Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Instagram merupakan media sosial yang digunakan untuk berbagi foto dan video, di mana seluruh konten yang terdapat dalam platform tersebut disediakan oleh pengguna sendiri. Platform media sosial Instagram kini tidak hanya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi, melainkan juga untuk kepentingan komersial. Pelanggaran Hak Cipta berupa penggunaan foto dan video tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta sebagai konten untuk kepentingan komersial telah menjadi isu yang sering terjadi di platform media sosial Instagram. Adapun penelitian ini merupakan penelitian campuran antara penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis masalah tersebut berdasarkan hukum tentang Hak Cipta. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Hak Cipta tersebut sering terjadi dikarenakan adanya anggapan bahwa foto dan video yang ditemukan di internet merupakan “milik publik” yang dapat digunakan sebebasnya. Sebagai penyelenggara platform, Instagram, LLC. memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas namun telah melaksanakan kewajibannya dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Cipta di Instagram. Melalui penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan zaman serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum terkait Hak Cipta di platform media sosial.

---

Instagram is a social media platform focused on photo and video sharing, where all contents are provided and uploaded by the users themselves. Instagram is not only used as a medium of communication, but also for commercial purposes. Copyright infringement as in the use of photograph and video without author’s and/or copyright owner’s permission as content for commercial purposes has become an issue that often occurs on Instagram. This research is a mix of legal normative research and legal empirical research which aims to analyze said problem according to the copyright law. Based on this research, it can be concluded that copyright infringement on Instagram often occurs because of the public assumption that every photo and video found on the internet are “public property” that can be used freely. As the operator of the platform, Instagram, LLC. has limited responsibility but has carried out its obligations in regards to copyright protection and enforcement in its platform. Through this research, the author suggests that the government amends the copyright law in order to establish a comprehensive regulation that is adaptable in this modern era. Furthermore, there is a need to raise copyright awareness on social media platforms amongst the public."

"Ceramah Islam merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun, di era digital saat ini penyebaran ceramah tidak terbatas hanya disampaikan secara langsung saja namun juga disebarkan melalui bentuk video. Youtube menjadi salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan video ceramah-ceramah Islam di tengah masyarakat saat ini. Namun, ditemukan masih ada pihak-pihak yang menggunakan video ceramah Islam milik pendakwah tanpa izin untuk digunakan sebagai sarana kegiatan komersial melalui youtube monetize. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana seharusnya UUHC melindungi para pendakwah yang ceramahnya digunakan pihak lain tanpa izin untuk kegiatan komersial dengan mengkaitkan konsep fair use di dalamnya, serta untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan kendala yang timbul berkenaan penyelesaian permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif – empiris yang berdasarkan peraturan serta data-data pendukung guna menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif agar memberikan solusi dan invensi bagi permasalahan hukum terkait pengunaan video ceramah Islam milik pendakwah tanpa izin yang digunakan pihak lain untuk kegiatan komersial melalui youtube monetize.

---

Islamic lectures are a form of creation protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). However, in today's digital era, the distribution of lectures is not limited to only being delivered directly but also distributed through video form. Youtube is one of the media used to spread the videos of Islamic lectures in today's society. However, it was found that there were still parties who used the videos of Islamic lectures belonging to preachers without permission to be used as a means of commercial activities via youtube monetize. The purpose of this study is to discover how the UUHC should protect preachers whose their Islamic lectures are used by others without permission for commercial activities by relating the concept of fair use in it, and to describe what should be done to solve the problem and the obstacles that arise regarding the resolution of the problem. This research uses a normative-empirical approach based on regulations and supporting data to produce prescriptive research in order to provide solutions and inventions for legal problems related to the use of Islamic lectures video belongs to a preacher that is used by other parties without permission for commercial activities via youtube monetize. "

"Tesis ini membahas posisi Instagram di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta terkait memposting ulang tindakan yang dilakukan tanpa izin dari pemilik foto yang merupakan pemegang hak cipta. Instagram adalah media sosial yang telah berkembang menjadi platform perdagangan elektronik jugadiindikasikan untuk memfasilitasi atau juga mengizinkan tindakan repost yang merupakan pelanggaran hak cipta. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah, Pertama, Bagaimana posisi Instagram dalam UU Hak Cipta dan Arahan Parlemen Eropa. Kedua, dapatkah pemilik foto meminta legal tanggung jawab ke Instagram jika fotonya diposkan ulang oleh pengguna lain tanpa izin. Ketiga, apa yang harus dilakukan Instagram dalam mengatur bisnisnya di Indonesia terkait dengan tindakan posting ulang yang dilakukan oleh penggunanya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk cari tahu bagaimana arti Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan tindakan repost di Instagram dan juga menggunakan pendekatan komparatif karena tidak hanya peraturan hak cipta di Indonesia, tetapi juga dalam Eropa, yaitu dalam Arahan Parlemen Eropa.

---

This thesis discusses Instagrams position in Indonesia under the Copyright Act related to reposting actions taken without permission from the photo owner who is the copyright holder. Instagram is a social media that has developed into an electronic trading platform as well indicated to facilitate or also permit repost actions that constitute copyright infringement. That The research objectives in this thesis are, First, What is Instagrams position in the Copyright Law and Directive of the European Parliament. Second, can the owner of the photo request legal responsibility to Instagram if the photo is reposted by another user without permission. Third, what Instagram has to do in managing its business in Indonesia is related to the act of reposting done by its users. This study uses normative research to find out how the meaning of the Copyright Act is related to repost actions on Instagram and also use a comparative approach because not only is copyright regulation in Indonesia, but it is also deep Europe, namely in the Directive of the European Parliament."

"Sistem penerbitan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala dalam penerapan Hak-Hak pada Potret pada sampul buku yang mereka terbitkan. Hak-Hak pada Potret dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Tertulis juga dalam PP No 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, bahwa salah satu prinsip kode etik Penerbitan Buku adalah menghormati hak cipta dan karya berhak cipta. Namun, pada kenyataannya, potret selebriti digunakan tanpa izin untuk sampul buku di mana pun. Skripsi ini selanjutnya akan mengelaborasi lebih lanjut (i) bagaimana implementasi perlindungan potret selebriti sebagai sampul buku fanfiksi oleh Penerbit Indonesia; serta (ii) mengapa begitu penting dan apa solusi terbaik bagi Penerbit Indonesia untuk memahami dan melaksanakan Hak-Hak pada Potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif dan kasus, dengan responden adalah Penerbit Indonesia dan Selebriti Indonesia yang mewakili populasi. Juga, dengan menganalisis sebuah kasus dari Amerika Serikat sebagai salah satu pelopor Hak Kekayaan Intelektual yang telah menangani masalah ini secara serius sejak lebih dari satu dekade yang lalu. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa masalah utama dalam penerapan Hak-Hak pada Potret di Indonesia adalah banyaknya penerbit tersebar di seluruh Indonesia, sehingga sangat sulit untuk memastikan bahwa mereka semua memiliki pendidikan dan kesadaran yang cukup tentang pentingnya penerapan Hak-Hak pada Potret Selebriti, dan kurangnya dukungan dari Pemerintah untuk menegakkannya.

---

The publishing system in Indonesia still has some problems implementing the Rights of Portrait to the book covers they publish. The Rights of a Portrait are protected under the Indonesian Copyright Law. It is also written under PP No. 75 of 2019 regarding the Implementation Regulation of Law No. 3 of 2017 regarding the Booking System that one of the principles of Book Publishing's code of ethics is to respect the copyrights and copyrighted works. However, in reality, celebrities' portraits are used without permission for book covers anywhere. This undergraduate thesis will then further elaborate on (i) how is the implementation of the protection of celebrities' portraits as fanfiction book covers by Indonesian Publishers; also (ii) why it is so important and what is the best solution for Indonesian Publishers to understand and implement the Rights of Portrait under Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. This research uses empirical legal research and a qualitative and case approach, with the respondents being the Indonesian Publisher and Indonesian Celebrities representing the population and analyzing a case from the United States as one of the pioneers of Intellectual Property Rights. The latter have taken this problem seriously since more than a decade ago. After having done the analysis, it was found that the main problem in implementing the Rights of Portrait in Indonesia is the overwhelming amounts of publishers everywhere, making it very difficult to ensure that they all have enough education and awareness about the importance of implementing the Rights of Portrait of the Celebrities, and the lacking support from the government to enforce it."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan antara ketentuan tentang penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial ciptaan berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Lisensi Creative Commons. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan mengenai penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial dalam Lisensi Creative Commons tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta, sebaliknya mengatur lebih jelas dan tegas batas antara penggunaan yang wajar dan pelanggaran. Selain itu, penelitian menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Adaptasi dalam Lisensi Creative Commons mempermudah pelaksanaan hak tersebut.

---

ABSTRACTThis paper discussed about the comparison between the provision regarding the fair use and commercial use of creation based on Law No. 19 of 2002 compared to Creative Commons License. Research carried out by juridical-normative method which tracing data and legal materials relating to the title. The study states that the provisions regarding the fair use and commercial use of the Creative Commons License does not conflict with the provisions of the Copyrights Act, by contrast it sets the boundaries between fair use and infringement more clearly and firmly. Furthermore, the study states that the provisions regarding the rights of Adaptation in the Creative Comons License facilitate the implementations of these rights. "

"Tracing adalah salah satu cara untuk melakukan penggandaan ciptaan, yang dilakukan dengan cara menggambar langsung di atas gambar atau foto yang menjadi contohnya. Timbul permasalahan ketika tracing dilakukan di atas gambar atau foto milik orang lain tanpa izin, yang menghasilkan gambar baru yang mirip atau bahkan sama persis dengan gambar atau foto contohnya. Penelitian ini bersifat preskriptif dan kualitatif yaitu dengan meneliti berbagai teori tentang hak cipta baik dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin dan yurisprudensi. Bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah data-data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, makalah, dan artikel. Penelitian juga menggunakan data primer sebagai bahan penunjang dalam bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tracing terhadap gambar dan foto tergolong ke dalam penggandaan ciptaan, dan jika dilakukan tanpa izin maka secara otomatis melanggar hak cipta. Untuk melihat apakah hasil tracing tersebut melanggar hukum, perlu dipelajari per kasus dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin tentang hak cipta, termasuk ketentuan fair use dan doktrin de minimis. Untuk menilai perbandingan antara gambar hasil tracing dengan contohnya, faktor substiantiality dalam fair use dan doktrin de minimis harus digunakan secara maksimal untuk melindungi pelaku tracing yang beritikad baik. Tracing dapat dianggap melanggar hukum jika dilakukan tanpa izin dan menghasilkan gambar yang sama persis dengan gambar atau foto contohnya. Terdapat kekurangan dalam peraturan perundang-undangan tentang hak cipta yang berlaku di Indonesia terkait penggandaan ciptaan. Untuk menyempurnakan undang-undang yang akan datang, perlu mengadopsi unsur fair use sepenuhnya dan mengadopsi doktrin de minimis serta memasukkan definisi atas istilah-istilah yang belum diterjemahkan dalam teks.

---

Tracing is one of the techniques to reproduce a work, which is done by drawing right on the top of a picture or photograph as the example. Issues arise when tracing is done on the top of a picture or photograph belongs to anyone else without consent, which tracing results a new drawing similar with or even completely the same thing with the example. This research is a prescriptive and qualitative one, by exploring some theories regarding copyrights, not only from the prevailing regulations but also from the legal doctrines and jurisprudences. The materials are secondary datas such as regulations, literatures, journals, essays, and articles. This research is also made from primary datas as supporting materials.

The result of this research shows that the result of tracing pictures and photographs is included in art reproduction, and once it is implied without consent then it is undoubtedly a violation against copyright. To see whether a tracing result breaks the law, it is necessary to study each case by using regulations and doctrines regarding copyright as the basis, including regulations of fair use and doctrine of de minimis. To judge a comparison between tracing result and its example, substantiality factor of fair use and doctrine of de minimis is necessary to be materials of consideration.

Tracing could be deemed as a violation against the law once it is done without consent and is resulting a similar drawing compared with the example. The prevailing regulations of copyright in Indonesia is lacking of rules regarding art reproduction. To maximize the upcoming regulations, it needs to adopt fair use completely, not only one or two factors out of four, and also it needs to adopt doctrine of de minimis, not to mention it needs most to define some important terms in the text."

"Kajian ini membahas tentang pengaturan dan penerapan hak moral, terutama di film. Hak moral adalah doktrin yang diakui dalam undang-undang tentang hak cipta di mana seorang penulis memiliki hak yang di luar hak ekonominya. Tapi karena tidak adanya standar minimal yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota Dunia Organisasi Perdagangan, dalam penerapannya doktrin ini menimbulkan masalah terutama untuk karya turunan seperti film yang tidak bisa disamakan dengan sastra atau karya seni pada umumnya. Di Penelitian ini membahas tentang bagaimana mengidentifikasi hak moral dalam produksi film yang baik untuk film itu sendiri dan untuk karya lain yang merupakan bagian dari film. Selanjutnya dibahas pula tentang hak-hak moral yang dimiliki oleh produsen, sutradara, aktor/aktris, penulis naskah, sutradara musik dan kru film. Diskusi Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan a komparatif karena perbedaan konsep hak moral yang ada di negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam analisis penelitian ini dapat diketahui bahwa untuk mengidentifikasi hak moral dari film itu sendiri dan bagian-bagiannya harus diketahui terlebih dahulu, apakah sudah diakui atau belum sebagai penciptaan. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa pihak-pihak dalam produksi film dapat hak moral mereka dilindungi jika pekerjaan mereka adalah bagian dari film telah diterbitkan sebelumnya.

---

This study discusses the regulation and application of moral rights, especially in films. Moral rights are doctrines recognized in copyright laws in which an author has rights that are beyond his economic rights. However, because there is no minimum standard that must be applied by member countries of the World Trade Organization, in its application this doctrine creates problems, especially for derivative works such as films that cannot be equated with literature or works of art in general. This study discusses how to identify moral rights in good film production for the film itself and for other works that are part of the film. Furthermore, it is also discussed about the moral rights of producers, directors, actors/actresses, scriptwriters, music directors and film crews. Discussion This is done using a conceptual and a comparative approach because of the different concepts of moral rights that exist in the member countries of the World Trade Organization. In the analysis of this research, it can be seen that in order to identify the moral rights of the film itself and its parts, it must be known first, whether it has been recognized or not. creation. In addition, it can also be seen that the parties in film production can have their moral rights protected if their work is part of the film previously published."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait dengan illegal downloading lagu di internet dan untuk mengetahui upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) dalam menanggulangi illegal downloading sebagai pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia jasa unduh lagu melalui media internet. Selain Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga membahas mengenai perlindungan terhadap suatu ciptaan yang diumumkan atau diperbanyak melalui media internet. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka setiap kegiatan pengumuman atau perbanyakan yang dilakukan melalui sebuah situs internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

---

This thesis discusses the implementation of Law No. 28 of 2014 About Copyright associated with illegal downloading of songs on the internet and to know the efforts of Ministry of Communications and Information Technology of the Republic of Indonesia (Communications) in tackling the illegal downloading of copyright infringement committed by service providers download song via the Internet. In addition to Law Copyright Indonesia, Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions also discuss the protection of an invention that is announced or propagated through the internet. With the existence of such protection, then any announcement or propagation activities conducted through an Internet site without permission of the creator or copyright holder can be categorized as an infringement of copyright."

" Hak Cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup paling luas. Segala hasil karya intelektual manusia dihasilkan dari proses olah pikir dan kreativitas yang kemudian diwujudkan menjadi suatu ciptaan. Oleh karena itu, persinggungan antara hak cipta dengan hak kekayaan intelektual lainnya sering terjadi. Satu jenis ciptaan yang selalu berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan adalah logo. Logo adalah hasil karya seni lukis atau seni desain grafis yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai tanda pembeda bagi badan usaha untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dengan produk atau jasa badan usaha lain, selain itu logo juga sering digunakan sebagai lambang organisasi atau badan hukum untuk menunjukkan identitas mereka. Dilatar belakangi oleh sengketa yang terus menerus mengenai kepemilikan logo yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda yang telah memiliki merek terdaftar dan hak cipta tercatat, maka pencatatan hak cipta seni lukis logo atau tanda pembeda yang telah digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa serta lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum tidak lagi diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kurangnya pemahaman masyarakat akan perlindungan hukum hak cipta pada khususnya menjadikan sulit bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk membuktikan kepemilikan ciptaan. Perlindungan hukum hak cipta bersifat otomatis begitu hasil karya cipta tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat dinikmati dengan panca indera. Pencatatan hak cipta tidak diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi Surat Pencatatan Ciptaan dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta ketika terjadi sengketa atau ketika hak ekonomi atas ciptaaan tersebut akan dieksploitasi atau dialihkan haknya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 65, diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hukum hak cipta oleh masyarakat.

---

Copyright is part of intellectual property rights having largest scope. All human intellectual property creations are generated from the process of thinking and creativity which are then embodied into a work. Hence, overlapping between copyright and other intellectual property rights often happen. One type of work which always potentially causes dispute of ownership is logo. Logo is a creation of painting or graphical design art intended to be used as identifier for business to distinguish products or services they are producing from products or services of other businesses, besides, logo is also oftenly used as symbol of an organization, legal body to show their identity. Given perpetually occuring disputes of logo ownership owned by different parties having registered trademark and registered copyright, registration of copyright for logo or distinguishing sign which has been used as a mark in trade of goods or services as well as symbol of organization, business or legal body is no longer acceptable, as regulated in the Article 65 Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright. Lack of understanding in society with respect to legal protection of copyright particularly, making it difficult for the Author or Copyright Owner to prove ownership of their copyrights. Legal protection of copyright is automatic in nature once the work is embodied in a form which can be enjoyed with the senses. Registration of copyright is not required to secure legal protection; however, Copyright Registration Letter can be used as prima facie evidence of copyright ownership when dispute arises or when the economic rights of the copyright will be exploited or assigned. With the enactment of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, particularly Article 65, it is necessary to have better understanding of copyright protection by the society."

"Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya digitalisasi perkembangannya sangat cepat pada saat ini. Perkembangan ini secara bertahap akan dapat mengungkapkan penipuan yang telah terjadi terhadap penciptaan nilai ekonomi. Dalam isu ini, Penulis akan membawa analisis tentang musik digital yang bernama spotify. Musik digital ini sedang digugat oleh penerbit musik besar dengan kerugian $ 1,6 miliar dan ganti rugi yangbernama wixen music publishing, yang mempunyai lisensi lebih dari 200 artis. Gugatan itu diajukan di California pada 29 Desember 2017, anggapan wixen adalah spotify melanggar pelanggaran hak cipta yang disebut hak mekanik, secara khusus menuduh spotify menggunakan ribuan lagu itu tanpa lisensi yang tepat dan izin dari wixen. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif yang berarti kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum spesifik dengan cara menganalisis. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam makalah penelitian ini akan menganalisis penggunaan hak cipta spotify selama menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum, konvensi dan peraturan yang berlaku. Hasil dari makalah penelitian ini adalah untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana spotify menghasilkan uang, legalitas fonogram digital dan menganalisis kasus spotify. Dengan melakukan hal itu diharapkan bahwa dalam makalah penelitian ini dapat memberikan saran untuk perbaikan pada penggunaan hak cipta musik digital dalam perspektif hukum hak cipta dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan pelanggaran hak cipta dalam industri musik digital dalam Konvensi Internasional tentang Hak cipta dan hukum peraturan nasional No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

The advancement of science and technology especially the rapidly digitizing technology nowadays. The development of digitalization will gradually be able to reveal the fraud that has occurred so far against the creation of economic value. In this issue, Writer brings an analysis on digital music named spotify. This digital music is being sued by a major music publisher for $1,6 billion in damages and injuncitve named wixen music publishing, which licenses music from about 200 artists. The lawsuit was filed in California on December 29 2017, wixen assumption is spotify violates copyright infringement which called mechanical rights, specifically alleging spotify is using thousands of it is songs without a proper license and permission from wixen. This research paper is made by using normative judicial method which means a scientific activity based on method, systematics, and certain thoughts that aim to learn one or more specific legal phenomena by analyzing. In this research paper will analyze copyright use of spotify during running its business pursuant to prevailing laws, conventions and regulations. The result of this research paper is to draw a conclusion on how spotify makes money, the legality of digital phonogram and analyze spotify case. By doing so it is hope that in this research paper could provide any suggestion for the improvement on the copyright use of digital music in copyright law perspective and also increase people’s awarness to implement the preventive measures of copyright infringment in digital music industry in International Convention on Copyright and national regulation law no. 28 year 2014 on Copyright."