Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan kuantitas BUM Desa di Kabupaten Bogor belum diiringi denganpeningkatan kualitasnya. Jika dibandingkan dengan daerah lain kondisi kualitas BUMDesa di Kabupaten Bogor masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi penting dikarenakan disatu sisi BUM Desa diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk permasalahan pengangguran di Kabupaten Bogor. Tesis ini membahas tentang hubungan program CSR, partisipasi masyarakat dan aksesibilitas BUM Desa dengan perkembangan BUM Desa di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner, studi kepustakaan dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah 47 BUM Desa di Kabupaten Bogor yang menerima CSR dari perusahaan. Teknik pengolahan data dengan uji statistik deskriptif dan uji korelasiKendall’s Tau. Hasil penelitian menunjukkan tingkat perkembangan BUM Desa di Kabupaten Bogor mayoritas berada pada status “Berkembang”. Hipotesis penelitian secara keseluruhan “diterima” dan diperoleh hasil hubungan antara lain hubungan antara program CSR dengan perkembangan BUM Desa adalah signifikan, kuat dan searah. Hubungan antara partisipasi masyarakat dengan perkembangan BUM Desa adalah signifikan, kuat dan searah. Hubungan antara aksesibilitas BUM Desa dengan perkembangan BUM Desa adalah signifikan, sedang dan searah. Sehingga dapat dikatakan jika mengharapkan BUM Desa di satu daerah ingin lebih berkembang, maka perlu mempertimbangkan variabel-variabel tersebut

---

The development of the quantity of BUM Desa in Bogor Regency has not been

accompanied by an increase in quality. When compared to other regions, the quality ofBUM Desa in Bogor Regency still needs to be improved. This is important because BUM Desa is expected to be a solution of the problem of unemployment in Bogor Regency.

This study discusses the influence of the CSR program, community participation and the accessibility of BUM Desa with the development of BUM Desa in Bogor Regency. This study uses a quantitative approach. Data collection techniques through questionnaires, literature study and documentation. The object of this research is 47 BUM Desa in Bogor Regency which received CSR from the company. Data processing techniques used descriptive statistical tests and Kendall's Tau correlation test. The results showed that the level of development of BUM Desa in Bogor Regency majority in the "Developing"

status. The overall research hypothesis is "accepted" and the results of the relationship between the relationship between the CSR program and the development of BUM Desa are significant, strong and unidirectional. The relationship between community participation and the development of BUM Desa is significant, strong and unidirectional.

The relationship between the accessibility of BUM Desa and the development of BUM

Desa is significant, moderate, and unidirectional. So it can be said that if you expect the BUM Desa in one area to be more developed, it is necessary to consider these variables"

"ABSTRAKPeraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen dan bersifat final atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pajak dengan tarif 0,5 persen meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dengan Badan Usaha Milik Desa dan apakah BUM Desa dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5 persen atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban perpajakan BUM Desa dengan berlakunya PP 23 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan problem solution. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BUM Desa dikategorikan sebagai Wajib Pajak Badan yang dapat memanfaatkan fasilitas tarif PPh 0,5 persen final. Untuk mencapai kepastian hukum dan memenuhi semangat penerbitan PP 23 Tahun 2018 disarankan agar dalam penyusunan aturan pelaksanaan ditegaskan bahwa BUM Desa dapat disamakan dengan Wajib Pajak badan."

"Buku ini memuat Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Koperasi, UMKM, dan BUM Desa meliputi PP RI No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; PP RI No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; PP RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa."

"Tesis ini membahas tentang proses pembentukan BUM Desa Segara Giri di Desa Sanur Kauh yang memiliki konteks adat yang kuat. Wilayahnya mencakup pelemahan adat Intaran ditinggali oleh komunitas adat Sanur yang sudah memiliki sistem pembangunan yang mapan. Pakraman Intaran juga sudah membentuk BUMDas Intaran sebelum BUM Desa Segara Giri terbentuk. Konteks ini menjadikan proses pembentukan BUM Desa di Sanur Kauh sangat dinamis dengan diwarnai oleh kesamaan identitas pelakunya sebagai sesama anggota komunitas adat Sanur. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses itu terdiri atas lima tahapan, yakni musyawarah desa, sungkem pada otoritas adat, kesepakatan pembagian bidang usaha, implementasi usaha dan pembagian keuntungan. Analisis temuan penelitian mengungkap bahwa proses ini merupakan proses pembangunan lokal yang didasari oleh nilai lokal yang dimiliki oleh anggota komunitas. Meskipun BUM Desa merupakan konsep pembangunan nasional, namun pelaku pembangunan di level desa yang semuanya merupakan bagian dari komunitas adat Sanur menerjemahkannya dalam nilai-nilai adat setempat yang berdasarkan pada tri hita karana. Hal ini juga mengindikasikan adanya kesamaan identitas pelaku pembangunan yang membuat dualisme berjalan dengan baik di Desa Sanur Kauh.

---

Tesis discussed about development process of BUM Desa segara Giri in Sanur Kauh Village whom had strong customary context. In its territory of Sanur Kauh, locals also recognized customary village named Pakraman Intaran. Indigenous peoples of pakraman Intaran also part of customary law community of Sanur that has developed social development planning based on local values in terms of Tri Hita karana. Pakraman Intaran has already had their own BUM Desa named BUMDas Intaran 3 years before the development of BUM Desa Segara Giri started. This context of development process brought dynamics in early stages of BUM Desa Segara Giri. The results if this research concluded that the process went in five stages started in early 2016 with village forum held by Sanur Kauh Village, head of BUM Desa Segara Giri went to seek permission from customary authorities after this forum concluded that establishment of their own BUM Desa needed. Result of their meetings were an agreement to not running business on field already taken by customary authorities. This agrement adressed on business implementation of BUM Desa Segara Giri. Research also discovered of their sharing profit scheme to each authorities. These findings analyzed came to conclusion that the process of developing BUM Desa Segara Giri was part of local development held in local values with local process. Development actors of these process shared the same social identity as part of local customs. With this single identity they were conquered the threats of being divided with dualism."

"Tesis ini mengkaji kebijakan pengembangan BUM Desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode tahun 2015-2018. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama yaitu (1) Bagaimana konten kebijakan pengembangan BUM Desa, (2) Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan BUM Desa, (3) Bagaimana dampak kebijakan pengembangan BUM Desa. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori konten Fischer, teori implementasi Van Mater & Van Horn, dan teori dampak Anderson, serta menggunakan kerangka evaluasi Dale sebagai metode untuk mengupas tiga permasalahan di atas. Sementara pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, data sekunder dan dianalisis dengan teknik analisis komparatif konstan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) isi kebijakan pengembangan BUM Desa telah termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah, RENSTRA dan RENJA Kementerian, namun program pengembangan BUM Desa belum bermuara pada grand design pola pengembangan keberlanjutan BUM Desa. (2) proses implementasi kebijakan pengembangan BUM Desa didukung oleh badan pelaksana dan regulasi, namun masih membutuhkan perbaikan sinergi unit kerja dan kolaborasi program dalam penentuan standart dan tujuan, politik kebijakan, komunikasi antar unit kerja, sikap pelaksana (unit kerja) dan dukungan sumber daya. (3) terdapat dampak positif kepada kelompok sasaran maupun non sasaran yaitu munculnya produk-produk unggulan Desa, tumbuhnya geliat ekonomi Desa serta bertambahnya aset BUM Desa. Namun disisi lain perkembangan beberapa BUM Desa cenderung mengalami stagnasi akibat ketergantungan pada bantuan pemerintah. Adapun saran peneliti sebagai rekomendasi, pertama, dibutuhkan rancangan grand design/masterplan nasional pengembangan dan penguatan BUM Desa sebagai upaya untuk menyempurnakan konten kebijakan yang ada saat ini. Kedua, memperkuat sinergi antar unit kerja dan kolaborasi program agar implementasi program dapat berjalan lebih optimal. Ketiga, diperlukan pendampingan dan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan agar dapat mendorong manfaat positif dari program. 

---

This thesis examined the BUM Desa development policy in the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration for the period of 2015-2018. This study raised three main problems, namely (1) How was the content of BUM Desa development policy, (2) How was the implementation of BUM Desa development policy, (3) How was the impact of BUM Desa development policy. The theory used as an analysis knife, namely Fischer's content theory, implementation theory of Van Mater & Van Horn, and Andersons impact theory, and used Dale evaluation framework as a method to explore the three problems above. While data collection used in-depth interview techniques, observations, secondary data and analyzed by constant comparative analysis techniques. The results of this study indicated that (1) the contents of the BUM Desa development policy are contained in the Government Work Plan, RENSTRA and RENJA of the Ministry, but the BUM Desa development program has not yet led to the grand design of BUM Desas sustainable development pattern. (2) the process of implementing the BUM Desa development policy was supported by implementing agencies and regulations, but still requires the improvement of synergy from working unit and program collaboration in setting standards and objectives, policy politics, communication between working units, implementing attitudes (working units) and resource support . (3) there was a positive impact on the target and non-target groups, namely the emergence of superior Village products, the growth of the stretching economy of the village and the increase in assets of BUM Desa. However, on the other hand the development of several BUM Desa tends to stagnate due to dependence on government assistance. As for researchers recommendations. First, it is necessary to design a national grand design/master plan for the development and strengthening BUM Desa as an effort to improve the content of existing policies. Second, strengthen synergy between work units and program collaboration so that program implementation can run more optimally. Third, regular and continuous assistance and supervision are needed to encourage positive benefits from the program."

"Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUM Desa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Namun terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam pengaturan tentang BUM Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut yakni terkait dengan konstruksi yuridis dari BUM Desa sebagai suatu subyek hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan dikarenakan penelitian ini mencoba untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan BUM Desa serta terkait dengan kepailitan badan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, BUM Desa merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, namun dalam perkembangannya BUM Desa dapat menjadi badan usaha yang berbadan Hukum. Kedua, BUM Desa dapat diajukan Pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepalitian dan PKPU.

---

Village Owned Enterprises (BUM Desa) are business entities whose capital is wholly or partly owned by the village through direct investment originating from separated village assets aimed at the welfare of the community. The existence of BUM Desa is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, there is a legal deficiency or vacuum in the regulation regarding BUM Desa in Law Number 6 of 2014 which is related to the juridical construction of BUM Desa as a legal subject in Indonesia. . This study uses a normative juridical research method because this research tries to examine the legal norms contained in the applicable laws and regulations related to BUM Desa and related to bankruptcy of business entities, namely Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The results of the research that has been carried out can be concluded that: First, BUM Desa is a business entity that is not a legal entity, but in its development BUM Desa can become a legal entity. Second, BUM Desa can be filed for bankruptcy based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (Bankruptcy Law and PKPU.)"

"Penelitian ini membahas tentang manfaat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan perspektif hukum keuangan publik. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan, yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Manfaat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di masyarakat desa, dan Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ditinjau dari hukum keuangan publik, studi kasus di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris yang bertumpu pada data sekunder dan dilanjutkan pada pengumpulan data primer melalui hasil wawancara dan disajikan dengan bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat dari tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara. Kemudian terkait dengan manfaat yang diberikan Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat adalah dilihat dari manfaat yang diberikan Badan Usaha Milik Desa sendiri dari awal berdirinya sampai sekarang kepada masyarakat berupa manfaat secara langsung yaitu pemberian bunga yang rendah dan kemudahan syarat menjadi anggota pada unit usaha simpan pinjam yang membuat bidang usaha ini disukai oleh masyarakat desa dari pada lembaga perekonomian lain di perdesaan. Selanjutnya dari segi efektivitas pengelolaannya dapat dilihat dari peningkatan pendapatan asli desa dan pengelolaan dana sudah berjalan sesuai dengan pembangunan perekonomian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

---

This thesis discussed the benefits of establishing a Village Owned Enterprise (BUM Desa) in accelerating the realization of the welfare of the village community based on the perspective of public finance law. This research has raised three issues: the role of Village Owned Enterprises in improving the welfare of village communities, the benefits of establishing Village Owned Enterprises in village communities, and the effectiveness of managing Village Owned Enterprises based on case study in Ploso, Jombang. The method used in this research is normative-empirical, relying on secondary data and continued on primary data collection through interviews and is presented in the form of descriptive-analytical. The results showed that the role of Village Owned Enterprises in improving the welfare of rural communities can be seen from the purpose of establishing Village Owned Enterprise that has been mandated in the Law aimed at community welfare following the objectives of the state. Then related to the benefits provided by Village Owned Enterprises to the community is seen from the benefits provided by the Village Owned Enterprises themselves from its inception until now. The benefits are given in form of direct benefits namely low-interest rates and ease of conditions in getting membership of the savings and loan business units, in which it is favored by rural communities over other economic institutions in the countryside. Furthermore, the effectiveness of its management can be seen from the increase of village’s income and the funds’ management that has been running under the development of the village economy to help actualize the welfare of the village community."

"PT Holcim Indonesia Tbk (PT HIL Tbk) merupakan perusahaan semen terbesar di Indonesia yang menggunakan bahan baku utama batu gamping (limestone). Secara positif, perusahaan ini telah memberikan kontribusi dalam bentuk devisa bagi negara, pendapatan asli daerah (PAD), membuka kesempatan lapangan pekerjaan, meningkatkan roda perekonomian sektor dan sub sektor lain di sekitarnya, namun juga menimbulkan dampak pengaruh terhadap lingkungan dan sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar areal pengusahaannya. Sebagai tanggung jawab terhadap seluruh pengaruh negatif yang ditimbulkan dan komitmen untuk mengurangi/menghapus citra buruk, perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program-program CSR PT HIL Tbk yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program implementasi program-program CSR PT HIL Tbk masih didominasi kegiatan yang bersifat charity dan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat masih belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan.

---

PT Holcim Indonesia Tbk (PT HIL Tbk) is the largest cement company in Indonesia which uses limestone as the main raw materials. Positively, the company has contributed in the form of foreign exchange for the country, local revenue (PAD), employment opportunities, improve the economy sectors and subsectors around them, but also impacts on the environment and the influence of socio-economic, especially for community around the company area. As the responsibility of all the negative influences and commitment to reduce/remove the bad image, the company conduct the Corporate Social Responsibility (Corporate Social Responsibility/CSR).

This thesis aims to analyze the implementation of CSR programs of PT HIL Tbk related to community empowerment in Nambo Village, Klapanunggal Sub-District, Bogor District. This study used a qualitative descriptive approach. The results showed that the implementation of CSR programs of PT HIL Tbk still dominated activity that is related to charity and community empowerment is still not effective as expected."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK.Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir.Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah :1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas.Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa.Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa."