Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam praktik kepailitan, pelaksanaan pemberesan harta pailit seringkali terhambat oleh berbagai kendala, salah satunya ketika terjadi tumpang tindih antara sita umum pailit dengan sita pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemberesan harta pailit dalam hal terjadi sita pidana terhadap harta pailit dengan mengkaji kedudukan sita umum pailit terhadap sita pidana, serta mengetahui pula kedudukan harta pailit terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana dengan menganalisis putusan pengadilan dalam perkara gugatan lain-lain. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa kedudukan sita pidana lebih didahulukan daripada sita umum pailit, sehingga proses pemberesan harta pailit harus ditunda untuk sementara waktu. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, kedudukan harta pailit didahulukan dibanding putusan pengadilan dalam perkara pidana, sehingga amar putusan yang menetapkan perampasan harta pailit untuk negara bersifat non-executable.

---

In the practice of bankruptcy, the implementation of bankruptcy assets settlement is often hampered by various obstacles, one of which is when there is an overlap between the general bankruptcy confiscation and the criminal confiscation. This research was conducted to determine how the process of bankruptcy assets settlement in the event of criminal confiscation towards the bankruptcy assets by examining the position of general bankruptcy confiscation against criminal confiscations, also to determine the position of bankruptcy assets against court decisions in criminal cases by analyzing court decisions. This type of research is normative legal research with a literature study method. The result of the research shows that the position of criminal confiscation takes precedence over general bankruptcy confiscation, therefore the settlement of bankruptcy assets must be temporarily postponed. Based on the analysis of the Court Decision Number 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Jkt.Pst and Court Decision Number 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, the position of bankruptcy assets takes precedence towards court decisions in criminal cases. Thus, the verdict in criminal cases that stipulates the forfeiture of bankruptcy assets for the government is non-executable

"

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan sita umum pailit terhadap sita pidana dan jalan keluar atas objek sita umum pailit yang telah dieksekusi lelang yang di kemudian hari diketahui sebagai hasil tindak pidana serta akibat hukum bagi pembeli dalam lelang harta pailit. Dalam praktiknya, terdapat tumpang tindih antara sita umum pailit dengan sita pidana. Apabila harta yang berada di dalam proses pailit dan dilakukan sita umum disita oleh penyidik, maka harta tersebut tidak dapat dilakukan pemberesan dan dibagikan kepada para krediturnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Namun, apabila tidak dilakukan penyitaan oleh penyidik, maka penyidik akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pengajuan perkara ke pengadilan karena harta tersebut merupakan barang bukti. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipologi deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan sita pidana dalam rangka kepentingan publik harus didahulukan dan dalam hal objek sita umum pailit telah dilelang namun di kemudian hari diketahui sebagai hasil dari tindak pidana, maka pembeli lelang yang beriktikad baik harus dilindungi kedudukannya.

---

This thesis discusses the legal standing of general bankruptcy confiscation against criminal confiscation and the settlement of the object of general bankruptcy confiscation that has been auctioned which in the future time is known as the proceeds of crime and the legal effects for buyers in the auction of bankrupt treasures. In practice, there is an overlap between general bankruptcy confiscation against criminal confiscation. If the property in the process of bankruptcy and general bankruptcy confiscation is re confiscated by the criminal investigator, then the property can not be settled and distributed to the creditors. But if there is no criminal confiscation, the investigator will have difficulty in conducting an investigation, prosecution, and court proceedings as the property is evidence. This research is a qualitative research with descriptive typology. The result of this research is that the execution of criminal confiscation in the framework of the public interest must take precedence and if the object of general bankruptcy confiscation has been auctioned but later known as the proceeds of crime, then the buyer with good faith must be protected."

"Koperasi Pandawa Mandiri Group berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst dinyatakan Pailit. Kemudian, dalam Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk Salman Nuryanto selaku pemilik Koperasi Pandawa juga divonis oleh Majelis Hakim telah melakukan tindak Pidana dan Majelis Hakim juga memutuskan bahwa seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik yang merupakan bagian boedel pailit, disita dan dirampas untuk negara. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, penulisan ini membahas mengenai kedudukan hukum harta pailit debitor dalam hal terjadinya sita pidana terhadap kepailitan oleh pengadilan. Dirampasnya benda yang merupakan bagian dari boedel pailit yang akan digunakan untuk melakukan pelunasan piutang para kreditor menimbulkan pertentangan. Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, para kreditor tidak dijamin haknya untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya sementara para kreditor merupakan pihak yang paling berhak untuk mendapatkan pelunasan piutang dari kekayaan yang dimiliki oleh debitor. Seharusnya, perlu dipertimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain terhadap suatu benda hasil kejahatan sebelum memutuskan melakukan sita dan merampas untuk negara atas harta pailit atau benda-benda hasil kejahatan tersebut.

---

Koperasi Pandawa Mandiri Group based on Decision Number 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst was declared bankrupt. Then, in Decision Number 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk Salman Nuryanto as the owner of the Koperasi Pandawa was also sentenced by the Panel of Judges for committing a Criminal Act and the Panel of Judges also decided that all evidence seized by investigators who were part of the bankruptcy proceedings, confiscated and confiscated for the country. As part of normative juridical research, this paper discusses the legal position of the debtor's bankrupt assets in the event of a seizure of bankruptcy by the court. The seizure of objects that are part of the bankruptcy loan that will be used to settle creditors' debts has caused conflict. It can be concluded that in this case, the creditors are not guaranteed the right to get the repayment of their receivables while the creditors are the party most entitled to get the payment of debts from the wealth owned by the debtor. Supposedly, it is necessary to consider the rights possessed by other parties to an object resulting from a crime before deciding to seize and confiscate for the state the bankrupt assets or objects resulting from the crime."

"Penelitian ini membahas mengenai tindakan actio pauliana oleh Kurator sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW yang merupakan istri sah dari Debitor Pailit DH, dengan membebani obyek yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Hak Tanggungan untuk pelunasan utangnya dengan PT Bank PMRSA. Perkawinan keduanya dilangsungkan setelah Debitor Pailit dinyatakan pailit sebagaimana dalam suatu Putusan Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status harta bersama yang didapatkan setelah putusan pernyatan kepailitan dan dimasukkan sebagai boedel pailit akibat tindakan actio pauliana dari Kurator, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepala PT Bank PRMSA selaku pihak ketiga tersangkut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan suatu penelitian dengan mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum untuk selanjutnya dibuat suatu interpretasi terhadap suatu peraturan hukum. Adapun tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris, yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam dari suatu gejala. Hasil analisa menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW terhadap harta bersamanya dengan Debitor Pailit adalah melanggar ketentuan dalam UU PKPKU, sehingga tindakan actio pauliana yang dilakukan oleh Kurator adalah tepat, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada PT Bank PRMSA adalah dengan memberikannya kesempatan untuk tampil sebagai Kreditor Konkuren atau dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap piutang yang dimilikinya kepada Debitor Pailit.

---

This research discusses the actions taken by the Curator in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. The decision was caused by legal action conducted by RSW as the legal wife of DH as a bankrupt debtor related to marital property with a Mortgage to pay off its debt to PT Bank PMRSA. The marriage was held after the bankrupt debtor is declared bankrupt in a court decision. The purpose of this research was to determine the status of marital property obtained after the decision to declare bankruptcy and was included as a bankruptcy property due to actio pauliana by the curator, also the legal protection that the head of PT Bank PRMSA as the third party in this matter. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used, which is a study by referring to legal norms or principles to further make an interpretation of a legal rule. The research typology used in this research is explanatory research, which describes or explains more deeply of a symptom. The results of the analysis show that the legal actions taken by RSW against the assets together with the Bankrupt Debtor violate the provisions in the PKPKU Law, so the actions of actio pauliana taken by the Curator are appropriate, and the legal protection that can be given to PT Bank PRMSA is by giving it the opportunity to appear as a creditor. Concurrent or may request compensation for account receivables calculated from the Bankrupt Debtor."

"Skripsi ini membahas kedudukan hukum tindakan penyitaan secara pidana terhadap harta pailit dalam proses pemberesan kepailitan, yang mana adanya bentrokan ketentuan antara hukum kepailitan dan hukum acara pidana terkait penyitaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis akan menganalisis pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara Kurator dan Penyidik yang saling memperebutkan penyitaan suatu benda yang merupakan harta pailit sekaligus barang bukti dalam perkara pidana. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa sita pidana didahulukan dari sita pidana. Walaupun demikian, mungkin terasa kurang adil dalam ranah kepailitan dimana hal tersebut dapat mengurangi nilai harta pailit, oleh karena itu ditemukan suatu sarana yang telah diterapkan di Amerika yaitu berupa perjanjian koordinasi yaitu perjanjian antara Kurator maupun Penyidik untuk menangani konflik kepentingan atas harta pailit yang sekaligus barang bukti. Dalam perjanjian ini dapat diatur bagaimana kedudukan benda yang menjadi objek sengketa, apakah ia akan dimasukkan ke dalam boedel pailit, lalu di register sebagai barang bukti, atau ia hanya akan dimasukkan sebagai barang bukti dan sebagainya.

---

This thesis discusses the legal status of the act of criminal forfeiture against the bankruptcy property in the liquidation process of bankruptcy assets, in which the clash of provisions between the law of bankruptcy and criminal procedure law related to foreclosure. To answer the problem then the authors will analyze the consideration of the panel of judges who examine and adjudicate cases between curators and investigators who are fighting over the seizure of an object that is a bankruptcy property as well as evidence in a criminal case. With regard to the above problems, the research is conducted using a normative juridical method.

The results show that criminal forfeiture takes precedence from bankruptcy. However, it may feel unfair in the realm of bankruptcy where it can reduce the value of bankruptcy assets, hence found a solution that has been applied in the United States is a coordination agreement which is an agreement between the Curator and the Investigator to handle conflicts of interest on the property of bankruptcy as well as evidence in criminal case. In this agreement can be arranged how the position of objects that become the object of dispute, whether it will be inserted into the list of bankruptcy assets, then registered as evidence in criminal case, or it will be included as evidence only and so forth."

"Dengan dijatuhkan putusan pailit, maka Debitur Pailit kehilangan hak nya dalam menguasai harta bendanya yang termasuk dalam Boedel Pailit tersebut, dan secara hukum diberikan tugas pemberesan tersebut kepada Kurator. Akan tetapi melakukan tugas pemberesannya, seringkali Kurator menemukan hambatan seperti dengan diletakannya penyitaan pidana terhadap harta pailit tersebut yang berakibat akan terhambatnya upaya pemberesan yang dilakukan serta menimbulkan ketidakpastian bagi Kreditur Pailit dalam mendapatkan pelunasan piutangnya. Dalam skripsi ini akan dijelaskan terkait peran dan kewenangan Kurator dalam mengatasi penyelesaian sengketa harta pailit yang diletakan sita pidana tersebut serta pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwasannya penerapan sita umum kepailitan serta sita pidana memiliki esensi dan tujuannya masing-masing sehingga dalam memutus, hakim tidak dapat mencampur adukan terkait kedudukan penyitaan tersebut melainkan haruslah diputus secara satu per satu. Selain itu dalam mengatasi sengketa harta pailit yang diletakan sita pidana, Kurator berwenang untuk mengajukan Gugatan Lain-Lain kepada Pengadilan Niaga agar hakim memisahkan harta pailit yang benar-benar memiliki keterkaitan dengan tindak pidana untuk dikedepankan penyitaan pidananya dan selanjutnya, terhadap Putusan Pidana tersebut Kurator juga berwenang untuk mengajukan upaya keberatan bilamana Hakim Pengadilan Pidana melakukan perampasan terhadap Harta Pailit tersebut.

---

With the imposition of bankruptcy judgment, the Insolvent Debtor loses its right to control its property which is included in the Bankruptcy Boedel, and is legally given the task of settlement to the Curator. However, carrying out its settlement duties, often the Curator finds obstacles such as the placement of criminal confiscation of the bankrupt assets which results in hampering the settlement efforts made and creates uncertainty for the Insolvent Creditor in obtaining repayment of its receivables. In this thesis, it will be explained regarding the role and authority of the Curator in overcoming the settlement of bankruptcy property disputes placed by the criminal seizure and the judge's consideration in deciding the dispute. In conducting this research, the author used a form of normative juridical research with literature methods. From the results of the research conducted, it was found that the application of general bankruptcy and criminal confiscation has its own essence and purpose so that in deciding, judges cannot mix complaints related to the position of confiscation but must be decided one by one. In addition, in resolving disputes over bankruptcy assets placed under criminal confiscation, the Curator is authorized to file a Miscellaneous Claim to the Commercial Court so that the judge separates the bankruptcy assets that are truly related to the criminal act to put forward criminal confiscation and furthermore, against the Criminal Judgment the Curator is also authorized to file an objection if the Criminal Court Judge confiscates the Bankruptcy Property."

"Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh harta milik debitor pailit. Sita umum hanya dapat diletakkan satu kali diatas satu objek sita. Sita umum juga dapat diletakkan atas benda yang dimiliki bersama-sama dalam persatuan harta bersama perkawinan. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Smg dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 22/Pdt.SusPailit/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst menjatuhkan putusan pailit terhadap mantan pasangan suami isteri yang masih terikat dalam persatuan harta bersama dalam perkawinan, sehingga kedua putusan pailit tersebut memiliki satu objek sita yang sama. Dalam menanggapi anomali hukum tersebut dilakukan penelitian terhadap (1) pelaksanaan dua putusan pailit pengadilan niaga atas satu objek sita umum yang sama, dan (2) upaya hukum pelaksana putusan pailit terhadap tumpang tindih sita umum dalam satu objek yang sama. metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan tipe penelitian perskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan telah didapatkan simpulan bahwa (1) berdasarkan prinsip sita persamaan, pelaksanaan putusan pailit No. 22/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst baru dapat dilakukan setelah berakhirnya kepailitan berdasarkan putusan No. 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Smg. (2) kurator dapat mengajukan upaya hukum perlawanan atas sita yang dijatuhkan diatas harta pailitnya. Berdasarkan analisa serta simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini disarankan pembentuk peraturan perundang-undangan lebih merinci mengenai batasan harta kepailitan secara spesifik terhadap jenis-jenis harta yang dimiliki secara bersama-sama dan diakui menurut hukum yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai harta bersama dalam perkawinan.

---

According to legal regulations in Indonesia, bankruptcy basically means a general confiscation of all the assets of the bankrupt debtor. General confiscation can only be placed once on one object of confiscation. General confiscation can also be placed on objects that are jointly owned in the union of marital property. The Panel of Judges based on Decision of the Semarang Commercial district Court No. 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Smg and the Decision of the Central Jakarta Commercial district Court No. 22/Pdt.Sus- Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst imposes a bankruptcy decision on a former husband and wife who are still bound in the joint property union in marriage, so that the two bankruptcy decisions have the same object of confiscation. In response to the legal anomaly, a reasearch must be conducted on (1) the implementation of two commercial court bankruptcy decisions on the same object of general confiscation, and (2) legal remedies for implementing bankruptcy decisions against overlapping general confiscations in the same object. The legal research method used in this research is normative juridical with the type of descriptive research. Based on the research that has been done, it has been concluded that (1) based on the principle of confiscation of equality, the implementation of the bankruptcy decision no. 22/Pdt.Sus-Pailit/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst can only be in the end of the bankruptcy based on decision No. 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN. Niaga.Smg. (2) the curator may file a legal remedy against the confiscation imposed on his bankrupt assets. Based on the analysis and conclusions that can be drawn from this research, it is recommended that the legislators provide more detailed legislation regarding the limitations of bankruptcy assets specifically for the types of assets that are jointly owned and recognized according to applicable law in Indonesia, especially regarding joint property in marriage."

"Skripsi ini membahas mengenai transparansi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Adapun transparansi tersebut merupakan kewajiban hukum yang secara tersirat diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailita dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga merupakan kewajiban yang diatur di dalam Standar Profesi Kurator. Penulis akan membahas transparansi kurator dan akibat hukum apabila transparansi tersebut tidak diterapkan, dengan meninjaunya dari suatu Putusan No. 07/G.Lain-Lain/2015/PN.Niaga.SBY Kemudian, penulis akan membahas apakah Surat Edaran Mahkamah Agung no. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparasi Penanganan Perkara Kepailitan di Pengadilan SEMA No. 2 Tahun 2016 dapat menjawab ketidaktransparanan yang terjadi para prakteknya. Pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa apabila transparansi tidak diterapkan oleh Kurator selaku pihak yang menguasai dan memiliki informasi mengenai harta pailit, akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor. Dan SEMA No. 2 Tahun 2016 tersebut dalam pengaturannya berusaha menjawab permasalahan transparansi yang ada, namun tidak menyeluruh, bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

---

This thesis is discussing about transparency of a trustee in the management and settlement of bankruptcy assets. Trustee 39 s obligation to be transparent is implicitly mandated by Law no. 2 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Settlement Obligation. Moreover, trustee obligation to be transparent is regulated under trustee of professional standard. In this thesis, the writer will discuss trustee obligation and the legal consequences, whether the transparency is applied by the trustee, by reviewing The Court Decision Number 07 G.Lain Lain 2015 PN.Niaga.SBY. Subsequently, the writer will discuss whether the Circular Letter of Supreme Court No. 2 of 2016 concerning The Improvement of Efficiency and Transparency in Handling Bankruptcy Case in The Court can resolve lack of transparency which happen in practices. Eventually, the writer come to the conclusion that if the trustee as a party that controls and has all the information regarding bankruptcy assets, doesn 39 t apply transparency, it will lead into legal uncertainty for the creditors. In regards to this, Circular Letter of Supreme Court No.2 of 2016 in its regulation is trying to solve transparency problems that exist, however it doesn 39 t solve thoroughly, even potentially will raise new problems. "

"Piutang merupakan harta kekayaan suatu perusahaan yang dapat dijadikan jaminan kredit kepada Bank. Dalam praktik pemberian kredit Perbankan piutang usaha dijadikan jaminan kredit dengan mekanisme penyerahan oleh debitur kepada Bank melalui Cessie. Setelah piutang diserahkan kepada Bank sebagai jaminan maka piutang tersebut beralih pemilikannya. Dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitur mengakibatkan seluruh harta kekayaannya dalam keadaan sita umum dan dalam penguasaan Kurator. Berdasarkan ketentuan UUK PKPU bahwa apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah debitur pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi kreditur pemegang jaminan Hak atas Kebendaan tidak dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan maka setelahnya kurator wajib untuk menuntut objek jaminan atas hak kebendaan tersebut untuk diserahkan kepada Kurator. Putusan perkara gugatan lain-lain yang dengan register perkara dengan register nomor : 34/PDT.SUS.G.L.L/2020/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan bahwa piutang usaha yang telah diserahkan kepada Bank merupakan harta pailit. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai kedudukan piutang debitur yang telah dijadikan jaminan kredit melalui cessie dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara doktrinal dengan mengkaji penerapan undang-undang dalam studi kepustakaan mengacu pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literature dan buku-buku yang relevan. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa piutang yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit melalui cessie telah berpindah kepemilikannya kepada Bank dan oleh karenanya tidak dapat dimasukkan dalam harta pailit. Telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa piutang yang telah diserahkan melalui cessie merupakan boedel Pailit. Putusan tersebut mengakibatkan Bank sebagai cessionaris tidak memilki kepastian hukum karena tujuan dibuatnya cessie piutang adalah agar Bank dapat mendapatkan nilai ekonomis atas piutang tersebut untuk memastikan kreditnya dapat dibayar. Dengan dimasukkannya piutang debitur yang telah dicessie sebagai boedel pailit maka Bank tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung dan menerima pembayaran dari piutang tersebut karena harus melalui Kurator.

---

Receivables are assets of a company that can be used as collateral for credit to the Bank. In the practice of granting banking credit, trade receivables are used as credit collateral with a mechanism for handing over by the debtor to the Bank via Cessie. After the receivables are handed over to the Bank as collateral, the ownership of the receivables changes. In the event of bankruptcy of the debtor, all of his assets will be subject to general confiscation and under the control of the Reciever. Based on the provisions of the Bancruptcy and Debt Posponing Law, if within 2 (two) months after the debtor is declared bankrupt, the creditor holding the collateral for property rights is unable to execute the collateral object, then after that the reciever is obliged to demand that the collateral object for the material rights be handed over to the Curator. The decision on the miscellaneous lawsuit case which is registered with case number: 34/PDT.SUS.G.L.L/2020/PN.NIAGA.JKT.PST states that the trade receivables which have been handed over to the Bank are bankruptcy assets. The problem discussed in this thesis is regarding the position of the debtor's receivables which have been used as credit collateral through a cessie in the event of the debtor's bankruptcy. The research method used is doctrinal research by examining the application of laws in literature studies referring to secondary data such as statutory regulations, official documents, relevant literature and books. The results of this research are that the receivables which have been submitted as credit collateral through a cessie have transferred ownership to the Bank and therefore cannot be included in the bankruptcy assets. There has been an error in the application of the law by the Commercial Court Judge at the Central Jakarta District Court who stated that the receivables which had been handed over via cessie constituted Bankruptcy issues. This decision resulted in the Bank as cessionary not having legal certainty because the purpose of creating a cession of receivables was so that the Bank could obtain economic value for the receivables to ensure that the credit could be paid. By including the debtor's receivables which have been accessed as bankruptcy documents, the Bank cannot carry out direct execution and receive payment from these receivables because they have to go through the reciever."

"Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesennya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Kurator memiliki permasalahan saat mengurus harta pailit (boedel) yang diduga dari hasil tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik berdasarkan KUHAP berhak untuk melaksanakan penyitaan barang bukti yang akan dibawa kedalam Pengadilan Pidana untuk dibuktikan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum pidana atas sita umum dalam pemberesan harta (boedel) pailit dan kewenangan kurator terhadap harta pailit yang sedang disita dalam perkara pidana. Selama Pengadilan belum mejatuhkan putusan terkait harta pailit tersebut, kurator masih berwenang untuk melakukan tugas pengurusan seperti mendata dan melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, maupun melakukan penelitian terhadap aset debitor pailit yang lainnya termasuk terhadap tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit. Tetapi apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan menyatakan harta pailit tersebut benar adanya terbukti mengandung unsur pidana, maka kurator harus menyerahkan harta pailit tersebut kepada penyidik untuk kepentingan perkara pidana maupun untuk kepentingan Negara.

---

Bankruptcy is a general confiscation of property the debtor's bankruptcy, which is arranged and settlement by the receiver under the supervision of the Supervisory Judge. In carrying out its duties and responsibilities, curators have problems when taking care of bankruptcy assets that allegedly came from the proceeds of crime. In the process of the investigation, the investigator based on the Criminal Code is entitled to carry out the confiscation of evidence that will be brought into the Criminal Court to prove. Issues to be discussed in this research is about the position of a general criminal law on confiscation in bankruptcy assets settlement and curator authority on bankruptcy assets being seized in a criminal case. During the court has not yet made a decision related to the bankruptcy assets, curators are still authorized to perform arrangements tasks such as record and verify the obligations of insolvent debtors, as well as conducting research on assets of the debtor bankrupt the other includes the bills owned by the debtor bankrupt. But if the results of the examination conducted by the Court declare bankruptcy assets are true shown to contain criminal elements, then the curator must submit to the investigator of the bankruptcy assets for the sake of a criminal case or for the interest of the State."