Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertimbangan DPD bersifat tidak mengikat dalam Pemilihan Anggota BPK menimbulkan diskursus independensi kelembagaan BPK. Tesis ini hendak menjawab rumusan masalah tentang sifat daya mengikat pertimbangan DPD dalam pemilihan Anggota BPK terhadap independensi BPK dan mekanisme pemilihan Anggota BPK yang ideal. Metode Penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan dengan perbandingan negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, Spanyol, Polandia, Inggris, Belanda, Jepang, Perancis, Afrika Selatan, Kamboja, Yordania, Filipina, India, Irlandia, Pakistan dan Selandia Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan DPD dalam pemilihan Anggota BPK bersifat tidak mengikat, di mana DPR masih dapat mengangkat calon Anggota BPK di luar calon Anggota yang telah dicalonkan dalam Pertimbangan DPD. Apabila tetap akan mempertahankan mekanisme pemilihan oleh DPR dengan pertimbangan DPD seperti yang telah ada saat ini dapat dengan memperkuat daya mengikat pertimbangan DPD seperti di Polandia atau penguatan kewenangan DPD dengan metode membentuk komite bersama seperti di Amerika Serikat dan Australia serta metode persetujuan bersama di Kanada dan Jepang, Pemberian kewenangan BPK yang bersifat mandiri, dan Penegasan ketentuan mengenai ketentuan mengenai profesionalisme dan ketentuan mengenai tidak terafiliasi partai politik dalam syarat-syarat calon Anggota BPK. Saran kepada DPR untuk melakukan penyempurnaan sistem dan mekanisme pemilihan anggota BPK dan BPK dapat membuat laporan hasil evaluasi terhadap anggota BPK sebagai bahan pertimbangan terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap kode etik untuk pemilihan Anggota berikutnya.

---

The consideration of the DPD as being non-binding in the election of BPK members has created a discourse on BPK's Institutional Independence. This thesis intends to answer the problem formulation regarding the nature of the binding power of the DPD's considerations in the selection of BPK members on the independence of the BPK and the ideal mechanism for selecting BPK members. The research method is in the form of normative juridical research through literature study and with comparisons of the United States, Australia, Canada, Spain, Poland, England, the Netherlands, Japan, France, South Africa, Cambodia, Jordan, the Philippines, India, Ireland, Pakistan and New Zealand. The results showed that the DPD's considerations in the election of BPK members were non-binding, in which the DPR could still appoint candidates for BPK members outside of those who had been nominated in the DPD considerations. If you continue to maintain the election mechanism by the DPR with the consideration of the DPD as currently existing, it can be done by strengthening the binding power of DPD considerations such as in Poland or strengthening the DPD's authority by forming joint committees such as in the United States and Australia as well as methods of mutual consent in Canada and Japan, Granting of independent BPK authority, and Confirming the provisions regarding the provisions regarding professionalism and the provisions regarding the non-affiliation of political parties in the requirements for candidates for BPK members. Suggestions to the DPR to make improvements to the system and mechanism for selecting members of the BPK and BPK can make a report on the results of evaluation of BPK members as material for consideration of performance and compliance with the code of ethics for the election of the next member."

"Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kekuasaan dalam mengelola keuangan negara yang dipegang oleh Presiden kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Atas pengelolaan keuangan daerah tersebut, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Melalui pemeriksaan tersebut, BPK dapat mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.

---

An examination of the management and accountability of state finances that conducted by the Audit Board is an important element in the implementation of regional autonomy. Power in managing state finances held by the President then handed over to the governor / regent / mayor as head of local government to manage local financial and represents local governments ownership of property that is separated. Towards local governments financial management, Audit Board has the authority to conduct an examination of the management and financial responsibility. Through the investigation, the Audit Board may issue a recommendation that can substantially improve the local financial management, so that local autonomy can work well."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis faktor- faktor yang berpengaruh terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD . Faktor- faktor tersebut terdiri dari keterlambatan belanja barang/jasa, keterlambatan belanja modal, persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procurement. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sampel pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2013 yang terdiri dari 399 kabupaten dan 92 kota. Metode penelitian yang dipakai adalah ordered logit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlambatan belanja barang/jasa dan keterlambatan belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD. Sementara persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procuremet mempunyai pengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD.

---

ABSTRACTThis study analyses the determinants of BPK rsquo s opinion to local government financial statements LKPD . These determinants consist of delays in goods and services spending, delays in capital spending, the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendations, the quality of human resources and the implementation of e procurement system. Data used is secondary from 491 Indonesian local governments consists of 399 districts and 92 cities for the period of 2011 2013. The research method used is ordered logit models. The results revealed that delays in goods and services spending also delays in capital spending had a negative effect on the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD. In addition the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendation, the quality of human resources and the implementation of e procurement system positively influence the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, dengan menggunakan pendekatan cross-sectional (Pendekatan Silang). Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian secara statistik yang menggunakan program SPSS. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara kualitatif interpretasi tabulasi data jawaban responden menunjukkan terdapat adanya hubungan persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Sedangkan dari uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan baik hipotesis utama maupun sub hipotesis penelitian (H1) secara teoritis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

---

ABSTRACTThis thesis goal to improve auditor perception analitycal about risk based audit application and professionalism auditor impact to quality of region general audit report in The Supre Audit Board at Banten Province, with the cross-sectional perspective. The Data Analitycal technique with application program of Statistical Program for Social Science (SPSS) version 21. The Analitycal data consist of validity, reliability, classic assumption and hipotesis. The summary of this thesis with tabulation perception responden answer data that the answer positive impact abaout the risk based audit application and professionalism auditor to region general audit report in the Supreme audit Boart at Banten Province."

"Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya tindakan yang menimbulkan kerugian negara/daerah dan/atau mengandung unsur pelanggaran hukum pidana. Pemeriksa investigasi dengan penguasaan dalam bidang akuntansi dan audit investigasi/audit kecurangan akan berperan dalam mengungkapkan penyimpangan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, baik dari segi kualitas maupun dapat memperpendek waktu pengungkapannya. Dengan kemampuan investigatif dari pemeriksa, akan memperkuat bukti akuntansi menjadi bukti yang dapat digunakan di pengadilan atau yang dikenal dengan istilah alat bukti. Pada Tahun 2015 BPK menerbitkan Keputusan BPK Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara. Pedoman tersebut diterbitkan untuk memastikan pengelolaan pemeriksaan investigatif dirancang, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara efektif pada setiap tahapan, sehingga menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan investigatif yang sesuai dengan standar. Pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama kepada para pemeriksa atas pelaksanaan pemeriksaan investigatif dari awal hingga akhir pemeriksaan sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman yang seragam bagi para pengguna informasi, terutama para penegak hukum yang akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan investigatif dan menggunakannya dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang ditetapkan oleh BPK apakah telah memenuhi kebutuhan penyusunannya sebagai pedoman pemeriksaan yang memadai untuk menunjang tugas BPK sebagai pemeriksa keuangan negara dan pendukung pembangunan negara yang bersih dari korupsi dengan mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara/daerah atau adanya pelanggaran terhadap hukum pidana. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif. Peneliti menguraikan dengan detail landasan teori mengenai pemeriksaan investigatif. Penulis menggambarkan dengan lengkap petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan serta Fraud Examiners Manual (FEM) milik Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Setelah pemaparan landasan teori, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif BPK dan Fraud Examiners Manual, penulis melakukan analisis atas petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan dengan menggunakan Fraud Examiners Manual milik ACFE sebagai praktik pembanding serta guideline international lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara yang cukup signifikan antara petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan dan FEM ACFE. Perbedaan tersebut terdapat pada ruang lingkup, tujuan, struktur penulisan, metodologi, rencana respon, sumber informasi awal, pengujian hipotesis, kemungkinan kebutuhan penegak hukum, dan pedoman teknis secara rinci. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memutakhirkan dan menyempurnakan PPPIB; antara lain menambah kualitas pemeriksaan investigatif terutama dalam hal pemilihan objek pemeriksaan, menetapkan kualifikasi minimal untuk dapat menjadi pemeriksa dalam sebuah tim pemeriksaan investigatif, mengakomodir perubahan dan penyempurnaan hipotesis apabila terdapat informasi baru yang diperoleh, memberikan panduan mengenai penetapan ruang lingkup dan rentang waktu investigasi pada bagian petunjuk pemeriksaan dan menguraikan metode, prosedur, dan/atau teknis pemeriksaan investigatif secara rinci.

---

Article 13 of Law Number 15 Year 2004 concerning the Audit of Management and Responsibility of State Finances states that Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) can perform an investigative audit to reveal actions that cause state/regional losses and/or contain elements of criminal law violations. Investigative auditors with mastery in the field of accounting and investigations/fraud audits will play an important role in revealing state financial irregularities that indicate corruption, both in terms of quality and shorten the time of disclosure. Investigative ability of the auditor, will strengthen the accounting paperwork into evidence that can be used in court or known as evidence. In 2015 BPK issued BPK Decree No. 9 of 2015 concerning Guidelines for Conducting Investigative Audit and Calculation of State Losses. The guideline was issued to ensure that the management of investigative audits was designed, organized, carried out and controlled effectively at each stage, so that the quality of investigative audit results was in accordance with the standards. The guideline is expected to be able to provide auditors with the same understanding of implementing investigative audits from the beginning to the end, so that the results can provide a uniformed understanding for users of information, especially law enforcers who will follow up on the results of investigative audits and use them in the litigation process. This study conducted to provide an overview of the instructions for carrying out investigative audit determined by the BPK, whether it has met the needs of an adequate audit guideline to support the BPK's task as a state financial auditor and supporter of state development that clean from corruption by revealing indications of state/regional losses or existence of criminal law violation. This research was conducted using evaluative descriptive research methods. Researchers describe in detail the theoretical basis for investigative audit. The author describes in full the instructions for carrying out investigative audit on the Supreme Audit Board and the Fraud Examiners Manual (FEM) belong to the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). After explaining the theoretical basis, instructions for carrying out investigative audits of the BPK and the FEM, the authors conducted an analysis of the instructions for carrying out an investigative audit held by the Supreme Audit Board using ACFE's Fraud Examiners Manual as a comparison practice and other international guidelines. The results showed that there was a significant difference between the instructions for carrying out investigative audit at the Supreme Audit Board and FEM ACFE. The differences are in the scope, objectives, writing structure, methodology, response plan, initial source of information, hypothesis testing, possible law enforcement needs, and detailed technical guidelines. There are a number of things that can be done to update and improve PPPIB; including increasing the quality of investigative audits, especially in terms of the selection of audit objects, establishing minimum qualifications to be an auditor in an investigative audit team, accommodating changes and refining hypotheses when new information is obtained, providing guidance on determining the scope and timeframe of investigations in the section audit instructions and outlining the methods, procedures, and / or technical audit of the investigation in detail."

"ABSTRAKBPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undanganuntuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yangdiakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yangdilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjaditanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPKNomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor3 Tahun 2007 Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis TuntutanPerbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadapbendahara. Sebagai bagian dari penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yangbertujuan untuk pemulihan keuangan negara/daerah dan tertib administrasi dalampengelolaan keuangan negara/daerah, Majelis Tuntutan Perbendaharaan padaBPK memegang peranan penting khususnya dalam penyelesaian ganti kerugiannegara/daerah yang penanggungjawabnya adalah bendahara. Denganmenggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, penulisan inibermaksud menjelaskan kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalammenilai dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendaharadikaitkan dengan Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia.Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penulisan ini, disimpulkanbahwa kedudukan Majelis Tuntutan Perbendaharan dalam menilai dan/ataumenetapkan kerugian negara/daerah terhadap bendahara dikaitkan dengan SistemPeradilan Administrasi di Indonesia adalah bahwa Majelis TuntutanPerbendaharaan tidak termasuk dalam Sistem Peradilan Administrasi di Indonesiakarena pada proses menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerahterhadap bendahara Majelis Panel dalam Majelis Tuntutan Perbendaharaanmenjalankan fungsi quasi administratif atau berlaku selayaknya pimpinaninstansi/lembaga terhadap pegawai dalam lingkungannya.

---

ABSTRACTThe Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI), have theauthority to assess and determine the amount of loss suffered by the state causedby a treasurer’s illegal action both intended or by negligance. State assessmentsand state financial losses or the determination of which party is obliged to paycompensation determined by the decision of BPK RI. The settlements in which thetreasurer obliged to, is ruled by BPK Regulations Number 3 Year 2007, in whichArticle 41 of the regulation stated that BPK RI can formed a TreasuryProsecution Council to process the state financial loss settlements to thetreasurer. As a part of state financial loss settlements system that pursue therelieve of the state financial and an administration order in state financialmanagement, BPK RI’s Treasury Prosecution Council held an important role,especially in state financial loss settlements obliged to a treasurer. By usingliteratures and laws study, this research intented to explain and clearing theTreasury Prosecution Council’s stand in the Administrative Judicature System ofIndonesia.Based on the analysis conducted in this research, it is concluded that theTreasury Prosecution Council in doing assessments and/or determination of astate financial loss obliged to a trasurer is not a part of the AdministrativeJudicature System of Indonesia because it doesn’t do any court function. Theconclusion was higlighting that in the assessing and/or determining process, thePanel in the Treasury Prosecution Council was doing a quasi administrativefunction or in other word it act as if it were the head of the office in givingassessments and determinations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Quality Assurance yang dilakukan oleh Aparat Pengendali Internal Pemerintah BPK-RI pada audit atas laporan keuangan pemerintah. Analisis implementasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Quality Assurance yang berguna untuk meyakinkan bahwa mutu pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuannya. Penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dan menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Quality Assurance Aparat Pengendali Internal Pemerintah yang dalam hal ini Inspektorat Utama BPK-RI. Metode analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Quality Assurance telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih memberikan rekomendasi yang sifatnya lebih universal, sehingga rekomendasi berulang dapat dieliminasi.

---

This study aimed to analyze the implementation of the Quality Assurance conducted by Apparatus of Government Internal Controller at BPK-RI on the audit of government financial statements. Analysis of implementation is required to determine the extent of the application of Quality Assurance which is useful for assuring that quality checks have been carried out in accordance with the standards and provisions. The study used primary data in the form of interviews and the use of secondary data from the Quality Assurance Report of Apparatus of Government Internal Controller in this case Inspektorat Utama BPK-RI. The method of analysis using descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of Quality Assurance has performed quite well. But the researchers suggest the BPK-RI to better provide recommendations that are more universal, so that repetitive recommendations can be eliminated."

"Laporan Magang ini dibentuk untuk menjelaskan kesesuaian penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan, BPK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang mengatur penyusunan laporan keuangan pada kementerian/lembaga merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komponen Laporan Keuangan BPK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan memuat penjelasan lebih lanjut atas rincian dari angka yang tertera dalam komponen laporan keuangan guna memperoleh informasi yang komprehensif atas penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2023 Unaudited telah sesuai dengan struktur Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang terdiri dari gambaran umum, penjelasan atas pos Laporan Realisasi Anggaran, pos Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan pengungkapan penting lainnya.

---

This Internship Report is created to explain the conformity of the presentation of Notes to the Financial Statements of the Audit Board of Indonesia (BPK). BPK is a state institution which has duty to audit state financial management and accountability. In preparing the Notes to the Financial Statements, BPK refers to the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022 concerning the Accounting System and Financial Reporting of Agencies. The Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022, which regulates the preparation of financial reports for ministries/agencies, is an implementation regulation of Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. The components of BPK's Financial Statements based on the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022 consist of the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and Notes to the Financial Statements. The Notes to the Financial Statements provide further explanations on the details of the figures listed in the components of the financial statements to obtain comprehensive information on the presentation of the financial statements. The evaluation of the presentation of the Unaudited 2023 Notes to the Financial Statements of BPK suggests that is has conformed with the structure of the Notes to the Financial Statements as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022, which consists of a general overview, explanations of the Budget Realization Report items, Balance Sheet items, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and other important disclosures."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, independensi Dewan Komisaris, dan efektivitas Komite Audit terhadap kinerja keuangan BUMN. Sampel penelitian ini adalah 34 BUMN yang namanya terdaftar pada situs Kementerian BUMN dan mempublikasikan Laporan Tahunan (Annual Report) untuk periode tahun 2012 hingga tahun 2014, dengan total observasi sebanyak 102 firms-years dengan data balanced panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN, sementara independensi Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN, serta efektivitas Komite Audit memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN.

---

This research aims to analyze the effect of government ownership, Board of Commissioners independence, and Audit Committee effectiveness on state-owned enterprises? (SOEs/BUMNs) financial performance. Samples taken for this research are 34 BUMNs which names are listed on The Ministry of SOE?s website, all of which have published their Annual Reports for the periods starting from 2012 to 2014. There are 102 firms-years observations in total with balanced panel data.

Results show that government ownership has a positive and significant effect on BUMNs financial performance, while Board of Commissioners independence has a negative yet insignificant effect on BUMNs? financial performance, and Audit Committee effectiveness also has a positive yet insignificant effect on BUMNs? financial performance."

"[ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada analisis kelayakan dari sistem e-audit yang digunakan oleh Pemeriksa BPK RI untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Analisis kelayakan diperlukan agar BPK RI dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menambah nilai dari hasil pemeriksaan serta dapat menggunakan teknologi dengan tepat guna sesuai dengan proses pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data utama didapatkan dari wawancara mendalam dengan responden pemeriksa BPK dan tim pengembangan sistem e-audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-audit sudah layak digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih aktif lagi dalam menangkap kebutuhan pengguna akhir yaitu pemeriksa, sehingga dapat dipastikan kebutuhan pengguna akhir dan jadwal pengembangan sistem di masa yang akan datang serta supaya pengembangan sistem sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, BPK juga harus mempertimbangkan untuk mulai melakukan seleksi jasa profesional Teknologi Informasi untuk membantu dalam pengembangan sistem e-audit karena besar kemungkinan banyaknya kebutuhan dari pengguna akhir di masa yang akan datang.ABSTRACTThis study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future., This study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future.]"