Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas karya akhir ini membahas tentang penggunaan akun anonim dalam online sexual harassment. Secara lebih spesifik, penulis membahas tentang fenomena pengiriman unsolicited dick pic di media sosial Twitter dengan memanfaatkan fitur direct message. Kebaruan dari tulisan ini adalah fokus permasalahannya (unsolicited dick pic) yang belum pernah dibahas dalam tugas karya akhir maupun skripsi di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Penulis menggunakan cyber-lifestyle routine activity theory (dengan membatasi pembahasannya pada lack of capable guardian saja), dan konsep kunci online sexual harassment untuk menganalisis fenomena ini. Unsolicited dick pic dikonstruksikan sebagai bentuk online sexual harassment dikarenakan adanya pengiriman gambar penis tanpa menanyakan consent dari penerima, dan hal ini menimbulkan harm berupa ketidaknyamanan, dan membuat korban membatasi aktivitasnya di Twitter. Selain itu, fenomena unsolicited dick pic tercipta dari Twitter yang belum maksimal menjalankan tugasnya sebagai capable guardian; masih banyak celah community guideline yang dibentuk oleh Twitter, kurangnya kepekaan terhadap perempuan yang lebih rentan menjadi korban online sexual harassment, minimnya automatisasi deteksi konten sensitif, dan implementasi peraturan unwanted sexual advances yang belum tegas.

---

This final paper discusses the use of anonymous accounts in online sexual harassment. More specifically, the author discusses the phenomenon of sending unsolicited dick pic on Twitter social media by utilizing the direct message feature. The novelty of this paper is the focus of the problem (unsolicited dick pic) which has never been discussed in the final paper or thesis at the Department of Criminology, University of Indonesia. The author uses a cyber-lifestyle routine activity theory (by limiting the discussion to lack of capable guardians), and the key concept of online sexual harassment to analyze this phenomenon. Unsolicited dick pic is constructed as a form of online sexual harassment due to the sending of dick images without asking the consent of the recipient, and this causes harm in the form of inconvenience, and makes the victim limit his activities on Twitter. In addition, the phenomenon of unsolicited dick pic was created from Twitter which has not performed its duties optimally as capable guardians; There are still many gaps in the community guideline established by Twitter, a lack of sensitivity to women who are more vulnerable to becoming victims of online sexual harassment, lack of automatic detection of sensitive content, and the implementation of unwanted sexual advances regulations that are not yet firm."

"Data pribadi kini menjadi salah satu aset berharga bagi individu maupun perusahaan. Berbagai jenis perusahaan mulai dari perusahaan penyedia jasa atau layanan maupun barang memerlukan data dalam prosesnya. Tidak terkecuali E-commerce yang menjadi menyediakan kemudahan jual-beli bagi individu maupun organisasi. E-commerce yang merupakan mediator dari berberapa macam pihak dalam proses bisnisnya seharusnya memiliki keamanan tinggi dari banyaknya data pengguna ataupun mitra kerja yang ditampung. Tugas karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor-faktor yang menyebabkan E-commerce menjadi target dari kejahatan Data Theft, terutama pada kasus Tokopedia pada tahun 2020. Penelitian menggunakan data sekunder berupa informasi-informasi berita yang menerangkan kejadian seputar kasus Data Theft Tokopedia dan menggunakan elemen dari teori Routine Activity sebagai kerangka analisis. Dari peristiwa Data Theft yang dialami Tokopedia pada 2020, dapat diidentifikasikan target dari kejahatan adalah data pribadi pengguna, motivated offender berupa Hacker bernama “shinyhunters”, uncapable guardian berupa sistem keamanan yang lemah serta ketiadaan hukum yang melindungi. Sebagai upaya pencegahan atau mitigasi dari insiden Data Theft, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemilik data. Namun tanggung jawab terbesar ditempatkan kepada pihak pemegang data sebagai pengelola dan pemerintah sebagai regulator.

---

Personal data have become one of the most valuable assets for individuals and even enterprises. All kinds of enterprises starting from service providers to goods merchants need data in their process. E-commerce as a platform for buying and selling goods for both individuals and organizations also needs data. E-commerce as a mediator of all kinds of parts in their business process should have high enough security just by how much user or partner data they are holding. This final project aims to analyze several factors that cause E-commerce to become a target of Data Theft, especially in the case that happened to Tokopedia in 2020. The research used information from news media that explains the events around the Tokopedia Data Theft and used elements from Routine Activity Theory as an analytical framework. From the Data Theft event that happened to Tokopedia in 2020, the user's personal data are identified as the target of crime, the Hacker named shinyhunters as motivated offender, and weak information technology security and lack of law as uncapable guardian. As an effort to prevent or mitigate the effect of Data Theft incindent, there are some things that the personal data owner can do. However, the highest responsibility is placed on the data holder as the manager of data and the government as regulator."

"Transnational cyber crime adalah masalah serius yang dihadapi pemerintah Indonesia pada era digital ini. Indonesia menduduki ranking teratas dalam peringkat kejahatan cyber dunia, terutama untuk kejahatan kartu kredit dan hacking. Hal ini menjadi citra buruk bagi Indonesia di mata dunia. Akibatnya Indonesia sulit masuk ke dalam komunitas digital internasional. Beberapa kali Indonesia diblokir dari e-commerce antar negara. Bila hal ini terus terjadi dikhawatirkan posisi Indonesia akan semakin tidak kompetitif dalam perekonomian dunia. Ironisnya Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang justru belum memiliki piranti hukum untuk mengatasi masalah cyber crime. Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang rencananya akan menjadi cyber law Indonesia, tidak kunjung selesai dibahas di parlemen dan pemerintah. Selama ini Indonesia masih menggunakan perangkat hukum konvensional yang jelas sangat tidak memadai untuk berhadapan dengan kejahatan cyber yang bersifat maya dan transnasional. Tesis ini berusaha melihat mengapa pemerintah Indonesia sulit mengkonstruksikan hukum transnational cyber crime pada periode 2003-2006 Untuk membahas tesis ini akan dilihat bagaimana proses konstruksi kesepahaman antar subjek akan menciptakan suatu urgensi mengenai keberadaan hukum cyber di Indonesia. Ada empat variabel yang akan digunakan, yaitu: identitas, tujuan, etika, dan instrumen kerja sama (domestik dan internasional). Penelitian ini menemukan bahwa: (1) pemerintah Indonesia ternyata tidak memiliki kejelasan identitas dalam dunia teknologi informasi; (2) kebijakan teknologi informasi pemerintah selama ini sangat inkonsisten; (3) pemerintah Indonesia belum memiliki etika cyber yang kuat; (4) kerja sama domestik dan internasional belum mampu mengkonstruksikan kesepahaman akan urgensi cyber law bagi pemerintah Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesulitan pemerintah Indonesia mengkonstruksikan hukum transnational cybercrime adalah disebabkan oleh keempat faktor ini.

---

Transnational cyber crime is a serious matter that is faced by Indonesian government in this digital era. Indonesia is positioning the highest rank on cyber crime in the world, especially on the carding and hacking. This is become a bad image for Indonesia. As the result it is hard for Indonesia to enter international digital community. Indonesia has been blocked several times from the ecommerce between countries. If this problem happening continuously, it is afraid that Indonesia position on world economy will become less competitive.

Ironically, Indonesia is one among the countries that doesn?t have cyber law until right now. The Information and Electronic Transaction Draft Bill, which should become Indonesian cyber law, hasn?t finished being reviewed in the parliament and the government. All this time Indonesia is still using the conventional law that obviously very inadequate to meet the challenge for virtual and transnational cyber crime. This thesis tries to see why Indonesia government hard to construct transnational cyber law for the period of 2003-2006.

To asses that, it will be studied how the inter-subjective understanding process will create urgency about cyber law in Indonesia. There will be four variables to be used, there are: identity, purpose, ethics, and instrument of cooperation (domestic and international).

This thesis has found that: (1) Indonesia government has an identity gap in the world of information technology (IT); (2) the existing government IT policy all this time has been very inconsistent; (3) Indonesian government doesn?t have strong cyber ethics; (4) the domestic and international cooperation still cannot construct the understanding about the urgency of cyber law. There for it can be concluded that Indonesian government difficulty on constructing transnational cyber law is caused by these for factors."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis aktifitas cybercrime yang menyerang email Direktorat Intelijen pada tahun 2015 dan menganalisis pencegahan cyber crime terhadap email Direktorat Intelijen BNN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskripsi. Adapun pencegahan cyber crime terhadap email Direktorat Intelijen BNN yakni dengan menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional dimana usaha pencegahan yang dilakukan ialah dengan mereduksi atau menghilangkan peluang terjadinya suatu kejahatan antara lain di sisi sumber daya manusia dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan kompetensi relevan. Di sisi sarana dan prasarana, penggunaan software komputer yang original termasuk antivirus, update berkala software, upgrade hardware komputer. Di sisi kebijakan, dengan menaikkan standarisasi penyelenggaraan TIK berdasarkan indeks KAMI.

---

ABSTRACTThis purpose of this research are to analysis the activity of cybercrime which attacked email of Dit. Intel on 2015 and to analysis cybercrime prevention that attacked email of Intelligence Directorate BNN. This research uses qualitative method with descriptive analysis. The result of this research that cybercrime which attacking email of Intelligence Directorate on 2015 is the attack came from outside Indonesia by flooding network traffic of email so that the mail became down and inaccessible. There are cybercrime prevention to the email of Intelligence Directorate BNN which is using situational crime prevention approach where effort of prevention that could be done is reduce or eliminate the opportunities for crime to be happen. From human resources is increasing the quality and quantity all of the human resources. On infrastructure, using original software including antivirus for computer, updating the software frequently, upgrading computer hardware. On policy, improving standardization of Information and communication implementation based on KAMI indeks "

"Penulisan ini dibuat untuk menjabarkan serta mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya penipuan transaksi online pada situs Forum Jual Beli Kaskus. Anonimitas yang masih dijunjung tinggi oleh situs Kaskus sejak pertama kali dibentuk hingga saat ini menimbulkan Kaskus menjadi situs e-commerce yang sangat rentan menjadi ladang para pelaku penipuan online mencari korbannya. Lemahnya pengawasan serta penjagaan oleh place manager dalam situs Kaskus juga menjadi salah satu faktor pemicu utama munculnya kejahatan ini. Kemudian penulisan ini juga akan memberikan rekomendasi keamanan bagi situs Kaskus dengan menerapkan situational crime prevention ke ranah cyber untuk mengintervensi anonimitas , khususnya anonimitas e-commerce pada Forum Jual Beli Kaskus.

---

This thesis aims to describe and identify factors that causes deceptive online transaction in Kaskus 39 Forum Jual Beli FJB . Anonymity has always been its main emphasis by Kaskus ever since its inception, which makes Kaskus a really vulnerable e commerce website for potential online deception offenders in search of victims. Weak surveillance and guardianship, provided by place managers in Kaskus website also acts as the main precipitator of this kind of crime. Eventually, this thesis will also formulate a security recommendation for Kaskus with the application of Situational Crime Prevention for cyber realm to intervene anonymity, specifically on the anonymity of e commerce in Kaskus 39 Forum Jual Beli."

"ABSTRACTDiskursus mengenai seksualitas dan gender telah menjadi hal yang begitu sensitif dan kontroversial di Indonesia. Terlebih lagi mengenai eksistensi individu dengan orientasi seksual yang berbeda. Prasangka atau sikap negatif yang diarahkan kepada individu yang diidentifikasi dengan orientasi seksual non-heteroseksual dalam ruang lingkup ilmu psikologi disebut sebagai prasangka seksual. Berbagai penelitian telah berusaha mengungkap variabel yang memiliki hubungan dengan prasangka seksual. Secara konsisten, kontak interpersonal dan religiositas muncul dalam penelitian-penelitian tersebut. Berangkat dari berbagai penemuan tersebut, penelitian ini berusaha untuk menginvestigasi hubungan kausalitas antara kontak interpersonal terhadap prasangka seksual dengan menggunakan desain eksperimental Solomon four group design. Melibatkan 28 laki-laki yang berada dalam rentang usia dewasa muda, penelitian ini berusaha mengerucutkan populasi penelitian pada laki-laki dalam rentang umur 15 ndash; 35 tahun. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan metode analisis statistik Factorial Analysis of Covariate dan melibatkan religiositas sebagai kovariat. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kontak interpersonal terhadap prasangka seksual, dengan mengontrol pengaruh religiositas terhadap prasangka seksual. Namun, terdapat pengaruh yang signifikan dari religiositas terhadap prasangka seksual yang dimiliki oleh individu. Pembahasan lebih lanjut mengenai temuan dalam penelitian ini akan didiskusikan secara mendetail di dalam naskah.

---

ABSTRACTDiscourses on sexuality and gender have been a highly controversial and sensitive subject in Indonesia. Moreover, with the existence of individuals possessing dissimilar sexual orientations. Prejudice or negative attitudes directed to individuals with non heterosexual orientations in the scope of psychology is also known as sexual prejudice. The multitudinous nature of studies reveals variables interconnecting with the phenomenon of sexual prejudice. Interpersonal contacts and religiosity persistently arise from those particular studies. By deriving from those specific researches, this study contrives to investigate the causal relationship between interpersonal contacts towards sexual prejudice by utilizing the lsquo Solomon four group design rsquo experimental design. This study comprises of 28 young adult male specifically focusing on the traversing age group of 15 to 35. Data obtained from this study are then processed using the statistical analysis method of Factorial Analysis of Covariate whilst religiosity is allocated as the covariate. By controlling the element of religiosity as an influence to sexual prejudice, the outcome of the analysis exhibits no effect of interpersonal contact towards sexual prejudice. However, religiosity plays a key role in the individual rsquo s sexual prejudice. This study will emphasize on the aforementioned subject which will be onwardly explored in great detail. "

"Artikel ini membahas mengenai alasan tingginya jumlah uang Rupiah palsu yang beredar di DKI Jakarta dibandingkan dengan kota dan provinsi lain yang ada di Indonesia. Transaksi tunai yang terjadi setiap hari dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dianggap menjadi suatu aktivitas rutin dan gaya hidup yang seringkali membuat masyarakat menjadi abai terhadap keaslian uang Rupiah yang mereka gunakan atau mereka terima, sehingga memunculkan banyak kesempatan bagi para pelaku potensial kejahatan pemalsuan uang, ini dapat dijelaskan melalui teori routine activity melalui segitiga kejahatan dan yang didukung dengan teori lifestyle exposure.

---

This article discusses the reasons for the high amount of counterfeit Rupiah banknotes circulating in Jakarta compared to other cities and provinces in Indonesia. Cash transactions that occur every day and done by all levels of demographic are considered to be a routine and lifestyle activity that often leaves people ignorant or underestimates the authenticity of the Rupiah banknotes they use or receive, thereby generating opportunities for potential perpetrators of money counterfeiting crimes, this can be explained through the theory of routine activity through the crime triangle and are supported by the lifestyle exposure theory."

"Adanya fenomena ujaran kebencian saat ini diperkuat dengan munculnya paradigma Post-truth yang sengaja dikembangkan dan menjadi alat propaganda dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati terhadap agenda politik tertentu yang sedang diskenariokan. Dalam penelitian ini teori pencegahan kejahatan ujaran kebencian yang digunakan adalah konsep G. Peter Hoefnagels, yang disebut sebagai politik kriminal (criminal policy), disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya nonpenal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi strategi Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan pencegahan kejahatan ujaran kebencian antara lain; Pertama, Penerapan Hukum Pidana (criminal law application) dengan melakukan penegakkan hukum berbasis Integrative approach. Kedua, Melakukan Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment) dengan membentuk satuan tugas media sosial dan melakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Ketiga, Mempengaruhi Pandangan Masyarakat terkait Pemidanaan Ujaran Kebencian (influencing views of society on punishment) dengan melakukan diseminasi konten-konten yang bersifat edukatif dan hombauan melalui media sosial, media massa maupun media yang lainnya.

---

The existence of the phenomenon of hate speech is currently reinforced by the emergence of the Post-truth paradigm which is deliberately developed and becomes a propaganda tool with the aim of cultivating public sentiment, so that people who are less critical will be easily influenced which is manifested in the form of empathy and sympathy for certain political agendas that are being screened. . In this research, the theory of preventing hate speech used is the G. Peter Hoefnagels concept, which is referred to as criminal policy, besides being repressive through criminal law application efforts, it can also be through prevention without punishment. This study uses a qualitative approach, selecting sources with purposive sampling technique. The research location is at the Directorate of Cyber Crime, Bareskrim Polri. The results of this study explain that the implementation of the strategy of the National Police Criminal Investigation Directorate in preventing hate speech crimes includes; First, the application of criminal law (criminal law application) by carrying out law enforcement based on an integrative approach. Second, do prevention without

punishment by forming a social media task force and optimizing the use of social media. Third, Influencing Public Views regarding the Criminalization of Hate Speech (influencing views of society on punishment) by disseminating educational and competitive content through social media, mass media and other media."

"Sistem operasi open source Android menawarkan kemudahan dalam modifikasi yang membuatnya banyak digunakan dalam perangkat mobile. Namun, hal tersebut juga membuat sistem operasi ini rentan akan serangan keamanan. Pada tahun 2015 ditemukan kerentanan Stagefright yang dilihat sebagai kerentanan paling berbahaya sepanjang sejarah Android, karena berpotensi mengambil alih kontrol penuh atas suatu perangkat. Menggunakan routine activity theory, dipaparkan bahwa kerentanan Stagefright memiliki resiko untuk dieksploitasi, yang kemudian digunakan untuk menciptakan rekomendasi gabungan aspek teknis dan non teknis atau pendekatan faktor manusia untuk mewujudkan sistem operasi yang aman. Rekomendasi ini menggabungkan badan pengetahuan Certified Information Systems Security Professional CISSP yang ditujukan untuk keamanan sistem informasi, dan teknik-teknik situational crime prevention.

---

As an open source operating system, Android offers much freedom in terms of modification, which supports its usage popularity for mobile devices. On the other hand, the nature of this operating system makes it vulnerable against security attacks. Discovered in 2015, Stagefright bug is widely claimed as the worst Android vulnerability ever discovered, because of its potential ability to take a full control of Android devices. Using routine activity theory, it is seen that Stagefright vulnerability could pose a risk that can be exploited, subsequently makes a way for a recommendation consisting technical and non technical human factor aspects for a safer operating system. This recommendation combined Certified Information Systems Security Professionals lsquo common body of knowledge which is used for information system security, and the techniques of situational crime prevention."