Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era globalisasi saat ini, kebutuhan akan terpenuhinya pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk mengejar kompetisi dan keunggulan antar negara. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Indonesia antara lain telah menyusun sejumlah proyek strategis nasional yang diharapkan dapat melibatkan sejumlah aktor sebagai pemangku kepentingan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan di bidang pembangunan perekonomian dan informasi strategis, gagasan intelijen hukum (legal intelligence) perlu diterapkan. Premis dasarnya adalah seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas perekonomian adalah tunduk ketentuan hukum termasuk peraturan perundang-undangan. Pihak yang menyusun, memahami dan menetapkan hukum ialah pihak yang memiliki posisi yang unggul dan menentukan dalam kompetisi maupun kooperasi. Atas dasar inilah, tesis ini mengkaji perjanjian kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam proyek strategis Mata Air Umbulan di provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ialah untuk menganalisa efektifitas perjanjian kerjasama dalam skema KPBU dan melihat peran sistem intelijen hukum dalam proyek strategis nasional seperti pada Proyek SPAM Umbulan ini. Hasil penelitian menunjukkan dengan skema KPBU telah menunjukkan terlaksananya kerjasama pengelolaan air minum dari perencanaan proyek sebelumnya, namun masih ada sejumlah celah hukum pada perjanjian kerjasama dimaksud yang berpotensi menimbulkan resiko dan kerawanan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan perlu adanya penguatan sistem legal intelligence dalam perumusan aturan hukum terkait ikatan perjanjian kerjasama pembangunan infrastruktur, utamanya proyek-proyek strategis nasional. Dengan demikian pembangunan infrastruktur SPAM Umbulan ini menjadi salah satu proyek infrastruktur penting guna meningkatkan kegiatan perekonomian dalam rangka ketangguhan ketahanan nasional

---

In these era of globalization, infrastructure development has become a priority to pursue competition and excellence between countries. To make it happen, the government has compiled a number of national strategic projects involving a number of actors as the stakeholders. To anticipate vulnerabilities in the field of economy development and strategic information, the idea of legal intelligence needed to be implemented. The basic premise is that all human activities, incuding in economic field must be subject to Law including regulations. Those who formulate, understand and determine the rules are those who have a superior and decisive position in competition and cooperation. On this basis, this thesis examines the cooperation agreement between the government and the private sector in the Umbulan Spring strategic project in East Java province. The research objective is to analyze the effectiveness of cooperation agreements in the KPBU (public-private partnership) scheme and see the role of the legal intelligence system in national strategic projects such as the Umbulan SPAM Project. The results show that the KPBU (public-private partnership) has shown improvements in drinking water management cooperation from the previous project, but there are still a number of legal loopholes in the cooperation agreement that have the potential to cause risks and vulnerabilities in the future. This shows the need to strengthen the legal intelligence system in the formulation of legal rules related to infrastructure development cooperation agreements, especially national strategic projects. Therefore, the development of infrastructure of SPAM Umbulan is an important infrastructure project for increasing economic activities in strengtening the National Resilience."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Proyek Infrastruktur SPAM Umbulan. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam proyek SPAM Umbulan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi hambatan dan risiko yang dihadapi beserta rencana mitigasi terhadap pelaksanaan Proyek, penjaminan pemerintah dalam pelaksanaan Proyek, dan juga tinjauan hukum dalam penetapan tarif air curah pada Proyek SPAM Umbulan. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literatur, dan buku-buku yang relevan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

---

ABSTRACTThis thesis examines the Public Private Partnership in the SPAM Umbulan Infrastructure Project. PJPK in SPAM Umbulan project is East Java Provincial Government. The issues studied in this thesis include the constraints and risks that are encountered along with the mitigation plans for the implementation of the Project, government guarantees in the implementation of the Project, as well as legal review on the determination of the bulk water tariffs on the Umbulan SPAM Project. This thesis is compiled by using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on literature study and existing positive law. This study uses a law approach accompanied by literature study to gain a more comprehensive understanding. The types of data required in this thesis are secondary data obtained through literature studies, such as legislation, official documents, literature, and books relevant to Public Private Partnership."

"Skripsi ini mengkaji bagaimana suatu dukungan kelayakan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan kembali apa itu dan bagaimana suatu dukungan kelayakan atau dikenal juga Viability Gap Fund diatur dalam Perjanjian KPBU dibidang infrastruktur dan mengapa diperlukannya suatu dukungan kelayakan dalam proyek KPBU dibidang Infrastruktur. Hasil peneliti2an ini memberikan suatu kesimpulan bahwa aplikasi dukungan kelayakan indonesia masih memiliki kelemahan namun memang diperlukan melihat keadaan suatu proyek yang tidak layak bahkan tidak hanya di Indonesia, namun di negara lain seperti pakistan.

---

This thesis examines how a Viability Gap Fund is regulated in the Coorporation Agreement between the Government and Business Entities. The type of research used is normative judicial and all of it is carried out using qualitatives research methodes. This research explains again what it is how Viability Gap Fund is regulated in agreement between Government and Business Entities in the field of infrastructure and why a Viability Gap Fund in Indonesia still has it weakness, but this is indeed necessary considering the condition of a project that is not feasible, not only in Indonesia, but in other countries such as Pakistan."

"Penerapan kemitraan dalam pelaksanaan CSR di Jawa Timur merupakan salah satu alternatif pembiayaan pasif pembangunan masyarakat yang cukup menggiurkan. Menanggapi hal tersebut melalui Badan Legislatif disusun Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Skripsi ini berisi tentang kemitraan antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dengan swasta dalam pelaksanaan CSR. Peran pemerintah dalam memunculkan kesetaraan dan pelaksanaan sinergisitas lintas lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan perusahaan. Artinya fasilitasi pemerintah tidak bersentuhan secara langsung dengan perusahaan pada lembaga yang sama. Dengan adanya Perda ini, pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR sesuai dengan kepentingannya tanpa membatasi ruang gerak perusahaan. Berjalan dari pola kemitraan semi produktif menuju pola kemitraan produktif, penting adanya komunikasi dan konsistensi peran Tim Fasilitasi agar dapat dicapai penerapan kemitraan yang diinginkan dalam pelaksanaan CSR.

---

Partnership implementation of CSR in East Java Province is one of potential passive funding for community development. Based on that fact, East Java Peoples Council conceived Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 about Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. This Thesis describe about partnership between East Jave Government with corporations in the implementation of CSR. This Government?s role make a synchronization and equality between government and corporations. It needed to bring up the trust between Government and corporation. Intervention in the implementation of CSR by Government is prohibited, so corporations can do their CSR with their own way. The partnership?s pattern is on going from semi-productive to productive partnership. But still, it needs a consistency of Tim Fasilitasi?s role to get the ideal implementation of CSR."

"ABSTRAKDi sektor pelayanan air minum, perencanaan dan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga pengendalian kinerja PDAM. Dua arah kebijakan utama pelayanan air minum menyasar akses air minum universal 100 serta pemenuhan standar pelayanan minimum. Hasil identifikasi faktor penting terkait dua target utama ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja PDAM yang berpengaruh adalah: i Air tidak berekening Non-Revenue Water ; ii Perbaikan meter pelanggan, iii Efektifitas penagihan; serta, iv Kualitas air minum. Selanjutnya, pendekatan analisa deskriptif dengan bantuan tabel ilustrasi membandingkan konsistensi dari faktor penting ini dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PDAM penerima anggaran bantuan program air minum. Analisa ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan perencanaan/penganggaran bantuan PDAM dengan tanda variabel yang diharapkan, serta capaian akses air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum.Kedua analisa ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengikutsertakan evidence sebagai referensi kebijakan. Sehingga dalam kebijakan ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan identifikasi evidence secara lebih baik dengan memanfaatkan dukungan laporan atau dokumentasi terkait lainnya.Di sektor pelayanan air minum, perencanaan dan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga pengendalian kinerja PDAM. Dua arah kebijakan utama pelayanan air minum menyasar akses air minum universal 100 serta pemenuhan standar pelayanan minimum. Hasil identifikasi faktor penting terkait dua target utama ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja PDAM yang berpengaruh adalah: i Air tidak berekening Non-Revenue Water ; ii Perbaikan meter pelanggan, iii Efektifitas penagihan; serta, iv Kualitas air minum. Selanjutnya, pendekatan analisa deskriptif dengan bantuan tabel ilustrasi membandingkan konsistensi dari faktor penting ini dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PDAM penerima anggaran bantuan program air minum. Analisa ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan perencanaan/penganggaran bantuan PDAM dengan tanda variabel yang diharapkan, serta capaian akses air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum.Kedua analisa ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengikutsertakan evidence sebagai referensi kebijakan. Sehingga dalam kebijakan ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan identifikasi evidence secara lebih baik dengan memanfaatkan dukungan laporan atau dokumentasi terkait lainnya.

---

ABSTRACTIn water services sector, planning and budgeting is the authority of local government, as well as monitoring on PDAM performance. Bi policy direction in water service aims at the universal access to water 100 and fulfilment of minimum service standard. The identification of important factor variable in achieving these objectives shown that important variables from PDAM performance are i Non revenue water ii Replacement of water meter iii Effective billing process and, iv quality of water. In the further analysis, the study applied descriptive approach using illustrative table to compare the consistency between the important variable factor with the planning and budgeting decision by the Provincial Government Central Java . The budgeting decision will define which PDAM will receive budget support from the Provincial Government Water program Budget Support . These analyses summarize findings of inconsistency in the planning and budgeting decision by the Provincial Government with the identified variable, as well as the achievement of objectives in improving coverage to universal access and fulfilment of minimum service standard.Both analysis quantitative and qualitative descriptive confirm how the planning and budgeting by Provincial Government of Central Java has not applied the evidence as reference to its decision. Thus, in the future policy decision, it is recommended that the local government will utilize the evidence identification with support from field report or other supporting documentation."

"Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia, tidak bisa memberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek public private partnership yang telah berjalan karena tidak terpenuhinya syarat Jaminan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk proyek public private partnership yang belum beroperasi secara komersial. Akibat tidak tersedianya Jaminan Pemerintah, PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif Jaminan Pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Agar proyek public private partnership yang telah berjalan bisa mendapatkan Jaminan Pemerintah maka Pemerintah perlu merevisi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 terkait waktu penyampaian usulan penjaminan; PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif atas Jaminan Pemerintah untuk mengelola risiko akibat tidak adanya Jaminan Pemerintah.

---

This thesis addresses the requirements in law related to Government Guarantee given to infrastructure project in operating phase using public private partnership scheme. This research will be conducted as normative (legal research) with descriptive explanatory design. The research showed that PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), as an agency that provides Government Guarantee in Indonesia, cannot give Government Guarantee for public private partnership project in operating phase due to non-compliance with the provision regarding Government Guarantee can only be given to public private partnership project that is still in planning phase. Since no Government Guarantee available, PT Aetra Air Tangerang could use alternative methods to Government Guarantee to protect its interest. Therefore, to make Government Guarantee available to public private partnership project that has been in operating phase the Government should revise provisions in Presidential Decree Number 13/2010 and Presidential Decree Number 78/2010 on when the guarantee proposal should be submitted; PT Aetra Air Tangerang could use the alternative methods to Government Guarantee to mitigate its risk due to the absence of Government Guarantee thereof."

"[ABSTRAKInfrastruktur merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS merupakan alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena terbatasnya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur. Pendapatan tol sangat dipengaruhi oleh volume lalu lintas kendaraan yang melalui jalan tol. Sehingga, permasalahan volume kendaraan minium merupakan salan satu tantangan terbesar dalam kontrak konsesi jalan tol. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai instrumen jaminan volume kendaraan minimum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian risiko yang diatur dalam KPS, mengetahui ketentuan hukum mengenai pembangunan infrastruktur jalan melalui KPS di Indonesia dan mengetahui apakah Indonesia telah menerapkan instrumen jaminan volume kendaraan minimum dalam perjanjian KPS.

---

ABSTRACTInfrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk- sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement.;Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country,one of them is the toll road infrastructure development, which can support andincrease the economy of Indonesia. Infrastructure development is theresponsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector canbuild the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme.PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has alimited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influencedby the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem ofminimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract.To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument inIndonesia. The purpose of this research was to determine the risk-sharing whichregulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning theinfrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia anddetermine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guaranteeinstrument in PPP agreement., Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country,one of them is the toll road infrastructure development, which can support andincrease the economy of Indonesia. Infrastructure development is theresponsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector canbuild the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme.PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has alimited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influencedby the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem ofminimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract.To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument inIndonesia. The purpose of this research was to determine the risk-sharing whichregulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning theinfrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia anddetermine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guaranteeinstrument in PPP agreement.]"

"Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik.

---

The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics."

"Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur melalui Perjanjian Penjaminan. Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin (dalam hal ini PT PII) dan Penerima Jaminan (dalam hal ini Badan Usaha Swasta yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama) dalam rangka Penjaminan Infrastruktur. Penentuan pihak yang dapat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang mewakili kepentingan Pemerintah dalam Perjanjian Kerja Sama infrastruktur juga akan berbeda dalam tiap sektor infrastruktur. Ketentuan tentang mekanisme dan akibat hukum dari pemberian jaminan infrastruktur oleh PT PII dimaksud telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perpres No. 78 Tahun 2010) dan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PMK No. 260 Tahun 2010). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang obyek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme dan akibat hukum dari Penjaminan Infrastruktur dalam perspektif hukum perdata serta pengaturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

---

The Government of Indonesia has established a State-Owned Enterprise namely PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), as the Single-Window operator for guarantee evaluation, structuring, and provider for Public-Private Partnership (PPP) in infrastructure project through Guarantee Agreement. Guarantee Agreement is a written consent which contain rights and obligations by and between the Guarantor (in this case IIGF) and Guarantee Holder (in this case the Private Company which become the party in the Cooperation Agreement) in the context of Infrastructure Guarantee. The determination of party who can act as the Contracting Agency which represents the Government’s interest in a infrastructure Cooperation Agreement will be different in each sector of infrastructure. The provision on the mechanism and legal consequene of the provision of infrastructure guarantee has been regulated under Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company (Presidential Regulation Number 78 Year 2010) and more details under Minister of Finance Regulation Number 260/PMK.011.2010 Year 2010 on the Implementation Guidance of Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project (MoF Regulation Number 260 Year 2010). Pursuant to its form, the typology used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description on the mechanism and legal consequence of Infrastructure Guarantee in the perspective of civil law and its regulation in Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company."

"Tesis ini merupakan studi empiris yang fokus utama analisisnya adalah pengaruh kebijakan publik terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif disimpulkan bahwa: (1) Pertumbuhan penerimaan pajak riil relatif lambat, karena relatif tingginya laju inflasi; (2) Rasio pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sudah meningkat; (3) sampai saat ini, rasio pajak semakin rendah bila tingkat pemerintahan semakin rendah; dan (4) peranan penerimaan pajak dalam APBN dan APBD (PAD) sudah semakin besar, yang menyiratkan semakin baiknya tingkat kemandirian fiskal. Dengan menggunakan model ekonometrika dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap penerimaan pajak di Indonesia tidaklah besar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan terhadap perbaikan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, maupun peningkatan potensi pajak, khususnya perluasan basis pajak belum seperti yang diharapkan.

---

This thesis is an empirical study that the main focus of analysis is to influence public policy on real tax revenue of central government, provinces and districts/cities in Indonesia. Based on descriptive analysis concluded that: (1) real tax revenue growth is relatively slow, because of relatively high inflation rate, (2) The ratio of central government taxes, provincial and district/city, have increased, (3) until recently, the lower the tax rate when the lower levels of government; and (4) the role of tax revenue in the State Budget (APBN) and Regional Budget/APBD (PAD) has been getting larger, which implies the good level of fiscal independence. By using the econometric model can be concluded that the impact of public policies on tax revenue in Indonesia was not large. This shows that the impact of public policies that decided to improve efficiency and effectiveness of tax collection, as well as potential tax increase, particularly the expansion of tax base has not been as expected."