Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini menjelaskan tentang Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama khususnya Universitas Islam Malang (Unisma) tahun 1981-2010. Fokus kajian ini adalah peran Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama khususnya Universitas Islam Malang (Unisma) pada tahun 1981-2010 untuk mengembangkan sistem pendidikan untuk mencetak kader akademik yang memiliki solidaritas kebangsaan dengan tetap berjiwa Ahlu as-sunnah wal al-jamâ’ah (Aswaja) an-nahḍiyah. Untuk mewujudkan visi-misinya melalui pendidikan formal, NU membentuk Hoof Bestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) Bagian Pergoeroean (Onderwijs) pada Muktamar NU ke-4 tahun 1929 di Semarang yang menjadi cikal bakal Lembaga Pendidikan Ma’arif NU (LP Ma’arif NU). Setelah lahir beberapa perguruan tinggi baik umum maupun Islam, Nahdlatul Ulama melalui Ma’arif terdorong ikut mendirikan perguruan tinggi Islam Status Nahdlatul Ulama yang sejak tahun 1952 berubah menjadi partai politik semakin menguatkan niatnya mendirikan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dari internal NU agar bisa duduk di pemerintahan dengan tetap berjiwa Aswaja an-nahḍiyah sehingga didirikan Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama (PTINU) seperti Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam (APIAI) di Malang tahun 1959 atas prakarsa tokoh NU Malang yaitu Kiai Oesman Mansoer. APIAI berubah menjadi FTT UNNU tahun 1961 dan pada tahun 1971 berubah menjadi Fakultas Tarbiyah Unsuri Jatim di Malang. Pada akhir tahun 1970an tenaga dan pikiran para pengurus NU terkuras untuk kepentingan politik dan mengabaikan kepentingan massa, walaupun sejak tahun 1973 NU tidak lagi menjadi partai politik tetapi suara partainya dititipkan ke partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga berdampak terbengkalainya pendidikan NU termasuk Unsuri Jatim. Pada kondisi itu muncul ide dari Kiai Oesman Mansoer yang saat itu memiliki power baik alokatif maupun otoritatif berbentuk sumber daya (resources) sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Unsuri Jatim di Malang sehingga secara sadar dan sengaja mengajak beberapa tokoh seperti Kiai Tholchah Hasan untuk memisahkan diri dari Unsuri demi menjaga jiwa ke-NU-an dan tradisi pesantren dalam dunia perguruan tinggi. Dengan modal Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Pertanian akhirnya terbentuk Universitas Islam Malang pada tanggal 27 Maret 1981. Upaya mengembalikan citra Perguruan Tinggi NU, Unisma di bawah kendali tokoh utama para kiai yaitu Kiai Masjkur, Kiai Oesman Mansoer, dan Kiai Tholchah Hasan membentuk Lembaga Khusus sebagai pelaksana Penanaman nilai-nilai ajaran Aswaja di Unisma. Lembaga tersebut adalah Lembaga Dakwah Keislaman (LDK), tahun 1981 yang berubah menjadi Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) tahun 1986 dan berkembang menjadi Lembaga Pengkajian Ilmu Tekonologi dan Islam (LPITI) tahun 1992 dengan segala programnya yang ada. Keberhasilan upaya tersebut nampak dari beberapa civitas akademika (dosen mahasiswa) serta Alumni Unisma yang berkiprah di masyarakat untuk ikut serta menjadi agensi baru dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Aswaja di berbagai sektor yang ditekuni masing-masing. Dengan pendekatan Sosiologi menggunakan Teori Strukturasi dari Anthony Gidden yang mengintegrasikan para kiai sebagai pelaku (Agen) dengan struktur perguruan tinggi NU pada praktik sosial dalam ruang dan waktu menghasilkan perubahan struktur berupa berdirinya Unisma sebagai dampak dari tindakan para agen. Sehingga secara terus menerus terjadi reproduksi struktur oleh para agensi dengan beberapa perubahan kelembagaan yang ada dalam diri Unisma untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Aswaja an-nahḍiyah di perguruan tinggi. Namun dalam penelitian ini nampaknya Unisma selalu menjadikan sosok kiai sebagai tokoh sentral dari semua perjalanan akademik sejak berdiri. Fenomena ini Oleh Max Weber disebut Kekuasaan Kharismatik dan oleh Karl D. Jackson disebut Kekuasaan dan Kewibaan Tradisional yang keduanya oleh Zamakhsyari Dhofier diistilahkan Tradisi Pesantren yang menjadi ciri khas NU. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri dalam dunia perguruan tinggi yang dijalankan dengan manajemen modern (demokratis) tanpa meninggalkan tradisi lama yang dianggap masih baik. Inilah yang menjadi temuan baru dalam kajian sejarah atau sistem pendidikan.

---

This dissertation represents the Nahdlatul Ulama’s Higher Education Institution, particularly Malang Islamic University (Unisma) in 1981-2010. The focus of this study is the role of the Nahdlatul Ulama’s Higher Education Institution, especially the Malang Islamic University (Unisma) in 1981-2010 to develop an education system to produce academic cadres who have national solidarity while remaining at the spirit of Ahlu as-sunnah wal al-jamâ'ah (Aswaja) an -nahḍiyah. To fulfil its vision and mission through formal education, NU formed Hoof Bestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) the Pergoeroean Division (Onderwijs) at the 4th NU Congress in 1929 in Semarang which became the forerunner of the Ma'arif Education Institute (Lembaga Pendidikan Ma’arif). After the commencement of several universities, both public and Islamic, Nahdlatul Ulama through Ma'arif was encouraged to participate in establishing Islamic universities. The status of Nahdlatul Ulama, which since 1952 turned into a political party, further strengthened its intention to establish a university to meet the needs of internal human resources (HR) from NU so that they could sit in a government with the spirit of Aswaja an-nahḍiyah so that the Nahdlatul Ulama’s Islamic Higher Education Institution (Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama) was founded such as the Islamic Science and Religion Education Academy (Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam) in Malang in 1959 at the initiative of the Malang NU figure, Kiai Oesman Mansoer. APIAI changed to FTT UNNU in 1961, and 1971 switched to the Tarbiyah Faculty of University of Sunan Giri (Unsuri) in Malang. At the end of the 1970s, the energy and thoughts of the NU officials were concentrated for political interests and disregarded the interests of the masses. Nevertheless, since 1973 NU was no longer a political party, but the party's votes were entrusted to the United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan), resulting in neglect of NU education, including Unsuri East Java. In that condition, an idea emerged from Kiai Oesman Mansoer, who at that time had both allocative and authoritative power in the form of resources as the Dean of the Tarbiyah Faculty of Unsuri of East Java in Malang, so that consciously and deliberately invited several figures such as Kiai Tholchah Hasan to separate himself from Unsuri for the sake of maintaining the spirit of NU and pesantren traditions in the world of higher education. With capital from the Tarbiyah Faculty and the Agriculture Faculty, the Malang Islamic University was formed on March 27, 1981. To restore the image of the NU’s Higher Education Institution, Unisma was under the control of the prominent kiai figures, namely Kiai Masjkur, Kiai Oesman Mansoer, and Kiai Tholchah Hasan to form a Special Institution to implement Aswaja's teaching values at Unisma. This institution is the Islamic Da'wah Institute (Lembaga Dakwah KeIslaman), in 1981 which changed to the Institute for Islamic Studies and Development (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam) in 1986 and advanced into the Institute for the Study of Technology and Islamic Sciences (Lembaga Pengkajian Ilmu Teknologi dan Islam) in 1992 with all its existing programs. The achievement of these struggles can be perceived from several academics (student lecturers) and Unisma alumni who are active in the community to participate in becoming a new agency in instilling the values of Aswaja's teachings in multiple sectors that they are engaged in. By applying sociological approach Anthony Gidden's Structural Theory, which integrates kiai as agents with the structure of NU’s Higher Education Institution in social practice in time and space, has to result in structural changes in the form of the establishment of Unisma as a result of the actions of agents. As a result, the agency continues to reproduce the structure with several institutional changes that exist within Unisma to instil the values of Aswaja an-nahḍiyah teachings in universities. Nevertheless, in this study, it appears that Unisma has always presented the figure of the kiai as a central figure in all academic journeys since its foundation. This phenomenon by Max Weber called Charismatic Power and by Karl D. Jackson called Traditional Power and Authority, both of which by Zamakhsyari Dhofier termed the Pesantren Tradition which characterizes NU. This point is a unique concept in the world of higher education which is run with modern (democratic) management without leaving the classical traditions which are still considered acceptable. This is a new finding in historical studies or the education system."

"Di seluruh dunia dan khususnya Indonesia, narasi radikalisasi agama menemukan ruang di internet. Di satu sisi, kemunculan internet mendorong partisipasi demokrasi karena dapat menjadi ruang bagi beragam anggota masyarakat untuk menyuarakan pendapat, namun di sisi lain juga memudahkan penyebaran paham yang anti terhadap demokrasi. Penelitian ini menggunakan kerangka konstruksi sosial teknologi dalam melihat kontradiksi demokrasi dalam internet yang di satu sisimembentuk narasi yang mendukung demokrasi, namun di sisi lain juga membentuk narasi yang anti demokrasi. Selama satu dekade terakhir, pembentukan ruang bagi penyebaran paham Islam moderat berusaha menandingi radikalisasi agama, khususnya Islam, di internet. Penelitian ini mengenai konstruksi narasi Islam Nusantara yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama yang mendukung agenda demokrasi. Dengan menganalisis data hasil wawancara dan konten website NU Online-yang merupakan media online resmi dari organisasi Nahdlatul Ulama-penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana NU Online mengkonstruksikan narasi Islam Nusantara dalam memoderasi radikalisasi Islam di internet. Penelitian ini menemukan bahwa NU Online mengkonstruksikan narasi Islam Nusantara dengan mempromosikannya secara spesifik serta secara implisit melalui konten yang mencerminkan nilai-nilai Islam Nusantara. Konten implisit NU Online yang mengandung narasi Islam Nusantara terbagi lagi ke dalam kategori yaitu kisah keteladanan tokoh Islam serta interpretasi konsep keislaman secara kontekstual.

---

Around the world and specifically Indonesia, religious radicalization narratives find space on the internet. On the one hand, the emergence of internet encourages democratic participation because it can be a space for various members of society to voice their opinions, on the other hand it also helps spread anti democratic ideology. This study uses social construction of technology in analyzing the contradictions of democracy in the internet which forms a narrative that supports democracy, but on the other side it can also form the anti democratic narrative. Over the last decade, the spread of the moderate Islamic understanding is trying to counter the radicalization of religion, especially Islam, on the internet.

This research is about the construction of Islamic Archipelago narrative conducted by Nahdlatul Ulama organization that supports the democratic agenda. By analyzing the data of interviews and content of NU Online which is the official online media of the Nahdlatul Ulama organization this study aims to see how NU Online constructs Islamic Archipelago in moderating the radicalization of Islam on the internet. The study found that NU Online constructed the narrative of Islamic Archipelago by promoting it specifically and implicitly from content that reflects the values of Islamic Archipelago. Implicit content of NU Online that contains narrative of Islamic Archipelago is divided into two category which are spreading inspiring of Islamic figure and interpretation of contextualized Islamic concept. "

"NU adalah religious nongovernmental organization (RNGO) yang terlibat dalampeacebuilding Afghanistan sejak tahun 2011 hingga 2021. Dalam implementasinya, NUberperan sebagai aktor transnasional yang mengupayakan perdamaian lewat pengenalannilai-nilai Islam Moderat kepada aktor-aktor konflik dengan harapan hal tersebut mampumengubah karakter keagamaan mereka menjadi lebih moderat (tawasuth), seimbang(tawazun), toleran (tasamuh), adil (i’tidal), dan saling terikat dalam persaudaraankebangsaan (ukhuwah wathaniyyah). Usaha tersebut diklaim berhasil dalam studi-studiterdahulu, seperti Faizin (2020), Pratama & Ferdiyan (2021), Mahfudin (2021), danMahfudin & Sundrijo (2021). Bahkan, berbagai literatur menyebut NU sebagai aktoryang signifikan dan lebih efektif menyelesaikan konflik daripada aktor negara danlembaga internasional. Sayangnya, reeskalasi konflik dan perebutan kekuasaan diAfghanistan oleh Taliban pada Agustus 2021 menunjukkan bahwa peacebuilding selamasatu dekade tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan“Mengapa upaya peacebuilding NU di Afghanistan melalui promosi Islam Moderat tidakberhasil?”. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis process tracing, penelitianini menemukan bahwa ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh empat faktor, yaitu:ketidakselarasan ideasional, keterbatasan pengaruh, strategi yang tidak lengkap, danancaman keamanan. Keempat hambatan tersebut berada di empat dimensi yang berbedanamun saling mempengaruhi dan saling berkelindan: ideational, relational, instrumental,dan situational.

---

NU, a religious non-governmental organization (RNGO), has been actively involved in peacebuilding initiatives as a transnational actor in Afghanistan from 2011 to 2021. Its approach focuses on promoting the values of Moderate Islam to conflicting parties in the hopes of fostering a more moderate, balanced, tolerant, just, and nationally unified religious outlook. Previous studies by Faizin (2020), Pratama & Ferdiyan (2021),

Mahfudin (2021), and Mahfudin & Sundrijo (2021) have highlighted NU's significant

role in conflict resolution, surpassing that of state actors and international organizations. However, the unfortunate resurgence of conflict and power struggles initiated by the Taliban in August 2021 has revealed the limited success of NU's decade-long peacebuilding efforts. This research seeks to understand the reasons behind the failure of NU's peacebuilding endeavors in Afghanistan, specifically focusing on the promotion of Moderate Islam. Employing a qualitative approach and process tracing analysis, the study identifies four contributing factors: a lack of ideational coherence, limited influence, incomplete strategies, and security threats. These barriers, situated within distinct dimensions—ideational, relational, instrumental, and situational—interact and mutually reinforce each other, hindering NU's peacebuilding objectives"

"

Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 menjadi momentum bangkitnya  kelompok-kelompok Islam radikal, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Kelompok-kelompok Islam radikal tersebut berupaya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Khilafah Islamiyah, mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam, berjihad fi sabilillah dengan memerangi musuh-musuh Islam, menolak perempuan dan non-muslim sebagai pemimpin. Gerakan radikalisme ini harus dilawan karena menghambat demokratisasi, bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. Maka dari itu peran Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam moderat (wasithiyah) dan kekuatan civil Islam sangat dibutuhkan untuk melawan upaya-upaya kelompok Islam radikal ini.

Fokus permasalahan disertasi ini adalah pertama, bagaimana penafsiran Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Kedua, bagaimana praktik-praktik penafsiran melalui refleksi (kesadaran diri) di kalangan Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Ketiga, bagaimana konteks relasi kekuasaan dan kepentingan Muhammadiyah dan NU dalam memahami diskursus mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim?

Dengan menggunakan Teori Interpretasi Ricoeur, Teori Kritis Habermas, dan Teori Hegemoni Gramsci, serta metode hermeneutika fenomenologi Ricoeur disertasi ini menghasilkan temuan-temuan berikut. Pertama, adanya distansiasi dalam proses penafsiran. Mengenai Pancasila sebagai dasar negara, Muhammadiyah menafsirkannya sebagai darul ahdi wa syahadah, NU sebagai mu’ahadah wathaniyah. Muhammadiyah memahami jihad sebagai jihad lil-muwajahah, NU sebagai mabadi’ khaira ummah. Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah, NU sebagai ukhuwah wathaniyah. Kedua, penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut merupakan hasil refleksi dan dialektika antara latar belakang, tujuan, dan kepentingan kalangan Muhammadiyah dan NU dengan struktur kekuasaan politik dan struktur kekuasaan lain. Ketiga, adanya relasi kekuasaan dan kepentingan yang menentukan penafsiran, yaitu kekuasaan negara (Orde Baru), kekuatan kelompok Islam radikal, dan kepentingan peneguhan identitas organisasi. Penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut sekaligus sebagai kritik terhadap ideologi radikalisme yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah dan menegakkan syariat Islam di Indonesia sebagai utopis dan ahistoris.

Disertasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pendidikan atau literasi deradikalisasi atau moderasi untuk menangkal tumbuhnya radikalisme. Untuk itu diperlukan kesadaran dan tindakan bersama (collective action) yang melibatkan tiga unsur yaitu negara (state), masyarakat sipil (civil society), dan media massa baru (new mass media).

 

---

The aftermath of the New Order government in 1998 was the momentum of the rise of radical Islamist groups, such as the Indonesian Mujahidin Assembly (MMI), Pilgrims Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), and the Islamic Defenders Front (FPI). The radical Islamist groups sought to change the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) into the Caliphate Islamiyah, replacing the ideology of Pancasila with Islamic Shari'ah, Jihad fi sabilillah by combating Islamic enemies, rejecting women and non-Muslims as leaders. This movement of radicalism must be taken captive by inhibiting democratization, and not in accordance with the values of Islamic teachings as rahmatan lil-alamin. Thus, the role of Muhammadiyah and NU as moderate Islamic Organisations (wasithiyah) and Islamic civil were needed to counter the efforts of this radical Islamist groups.

The focus of this dissertation is firstly, how is the interpretation of Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Secondly, how is the practice of interpretation by reflection (self-awareness) among Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Thirdly, how is the context of the relationship between Muhammadiyah and NU in understanding the discourse on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims?

Using the Ricoeur’s Interpretation Theory, Critical Theory by Habermas, and Hegemony Theory of Gramsci, as well as the method of hermeneutics phenomenology by Ricoeur, this dissertation resulted in the following findings. First, there is a distanciation in the interpretation process. Regarding Pancasila as the basis of the state, Muhammadiyah interpret it as Darul Ahdi wa Syahadah, NU as Mu'ahadah Wathaniyah. Muhammadiyah interpret jihad as a Jihad lil-Muwajahah, NU as Mabadi' Khaira Ummah. Muhammadiyah interpret the tolerance of non-Muslims as Ukhuwah Insaniyah, NU as Ukhuwah Wathaniyah. Secondly, the interpretation of Muhammadiyah and NU is the result of reflection and dialectics between the background, purpose, and interests of Muhammadiyah and NU with the structure of political power and other structures of power. Thirdly, there is a relationship of power and interest that determines the interpretation, namely the power of the state (the New Order), the power of radical Islamic groups, and the interest of the identity of the organization. The interpretation of Muhammadiyah and NU as well as criticism of radicalism ideology that wants to establish the Caliphate Islamiyah and uphold Islamic law in Indonesia as utopian and a-historic.

This dissertation can be used as material for the education or literacy of deradicalization or moderation to ward off the growth of radicalism. Therefore, were needed to collective action that involves three elements, namely state, civil society, and new mass media to against radicalism.

 

"

"Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah (Presiden Soeharto) menginginkan agar sistem kepartaian di Indonesia disederhanakan. Hal itu ditujukan untuk melakukan kontrol peran umat Islam di pemerintahan. Berbagai strategi pun dilancarkan, yaitu mulai penolakan rehabilitasi Masyumi, pembentukan PDII sampai strategi pengembosan masa parpol di pemerintahan melalui strategi monoloyalitas. Tidak hanya sampai pada tahap itu, pemerintah selanjutnya menganjurkan agar partai politik yang ada untuk mengelompok. Pada dasarnya pengelompokan yang diinginkan pemerintah adalah agar di Indonesia hanya ada dua parpol saja. Kedua parpol yang terbentuk itu akan memudahkan pemerintah melakukan kontrol politik. Sebagai Partai Islam terbesar, Nahdlatul UIama (NU) menyadari kondisi politik yang terjadi pada masa itu. Dalam Muktamarnya (1971) NU menyatakan sikap untuk berusaha mempertahankan keberadaan (eksistensi) kepartaian terhadap strategi yang dilancarkan pemerintah. Selain itu NU pun mempertimbangkan wadah nonpolitis apabila hams meninggalkan kepartaian karena kondisi politik yang akan terjadi. Proses pengelompokan pun berjalan dan seiring dengan itu NU terus berusaha mempertahankan eksistensi partainya. Sikap maupun usaha NU itu pun kenyataannya harus tunduk kepada fusi parpol yang diinginkan pemerintah. Akhirnya pada tanggal 5 Januari 1973, NU berfusi dengan Parmusi, PSII dan Perti membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP)."

"Tesis ini membahas tentang Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa dalam Penulisan Skripsi Studi Kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah 1). mengidentifikasi perilaku pencarian informasi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan skripsi. 2). menggambarkan pola pencarian informasi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan informasi. 3). mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pencarian informasi yang dilakukan oleh mahasiswa penulis skripsi. Model penelitian ini menggunakan model yang dikenalkan oleh David Ellis tahun 1987 dengan tahapan kegiatan starting, chaining, browsing, differentiating, monitoring an extracting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mewawancarai 10 (sepuluh) mahasiswa STAINU Jakarta yang menulis skripsi.Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa penulis skripsi menggunakan sumber informasi dari buku, jurnal, individu dan internet. Lokasi perolehan informasi yang dikunjungi adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan PBNU dan Perpustakaan STAINU Jakarta. Perilaku pencarian informasi dengan enam tahapan kegiatan dari Ellis dilakukan mahasiswa penulis skripsi. Hambatan yang dihadapi mahasiswa penulis skripsi dipengaruhi faktor individu, antar individu dan lingkungan.This thesis discusses information seeking behavior of students in thesis writing (case studies in high school islamic religion of nahdatul ulama (stainu) jakarta)

The purpose of this study is 1). identifying information-seeking behavior of students in meeting the needs of thesis. 2). describe the information seeking patterns of students in meeting the information needs. 3). find out the obstacles in the process of information search conducted by the student thesis writers. This study uses a model that was introduced by David Ellis in 1987 with phases of activity starting, chaining, browsing, differentiating, monitoring, and extracting.

This study uses descriptive qualitative method by interviewing 10 (ten) of STAINU Jakarta students who wrote the thesis. The results of this study, students who wrote the thesis using the source information from books, journals, respondents, and internet. Locations visited by the acquisition of information is the National library of Indonesia, NU Libraries and Library STAINU Jakarta.

Information-seeking behavior with six phases of the activities carried out student thesis writers. Barriers faced by students thesis writers is influenced by individuals, between individuals, and environmental factors."

"Penelitian ini ditulis dengan tema konsep siyasah pada pergerakan Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif komparatif dengan sumber pencarian data berupa studi pustaka, mengambil dari sumber acuan seperti referensi buku dan penelitian sebelumnya. Setelah penelitian, penulis menemukan kesimpulan bahwa keempat organisasi ini sepakat bahwa Islam adalah agama yang syumu>l, lengkap, menyeluruh dan komprehensif. Maka Islam membahas seluruh segi kehidupan manusia termasuk politik. Meski memiliki pandangan sama tentang syumu>liyatul Islam, Islam yang komprehensif keempat organisasi ini memiliki pandangan yang berbeda terutama dalam implementasi konsep siyasah di kehidupan sehari-hari.

---

This research is written with the concept of siyasah theme on the movement of Islam in Indonesia. This study is a qualitative research comparative with the source of data search in the form of literature study, taking from reference sources such as reference books and previous research. After the research, the authors found the conclusion that these four organizations agree Islam is syumu>l, complete and comprehensive, then Islam discusses all aspects of human life including politics. Despite having the same view of syumu>liyatul Islam¸ complete and comprehensive, these four organizations have different views, especially in the implementation of the concept siyasah in daily life. "

"ABSTRACTThis paper deals with the politics of patronage and piety in local elections by examining the role of and dilemma faced by Nahdlatul Ulama (NU), the largest Muslim organisation in Indonesia, in a local electoral competition. Focusing on the 2017 local election in Brebes, Central Java, this article conjirms previous scholarly works findings of widespread patronage distribution and the impact of rising religious conservatism on electoral competition. However, this papershows that piety and patronage politics neither necessarily maintain oligarchic rule nor provoke intolerance and violence. The case of the electoral competition in Brebes reveals that IslamiC organizations in Indonesia are not immunejrom electoral politic, and due to institutional weaknesses of most political parties in Indonesia, will likely remain important political players by mobilizing support in elections at both the local and national lewd. In a broader context, Islamic mobilization in local elections in Indonesia helps understand the emergence of pious democracy in democratic Muslim-majoniy countries."

"Skripsi ini menceritakan tentang peranan lembaga-lembaga yang mendahului lahirnya Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh KH Wahab Chasbullah. Ia merupakan salah seorang ulama besar dan motor penggerak dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi masyarakat Jawa saat itu yang serba kekurangan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah akibat penjajahan Belanda. Kondisi tersebut kemudian menggugah hati sejumlah kalangan, salah satunya adalah kalangan ulama. Mereka berupaya untuk mendirikan lembaga-lembaga tertentu sebagai sarana memperbaiki tingkat kehidupan rakyat dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, berdirilah beberapa lembaga diantaranya, Taswirul Afkar (1914), Nahdlatul Wathan (1916), dan Nahdlatul Tujjar (1918) yang diprakarsai oleh KH Wahab Chasbullah. Sebab lain berdirinya ketiga lembaga tersebut ialah berkaitan dengan berkembangnya paham pembaharuan di Timur Tengah yang mempengaruhi pemikiran ke-Islaman di Indonesia. Paham tersebut kemudian mempengaruhi sejumlah ulama di Indonesia untuk melakukan pembaharuan ajaran Islam di Indonesia dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama di luar ajaran agama Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, para ulama yang masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama kemudian mendirikan beberapa lembaga yang berfungsi sebagai wadah pemersatu para ulama untuk menentang ajaran pembaharuan yang disebarkan oleh para ulama pembaharu di Indonesia. Namun, dengan banyaknya persoalan yang terjadi berkaitan dengan pembaharuan Islam yang terjadi di Indonesia maupun di Timur Tengah, para ulama yang lebih dikenal dengan ulama tradisional ini membutuhkan wadah yang lebih besar sebagai pemersatu mereka. Melalui lembaga-lembaga seperti Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathan inilah para ulama berhasil merumuskan berdirinya sebuah komite yang dinamakan komite Hijaz. Komite Hijaz inilah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926."