Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatas merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, terdapat perseroan terbatas yang para pendirinya merupakan warga negara atau badan hukum asing atau yang dikenal sebagai perseroan terbatas penanaman modal asing dan dalam pendiriannya, para pendiri tersebut memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan penandatanganan akta. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 Pk/Pdt/2019, terdapat akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing yang dipermasalahkan oleh salah satu pendirinya karena ketentuan yang terdapat pada akta pendirian dan pembetulan atas akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan surat kuasa pendiri yang dibuat di luar negeri tidak dilegalisasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis didasarkan pada peraturan yang berlaku terkait pembuatan dan pembetulan akta dan ketentuan terkait legalisasi surat kuasa pendiri yang dibuat di luar negeri. Hasil analisa adalah bahwa permasalahan tersebut dapat terjadi karena notaris kurang berhati-hati sehingga melakukan kesalahan dalam pembuatan dan pembetulan akta sedangkan surat kuasa pendiri yang tidak dilegalisasi tetap berlaku dan dapat digunakan. Untuk mencegah terjadinya peristiwa yang serupa maka notaris perlu melakukan persiapan sebelum melakukan pembuatan akta dan juga dapat dikembangkan suatu sistem yang dapat melakukan periksaan terhadap akta agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam pembuatan ataupun pembetulan akta.

---

The role of a notary in the framework of drafting a limited liability company deed is one of the role held by a notary based on Law Number 2 of 2014 regarding the Amendments to Law Number 30 of 2004 regarding Notary and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. In practice, there is limited liability company which the founders are foreign citizens or legal entities or known as foreign investment limited liability company and in their establishment, the founders give a power of attorney to other party to execute the deed. However, in the Supreme Court Decision Number 181 Pk/Pdt/2019, there is a deed of establishment of a foreign investment limited company which was questioned by one of the founders since the provisions contained in the deed of establishment and the correction of the deed were not in accordance with the prevailing regulation and the power of attorney from the founders which made abroad is not legalized. To answer this questions, a normative juridical research method was used and data analysis was performed prescriptively. The analysis is made based on the applicable regulations regarding the creation and correction of deeds and provisions related to the legalization of the founding power of attorney made abroad. The result of the analysis is that these problems can occur since the notary is not careful and therefore made mistakes in the making and correcting the deeds, while the power of attorney of the founders which is not legalized is still valid and can be used. To prevent a similar event occurs, notary need to make preparations before making deeds and also a system can be developed to inspect the deeds in order that no mistakes will be occur in the making or correcting of the deeds."

"Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnyakepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalahdalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaanserta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas tanahberdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 PK/Pdt/2019 dantanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor 02/2011 berdasarkan AktaKuasa Mutlak. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan tipe penelitian iniproblem identification. Hasil analisa dari permasalahan tesis ini adalah batal demi hukumkarena PPJB 01/2010 dan Akta Kuasa melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syaratsubyektif dan objektif. Sehingga AJB 02/2011 batal demi hukum, PPAT yang membuatAJB 02/2011 yg berdasarkan kuasa mutlak dapat dikenakan pertanggung jawaban secaraperdata, karena menimbulkan kerugian dan melanggar hak pihak lain. Bagi pemerintahharus segera membuat Undang-undang mengenai penggunaan kuasa mutlak untukpemindahan hak atas tanah, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahanyang merugikan pihak pembeli maupun penjual, dan bagi masyarakat yang inginmelakukan perbuatan hukum harus lebih memperhatikan lagi klausul-klausul yangterdapat dalam akta, agar tidak ada sengketa di kemudian hari. PPAT sebagai pejabatumum pembuat akta autentik harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat aktaautentik, agar tidak dijadikan turut tergugat. PPAT wajib menolak untuk membuat AJB,apabila terdapat kuasa mutlak yang bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah, terkait larangan PPAT untuk membuatkan akta atas dasarkuasa mutlak.

---

This thesis discuss about drawing up a Sale and Purchase Binding Agreement with abuseof circumstances and utilization of the Irrevocable Power of Attorney on Attorney forConveyancing Land Rights Deed would causing those deed void by law. That because ofdrafting a Sale and Purchase Binding Agreement should be based on the conformity andconsensus between parties while the use of Irrevocable Power of Attorney on acquittalsale and purchase for legal protection of the buyer. The issue in this thesis is the drawingup of Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 with the abuse ofcircumstances and the Irrevocable Power of Attorney Number 02/2010 which results inthe conveyance of land rights based on the Supreme Court of Republic of IndonesiaDecision Number 197 Pk/Pdt/2019 and the responsibility of Land Deed Official relatedto its jurisdiction to drafting the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 based on theIrrevocable Power of Attorney. This research uses normative judicial research andproblem identification type of research. The result of this research is The Sale andPurchase Binding Agreement Number 01/2010 as well as the Irrevocable Power ofAttorney Number 02/2010 caused to void by law because they contravene Article 1320of Civil Code which ruled about subjective and objective requirements. Because of theSale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 is void by law, the Land DeedOfficial that draft the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 with Irrevocable Powerof Attorney could be subject to civil accountability for causing losses to other parties. Thegovernment must immediately make a law regarding the use of absolute power to transferland rights, so that in the future there will be no more problems that harm buyers andsellers, and for people who want to take legal actions, they must pay more attention to theclauses contained. in the deed, so that there are no disputes in the future. PPAT as ageneral official who makes authentic deeds must be more careful and thorough in makingauthentic deeds, so that they are not made a defendant. PPAT is obliged to refuse to makeAJB, if there is absolute power that contradicts the Instruction of the Minister of HomeAffairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph 1 letter d Government RegulationNumber 24 of 1997 concerning land registration, related to the prohibition of PPAT frommaking deeds on the basis of absolute power."

"ABSTRAKPeran notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatasyang menggunakan surat kuasa diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penggunaan suratkuasa pendiri dalam rangka pendirian perseroan terbatas adalah hal yang biasadalam praktek, akan tetapi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor58.PK/PID.SUS/2011, Surat Kuasa Nomor 031/765.A/VI/06/Ekon tanggal 12Juni 2001 yang digunakan dalam rangka menandatangani akta pendirian PT.Selayar Marine Industri Nomor 3 Tanggal 12 Juni 2001, dibuat dihadapan RidwanZainuddin, SH, Notaris di Selayar cacat hukum karena Pendirian PT. SelayarMarine Industri (PT. SMI) tidak memenuhi prosedur dan bertentangan denganPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Daerah PadaPihak Ketiga (Perda Nomor 7/1997). Surat Kuasa tersebut digunakan terdakwa IIbertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar gunamenandatangani akta pendirian PT. SMI. Pemerintah Kabupaten Selayarbertindak selaku pemilik dan pemegang saham sebesar 70% (tujuh puluh persen)saham. Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7/1997 seharusnya sebelum mendirikanperseroan terbatas harus terlebih dahulu dibuatkan perjanjian dasar mendirikanperseroan terbatas antara Pemerintah Kabupaten Selayar dengan pihak ketiga atauswasta dan dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal PemerintahKabupaten Selayar dengan pihak swasta, akan tetapi terdakwa II langsungmenghadap kepada Notaris dan sama sekali tidak mematuhi Perda Nomor 7/1997.Pendirian PT. SMI merugikan Pemerintah Kabupaten Selayar karena PT. SMIseharusnya tidak pernah didirikan bahkan tindakan penyetoran APBD tahunanggaran 2001 sebagai setoran modal Pemerintah Kabupaten Selayar adalahtindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridisnormatif,bersifat deskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.Hasil penelitian menyarankan agar Notaris sebagai jabatan yang berwenangmembuat akta pendirian perseroan terbatas wajib bertindak profesional dan cermatagar tidak terdapat kesalahan pada aktanya dan tidak menyebabkan kerugian padapihak-pihak yang berkepentingan.

---

ABSTRACTThe role of the notary in order to making the Deed of Establishment of theLimited Liability Company by the Power of Attorney is stipulated by Article 8paragraph (3) of the Law Number 40 Year 2007 concerning Limited LiabilityCompanies. The use of the Power of attorney of the founder, practically, isordinary process, but in the Supreme Court Judgement Number58.PK/PID.SUS/2011, the Power of Attorney Number 031/765.A/VI/06/Ekondated on June 12nd 2001 which used in order to signing the Deed of Establishmentof PT. Selayar Marine Industri Number 3 dated on June 12nd 2001, executedbefore Ridwan Zainuddin, SH, Notary in Selayar is legal defect because theEstablishment of PT. Selayar Marine Industri (PT. SMI) isn’t in accordance withthe prevailing procedurs and contrary to the Regional Regulation Number 7 Year1997 concerning the Regional Capital Participation in Third Party (Reg Number7/1997). That power of attorney is used by defendant II acting for and on behalf ofthe Goverment of Selayar Regencyto signing the Deed of Establihsment of PT.SMI. The Government of Selayar Regency acting as shareholder who own 70%(seventy percent) shares. In accordance with Article 5 Reg Number 7/1997 shouldbefore establishing the limited liabilities company, The Government of Selayarmust be first entered into the basic aggrement of establishing the limited liabilitiescompany between the Government of Selayar Regency and third party and issuedthe Regional Regulation concerning the Government of Selayar Regency CapitalParticipation in Third Party, but the defendant II directly before the Notary andobey the Reg Number 7/1997. The Establishment of PT SMI is disadvantage forthe Government of Selayar Regency because PT. SMI should never beenestablished even the payment of the APBD year 2001 as paid up capital iscorruption. This research is a legal research of yuridis-normative and descriptifand the data are used the secunder data. The conclusion of this research issuggesting Notary as an authorized functional for making the Deed ofEstablishment of the Limited Liability Companies by acted professionally andcarefully so there are no mistakes in the Deed and not accusing the disadvantegesto the related parties."

"Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban Notaris untuk memeriksa profil perusahaan. Kewajiban memeriksa profil perusahaan tidak diatur dalam peraturan Undang-Undang, dalam hal ini jika penghadap tidak beritikad baik, Notaris tidak mengetahui perubahan data terakhir perseroan yang sebenarnya, dan berakibat Notaris digugat, dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta aktanya menjadi batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai kewajiban pemeriksaan profil perusahaan sebelum pembuatan akta terkait perseroan terbatas oleh Notaris menurut ketentuan yang berlaku, peran dan tanggung jawab Notaris terkait pemeriksaan profil perusahaan dalam pembuatan akta perseroan terbatas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum kelalaian Notaris yang tidak memeriksa profil perusahaan dalam pembuatan akta perseroan terbatas adalah dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, apabila memenuhi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 1365 dan diberikan sanksi lainnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, kemudian dalam hal lain Notaris LR dikenakan secara perdata karena menyatakan suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu penyelenggaraan Rapat Umum Pemengang Saham PT AN yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas ke dalam akta, kemudian secara administratif, karena tidak memenuhi Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris. Berdasarkan hal tersebut, Notaris semaksimal mungkin menggunakan sarana-sarana yang sudah disediakan, dalam rangka mengambil keputusan apakah dapat dilanjutkan untuk dibuatkan akta atau tidak. Notaris sebaiknya tetap melakukan pemeriksaan profil perseroan walaupun belum ada peraturan yang normatif.

---

There is no legal regulation regarding the obligation of a Notary to inspect a company’s profile. The obligation to inspect a company’s profile is not regulated in the legislation, in this case if the appearer does not have a good intention, the Notary would not know the company’s actual latest data changes, and caused the Notary to be sued, declared to have committed acts against the law and the deed is null and void. The problem in this research is concerning the obligation to inspect a company’s profile before making a deed related to a limited liability company by a Notary under the applicable regulations, the roles and liabilities of a Notary regarding the inspection of a company’s profile in making a limited liability company deed based on the Supreme Court Decision Number 1330 K/Pdt/2020. This research uses normative juridical, with explanatory analysis typology and uses secondary data. The results showed that the legal consequences of a Notary's negligence in not checking the company profile in making a deed of limited liability company can be declared as an unlawful act, if it fulfills the elements as stipulated in Article 1365 and is given other sanctions in accordance with the Law of Notary Profession and the Notary Code of Ethics, and Notary LR can be imposed civilly because of stating an act against the law namely holding the General Meeting of Shareholders of AN LLC which is not corresponds with the Limited Liability Law into the deed. The next liability is administratively, because it does not comply Article number 16 clause (1) letter a of the Law of Notary Profession and for Article number 3 point 4 of the Notary Code of Ethics. Based on that, Notaries as much as possible make use of the facilities that have been provided, in order to make a decision on whether it can be continued to make a deed or not. It is best for Notaries to conduct an inspection of a company's profile although the normative regulation hasn’t been issued.

"

"Pembagian harta waris berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba yang dipilih oleh pewaris sebelum meninggal dunia dan dituangkan dalam Akta Wasiat, seharusnya dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan penyelesaian sengketa pembagian harta waris. Hal tersebut tentu diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Hukum Adat yang menghendaki pembagian harta waris mereka didasarkan pada norma Hukum Adat setempat. Dalam kenyataannya, sengketa pembagian harta waris diputuskan hakim dengan mempertimbangkan norma di luar Hukum Adat Batak Toba sehingga Akta Wasiat dibatalkan, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909 PK/Pdt/2019. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum Putusan a quo terhadap pembagian harta waris menurut Hukum Adat Batak Toba dan peran notaris dalam pembuatan Akta Wasiat yang memuat kehendak penghadap untuk membagi waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba. Penelitian doktrinal ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan tujuan penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen, dan didukung dengan wawancara terhadap beberapa informan dan narasumber. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa akibat hukum Putusan a quo terhadap pembagian harta waris berdasarkan Hukum Adat Batak Toba adalah Akta Wasiat dinyatakan sebagai cacat dan batal demi hukum. Selain itu dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pergeseran dalam pembagian harta waris pada sebagian Masyarakat Adat Batak Toba yang semula memegang teguh norma hukum yang patrilineal menjadi mulai mengakomodasi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam kaitannya dengan peran notaris dalam pembuatan Akta Wasiat berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dapat dikemukakan bahwa penyuluhan hukum tentang pembagian harta waris harus disampaikan sebelum pembuatan akta agar penghadap memahami ketentuan hukum yang dipilihnya untuk dijadikan dasar dalam pembagian waris. Kemudian, notaris dapat meminta Berita Acara dari penghadap mengenai pewarisan secara Hukum Adat dan membuat klausula dalam Akta Wasiat untuk mengklarifikasi maksud yang terkandung dalam akta, terutama dalam konteks pembagian harta waris berdasarkan kehendak terakhir pewaris.

---

The distribution of inheritance based on the Toba Batak Customary Inheritance Law, which was chosen by the testator before he or she died and stated in the Deed of Will, should be considered by the judge when deciding on the resolution of disputes over the distribution of inheritance. This is certainly necessary to fulfill the sense of justice of the Customary Law community who wants the distribution of their inheritance to be based on local Customary Law norms. In reality, disputes over the division of inheritance were decided by judges taking into account norms outside the Toba Batak Customary Law so that the Deed of Will was cancelled, as found in Supreme Court Decision Number 909 PK/Pdt/2019. The aim of this research is to analyze the legal consequences of the a quo decision on the distribution of inheritance according to Toba Batak Customary Law and the role of the notary in making a Deed of Will which contains the wishes of the party to divide inheritance based on Toba Batak Customary Law. This doctrinal research uses secondary data in the form of legal materials that are relevant to the research objectives. This data was collected through document study, and supported by interviews with several informants and sources. Next, a qualitative analysis was carried out. From the results of the analysis it can be explained that the legal consequence of the a quo decision regarding the distribution of inheritance based on Toba Batak Customary Law is that the Deed of Will is declared defective and null and void. Apart from that, it can be stated that there has been a shift in the distribution of inheritance among some of the Toba Batak Indigenous Peoples who previously adhered to patrilineal legal norms and have begun to accommodate equal rights between men and women. In relation to the role of a notary in making a Deed of Will based on Toba Batak Customary Law, it can be stated that legal counseling regarding the distribution of inheritance must be provided before making the deed so that the person who submits it understands the legal provisions he or she has chosen to use as a basis for the distribution of inheritance. Then, the notary can request an official report from the applicant regarding the distribution of inheritance according to customary law and make clauses in the Deed of Will to clarify the meaning contained in the deed, especially in the context of the distribution of inheritance based on the last will of the testator."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta notaris yang para penghadapnya merupakan orang asing dan tidak mengerti bahasa dalam akta. Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena notaris yang membuat akta tidak mempunyai kemampuan berbahasa asing atau bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Meskipun peraturan perundang-undangan memberi opsi apabila notaris tidak dapat menerjemahkan sendiri maka dapat meminta bantuan pada penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya akan tetapi notaris tersebut tidak menggunakan opsi tersebut. Sehingga pada akhirnya para penghadap menandatangani akta tersebut tanpa adanya penjelasan atau penerjemahan mengenai isi akta tersebut dari notaris.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta notaris tersebut tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Terhadap akta yang batal demi hukum tersebut, notaris harus bertanggung jawab kepada para penghadap yang telah dirugikannya dan dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

This Thesis discusses about making of notary's deed which the appearers are foreigner and do not understand about language of the mentioned deed. The problem of this case occurs because notary who made the deed does not have ability to speak with foreign language or language which is understood by the appearers. Although the prevailing regulation give option in the event of the notary can not translate the deed itself then notary may request assistance from the sworn translator to translate the mentioned deed however the notary did not use that option. Therefore in the end, the apperers signing the mentioned deed without obtain any explanation or translations according contents of the deed from the notary.

The result of this thesis namely the mentioned notary's deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law. The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens. Toward the mentioned deed which void by law, notary must take responsibility to the appearers who have been detrimental by him/her and might be imposed civil sanction as mentioned in Article 84 Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary."

"Pengikatan jual beli sebagai pendahuluan dari transaksi jual beli tanah seharusnya didasarkan pada alas hak yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan adalah menjadi akta yang tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 adalah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar berupa akta di bawah tangan yang seharusnya dipersyaratkan legalisasi untuk mencegah pemalsuan tanda tangan para pihak dalam akta dan tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada notaris secara pidana dan perdata adalah tidak ada karena Notaris MN tidak terlibat dalam pemalsuan akta kuasa menjual tersebut.

---

The binding sale and purchase as a prelude to the sale and purchase transaction of land should be based on legal rights so as not to cause harm to the parties. This research discusses the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell and the role and responsibility of the notary in making the sale and purchase binding agreement  in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017. This research is a normative juridical research using secondary data and explanatory research typology. The results of this research are the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell to become a deed that has no legal force beacuse it violates the subjective and objective terms of agreement. The role of the notary in making the sale and purchase binding agreement in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017 is making a deed of sale and purchase binding agreement based on an under hand deed which should require legalization to prevent falsification of the signatures of the parties in the deed and the responsibility that can be imposed on the notary in criminal and civil terms is non existent because Notary MN was not involved in the falsification of the deed of authorization to sell."

"Notaris sangat rentan terlibat pemasalahan hukum ketika membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta PKR RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) karena keterangan dan dokumen pendukung yang tidak benar dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari para penghadap. Notaris dapat mengantisipasinya dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Rumusan masalah tesis adalah penerapan prinsip kehati-hatian notaris dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka terhadap peraturan hukum tertulis, buku dan karya ilmiah. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif dengan metode analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah pertama, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris FRP dalam pembuatan Akta PKS No. YY/2014 dilakukan dengan cara memeriksa identitas dan kewenangan bertindak para penghadap, profil perseroan dan kelengkapan dokumen pendukung untuk membuat akta. Sebaliknya, Notaris LRH tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya memeriksa profil perseroan, sehingga mengakibatkan Akta PKR RUPS No. YY/2014 batal demi hukum; kedua, tanggung jawab hukum Notaris LRH adalah secara perdata karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukuman pembayaran biaya perkara, secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diberikan sanksi peringatan tertulis sebagai notaris, dan secara etik karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat diberikan sanksi peringatan sebagai anggota perkumpulan notaris.

---

Notaries are very vulnerable to getting involved in legal problems when making the Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders (Deed of SD GMS) and Deed of Statement of Circular Decisions (Deed of CD) due to incorrect supporting information and documents and legal actions that are contrary to the laws and regulations of the parties. Notaries can anticipate it with the principle of prudence in making the deed. The formulation of the thesis problem is the application of the notary prudence principle and the legal responsibility of the notary in making the deed of decision statement of the shareholders of the limited liability company in terms of the Judgements of Sungguminasa District Court Number: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. This research is a normative juridical research with the method of collecting data from literature studies on written legal regulations, books and scientific works. The typology of this research is prescriptive with qualitative data analysis methods to answer research problems. The conclusions of this study are first, the application of the precautionary principle by the FRP Notary in making the Deed of CD No. YY/2014 is carried out by checking the identity and authority to act of the appearers, company profile and completeness of supporting documents to make a deed. On the other hand, the LRH Notary did not apply the precautionary principle, particularly examining the company's profile, resulting in the Deed of SD GMS No. YY/2014 null and void; secondly, the legal responsibility of the LRH Notary is civilly for violating Article 1365 of the Civil Code with a penalty of paying court fees, administratively for violating the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law -Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, so that a written warning penalty can be given as a notary, and ethically for violating the provisions of Article 3 number 5 of the 2015 Notary Code of Ethics, a warning penalty as a member of a notary association can be given."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual. Bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen dengan penggunaan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas tidak sejalan dengan fungsi kuasa jual sebagaimana mestinya yang dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai kepastian hukum terhadap pembeli yang sudah membayar lunas. Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain terdiri dari pertanggungjawaban administratif yang merujuk pada UUJN serta pertanggungjawaban secara perdata yang merujuk pada KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk menentukan batasan benar atau tidaknya pembuatan kuasa menjual khususnya dalam pengikatan jual beli yang belum lunas serta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, semestinya harus dilandaskan pada tindakan yang saksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta sebagaimana kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

---

This research discusses the position of a power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full as the basis for making a sale and purchase deed of land rights as well as the Notary's responsibility for making the power of attorney deed. The form of research used is doctrinal research with an explanatory research typology. The data collection tool used is document study using qualitative juridical data analysis methods. The results of this research conclude that the position of the power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full is not in line with the function of the power of sale as stated in the sale and purchase agreement as legal certainty for buyers who have paid in full. Meanwhile, the form of responsibility of a Notary in making a power of attorney deed for a sale and purchase agreement which has not been paid off and whose land rights have been transferred to another party consists of administrative responsibility which refers to the UUJN and civil responsibility which refers to the Civil Code. This research suggests that there is a great need for special regulations governing the power of attorney in sales and purchase agreements to determine its validity, especially in sales and purchase agreements that have not yet been paid off, as well as a Notary as an official authorized to produce authentic evidence in the form of a deed that has the strength of perfect proof must be based on careful actions and safeguarding the interests of the parties in making the deed as per the Notary's obligations in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah dan menimbulkan sengketa ke pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Son. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim karena isinya dinilai menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah, peran dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan kuasa penghadap yang tidak sah. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Akta Berita Acara RUPS PT menjadi tidak sah. Peranan Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Notaris tidak memeriksa kewenangan bertindak penghadap, tidak menghitung kuorum RUPS dan tidak melakukan penyuluhan hukum kepada penghadap terkait pembuatan Akta BA RUPS PT, Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah meliputi tanggung jawab perdata, pidana, administrasi dan kode etik.

---

This thesis discusses the Notary's responsibility for the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) which based on an invalid power of attorney and raises a dispute to the court in the Sorong District Court Decision Number 27/Pdt.G/2018/PN.Son. The Deed of Minutes of the GMS made by a Notary is declared invalid by the Panel of Judges because its contents are considered to violate the provisions of the legislation. The issues raised in this thesis are validity of Deed of Minutes of the GMS which is based on invalid power of attorney, the role and responsibilities of Notary to the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The typology of this research is explanatory, the type of research used is normative legal research (normative juridical). Technical data collection is obtained by means of library research in the form of document studies. Data analysis uses qualitative analysis The result of this research are the invalidity of the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The role of the Notary in the Deed of Minutes of the GMS which based on an invalid power of attorney is the Notary does not examine the authority to act of appearers before GMS, does not examine the quorum of the GMS and does not provide legal counseling to the appearers regarding the holding of the GMS. The Notary's responsibilities for the Deed of Minutes of the PT GMS which is based on invalid power of attorney include civil, criminal, administrative and code of ethics responsibilities."