"
ABSTRAKTesis ini akan menjelaskan mengenai kedudukan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan
mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta akibatnya terhadap sistem
penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum
normatif dengan desain preskriptif. Menggunakan dua pendekatan yaitu;
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah
(historical approach). Hasil penelitian menunjukkan, fungsi DKPP memang
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada di bawah kekuasaan
yudisial. Penulis memberanikan diri untuk mengkategorikan DKPP sebagai
cabang kekuasaan keempat, bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai
lembaga penyelenggara pemilu. Walaupun dalam melaksanakan wewenangnya
DKPP masih mengalami berbagai kendala internal dan eksternal, namun sebagai
lembaga yang masih baru ada di Indonesia, DKPP cukup membawa keoptimisan
untuk terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan. Keberadaan DKPP
berdasarkan tugas dan fungsi sebagai penegak ethics penyelenggaraan pemilu
diharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik dari segi perbaikan
moralitas bangsa juga memberikan sumbangan politik moral dalam
mengembangkan kualitas demokrasi dari perspektif menciptakan checks and
balances pada setiap lembaga khususnya lembaga penyelenggara pemilu.
ABSTRACTThis thesis will explain the position of the Honorary Council of Election in
Indonesia’s Constitutional Structure and mechanism of implementation of duties
and its powers and the consequencies toward electoral system. This research is
normative prescriptive interpretive. Uses two kind of approach, statute approach
and historical approach. The researcher concludes that, DKPP function is indeed
related to the judicial power, but not under judicial control. Writer ventured to
categorize DKPP as branches of fourth power, together with KPU and Bawaslu.
Although in exercising authorities DKPP still experiencing various internal and
external constraints, but as a new institution in Indonesia, DKPP brings optimism
spirit to manifest fair election. The existence of DKPP based on tasks and
functions as a holding of election ethics enforcement expected to contribute
positive both in terms of repairing the nation’s morality also contributed in
developing the moral politics of the quality of democracy from the perspective of
creating cheks and balances on any institution in particular electoral institutions."
