan adalah efisiensi pasar dan nilai intrinsik saham. Berdasarkan hasil penelitian terhadap emisi-emisi pertama di pasar modal Amerika Serikat oleh Ibbotson [1975] dan Ritter [1984], koreksi pasar berlangsung dalam waktu kurang dari satu bulan dan berakhir setelah pemodal tidak lagi memperoleh imbalan abnormal. Latar belakangnya adalah kesengajaan emiten dan penjamin emisi melakukan under pricing. Di pasar modal Indonesia gejala koreksi harga perdana tidak dapat dilihat pada perkembangan imbalan abnormal, karena tidak adanya indeks pasar untuk mengukur imbalan normal. Dalam penelitian ini gejala koreksi pasar terhadap harga perdana akan dilihat pada perkembangan imbalan saham perdana, yaitu imbalan bagi pemodal yang membeli saham di pasar perdana dan menjualnya lagi di pasar sekunder dengan premi saham perdana terhadap peluang-peluang investasi yang tersedia bagi pemodal yaitu saham-saham pendahuluan valuta asing, logam mulia dan deposito berjangka. Hasil analisis data terhadap 50 saham perdana di Bursa Efek Jakarta mulai Juni 1989 sampai Agustus 1990 menunjukkan bahwa semakin lama saham baru dimiliki pemodal semakin berkurang rata-rata imbalan dan premi saham perdana yang dapat diharapkan pemodal. Namun penurunan rata-rata imbalan dan premi saham perdana itu tidak dapat ditafsirkan sebagai gejala koreksi pasar, karena di samping tidak menimbulkan perbedaan rata-rata yang signifikan, besarnya imbalan saham perdana ternyata tidak berkaitan dengan informasi yang relevan seperti bidang usaha emiten, agio saham dan peningkatan modal saham sebelum emisi, tetapi hanya berkaitan dengan tingkat kegiatan pasar yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama jangka waktu pemilikan (holding period) saham perdana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pemodal masih sangat awam terhadap saham. Diharapkan peran para pengamat, penulis, komentator, dan para pembentuk opini publik lainnya untuk ikut membina pemahaman masyarakat. Dengan deregulasi pasar modal, bentuk perlindungan terhadap pemodal yang didambakan adalah efisiensi pasar. Dan untuk mencapai efisiensi pasar modal salah satu syarat utamanya adalah kemampuan masyarakat pemodal mencernakan informasi relevan yang tersedia bagi mereka."

"Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Tanggung jawab secara normatif terdapat dalam peraturan Pasar Modal, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, secara profesi terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal. Notaris juga ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku. Penelitian ini mengenai pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam hal memperhitungkan kuasa asing yang tidak disertai legalisasi Pejabat setempat dalam kuorum kehadiran RUPS. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, data lapangan sebagai pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan analisa mendalam. Dari penelitian disimpulkan bahwa Peran dan tanggung jawab notaris mempunyai akibat terhadap akta. Surat kuasa asing dalam RUPS harus disertai legalisasi Pejabat setempat dan KBRI setempat.

---

As a profession which supports capital market activities, a notary is expected to be responsible for the drafting of deed on the resolutions of the general meeting of shareholders. It is a responsibility which is contained in the Capital Market regulations, Law on Notary Profession and the Code of Ethics of Notary Profession. In addition, a notary is also responsible for the issuers? compliance with and observance of regulations on capital market and for providing directions so that issuers comply with the regulations. This research seeks to identify serious problems in connection with the role of notary as a profession which supports capital market in carrying out the rights issue and notary's responsibility for each notarial deed a notary draws up for that purpose. It seeks to see possible legal impacts on the deed he draws up in case he has made a mistake during the drafting. The research method is the normative research conducted on the underlying laws and regulations and the research also uses field data from companies to support it. The research was about violation which has done by notary on contemplating foreign deeds which has not authorized by local public officer in general meeting of share holders. From this research can be concluded that foreign deeds in general meeting of shareholders must be authorized by local public officer and Indonesian Embassy."

"ABSTRAKFokus yang saya tulis dalam skripsi saya mengenai Upaya Pencegahan Penjualan Kembali (Saham) Dalam Tindak Kejahatan Penipuan Yang Dilakukan Perusahaan Publik Dalam Pasar Modal. Sebenarnya perusahaan menjual saham untuk meningkatkan dananya, dan juga, berharap untuk dalam nilai investasi efek saham dibursa efek Indonesia akan meningkat, untuk membuat dana mereka juga meningkat, perusahaan juga melakukan kejahatan dipasarmodal biasanya adalah: Penipuan, dan dalam praktek Negara seperti diIndonesia, undangundangmelarang perusahaan untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang dapatmenyebabkan penderitaan bagi investor, banyak sekali permasalahan yang terjadi seperti, yang pertama Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 ternyata tidak mampu menanggulangi kejahatan penipuan yang ada, dan dalam hal ini untuk menanggulanginya perlu adanya Undang-Undang baru untuk memberikan penegakan hukum yang efektif, yang kedua mengenai “good corporate governance”, banyak sekali perusahaan tidak memakaiprinsip tersebut, sehinga Investor banyak yang dirugikan, untuk menanggulangi hal tersebut, harus dengan Fit and Proper Test terhadap Komisioner dan Direktur yang akan menjalani perusahaan tersebut, yang ketiga banyaknya kasus penipuan yang ada, tidak dilanjutkan ke Pengadilan untuk diberikan sanksi pidana.

---

ABSTRACTThe focus of which I wrote in my skripsi on Prevention Redemption (Shares) In CriminalFraud Carried Out In Public Company Capital Markets. Actually, a company to sell shares to raise funds, as well, hoping to share in the value of investment securities in the Indonesia Stock Exchange will increase, to make their funds also increased, companies are also committed the crime of capital markets generally are : Fraud, and the practice of the State as Indonesia, the law prohibits public companies to conduct fraudulent practices can cause misery for investors, basically a lot of problems that occur such as, the first Law of Capital Market No. 8 Year 1995 was not able to cope with existing fraud crimes, and in this case to address the need for a new law to provide effective law enforcement, the latter on good corporate governance, a lot of companies do not put these principles, so that many investorsare disadvantaged, to overcome it, to be the fit and proper test of the Commissioner and the Director will lead the company, which is a third the number of existing cases of fraud, do not proceed to the court to be given criminal sanctions."