Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 14 dalam melakukan pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan barang impor serta International Commercial Terms (Incoterm) yang digunakan oleh PT YAI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan PT YAI terbukti telah melakukan pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 14. Selain itu, PT YAI sudah memenuhi hak dan kewajiban yang timbul atas penerapan incoterm.

---

This study aims to analyze the application of Financial Accounting Standard Statement (PSAK) 14 in recording, acknowledging, measuring and disclosing imported goods inventory and the International Commercial Terms (Incoterm) used by PT YAI. The method used in this research is descriptive qualitative. The results showed that PT YAI was proven to have recorded, recognized, measured and disclosed in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 14. In addition, PT YAI had fulfilled the rights and obligations arising from the application of incoterm"

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan PSAK 23 dan PSAK 72 di atas Pengakuan Pendapatan di PT XYZ (Technology Industry). Penelitian ini adalah a penelitian kualitatif dengan metode komparatif. Pendapatan di PT XYZ yaitu Layanan Aplikasi, Layanan Infrastruktur, dan Layanan Profesional. Standar baru-baru ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengenai pengakuan pendapatan yaitu PSAK 72 mengharuskan PT XYZ mempelajari standar tersebut, meskipun penerapan PSAK 72 sudah valid efektif pada tahun 2020. Penerapan PSAK 72 memiliki dampak yang berbeda jumlah pendapatan yang diakui di PT XYZ. Selisih jumlah pendapatan yang diakui dan dicatat dalam PSAK 72 lebih kecil dari PSAK 23 dalam pendapatan bundling Layanan Aplikasi, sedangkan untuk pendapatan tidak mem-bundling Layanan Aplikasi, Layanan Infrastruktur dan Profesional Layanan tidak berdampak pada pengakuan. Pengukuran pendapatan PSAK 23 dan PSAK 72 di PT XYZ memiliki kesamaan yaitu pengukuran sejumlah harga transaksi setelah dikurangi diskon, rabat dan PPN. Presentasi PSAK 23 dan PSAK 72 pada dasarnya sama, hanya saja namanya berbeda unbil menjadi aset kontrak dan pendapatan yang ditangguhkan menjadi liabilitas kontrak. Pengungkapan PSAK 23 dan PSAK 72 memiliki kesamaan tetapi diatur dalam PSAK 72 ada pengungkapan tambahan yang harus dilaporkan. Penerapan awal PSAK Hal ini dapat dilakukan untuk PT XYZ dengan persiapan yang memadai untuk memenuhi tuntutan pelaporan.This study aims to compare PSAK 23 and PSAK 72 above Revenue Recognition in PT XYZ (Technology Industry). This research is a qualitative study with a comparative method. Revenues at PT XYZ are Application Services, Infrastructure Services, and Professional Services. The standard recently issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) regarding revenue recognition, namely PSAK 72 requires PT XYZ to study these standards, even though the application of PSAK 72 is already valid effective in 2020. The adoption of PSAK 72 has a different impact on the amount of revenue recognized in PT XYZ. The difference in the amount of revenue recognized and recorded in PSAK 72 is smaller than PSAK 23 in Application Service bundling revenue, while revenue for not bundling Application Services, Infrastructure Services and Professional Services does not have an impact on recognition. Measurement of income PSAK 23 and PSAK 72 in PT XYZ have similarities, namely the measurement of a number of transaction prices after deducting discounts, rebates and VAT. The presentation of PSAK 23 and PSAK 72 is basically the same, it's just that the names differ in terms of contract assets and deferred income becomes contract liabilities. The disclosures in PSAK 23 and PSAK 72 have similarities, but it is regulated in PSAK 72 that there are additional disclosures that must be reported. Early adoption of PSAK This can be done for PT XYZ with adequate preparation to meet reporting demands."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan, kesesuaian perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 23, dan pengaruh penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan ED PSAK 72 pada PT HGZ Tbk., perusahaan biro jasa perjalanan. Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan, terdapat salah saji terhadap periode pengakuan pendapatan PT HGZ Tbk. Tetapi karena nilai salah saji tidak material, maka tidak dilakukan penyesuaian audit. Secara keseluruhan, pengakuan pendapatan pada PT HGZ Tbk dinyatakan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Selain itu, perlakuan akuntansi atas akun pendapatan juga telah sesuai dengan PSAK 23. Dan penjualan jasa yang dilakukan oleh PT HGZ Tbk termasuk dalam kriteria kontrak dalam ruang lingkup ED PSAK 72 sehingga exposure penerapan ED PSAK 72 dapat dianalisis lebih lanjut.

---

The internship report is aimed to explain about the audit procedures of revenue account, its compliance to PSAK 23, as well as its analysis to the revenue recognition based on ED PSAK 72 in PT HGZ Tbk., a travel agent company. The audit result shows that there are some misstatement related to revenue recognition period of PT HGZ Tbk. But, as the amount of misstatement are not material, no audit adjustment was made.

In conclusion. Revenue recognition of PT HGZ Tbk is present fairly in all material respects. Moreover, the accounting treatment for revenue account is found to comply to PSAK 23. And, services by company does meet the contract criteria in scope of ED PSAK 72 that it could not be analyzed further."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK 69 pada perusahaan sektor agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PSAK 69 mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan terkait aktivitas agrikultur yang berlaku efektif 1 Januari 2018. Penelitian ini menganalisis karakteristik perusahaan kaitannya dengan kecenderungan untuk melakukan penerapan PSAK 69 dalam laporan keuangan interim. Terdapat 13 dari 23 perusahaan menerapkan PSAK 69 sampai dengan laporan keuangan Triwulan 3 tahun buku 2018. Perusahaan yang telah menerapkan cenderung memiliki karakteristik ukuran total aset yang besar, memiliki produk kelapa sawit atau mix product memiliki ukuran aset biologis dan tanaman produktif yang material serta diaudit oleh KAP Big Four. Penyajian dan pengungkapan aset biologis dan tanaman produktif pada perusahaan beragam.

---

This research aims to analyze the application of PSAK 69 on agricultural sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. PSAK 69 regulates the accounting treatment and disclosures related to agricultural activities effective January 1, 2018. This research analyzes the characteristics of the company and its relation to the tendency to implement PSAK 69 in the interim financial statements. There are 13 of 23 companies have applied PSAK 69 to financial statements Quarter 3 year 2018. Companies that have implemented tend to have characteristics of a large total asset size, owning palm oil products or mix products, having material size of biological assets and bearer plants and audited by Big Four Public Accountant Firm. Presentation and disclosure of biological assets and bearer plants are relatively diverse."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan terhadap aset milik negara yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Teori pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset digunakan untuk menjelaskan fenomena pengakuan aset negara oleh KKKS. Penelitian ini menggambarkan penerapan pengakuan aset milik negara oleh perusahaan migas di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah PT X, entitas bertujuan khusus yang mempunyai partisipasi interes sebesar 50 dari operator bersama Blok Kappa. Kontribusi utama penelitian adalah memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan mengenai penerapan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan barang milik negara oleh KKKS untuk aset yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study analyze recognition, measurement, and disclosure for state owned asset managed by Production Sharing Contract Contractor. Recognition, measurement, and disclosure theory applied to explain state owned asset recognition by PSC Contractor phenomena. This study describes Contractor practice in upstream oil and gas industry to recognize state owned asset. Sample for this study is PT X, a special purpose vehicle that owned 50 participating interest in joint operating body that operate Kappa Block. Main contribution for educational sector from this study is to give understanding in recognition for upstream oil and gas state owned asset by PSC Contractor in Indonesia."

"Pada tanggal 1 Januari 2020, PSAK 72 sudah diterapkan oleh Perusahaan-Perusahaan di Indonesia. PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini menggantikan semua standar terkait pendapatan yang digunakan sebelumnya seperti PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, PSAK 23 tentang Pendapatan, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27 tentang Pengalihan Aset dari Pelanggan. Skripsi studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan pengakuan pendapatan oleh PT FEB sebagai perusahaan jasa konsultansi konstruksi. PT FEB mengakui pendapatan sebelumnya menggunakan PSAK 34 dengan metode persentase penyelesaian, dimana pendapatan diukur berdasarkan dari fisik penyelesaian pekerjaan. Setelah menggunakan PSAK 72, PT FEB mengakui pendapatan dengan metode 5 langkah pengakuan pendapatan. PT FEB harus menganalisis ulang kontrak dengan pelanggan apakah mengandung satu atau lebih kewajiban pelaksanaan, serta menilai apakah pendapatan diakui sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Hasil dari analisis ini, saat menggunakan PSAK 72, PT FEB memilih mengakui pendapatan sepanjang waktu.

---

On January 1, 2020, PSAK 72 has been implemented by companies in Indonesia. PSAK 72 on revenue from contracts with customers replaces all revenue-related standards previously used such as PSAK 34 on Construction Contracts, PSAK 23 on Revenue, ISAK 10 on Customer Loyalty Programs, ISAK 21 on Real Estate Construction Agreements, and ISAK 27 on Transfer of Assets from Customer. This case study thesis aims to analyze the recording of revenue recognition by PT FEB as a construction consulting service company. PT FEB previously recognized revenue using PSAK 34 using the percentage of completion method, where revenue is measured based on the physical completion of work. After using PSAK 72, PT FEB recognizes revenue using the 5-step revenue recognition method. PT FEB must re-analyze contracts with customers whether they contain one or more performance obligations, as well as assess whether revenue is recognized over time or at certain times. The result of this analysis, when using PSAK 72, PT FEB chooses to recognize revenue over time."

"Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post-positivist yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis atas data yang telah dikumpulkan tersebut, diperoleh dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Pertama, perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak memenuhi asas ease of administration karena asas clarity dan economy tidak terpenuhi. Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak sepenuhnya memenuhi asas ease of administration karena asas clarity tidak terpenuhi. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, diperbaruinya KMK No. 1169/KMK.01/1991 atau diperkenalkannya suatu ketentuan pajak baru yang mengatur perlakuan transaksi sewa, yang sebaiknya dapat menjelaskan konsekuensi dari adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara akuntansi dan pajak. Sedangkan, untuk saran kedua, pengaturan konsep utang dalam Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017 sebaiknya diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian

---

This undergraduate thesis aims to accomplish two objectives. The first objective is to analyze the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. The second objective is to analyze the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. This research utilizes a post-positivist approach, with data collection conducted through literature review and in-depth interviews. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn in response to the research questions. First, the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not meet the principle of ease of administration because the principles of clarity and economy are not fulfilled. Meanwhile, for the second conclusion, the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not fully meet the principle of ease of administration because the principle of clarity is not fulfilled. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is to update KMK No. 1169/KMK.01/1991 or introduce a new tax regulation that governs the treatment of lease transactions. This new regulation should clarify the consequences of the differences in recognition and measurement between accounting and taxation. As for the second recommendation, the concept of debt in Article 4, paragraph (2) of Government Regulation No. 34/2017 should be clarified to avoid causing uncertainty."

"ABSTRAK Laporan ini menguji apakah perlakuan akuntansi PT EII dalam mengakui pendapatan perusahaan telah sesuai terhadap standar akuntansi yang berlaku, yakni PSAK 23 terkait jenis pendapatan penjualan barang dan konsinyasi perusahaan, serta PSAK 34 terkait jenis pendapatan kontrak konstruksi perusahaan. Bedasarkan hasil analisis, penulis menemukan bahwa terdapat kecenderungan PT EII mengakui pendapatan pada jenis penjualan barang lebih cepat dari yang seharusnya ditentukan oleh standar. Sedangkan, pengakuan pendapatan perusahaan pada jenis penjualan konsinyasi dan kontrak konstruksi telah sesuai dengan kriteria standar akuntansi yang berlaku.

---

ABSTRACTThe focus of this report is to assess the accounting treatment of PT EII in recognizing their revenue accordance to PSAK 23 and PSAK 34. For type of revenue stream that generated from sales of goods and consignment, author use PSAK 23 for the compliance. Aside from that,author use PSAK 34 for revenue that generated from construction contract. The result from the analysis shows that there are tendency that the company experiencing early revenue recognition selling of goods. However, for the other two revenue stream which are consignment and construction contract complied with the standard requirement. "

"Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas pengakuan pendapatan sewa dan pengungkapan atas transaksi sewa pada PT Bengawan, salah satu perusahaan rental kendaraan roda empat terkemuka di Indonesia yang dianalisis menggunakan dua standar akuntansi yaitu PSAK 30 yang diimplementasikan penuh saat periode pelaporan dan PSAK 73 yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2020. Selain itu dalam laporan magang ini juga membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan PT Bengawan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Berdasarkan analisis perlakuan akuntansi, PT Bengawan telah mengimplementasikan PSAK 30 secara penuh baik dari pengakuan hingga pengungkapannya. Berdasarkan hasil proses audit, laporan keuangan konsolidasian PT Bengawan telah disajikan dengan wajar untuk segala hal yang bersifat material. Perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP MTY telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

This internship report is aimed to explain the accounting treatment for the recognition of rental income and disclosure of lease transactions of PT Bengawan, one of best four-wheeled rental companies in Indonesia that analyzed using two accounting standards which are PSAK 30 that fully implemented during the reporting period and PSAK 73 which is effective as of January 1, 2020. In addition, this report also discusses about audit procedures for PT Bengawan 39;s revenue account for the period ended December 31, 2017. Based on the analysis of accounting treatment, PT Bengawan has fully implemented of PSAK 30 from the recognition to the disclosure section. Based on the results of the audit process, the consolidated financial statements of PT Bengawan have been fairly presented for all material matters. The accounting treatment and audit procedures that conducted by the KAP MTY have been in accordance with prevailing theories and standards."

"Skripsi ini mengevaluasi penerapan metode pencatatan dan penilaian persediaan pada bidang usaha restoran menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM). Studi kasus dilakukan pada PT. GIP yang bergerak di bidang usaha restoran dan memiliki beberapa outlet diantaranya outlet Slice of Heaven (SOH), outlet Fresh and Co, dan outlet Kantin yang berlokasi di ibu kota Jakarta. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian berfokus pada metode pencatatan dan penilaian persediaan pada PT.GIP. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh PT.GIP diketahui bahwa perusahaan belum dapat mengakui semua persediaannya sebagai aset perusahaan dan belum dapat mengklasifikasikan biaya konversi sebagai bagian dari biaya perolehan persediaannya. Hal tersebut menyebabkan nilai persediaan menjadi understated di dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan dari penilaian persediaan, perusahaan menilai persediaannya menggunakan metode Moving Average yang merupakan pengukuran untuk sistem pencatatan perpetual. Perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik, maka seharusnya persediaan diukur dengan metode Weighted Average. Sehingga diketahui bahwa perusahaan belum dapat mengukur biaya persediaan sesuai dengan sistem pencatatannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pencatatan dan penilaian persediaan yang dilakukan oleh PT. GIP belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum yaitu SAK EMKM.

---

This study evaluate the application of inventory record and valuation methods in the restaurant sector in accordance with Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Enterprise (SAK-EMKM). This case study was conducted at PT. GIP, which engaged in the restaurant business and has several outlets that are Slice of Heaven (SOH), Fresh and Co, and Canteen, which located in the capital city of Jakarta. Research method was conducted using qualitative methods. The object of research focuses on inventory record and valuation methods at PT. GIP. Based on the inventory recording by PT.GIP, it is known that the company has not been able to recognize all of its inventory as a company asset and has not been able to classify conversion costs as part of its inventory costs. So that the value of inventory becomes understated in the statement of financial position. While from the inventory valuation, the company assesses its inventory using the Moving Average method which is a measurement for a perpetual recording system. Companies use a periodic recording system, so inventory should be measured by the Weighted Average method. It is known that the company has not been able to measure inventory costs in accordance with the recording system. The results of analysis show that inventory record and valuation conducted by PT. GIP is not carried out in accordance with SAK EMKM.

"