Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19. Terdapat implikasi terhadap bank dan debitur dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit di tengah Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia dan bagaimana implikasi yang timbul dari adanya kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Kebijakan restrukturisasi kredit di tengah Covid-19 diatur melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diperpanjang melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 yang mekanismenya dikembalikan oleh masing-masing bank. 2) Terdapat beberapa implikasi yang timbul dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi, yaitu seperti laba bank menjadi berkurang dan jangka wantu kredit menjadi lebih lama karena diperpanjang. Saran yang diberikan adalah: 1) Bank dapat meningkatkan pengawasan terhadap usaha serta kondisi keuangan debitur. 2) Bank dapat melakukan pendekatan terhadap debitur yang tidak kooperatif. 3) Diperlukan upaya lanjutan oleh pemerintah untuk meningkatkan usaha debitur. 4) Bank dapat melakukan kunjungan usaha secara virtual melalui video call

---

This thesis discusses the non-performing loan restructuring policy during the Covid-19 pandemic. There are implications for banks and debtors in implementing credit restructuring policies during Covid-19. Based on this, the author proposes the main problem, how the policy of restructuring non-performing loans during the Covid-19 pandemic in Indonesia and what are the implications that arise from the problematic credit restructuring policy during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The form of this research is normative juridical and descriptive typology of research. The conclusions obtained are 1) The credit restructuring policy during Covid-19 is regulated through POJK No. 11 / POJK.03 / 2020 which was extended through POJK No. 48 / POJK.03 / 2020 whose mechanism is returned by each bank. 2) There are several implications that arise in implementing the restructuring policy, such as reduced bank profits and longer credit terms due to being extended. The suggestions given are: 1) Banks can increase supervision of the debtor's business and financial condition. 2) Banks may approach uncooperative debtors. 3) It takes further efforts by the government to increase the debtor's business. 4) Banks can conduct business visits virtually via video call"

"Pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu sektor yang paling signifikan terkena dampak pandemi adalah aspek ekonomi kehidupan masyarakat. Dengan beratnya kapal yang dihadapi akibat pandemi Covid-19, kredit macet menjadi hal yang lumrah. Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan murabahah merupakan praktik umum yang dilakukan oleh bank konsumer dan syariah. Namun, dengan terjadinya Covid-19 kredit macet di murabahah menjadi kejadian yang tidak biasa. Bank sebagai lembaga keuangan yang vital bagi perekonomian suatu negara tergantung pada likuiditas bank itu sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian kredit bermasalah terutama pada masa pemulihan dari era pandemi Covid-19 menjadi vital. Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu Bank Syariah bukan terbesar di Indonesia karena merger dari tiga bank syariah besar di Indonesia juga mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan dua permasalahan yaitu bagaimana aturan dan ketentuan pengaturan kredit bermasalah melalui pembiayaan murabahah? Dan Bagaimana praktik penyelesaian kredit bermasalah dengan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia di masa pandemi Covid-19. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada cara-cara tertentu untuk menyelesaikan kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah yang akan tergantung pada jenis pembiayaan (murabahah agunan atau tidak agunan). Apalagi di tengah pandemi Covid-19, Bank Syariah Indonesia tetap menerapkan strategi dasar dalam menyelesaikan kredit bermasalah namun dengan beberapa keringanan. Dari penelitian yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah agar Dewan Syariah Nasional membuat peraturan yang hanya berfokus pada penyelesaian kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah. Karena regulasi yang ada saat ini belum mengatur secara konkrit dan sistematis tentang cara penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah.

---

The Covid-19 pandemic brought many changes to the lives of people all over the world. One of the most significant sectors impacted by the pandemic is the economy aspect of people's lives. With the hardships faced due to the Covid-19 pandemic, a non-performing loan is a common occurrence. In sharia banking practices, Murabahah financing is a common practice done by consumer and shariah banks. However, with the occurrence of the Covid-19 non-performing loans in Murabahah becomes an uncommon occurrence. Bank as a financial institution that is vital to a country's economy depends on the liquidity of the bank itself. Therefore, settling a non-performing loan especially during the recovery period from the Covid-19 pandemic era becomes vital. Bank Syariah Indonesia, as one of not the biggest Shariah Bank in Indonesia because of a merger from three major shariah banks in Indonesia has also suffered from the economic distress caused by the Covid-19 pandemic. From those conditions, this research aims to solve two problems which are how are the rules and regulations on setting non-performing loans through Murabahah financing? And How is the practice of resolving non-performing loans with Murabahah financing in Bank Syariah Indonesia during the Covid-19 pandemic. To answer those research questions, this research uses a normative legal research approach. From the research carried out, it could be concluded that there are certain ways to resolve non-performing loans in Murabahah financing which will depend on the type of financing (secured or unsecured murabahah). Moreover, during the Covid-19 pandemic, Bank Syariah Indonesia still implement their basic strategy in settling non-performing loans however with a few leniencies. From the research conducted, the recommendation given from the result of this research is for the National Shariah Council to make a regulation that focuses solely on settling non-performing loans in Murabahah financing. As the available regulation now have not regulate concretely and systematically on how to resolve a non-performance loan in a Murabahah financing."

"Pinjam meminjam uang melalui P2P Lending saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemberi pinjaman menghadapi risiko pinjaman macet. Ditambah lagi adanya pandemi Covid-19 di Indonesia mengakibatkan pinjaman macet pada P2P Lending semakin meningkat. Pinjaman macet dapat diatasi dengan cara melakukan restrukturisasi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan praktik restrukturisasi pinjaman macet pada P2P Lending di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Belum terdapat pengaturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait restrukturisasi pinjaman macet pada P2P Lending di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia, namun peraturan yang berlaku bagi industri perbankan dapat dijadikan acuan oleh P2P Lending dalam melakukan restrukturisasi pinjaman dan 2) Praktik restrukturisasi pinjaman macet pada P2P Lending di tengah pandemi Covid-19 harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P Lending berperan untuk memfasilitasi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam pelaksanaan restrukturisasi pinjaman macet.

---

Money lending through P2P Lending is currently growing rapidly in Indonesia. In practice, lenders face the risk of non-performing loans. In addition, the Covid-19 pandemic in Indonesia has resulted in non-performing loans in P2P Lending an increase. Non-performing loans can be overcome by restructuring the loan. Hence, this thesis raises two main issues, inter alia the regulation and practice of non-performing loan restructuring in P2P Lending in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive analytical research typology. The conclusions obtained are as follow: 1) There have been no regulations issued by OJK regarding non-performing loan restructuring in P2P Lending in the midst of the Covid-19 pandemic in Indonesia, but the banking industries loan restructuring regulation can be used as a reference for P2P Lending in restructuring non-performing loans; and 2) Non-performing loans restructuring practice in P2P Lending in the midst of Covid-19 requires prior approval from the borrower, meanwhile P2P Lending companies plays a role to facilitate borrower as well as lenders in non-performing loan restructuring."

"This study aims to analyze the effect of the COVID-19 pandemic on commercial banking non-performing loans during the study period from January 2018 to December 2022. The regression method used is multiple regression with Non-performing loans, BI7DRR Interest Rate, Gross Domestic Product, Unemployment Rate as a control variable and the dummy variable COVID-19 as the main independent variable and Non-performing loans as the dependent variable are used in the analysis. The results of this study show that the COVID-19 pandemic has a significant influence and a positive relationship with the NPL of Commercial Banks in Indonesia. Secondary data from the Bank of Indonesia and the Indonesian Financial Service Authority, over which a multi-regression analysis was performed. The results of the analysis showed a significant influence from the Gross domestic product and Unemployment that supports the Covid-19 variable in affecting Banking non-performing loans. The Covid-19 epidemic is harming economies around the world in all conceivable ways, including financial markets and institutions. The pandemic creates complex challenges for banks in particular, mostly through increases in default rates. This may be worse in developing countries with poor financial markets.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kredit bermasalah perbankan umum selama periode penelitian Januari 2018 hingga December 2022. Metode regresi yang digunakan adalah regresi berganda dengan data sekunder dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan analisis multi-regresi. Kredit bermasalah, Suku Bunga BI7DRR, Produk Domestik Bruto, Tingkat Pengangguran sebagai variable kontrol dan variabel dummy COVID-19 sebagai Independen variable utama dan Non performing loan sebagai variable dependent digunakan dalam analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan dan positif terhadap NPL bank umum di Indonesia. Dalam hasil regresi akhir menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan Produk Domestik Bruto dan Pengangguran yang mendukung variabel COVID dalam mempengaruhi kredit bermasalah perbankan. Epidemi COVID-19 merugikan ekonomi di seluruh dunia dengan segala cara yang dapat dibayangkan, termasuk pasar dan institusi keuangan. Pandemi menciptakan tantangan yang kompleks bagi bank khususnya, sebagian besar melalui kenaikan tingkat gagal bayar. Mungkin lebih buruk di negara berkembang dengan pasar keuangan yang buruk"

"Pandemi COVID-19 telah melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan masyarakat, namun juga memberikan dampak melemahnya perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan kemudahan bagi nasabah debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada bank. Kebijakan restrukturisasi tersebut diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan relaksasi terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (Ex-Bank Syariah Mandiri) sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan sudah sangat membantu meringankan beban nasabah untuk bertahan di masa pandemi saat ini. Akibat hukum dari pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu terjadinya perubahan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah di dalam perjanjian pembiayaan. Selain itu, restrukturisasi pembiayaan mengakibatkan batalnya perjanjian pembiayaan awal yang telah disepakati sebelumnya. Adapun hambatan dalam penerapan kebijakan restrukturisasi adalah adanya debitur yang tidak beritikad baik dan bersikap tidak kooperatif. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat pengaturan mengenai pemberian sanksi bagi nasabah debitur yang tidak beritikad baik dan tidak kooperatif. Selanjutnya, untuk pemerintah lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan sehingga dapat membantu pemulihan perekonomian negara.

---

The COVID-19 pandemic has hit many countries in the world, including Indonesia. The impact of COVID-19 not only has on public health sector, but also on the public economic sector. Consequently, the government implemented a policy of financing restructuring in order to maintain financial system stability and provide convenience for debtor customers who have difficulty fulfilling their obligations to the bank. The restructuring policy is regulated in POJK Number 48/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019. This research was conducted using the juridical-normative method by reviewing library materials or secondary data, including primary legal materials, secondary, and tertiary. In addition, the author also conducted interviews with informant from Bank Syariah Indonesia. The result of this study is implementation of the relaxation policy on financing carried out by Bank Syariah Indonesia (Ex-Bank Syariah Mandiri) has been implemented properly in accordance with POJK Number 48/POJK.03/2020 and able to help ease the burden on customers during the current pandemic. The legal consequence of this policy is a change of agreement between the bank and the customer in the financing agreement. In addition, the financing restructuring also resulted the cancellation of the pre-agreed financing agreement. As for the obstacles in implementing this policy is debtors not have good intentions and are uncooperative. Therefore, it is better to make arrangements regarding the imposition of sanctions for debtor who do not have good intentions and are uncooperative. Furthermore, for the government should be more active in  socializing to the public regarding the financing restructuring policy, so that it can help the country's economic recovery. "

"Dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia telah memasuki berbagai kelompok masyarakat, bagi pengusaha dari berbagai sektor dan pelaku usaha baik Mikro, Kecil, Menengah yang mengakibatkan melemahnya perekonomian masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan tersebut Pemerintah melalui OJK memberikan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah debitur yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 yang kemudian diperpanjang melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020. Kemudian OJK memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan sampai dengan 31 Maret 2023 melalui POJK No. 17/POJK.03/2021. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu penulis menggunakan alat pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber dari PT. Bank ABC Tbk., (Bank ABC) serta bentuk dari hasil penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank ABC sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2021 dan POJK No.2/POJK.03/2022 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam hal penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank ABC dapat dilakukan restrukturisasi berupa perubahan jadwal angsuran (grace period), tambahan jangka waktu perpanjangan, dan untuk pembiayaan murabahah tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah hutang (total pokok dan margin) yang kemudian perubahan tersebut akan dituangkan ke dalam addendum akad, serta penerapan skema refinancing melalui akad al bai dalam rangka musyarakah mutanaqishah pada opsi konversi akad. Sehingga dengan adanya penerapan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan di Bank ABC dapat mendukung upaya pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional untuk mengantisipasi naiknya NPF pada bank syariah.

---

The COVID-19 pandemic has impacted various community groups in Indonesia, including business actors from various sectors, which resulted in the weakening of the community's economy. To overcome the difficulty, the Government through the Financial Services Authority (OJK) provides a restructuring relaxation policy to debtors who are directly affected by the pandemic with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11/POJK.03/2020 which was later extended by POJK No.48/POJK.03/2020. Then as an anticipatory step and a follow-up to optimize banking performance in maintaining the financial system stability, OJK extended the policy through POJK No.17/POJK.03/2021. This study is conducted through a normative-legal research method with descriptive-analytical approach. The data used were obtained by reviewing secondary data and conducting interviews with PT. Bank ABC Tbk. (Bank ABC). The results showed that the implementation of the restructuring relaxation policy on murabahah financing has been carried out properly by Bank ABC and in accordance with the POJK and the Fatwa of the National Sharia Council. At Bank ABC, restructuring can be carried out in the form of changing the grace period, additional period of extension, and for murabahah financing, it is not allowed to increase the amount of debt (total principal and margin), which these will then be included in the addendum of the contract. There can also be refinancing scheme through al bai contract as a context of musyarakah mutanaqishah on contract conversion options. Therefore, by implementating this policy, Bank ABC can support the Government’s national economic recovery program by anticipating the increase of non-performing financing in sharia bank. "

"Sektor perbankan berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian karena kegiatan usaha utamanya, menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Dalam peningkatkan pembangunan ekonomi sangat diperlukan dana dalam jumlah besar, yang sebagian diperoleh melalui kegiatan perkreditan perbankan. Kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan pada bank akan berpotensi berkurangnya modal bank. Bank yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan modal minimum akan termasuk sebagai bank bermasalah. Oleh karena itu, bank harus dapat segera melakukan penyelesaian terhadap kredit bermasalah.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah penyelesaian kredit macet menurut hukum perbankan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi yang dilakukan Bank Nagari kepada Hotel G. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan bentuk penelitian bersifat yuridis normatif.Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa ada beberapa cara penyelesian kredit bermasalah, 1) Penyelesaian kredit bermasalah yang diatur oleh Bank Indonesia, 2) penyelesaian kredit bermasalah melalui negosiasi, litigasi dan atribrase, dan 3) penyelesaian kredit bermasalah pada Hotel G melalui restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Nagari.

---

The banking sector serves as a financial intermediary has a strategic role in economic activities as core business activities is raise funds and extend credit. In promoting economic development is very necessary funds in large quantities, which are obtained through bank lending activities. Non-performing loans that can not be resolved at the bank will potentially decrease the bank's capital. Banks do not comply with the minimum capital requirements will be included as a troubled bank. Therefore, banks should be able to immediately perform the completion of the credit crunch.

Formulation of the problem in this research is the loan resolution under applicable banking laws in Indonesia and how to rescue troubled debt restructuring undertaken by the Nagari Bank on G Hotel. This study analyzed using descriptive analytical research juridical normative studies.

In this study concluded that there are several ways settlement problem loans, 1) settlement of non-performing loans arranged by Indonesian Bank, 2) settlement of non-performing loans through negotiation, litigation and atribrase and 3) settlement of non-performing to G Hotel through restructuring undertaken by the Nagari Bank."

"Pandemi Covid-19 telah memengaruhi banyak dari khalayak umum, sehingga banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan perkreditan, yang menyebabkan arus uang dalam masyarakat menjadi surut. Surutnya ekonomi membuat nasabah bank menjadi tidak mampu untuk membayar kembali kredit mereka kepada bank. Restrukturisasi Kredit sebuah program kebijakan yang menjadi sebuah manifestasi dari upaya pemerintah dalam menolong masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19 ini dengan cara menyelamatkan kredit masyarakat yang macet. Masalah yang akan dibahas pada Skripsi ini adalah: 1) Bagaimana restrukturisasi kredit diatur di Indonesia menurut peraturan yang berlaku? 2) Bagaimana restrukturisasi kredit dilakukan selama masa pandemi Covid-19?

---

The Covid-19 pandemic has affected the majority of the general public, in which it causes many of them to have experienced difficulties in fulfilling their credit obligations in the credit activities. The recessive economy has caused many bank customers to unable to pay back for their credit obligation. Credit Restructuring is a program that serves as a manifestation of the government's efforts to help people affected by Covid-19 by relaxing and rescuing the credit obligations of the general public. The problem that will be addressed in this would be: 1) How is credit restructurisation is regulated according to the relevant stipulations in Indonesia? 2) How is credit restructurisation implemented during the Covid-19 pandemic?"

"Penelitian ini bertujuan menjawab fenomena yang melatarbelakangi motivasi pengambilan keputusan pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur UMKM terdampak COVID-19 di BPD X. Penelitian ini menggunakan strategi berupa studi kasus (single case study) dengan menggunakan unit analisa berjenjang (multiple embedded unit analysis). Data diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menggunakan analisa konten, tematik, dan perbandingan konstan dengan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengevaluasi fenomena pengambilan keputusan restrukturisasi kredit pada masa COVID-19 menggunakan institutional logics. Institutional logics relevan dalam menjelaskan hubungan perilaku individu dengan institusi yang dapat memengaruhi sebuah tindakan. Hasil penelitian menunjukkan symbolic carriers (regulasi) memengaruhi material carriers (perilaku aktor, rutinitas, internal prosedur) sehingga terjadi praktik coupling sebatas pada penyusunan SOP yang merujuk pada POJK No.11/POJK.03/2020; POJK No.48/POJK.03/2020; POJK No.17/POJK.03/2020, sementara praktik decoupling terjadi pada penerapan SOP dalam memutuskan restrukturisasi kredit di BPD X pada masa COVID-19. Terdapat multiple logics dari praktik restrukturisasi, yaitu logika rutinitas, aktor, dan prosedur. Kemudian, terjadi logika yang saling berkompetisi (competing logics) yaitu logika prosedur dan aktor dalam memberikan pertimbangan dan keputusan kelayakan debitur dan skema restrukturisasi kredit. Logika prosedur merupakan logika dominan (dominant/overarching logics) yang memotivasi BPD X dalam pemberian keputusan restrukturisasi kredit.

---

This study aims to answer the phenomena that lie behind the decision to grant credit restructuring to MSME debtors affected by COVID-19 at BPD X. This research approach uses a qualitative single case study method with multiple embedded unit analyses. Data were obtained from observation, documentation, and semi-structured interviews. This study uses content analysis, thematic, and constant comparison with the NVivo 12 Plus software. The uniqueness of this study is evaluating the phenomenon of decision-making of credit restructuring using institutional logics. Institutional logic is relevant to explain the relationship between individual behavior and institutions that can influence action. The results of the study show that symbolic carriers (regulations) affect material carriers (actor behavior, routines, internal procedures) thereby triggering the coupling practice that is limited to the preparation of SOPs referring to  POJK No.11/POJK.03/2020; POJK No.48/POJK.03/2020; POJK No.17/POJK.03/2020, while the decoupling practice occurred in the implementation of SOPs in deciding credit restructuring at BPD X during COVID-19. There are multiple logics of this restructuring practice, namely the logic of routines, actors, and procedures. Then, the competing logics are the logic of procedures and the logic of actors in providing considerations and decisions on debtor eligibility and credit restructuring schemes. The logic of procedure is the dominant logic that motivates BPD X in making credit restructuring decisions."

"Pada kondisi tertentu, terutama di masa krisis, strategi momentum konvensional atau relative strength momentum telah mengakibatkan momentum crash sehingga menghasilkan return yang negatif. Beberapa peneliti telah mengembangkan strategi momentum baru yang lebih efektif untuk mempertahankan kinerja pada periode krisis yang memiliki volatilitas yang ekstrem. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti kinerja dari alternatif baru dari strategi momentum tersebut di masa Covid-19 yang merupakan salah satu periode krisis yang berpotensi mengakibatkan momentum crash. Penelitian ini menggunakan Fama-French three factors asset pricing model untuk menghitung abnormal return yang dihasilkan dari strategi-strategi tersebut di pasar modal Indonesia, khususnya pada saham-saham LQ45. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa strategi baru: absolute strength momentum efektif untuk menghasilkan abnormal return yang positif di masa Covid-19, secara khusus pada periode momentum crash dan pemulihan; sementara untuk strategi baru yang lainnya terbukti tidak efektif untuk diimplementasikan. Penelitian ini berkontibusi terhadap kajian yang sudah ada dengan menganalisis hasil dari alternatif baru strategi momentum tersebut agar investor dapat mengoptimalkan return portofolio mereka di masa krisis.

---

In some circumstances, especially in the crisis period, conventional or relative momentum strategy has led to momentum crash and therefore give rise to a negative return. Many researchers have developed new effective momentum strategies to withstand the extreme volatility in the crisis period. The purpose of this study is to examine the outcome of the new momentum strategy alternatives during Covid-19, one of the potential crisis periods that could potentially lead to a momentum crash. This study uses the Fama-French three factors asset pricing model to calculate the abnormal return generated by those strategies in the Indonesia Stock Exchange, specifically LQ45 stocks. This study shows that the new strategy: absolute strength momentum, could effectively generate the positive abnormal return during Covid-19, specifically in momentum crash and recovery period. Meanwhile, the other new strategies have proven not effective to be implemented. This study contributes to the existing literature by analyzing the outcome of new momentum strategies for investors to optimize their portfolio return during the crisis period. "