Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya ruang publik memberikan beragam manfaat untuk kehidupan sosial, ekonomi hinggapolitik dalam suatu masyarakat. Salah satu manfaat adanya ruang publik adalah sebagaitempat usaha pedagang kaki lima. Penempatan dalam menjajakan produk/dagangannyadidalam suatu ruang atau wilayah memiliki pola yang sama setiap harinya dan terlihat teratursesuai patok (penanda) yang ditinggalkan. Serta ada perbedaan konsentrasi di sepanjang jalurtersebut. Dari pola ini terlihat adanya negosiasi dan kesepakatan antara beberapa pihakseperti aktor penguasa untuk menetapkan dan mengatur atas pembagian wilayah atauteritorialitas. Kanal Banjir Timur (KBT) dipilih sebagai wilayah penelitian karena menjadisalah satu ruang publik yang peruntukannya dimanfaatkan oleh para pedagang kaki limadengan jumlah sangat besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola serta alasanpemilihan tempat berdagang PKL secara spasial dan mengkaji bagaimana PKL dan penguasapasar KBT dalam mengklaim wilayah kekuasaannya.. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif yang menggunakan metode observasi lapang, wawancara mendalam dan analisisdeskripstif. Penetapan informan dengan cara mewawancarai gate keeper terlebih dahulu.Hasil penelitian ini menunjukan Pola persebaran pedagang kaki lima yang berada di WilayahKanal Banjir Timur memiliki pola intensifikasi, yaitu setiap lokasi atau wilayah mempunyaiberbagai macam variasi produk atau barang. Sedangkan alasan pemilihan tempat yangdipilih oleh mayoritas pedagang kaki lima adalah jarak tempat tinggal, sumber daya listrikdan sarana fisik dagang. Keterkaitan pemilihan tempat berdagang pedagang kaki limaterhadap teritorialitas di Wilayah Kanal Banjir Timur adalah mengenai keamanan dankenyamanan peraturan. Hal ini tersirat dari beberapa pedagang kaki lima yang memilihtempat di paguyuban tersebut karena peraturan-peraturan dan tanda kebesaran paguyubanatau komunitas tersebut.

---

The presence of public spaces provides many benefits for social, economic, and politicallives in a society. One of the public space benefits is as a place for street vendors to operate.Placement in selling products in a place or area has the same daily pattern and appear asorganized according to the marks left. Concentration difference is also present along thepath. From this pattern, one can observe negotiations and agreements between severalparties, such as ruler actors determining and regulating the area distribution or territoriality.The Kanal Banjir Timur (KBT) was chosen as the study site because it is a public spaceutilized by street vendors in a considerable number. The study aimed to analyze the patternand reason behind street vendor selling place selection spatially and review how streetvendors and KBT ruler actors claim their territories. The study was a qualitative study usingthe field observation method, in-depth interviews, and descriptive analysis. Informantselection was conducted by firstly interviewing the gatekeeper. The study resultdemonstrates the street vendor distribution pattern in the Kanal Banjir Timur area, with anintensification pattern, where each location or area has various products or goods.Meanwhile, the reasons behind the location selection by most vendors were the distancefrom residence, electrical resources, and physical trade facilities. The association betweenselling place selection and territoriality in the Kenal Banjir Timur area was safety andcomfort of regulations. It was implied by several street vendors selecting the place in such anassociation because of the regulations and status symbol of the association or community"

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan suplai air bersih. Masalah kondisi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air baku di DKI Jakarta membuat pasokan air menjadi langka. Masalah tersebut dapat diatasi dengan intervensi teknologi pengolahan sumber air sehingga pelayanan pasokan air bersih di provinsi DKI Jakarta meningkat. Banjir Kanal Timur BKT adalah salah satu fasilitas infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta yang berpotensi menjadi sumber air baku. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemilihan teknologi pra pengolahan yang tepat untuk memperbaiki kualitas air BKT. Metode Analytical Hierarchy Process digunakan untuk menentukan teknologi pra pengolahan yang tepat untuk memperbaiki kualitas air BKT berdasarkan persepsi 5 orang ahli dari instansi berbeda dengan 3 pilihan alternatif teknologi, yaitu MBBR Moving Bed Biofilm Reactor , MBR Membrane Bioreactor , dan Bank Filtration. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi MBBR memperoleh bobot tertinggi sebesar 0,51, sedangkan MBR sebesar 0,38, dan BF sebesar 0,12. Kesimpulannya adalah air BKT berpotensi menjadi air baku dengan teknologi MBBR sebagai teknologi yang paling tepat untuk pengolahan air Banjir Kanal Timur.

---

ABSTRACT Population growth increases the need for clean water supplies. The problem of quality, quantity, and continuity of raw water in DKI Jakarta make water supply become scarce. This condition can be solved by the intervention of water source processing technology so that raw water supply service in DKI Jakarta province increases. East Flood Canal BKT is one of the infrastructure facilities in DKI Jakarta that has the potential to become a source of raw water. This study aims to analyze the selection of appropriate pre processing technology to improve the water quality of BKT. The Analytical Hierarchy Process method is used to determine the appropriate pre processing technology to improve the water quality of BKT based on perceptions of 5 experts from different agencies with 3 alternative technology options, namely MBBR Moving Bed Biofilm Reactor , MBR Membrane Bioreactor , and Bank Filtration. The results of this study indicate that MBBR technology obtained the highest weight of 0.51, while the MBR of 0.38, and BF of 0.12. The conclusion is that BKT water has the potential to become raw water with MBBR technology as the most appropriate technology for water treatment of East Flood Canal. "

"ABSTRAKBanjir telah menjadi masalah bagi Jakarta sejak kota ini masih bernama Batavia pada masa penjajahan Belanda. Untuk meminimalisasikan dampak banjir itu pada tahun 1918 pemerintah kolonial membuat rancangan, yang dikenal sebagai Rencana van Breen, pembangunan duo bush kanal yang berfungsi mengalihkan aliran air sungai ke sisi barat dan timur kota, sehingga Batavia terhindar dari banjir. Kanal di wilayah barat selesai dibangun pada tahun 1920, tetapi kanal di wilayah timur belum terealisasi, bahkan berpuluh tahun kemudian setelah Indonesia merdeka di tahun 1945.Ketika telah menjadi ibu kota Republik Indonesia, pada puncak musim hujan Jakarta kerap dilanda banjir. Pada tahun 1965 Presiden Soekarno membentuk Kornando Proyek Pencegahan Banjir di DKI Jakarta yang bertanggungjawab untuk pengendalian banjir di Ibu Kota. Kerjasama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) dengan Netherlands Engineering Consultants (Nedeco), konsultan dari Negeri Belanda, pada 1973, menghasilkan Rencana Induk Pengendalian Banjir. Salah satu rekomendasinya adalah merealisasikan rencana van Breen: pembangunan kanal banjir di wilayah timur Jakarta. Ketiadaan dana mengakibatkan pembangunan kanal - yang lazim disebut sebagai Banjir Kanal Timur (BKT) - itu tertunda.Perkembangan kota Jakarta beserta wilayah pendukung di sekitarnya - Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi - mengakibatkan dampak banjir makin buruk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 Jakarta kembali dilanda banjir. Setahun sesudah itu (2003) pembangunan BKT yang direncanakan 30 tahun yang lampau akhirnya dicanangkan. Meski demikian, realisasi pembangunan BKT tetap tersendat-sendat. Banjir yang terjadi pada awal tahun 2007 membuat pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat komitmen merealisasikan pembangunan BKT.Penelitian tentang "Upaya Pengendalian Banjir di DKI Jakarta: Realisasi dan Rencana Pembangunan Banjir Kanal Timur" adalah penelitian tentang permasalahan yang rumit yang terkait dengan sejarah, kebijakan dan manajemen yang memerlukan pendekatan kualitatif dengan grounded theory. Penelitian bertujuan mengungkapkan apa daya upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta yang telah dilaksanakan, dan apa kendala yang dihadapi ketika pembangunan BKT mulai dilaksanakan.Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber dan perighimpunan data lewat dokumen pemerintah. Seluruh informasi yang diperoleh dikelompokkan, dilakukan pengkodean, dan dianalisis.Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta tidak disertai oleh komitmen yang kuat, bail( dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketidakjelasan realisasi pembangunan BKT, mengakibatkan daerah yang pada tahun 1973 sudah direncanakan akan digunakan sebagai trace BKT berkembang menjadi permukiman penduduk yang pada gilirannya menimbulkan kesulitan penyediaan tanah untuk trace kanal tersebut.Hasil penelitian ini memberi kejelasan tentang upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta yang pernah dan sedang dilakukan. Implikasi dari penelitian ini adalah perbaikan pada kinerja pemerintah kota terutarna yang menyangkut tats rung kota yang terkait dengan kondisi geografis DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

Flood was and is a problem with Jakarta since the time when it was called Batavia in the Dutch colonial times. To minimize its impact, in 1918 Dutch colonial government drafted a plan, known as van Breen Plan, to construct two canals to divert Ciliwung river flow to the east and west of the city, in order to save the city from its overflow. The canal on the west side was completed in 1920, but the canal on the east side of the city was never realized during the colonial period and even after tens of years after Indonesia's independence in 1945.

After becoming the capital of the Republic of Indonesia, Jakarta was often hit by flood during the peak period of each year's rainy season. In 1965 President Sukarno established a "Command Centre for Flood Control Project" in Jakarta bearing the responsibility to control the flood in the capital. The collaboration between the then Department of Public Works and Electricity and the Netherlands Engineering Consultants, NEDECO, in 1973 produced a Master Plan for Flood Control. One of its recommendations was to re-implement the van Breen Plan: construction of flood canal on the eastern fringe of Jakarta. Lack of funds, however, impeded the completion of the construction of what is popularly called the "Eastern Flood Canal."

The growth of Jakarta and its hinterland - Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi made the impacts of flood even worse over the years. In 2002 Jakarta was again heavily inundated. The year after, 2003, the construction of Eastern Flood Canal that had been still on plan for more than 30 years was eventually kicked off ground, if far from being a smooth one. In the beginning of 2007 another devastating flood prompted both the central and Jakarta Special District governments to yet revive and strengthen their commitment to build the Eastern Flood Canal.

The present thesis, "Flood Control in Jakarta: Plan and Realization of Eastern Flood Canal", having the complexity of history, policies, and management as backdrop, is a qualitative study taking grounded theory as its approach. It aims to uncover what efforts have been made, and which part of the plan has been implemented, and what sort of constraints that have grown out to impede the completion of the construction of the Eastern Flood Canal.

This study is based on interviews with a number of resourceful persons and the collection of official documents. All information is then put into categories, and analysis is made accordingly.

This study discovered that flood control efforts in Jakarta had not been based on strong commitment from either national government or local Jakarta government. The construction of Eastern Flood Canal was then put into further uncertainty when the areas designated for the canal's ground-plan was converted into people's settlement which further complicated the expropriation of the very land required for the construction of the canal.

This study sheds light on past and current flood control efforts in Jakarta. It implies that there is a need to improve the performance of the city's government, especially in the areas related to urban development planning in its relation to Jakarta's specific geographical conditions."

"Banjir merupakan salah satu masalah pengelolaan sumber daya air yang masih sering terjadi di Jakarta. Selain dikarenakan topografi daerah yang berada di dataran rendah, banjir juga diakibatkan oleh perubahan tutupan lahan yang terjadi pada daerah tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi banjir, salah satunya adalah dengan pembuatan Kanal Banjir Timur. Walaupun demikian, masih terdapat genangan yang terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.Penelitian ini menyelidiki genangan yang terjadi pada wilayah layanan KBT yang terdapat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara serta mencari tahu pengaruh Kanal Banjir Timur terhadap banjir pada wilayah layanan KBT yang terdapat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara, dengan menggunakan model HEC-RAS. Simulasi yang dilakukan dengan model HEC-RAS dilakukan dengan dua skenario, yaitu sebelum ada KBT dan setelah ada KBT.Dari simulasi tersebut dihasilkan bahwa Kanal Banjir Timur dapat mengurangi puncak debit banjir yang akan masuk kedaerah layanan KBT sebesar68.8 untuk aliran sunter, 61.67 untuk aliran cakung dan 2.09 untuk aliran blencong.Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwabanjir yang masih terjadi pada daerah layanan KBT yang berada diwilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara diakibatkan oleh permasalahan drainase lokal yang terjadi pada daerah tersebut.

---

Flood is one of the problems of water resources management which is still common in Jakarta. Besides due to the topography of the area that is in the lowlands, flooding is also caused by changes in land cover that occurs in the area. Various ways by the government to reduce flooding, one of which is by making the Eastern Flood Canal. Nevertheless, there are still puddles that occur in East Jakarta and North Jakarta.

This study investigates the inundation that occurred in the Eastern Flood Canal service area at East Jakarta and North Jakarta and find out the influence of Eastern Flood Canal on flooding in the Eastern Flood Canal service area at East Jakarta and North Jakarta using HEC RAS Model. Simulations with HEC RAS Model were perfomed with two scenario, before and after the Eastern Flood Canal.

From the simulation it was found that the Eastern flod canal can reduce the peak flow that will enter the eastern flood canal service area of 68.8 for sunter flow, 61.67 cakung flow and 2.09 for blencong flow.

From the results it can be concluded that the floods that still occur in the Eastern Flood Canal service area located in the East Jakarta and North Jakarta due to problems of local drainage that occurred in the area. "

"Tesis ini mengkaji tentang fenomena penggunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima di jalur hijau Kanal Banjir Timur. Pedagang kaki lima memiliki peran dalam kehidupan perkotaan khususnya masyarakat menengah kebawah sebagai lapangan kerja, peluang wirausaha, serta memperdagangkan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Namun keberadaan pedagang kaki lima di jalur hijau Kanal Banjir Timur diyakini telah mengambil alih bentuk ruang publik sehingga kehadirannya mengakibatkankemacetan dan ketidakteraturan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk merumuskan panduan rancang ruang publik yang mampu mendukung aktivitas pedagang kaki lima. Sedangkan sasaran dari penelitian ini adalah dengan memahami penggunaan jalur hijau Kanal Banjir Timur sebagai ruang terbuka publik dan fungsinya sebagai ruang ketiga. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode desain naratif untuk mengembangkan pemahaman peneliti tentang peran pedagang kaki lima dalam pembentukanruang publik. Tesis ini ingin menunjukan bahwa dengan perancangan ruang, pengembangan fungsi, dan perbaikan pergerakan dapat meningkatkan kualitas jalur hijau Kanal Banjir Timur sebagai ruang publik

---

his thesis examines the phenomenon of the use of public space by street vendors in the green lane of the

Kanal Banjir Timur. Street vendors have a role in urban life, especially for the lower middle class, as

employment, entrepreneurial opportunities, and trading goods and services at more affordable prices.

However, the presence of street vendors in the green lane of the Kanal Banjir Timur is believed to have

taken over the form of public space so their presence results in congestion and disorder. The purpose of

this research is to formulate design guidelines for public spaces that can support the activities of street

vendors. The target of this research is to understand the use of the Kanal Banjir Timur Green Lane as a

public open space and its function as a third space. The research was conducted using a narrative design

method to develop the researcher's understanding of the role of street vendors in the formation of public

space. This thesis aims to show that spatial design, functional development, and movement improvements

can improve the quality of the Kanal Banjir Timur Green Lane as a public space."

"Skripsi ini mengenai analisis pelaksanaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pedagang Kaki Lima Lokasi Binaan Usaha Sementara berdasarkan pengadministrasian pendapatan daerah Proses Identifikasi objek retribusi berdasarkan data yang diusulkan oleh Kelurahan dan Kecamatan Identifikasi. Subjek Retribusi berdasarkan KIPTU yang dikeluarkan Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Penetapan retribusi berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun2012. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Kepala Seksi UMKM JakartaTimur ahli asosiasi pedagang dan Koordinator Pedagang. Dalam pemungutan retribusi pasar ditemukan kendala baik internal Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan maupun eksternal. Penelitian ini meggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasilpenelitian yaitu masih banyak kelemahan dalam pemungutan diantaranya adalah kebocoran dalam pemungutan dan tidak tegasnya sanksi yang dikenakan sehingga Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukumagar wajib retribusi patuh dalam membayar retribusi.

---

This thesis discusses about the analysis of market services charges on Street Vendors at Temporary Locations Patronage of Business based on local revenue administration. The process of identification charge object is based on the data by the village and district levels. The identification of charges subject based on KIPTU issued by Parts Trade Cooperatives and SMEs. Market setting fees based on Regulation No. 3 of 2012. In-depth interviews conducted on SMEs Head of East Jakarta, expert, associate, merchants and traders Coordinator. In implementing market levy, found several obstacles both internal SMEs and Cooperatives Dept of Trade and externally like collection leaks. This research using a qualitative approach with descriptive research. The results obtained from this research are, there are still many weaknesses in the collection, such as leaks in the collection and not specifically sanction imposed, so governments need to conduct oversight and enforcement in order to obey the compulsory levy to pay the charges."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya Ruang Terbuka Hijau RTH bagi masyarakat kota sehingga keberadaannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Masalah di beberapa kota besar di Indonesia seperti DKI Jakarta, ketersediaan RTH sangat minim dikarenakan banyak terjadi konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun guna memenuhi kebutuhan penduduk. RTH di DKI Jakarta sampai dengan akhir 2015 tercatat hanya 9,98 dari 30 yang seharusnya disediakan menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Salah satu upaya untuk meningkatkan luasan RTH dengan membangun RTH publik di kawasan Kanal Banjir Timur Kec. Duren Sawit Jakarta Timur. Selain meningkatkan luasan RTH, RTH publik tersebut memberikan manfaat secara ekologis, ekonomi, estetika dan sosial bagi masyarakat. Sedangkan ditinjau dari kriteria ruang publik menurut Stephen Carr 1992 yaitu responsive, democratif dan meaningfull menunjukan kualitas RTH tersebut baik sebagai ruang publik menurut masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kawasan sempadan sungai/kanal berpotensi dibangun sebagai RTH publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Khusus bagi DKI Jakarta, jenis RTH publik di kawasan sungai/kanal sangat berpotensi meningkatkan luasan RTH, mengingat kondisi wilayah DKI Jakarta yang dilalui oleh 13 sungai dan 2 kanal besar Barat dan Timur . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif.

---

This thesis discusses about the importance of public Green Open Space GOS for the city so that its existence need to be considered and improved. Problems in several major cities in Indonesia such as Jakarta, the availability of GOS was limited because most of the conversion case of open space into land use to meet the needs of the population. Until the end of 2015, there were only 9.98 GOS in Jakarta of 30 should be provided according to Law No. 26 Year 2007 on spatial planning regulation. One of the way to increase availability of GOS by build the public GOS on the East Flood Canal area in Duren Sawit sub district East Jakarta. In addition to increasing the GOS area, the public GOS provides ecological, economic, aesthetic, and social benefit for the community. Based on criteria of public space by Stephen Carr 1992 which is responsive, democratif and meaningfull, showing the quality of the GOS as a public space are good according to community. Therefore, based on the research, it can be concluded that the border river canal area could potentially be built as a public GOS that give benefit for people. Especially for Jakarta, the type of public GOS in the area of the river canal is potentially increase the green space area, considering the conditions of Jakarta area crossed by 13 rivers and two large canals West and East. This study used a descriptive approach with mixed methods are qualitative and quantitative."

"Pembangunan rumah susun merupakan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam usaha relokasi untuk memindahkan warga dari rumah tapak ke rumah susun. Perbedaan asal tersebut merupakan dampak dari relokasi yang mengakibatkan adanya perbedaan motivasi antar individu atau kelompok dalam berkegiatan. Kegiatan tersebut salah satunya aktivitas berkumpul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode obervasi lapang, in-depth interview dengan metode penetapan informan dengan cara mewawancarai gate keeper terlebih dahulu, triangulasi sebagai upaya untuk memvalidasi jawaban informan melalui kajian pustaka, hasil observasi lapangan, dan jawaban informan lain mengenai topik yang sama. Hasil dari Pola organisasi spasial yang tercipta di rumah susun terjadi pada periode waktu yaitu harian, mingguan dan bulanan, dimana aktivitas formal dibentuk oleh pihak lain sedangkan aktivitas informal diciptakan sendiri oleh pelaku. Pemanfaatan ruang publik terjadi di lantai dasar rusunawa, pemanfaatan ruang semi-publik terjadi di lantai unit hunian, dan pemanfaatan ruang privat terjadi di dalam unit hunian. Teritori membantu penghuni rumah susun dalam menyatakan wilayahnya dengan cara menciptakan simbol-simbol fisik dan khayal yang mempengaruhi kekuatan dari pelaku.

---

The construction of flats is a step taken by the DKI Jakarta Provincial Government in an effort to relocate residents from the house to the apartment. The origin difference is the impact of relocation which results in differences in motivation between individuals or groups in activities. One of the activities is gathering activities. This research is a qualitative research Data collection techniques carried out in this study using the field observation method, in-depth interviews with informant determination methods by interviewing the gatekeeper first, triangulation as an attempt to validate the answers of informants through literature review, field observations, and answers to other informants on the same topic. Results from spatial organizational patterns created in flats occur in a period of time, namely daily, weekly and monthly, where formal activities are formed by other parties while informal activities are created by the perpetrators themselves. The use of public space occurs on the ground floor of a flat, the use of semi-public space occurs on the floor of the residential unit, and the use of private space occurs within the residential unit. Territories help residents of flats to declare their territory by creating physical and imaginary symbols that affect the strength of the perpetrator."

"Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar.Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dapat dikorbankan guna kepentingan umum. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanah Negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat. Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila pembebasan tanah melalui musyawarah tidak mendapatkan jalan keluar antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, Fenomena yang terjadi dalam pembebasan tanah salah satunya adalah kerap terjadinya sengketa diantara para pihak yang mengklaim memiliki hak yang sama atas satu bidang tanah. Sengketa ini perlu dicarikan jalan keluarnya baik dengan musyawarah diantara para pihak sendiri maupun dengan bantuan pihak lain (mediator) dalam hal ini adalah Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Peran mediator inilah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam menangani sengketa pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur sebagai pelaksana kegiatan pengadaan tanah mengedepankan penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan mediasi dimaksudkan sebagai proses alternatif penyelesaian sengketa melalui intervensi pihak ketiga sebagai penengah (mediator) namun kesepakatan yang dihasilkan adalah hasil pelibatan peran serta para pihak secara aktif. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan, sehingga solusi/kesepakatan atas suatu permasalahan dapat lebih cepat tercapai.

---

Land issue is an issue that concerns on the most basic people right. Land has economic value and social functions as well. Therefore the personal interest of the land can be sacrificed for the public interests. In handling the issue of land acquisition is very prone, because it involves life of the people. The availability of State land is limited. Therefore the only way to be taken is land acquisition. The process of land acquisition will never apart from the compensation issue. If it has reached agreement of the compensation, then doing the compensation payment, moreover release or acquisition of the land concerned.

If there is no solution on land acquisition between government and land rights holders through deliberation. One of phenomenon that occurs in land acquisition is dispute among the parties who claim to have the same rights on land. This dispute needs to be finding solution both by deliberation among the parties themselves or assistance of the other parties (the mediator), in this case is the Land Acquisition Committee (P2T). The mediator role is the object in this study.

Results of this study indicate that in dealing with land disputes, Land Acquisition Committee (P2T) East Jakarta as implementing land acquisition puts the use of mediation in resolving dispute with reference of applicable law. The use of mediation is intended as alternative dispute settlement process through intervention of the third party as a mediator, nevertheless the resulted agreement is result of the role and involvement of stakeholders actively. Mediation provides feeling of equality for the parties, therefore the issue solution/agreement can be quickly achieved."

"Letak kota Jakarta yang berada di muara sungai menyebabkan Kota Jakarta rawan dengan ancaman banjir apabila musim hujan tiba. hal ini telah disadari oleh Pemerintah Belanda sejak jaman kolonial telah membangun saluran-saluran banjir kanal. Kanal tersebut maupun sungai-sungai yang ada di Jakarta tidak dapat menampung air pada saat musim hujan sehingga sering mengakibatkan sebagian besar kota Jakarta menjadi langganan banjir.Pembangunan proyek Kanal Banjir Timur merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk mengendalikan banjir di Wilayah Timur kota Jakarta. Pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur (KBT) berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 285/2003 tertanggal 8 Oktober 2003. Proyek KBT dimulai pembangunannya pada tahun 2003 yang merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) hal ini diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Per/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. Salah tugas P2T sesuai Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 adalah mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. Penetapan besarnya ganti rugi yang ditetapkan pada pembangunan proyek KBT ini didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak Tahun berjalan. Pemilik tanah ada yang menolak penetapan ganti rugi sesuai dengan NJOP tersebut dan minta agar penetapan ganti rugi nilainya lebih tinggi daripada NJOP tahun berjalan, hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pengadaan tanah disamping hambatan-hambatan yang lain yaitu: sengketa kepemilikan tanah diantara para pemilik tanah, saling klaim kepemilikan bidang tanah antara pemerintah daerah dengan pemilik hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah terjadi setelah dikeluarkannya Keputusan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Gubernur DKI Jakarta. Metode Penelitian adalah Yuridis Empiris dan Tipe penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaaan tanah ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan proyek KBT tidak mempertimbangkan asas keadilan, asas kesetaraan dan asas kesepakatan. Padahal dalam penetapan harga ganti rugi, pemerintah haruslah bertujuan untuk mensejahterakan tingkat kehidupan pemilik tanah tersebut.

---

Location of Jakarta city situated at mouth of river which results in Jakarta city is vulnerable to flood threat if the rainy season comes, this was realized by the Dutch Government since the colonial era when it built flood canals. The canals and rivers located in Jakarta do not accommodate water in the rainy season so frequently resulting in most part of Jakarta regularly inundated by the flood.

Development of East Flood Canal is an effort of the local government to control flood in East Jakarta Municipality. The land acquisition for the East Flood Canal (KBT) project development is based on the Decree of Governor of Special Capital City District of Jakarta Number 285/2003 dated 8 October 2003. The KBT project was initiated in its development in 2003 which was a government project for the public interest.

The implementation of this project was assisted by Land Acquisition Committee (P2T) this was stipulated in Presidential Decree No. 65 Year 2006 in conjunction with Decree of Head of National Land Agency Number 3 Year 2007. One of P2T tasks according to Article 7 Presidential Decree Number 65 Year 2006 is to hold deliberation for consensus with the rights holders and governmental institutions requiring land in order to establish form and/or amount of the compensation.

The implementation of compensation amount applied in this KBT project development is based on Tax Object Sales Value of Current Year. Some landowners rejected the compensation establishment in accordance with the Tax Object Sales Value and asked in order that the establishment of compensation reached higher value compared to the Tax Object Sales Value of Current Year, this was one of the obstacle in land acquisition in addition to other obstacles namely: land title dispute among the landowners, mutual claiming on the land portion ownership among the local government with the title owners on the land and right transfer on the land occurred after the issuance of the Decree for Development Location Establishment for the public interest by the Governor of Jakarta.

Research method is Juridic Empiric and type of research is Analytical Descriptive namely procedure or problem solving of research is conducted by describing the object to be examined as it is based on actual facts in this land acquisition.

Results of this research indicate that the establishment of compensation in KBT project development did not consider the fairness principles, equality principle and mutual agreement principle. Whereas in the establishment of the compensation, the government should have aim to improve living standard of the land owners."