Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 210338 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Felicia Tjokro
Analisis Pelaksanaan Akuisisi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Perbandingannya dengan Hukum Persaingan Usaha Singapura (Studi Kasus Putusan KPPU No. 11-KPPU-M-2019) = Juridical Analysis of Acquisition Based on Government Regulation No. 57 of 2010 and It's Comparison with The Singaporean Competition Law (Case Study: KPPU Decision No. 11-KPPU-M-2019)
"Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, akuisisi menjadi salah satu langkah yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini membahas pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Singapura, serta membahas pengaturan PP No. 57 Tahun 2010 yang dinilai sudah tidak sejalan dengan keadaan yang ada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan membandingkan perundang-undangan yang terkait di Singapura. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih tidak efektif dan menimbulkan beberapa permasalahan dalam dunia usaha.
As global economic growth rapidly develops, acquisition has become a common thing for entrepreneurs who seek to develop their business. This research aims to give detailed explanations about the regulations of acquisition in Competition Law in Indonesia and Singapore, while also explaining PP No. 57 Tahun 2010, which is considered not compatible anymore in the current circumstances. This research uses the juridical normative method, by comparing the regulations which are applied in Singapore. Based on this research, it can be concluded that the regulations of acquisition in Competition Law of Indonesia are still ineffective and have caused several problems in the business world.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lina Rosmiati
Penilaian kasus merger menurut Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat : studi kasus pada akuisisi Indosat oleh Temasek dan akuisisi Alfa oleh Carrefour = Assesment the merger case based on Goverment Regulation number 57 year 2010 on the merger or consolidation of business entities and share company acquisition that may result in the occurence of Monopolistic practices and unfair business competition : case study on acquisition Indosat by Temasek and acquisition Alfa by Carrefour
"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan PP No. 57 Tahun 2010 dalam menilai kasus merger dan akuisisi. Studi kasus dilakukan pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran oleh kelompok usaha Temasek dan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 tentang akuisisi Alfa oleh Carrefour. Metode penelitian yang digunakan adalah ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, yaitu: analisis konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan kepailitan.
Hasil penilaian terhadap akuisisi Indosat oleh Temasek menunjukkan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah akuisisi yang sangat tinggi, hambatan masuk pasar yang tinggi dari segi teknis, adanya potensi koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan Induk kepada Telkomsel dan Indosat dalam upaya membatasi respon pesaing dengan mengubah kondisi pasar, potensi mengendalikan pasar, dan potensi menetapkan harga layanan telekomunikasi seluler yang tinggi, inefisiensi, dan tidak dalam keadaan pailit. Sehingga akuisisi diduga dapat menciptakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hasil penilaian memiliki kesesuaian dengan analisis di dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007.
Hasil penilaian terhadap akuisisi Alfa oleh Carrefour menunjukkan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah akuisisi tinggi namun perubahan HHI rendah sehingga akuisisi tidak menyebabkan perubahan pasar secara signifikan, tidak ada hambatan atau halangan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar ritel modern setelah akuisisi, potensi perilaku anti persaingan yang rendah, manajemen Alfa yang lebih efisien, dan tidak dalam keadaan pailit. Sehingga akuisisi tidak menciptakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hasil penilaian tidak sesuai dengan analisis di dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009.
This thesis discuss the implementation PP No. 57 Year 2010 in assessing the merger and acquisition case. Case study done on acquisitions case that was decided as a violation to the provisions of the Law No. 5 Year 1999, i.e. KPPU`s decision No. 07/KPPU-L/2007 about violations by business group of Temasek and KPPU`s decision No. 09/KPPU-L/2009 about the acquisition Alfa by Carrefour. This research using a method based on the provision of article 3 subsection (2) PP No. 57 year 2010, i.e. concentration market analysis, barriers to entry, potential anticompetitive behavior, efficiency, and failing firms.
The assessment of the acquisition Indosat by Temasek shows that the market concentration before and after the acquisition is very high, barriers to entry from a technical point is high, the coordination by parent company to Telkomsel and Indosat to limit competitor's response by changing the market conditions, potentially control the market, and potentially make the high price on cellular telecommunication services, inefficiency, and the firms is not in the failing condition. So the acquisition allegedly can create monopolistic practices and/or unfair business competition. This result has compliant with the analysis on the KPPU`s decision No. 07/KPPU-L/2007.
The assessment of the acquisition Alfa by Carrefour shows that the market concentration before and after the acquisition already high but the change of HHI is low so the aquisition doesn`t change the market significantly, no barriers to entry for new firms to enter the market after the acquisition, potential anti competition behavior is low, Alfa`s management is more efficient, and the firms is not in the failing condition. So acquisition allegedly can`t create monopolistic practices and/or unfair business competition. This result hasn`t compliant with the analysis on the KPPU`s decision No. 09/KPPU-L/2009."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T33168
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Ghazali
Penerapan Sanksi Dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Terhadap Perkara Pengambilalihan PT Alfa Retailindo, Tbk. Oleh PT Carrefour Indonesia Yang Telah Diputuskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Berdasarkan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 = The Application of the Legal Sanction under the Government Regulation No. 57 of 2010 in the Case of Acquisition of PT Alfa Retailindo, Tbk. by PT Carrefour Indonesia which has been decided by the KPPU pursuant to Decision No. 09/KPPU-L/2009
"Tesis ini membahas mengenai penerapan prosedur akuisisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari penulisan ini, adalah mengetahui prosedur akuisisi yang harus ditempuh pelaku usaha untuk melakukan akuisi dan sanksi yang dapat diterapkan dalam hal pelaku usaha yang bersangkutan tidak mematuhinya. Penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur akuisisi yang saat ini diterapkan Peraturan Pemerintah yang berupa mandatory post merger notification system dirasakan kurang tepat karena sistem tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pelaku usaha.
This thesis describe the application of procedure acquisition of companies based on Government Regulation (Peraturan Pemerintah or “PP”) Number 57 Year 2010 on Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Companies which May Cause Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The purpose of this study is to know share acquisition procedure based on the Government Regulation and sanction to be imposed on the business entity concerned in the event that it fails to obey the procedure. This juridical normative research is qualitative descriptive interpretive. The research shows that mandatory post-merger notification system in the acquisition procedure deemed to be improper thus it may result into a negative impact to business entities and society."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ohiongyi Marino Pandapotan
Analisis yuridis pengambilalihan saham PT Indosiar Karya Media Tbk oleh PT Elang MahkotaTeknologi Tbk ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan PP No.57 tahun 2010 = Juridical analysis acquistion of shares of PT Indosiar Karya Media Tbk by PT Elang Mahkota Teknologi Tbk viewed from perspective of unfair business competition law according to Government Regulation number 57 year 2010
"Skripsi ini membahas tentang pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk, ditinjau dari hukum persaingan usaha khususnya Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010. Dengan akusisi ini maka PT Elang Mahkota Tekologi Tbk menguasai saham dua stasiun televisi yaitu SCTV dan Indosiar. Penguasaan terhadap dua stasiun televisi ini berpotensi menciptakan Barrier to Entry terhadap pelaku usaha lain karena menguasai frekuensi penyiaran yang telah dipunyai oleh kedua stasiun televisi ini. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan kondisi dalam pasar industri pertelevisian. Oleh sebab itu pengawasan berdasarkan pengawasan persaingan usaha terhadap akusisi ini haruslah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akusisi PT Elang Mahkota Teknologi tidaklah melanggar persaingan usaha namun penilaian KPPU dalam menganalisis akusisi banyak terdapat kekurang tidakcermatan.
This mini-thesis discusses about the acquisition of PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk on PT Indosiar Karya Media Tbk analyzed from Unfair Business Competition Law according to Government Regulation Number 57 Year 2010.. With this acquisition, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk control two television station namely SCTV and Indosiar. Mastery of two station televisions potentially creates a barrier to entry to other businesses because control the frequency of broadcasting that has been acquired by both of the two station televisions. Causing of this acquisition this is certainly going to be very dangerous conditions in the market. And therefore, regulation and supervision based on competition law for this action of acquisition is absolutely necessary. This study uses Juridical Normative research where data is mostly from the research literature. The results of this study that the Acquistion of PT Elang Mahkota Teknologi Tbk does not violate unfair business competition law, however evaluation of KPPU in analyzing this acquisition have much of lack."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42995
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nabela Betty Nursotyawati
Analisis yuridis ketentuan pemberitahuan akuisisi yang terjadi di luar negeri menurut hukum persaingan usaha indonesia, uni eropa dan singapura = Juridical analysis on the provision of the notification of foreign acquisition based on indonesian european and singapore competition law
"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan akuisisi serta ketentuan pemberitahuan akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Uni Eropa dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan pendalaman mengenai ketentuan pemberitahuan akuisisi sebagai suatu pengawasan yang dilakukan otoritas persaingan nasional atas akuisisi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha Indonesia, Uni Eropa dan Singapura, dengan membandingkan ketentuan pemberitahuan akuisisi yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku di Uni Eropa dan Singapura. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan merubah peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha, terutama mengenai ketentuan pemberitahuan atas akuisisi yang pada saat ini menerapkan post merger notification menjadi pre merger notification agar dapat lebih efektif dalam mencegah terjadi akuisisi yang dapat menyebabkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
This research focuses on the regulation on acquisition and provisions regarding the notification of acquisition in Indonesian, European and Singapore Competition Law. The purpose of this research is to analyze the provisions of the notification of acquisitions as a control used by national competition authority to prevent monopolization and unfair competition within one rsquo s country by comparing provisions implemented in Indonesia with provisions implemented in European Union and Singapore. The method used in this research is juridical normative, a research referring to the rules or legal norms contained in the legislation. The result of this research suggests the Indonesian government to amend the regulation on competition, especially the provision on notification of acquisition which requires the parties involved to notify the acquisition that rsquo s been implemented or known as post merger notification, to pre merger notification which requires the parties involved in the proposed acquisition to notify prior to the implementation of the acquisition. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zealabetra Mahamanda
Analisis dugaan penetapan harga dan kartel yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat : studi kasus kartel semen putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2010 dan Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2010 = Analysis of presumption price fixing and cartel practices that evoke unfair business competition : case study of cemen cartel on commission for the supervision of business competition Republic of Indonesia-KPPU RI decision number 01/KPPU-I/2010 and commission regulation number 4 year 2010
"Skripsi ini membahas tentang praktek kartel dan penetapan harga yang diduga dilakukan oleh delapan perusahaan semen di Indonesia. Dugaan tersebut diperkuat dengan terjadinya hambatan pasokan yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga jual akan produk semen semen di Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, dugaan kartel tersebut tidak terbukti. KPPU tidak dapat membuktikan bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu, tidak terdapat adanya petunjuk perjanjian pengaturan harga, perjanjian pengaturan pemasaran dan perjanjian kartel dalam kasus ini. Alhasil, dugaan terjadinya praktek kartel dan penetapan harga tidak terbukti. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan menganalisis putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2010 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2010.
This thesis analyzes the presumption of cartel practices and price fixing by the eight cement company in Indonesia. This presumption is being strengthened by supply barrier which caused scarcity and raise the sell price of the cement product. KPPU couldn't prove that cement industry participants were breaking the article 5 and article 11 Regulation Number 5 Year 1999. Beside that, there is no evidences and indication about price fixing agreement, market sharing agreement and cartel agreement. As a result, this cartel and price fixing practices presumption hasn't proven. In process of writing this thesis, writer is using legal research methode to analyzing KPPU decision Number 01/KPPU-I/2010 based on the Law Number 5 Year 1999 and Comission Regulation Number 4 year 2010. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S448
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yohanes Ramot Gemilang
Analisis yuridis implementasi pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Ppersaingan Usaha tidak sehat jo. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Beserta Perubahan = Yuridical analysis of implementation of government procurement arrangement based on Competition Law jo. President Regulation Of Government Procurement
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas implementasi/pelaksanaan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan sistem e-procurement. Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini masih banyak ditemui persekongkolan tender. Perpres saat ini belum mampu mengurangi terjadinya persekongkolan tender pada pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah sehingga sulit untuk menciptakan persaingan yang sehat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini belum mampu memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi pelanggaran. Dengan membentuk kembali sistem e-procurement melalui kerjasama dengan Negara Korea Selatan, serta pembuatan undang-undang untuk e-procurement sendiri diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi tindak persaingan usaha tidak sehat.
ABSTRACT
The purpose of this thesis is to describe the implementation of Government Procurement Arrangement with the e-procurement system. Government procurement is based on President Regulation Number 54/2010 with their changes. In the other way, implementation of government procurement now a days still having a lot of problems in bid rigging. Today, President Regulations about government procurement cannot reduce bid rigging on government procurement, so that does not effective to be applicable. The result of this thesis is to find out those regulations cannot give clear sanction. To rebuild the e-procurement system, government can takes a cooperation with the Procurement System in South Korea."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62638
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Baskhara Pratama
Tinjauan yuridis terhadap persaingan usaha mengenai merger bank peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
"Skripsi ini membahas tentang pengaturan merger di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 khususnya di bidang perbankan. Dalam membahas mengenai pengaturan merger di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dibandingkan dengan Merger Control Law di Uni Eropa, serta juga membahas pembagian kewenangan antara otoritas perbankan yakni Bank Indonesia dengan otoritas pengawas persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan merger diantara kedua peraturan tersebut serta masih terdapat beberapa peraturan yang kurang jelas di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, apabila dibandingkan dengan Peraturan Merger yang berlaku di Uni Eropa. Selain hal diatas, skripsi ini menjelaskan tentang pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
This bachelor thesis is mainly focusing on merger policy in Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 especially in banking sector. Discuss about merger policy in Indonesia, This Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, compared with Merger Control Law in European Union, also discuss about authority separation between banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures.
The result of the research stated that there are some similiarities and some differences in merger policy between Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 and Merger Control Law in European Union. Beside that, this bachelor thesis explain about authority separation between Banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) to control merger practices."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24780
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Chevielda Pangestu
Analisis akuisisi Facebook terhadap Instagram dan WhatsApp berdasarkan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dan Indonesia = Facebook's acquisition of Instagram and WhatsApp analysed based on competition law in the United States of America and Indonesia
"Kegiatan usaha yang berlangsung dalam bidang multi-sided market, terutama yang melibatkan perusahaan berbentuk digital platforms pemberi layanan social networking service menunjukkan pola penguasaan pasar yang tinggi oleh beberapa perusahaan besar, dengan maraknya kegiatan akuisisi yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berbentuk startup. Kasus yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah kasus transaksi akuisisi oleh Facebook atas perusahaan Instagram dan WhatsApp yang kesemuanya bergerak dalam bidang yang serupa, dimana atas kasus ini terdapat perdebatan panjang dengan adanya gugatan yang dimasukkan oleh pihak penegak hukum persaingan usaha Amerika Serikat kepada pengadilan setempat untuk membatalkan transaksi bersangkutan akibat kekuatan monopoli yang dipegang oleh Facebook akibat kontrol terhadap 2 dari pesaing utamanya yang sudah berkembang pesat. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan kasus terkait dilihat dari hukum persaingan usaha yang berlaku di Amerika Serikat dan melakukan perbandingan melalui analisis dengan hukum persaingan usaha Indonesia untuk melihat substansi penilaian terhadap transaksi yang dilakukan di masa lalu ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui penilaian dengan menggunakan panduan dari masing-masing hukum persaingan usaha, ditemukan bahwa dalam hukum persaingan usaha Amerika Serikat yang bersifat kualitatif transaksi ini seharusnya dapat dihentikan. Sedangkan, analisis menggunakan hukum persaingan usaha Indonesia menunjukkan bahwa metode penilaian yang digunakan masih terlalu menitikberatkan pada penilaian kuantitatif dengan melihat tingkat konsentrasi pasar sehingga risiko monopoli pasar akibat transaksi seperti dalam kasus ini sangat tinggi. Dengan demikian, dengan berdasarkan pada hasil analisis ini, disarankan bagi pihak penegak hukum persaingan usaha untuk melakukan peninjauan ulang terhadap metode penilaian transaksi akuisisi seperti dalam kasus.
Business activities that take place in the multi-sided market sector, especially those involving digital platforms providing social networking services, show a pattern of high market share by several large companies, with many transactions being carried out to acquire startups. The subject of discussion in this thesis is the acquisition of Instagram and WhatsApp by Facebook, all of which are engaged in the same field, where in this case there was an ongoing debate with the lawsuit filed by the United States’ Federal Trade Commission to cancel the transaction in question due to the monopoly power held by Facebook due to the control over 2 of its main competitors which has grown rapidly. This thesis discusses the related cases in terms of the applicable competition law in the United States and performs a comparison through analysis with Indonesian competition law to review the substance of the assessment of past transactions. By using a normative juridical research method, it was found that in the United States antitrust law, which is qualitative in nature, this transaction could have been stopped. Meanwhile, analysis using Indonesian competition law shows that the evaluation method used is still too focused on quantitative assessment by looking at the level of market concentration so that the risk of market monopoly due to transactions as in this case is very high. Thus, based on the results of this analysis, it is recommended for the antitrust law enforcement authorities to review the evaluation method of acquisition transactions as in the case."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Firmansyah
Analisa yuridis Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persiangan usaha tidak sehat dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berkaitan dengan Post Bidding Activity = Juridical analysis of the Commission's Decision Number 03/KPPU-L/2012 under Law Number 5 Year 1999 and Presidential's Rule Number 54 Year 2010 pursuant to post bidding activity
"Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut jelas mengatur tentang mekanisme tender dan kelesuruhan hal mengenai pelaksanaan tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaaan e-KTP di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, terdapat berbagai permasalahan yang berdasarkan putusan KPPU nomor 03/KPPU-L/2012 berujung pada persekongkolan tender, dimana salah satu dugaan pelanggaran yang mengindikasikan adalah post bidding activity. Majelis Komisi kemudian dalam putusannya memutus untuk menghukum para Terlapor atas terjadinya persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 atas dasar salah satu dugaan yang ada, yaitu post bidding activity.. Dengan melihat persoalan tersebut, maka kemudian perlu untuk menjabarkan lebih jelas unsur dari post bidding activity dan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 1999 dan Perpres nomor 54 tahun 2010 demi terciptanya penegakan hukum persaingan yang sehat di Indonesia.
Procurement of Government's good/services can't be separated from the provision of the Presidential rule no. 54 year 2010. The mecanism of selecting the good/servies provider is clearly stipulated witihin the provision. In the case of electronic citizenship card procurement in directorate general of occupation and civil registar, Ministry of domestic affairs budjet year 2011-2012. There are several issues under the Commission's desicion number 03/KPPU-l/2012 that leads to bid rigging in which post post bidding activity is one of the issues. In the Commission in comission's desicion adjudicat to punish the defendant's upon the bid rigging activity which are dealt with Law number 5 year 1999, especially for the post bidding indication. Acknowledging the issues, it is necessary for us to clearly define the elements of bid rigging and post bidding activity set forth in Law number 5 Year 1999 in order to execute a fair business law in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>