Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penilitian ini adalah analisis terhadap data audio video mengenai kampanye anti minyak sawit yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu yang memiliki hubungan dengan Uni Eropa secara langsung maupun tidak langsung. Media memainkan sebuah peran tertentu di tengah masyarakat modern kapitalis. Perkembangan teknologi media seperti internet dan media sosial yang semakin maju telah membuat ruang lingkup media semakin meluas dan fleksibilitas hubungan sosial meningkat. Hal ini yang dimanfaatkan oleh Uni Eropa dan Aliansi Baratnya dalam membangun sebuah ideologis dan persepsi masyarakat dunia terhadap industri minyak kelapa sawit. Kampanye anti minyak sawit ini telah berlangsung jauh sebelum RED II dan delegated regulation pada tanggal 18 Maret 2019. Analisis data audio visual ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif serta analisis konten Klaus Krippendorff dalam pengolahan datanya. Untuk melihat apakah adanya propaganda yang terjadi, penelitian ini menggunakan teori propaganda model Herman-Chomsky serta pendekatan information warfare dan hybrid warfare dan dampak ekonomi yang dihasilkan oleh kampanye anti-sawit ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya propaganda dalam mengubah ideologi target audiens mengenai minyak kelapa sawit. Kampanye anti-minyak sawit yang berupa audio visual ini menunjukkan tidak berpengaruh kepada harga pasar minyak sawit di pasaran

---

This study is an analysis of audio-visual data on anti-palm oil campaigns carried out by certain actors who have direct or indirect relations with European Union. Media plays a particular role in modern capitalism society. Development of media technology such as the internet and social media with amazing progress and innovation. These factors have made the scope of media more comprehensive and flexibility of social relation is increasing. This is utilized by the European Union and its Western Alliance in building an ideology and perception of the world community towards the palm oil industry. Anti-palm oil campaign has been started since before RED II and Delegated Regulation on March 18 2019. The audio-visual data analysis uses both qualitative and quantitative methods as well as content analysis by Klaus Krippendorff in processing data. Theory of propaganda today by Herman-Chomsky and perfective of information & hybrid warfare are used to see whether probability of any propaganda and the economic impact generated by this anti-palm oil campaigns. The results of this study indicate that there are propaganda efforts in changing the ideology of target audience regarding palm oil. The audio-visual anti palm oil campaign shows that there is no effect on the market price of palm oil"

"Tesis ini membahas Perang Informasi Media Massa Mainstream Eropa dengan studi kasus konflik Ukraina-Rusia tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data dari hasil analisa artikel, wawancara ahli media dan perang informasi dan data statistik yang diambil dari situs-situs resmi. Analisa penelitian dilakukan dengan menggunakan teori hegemoni, teori agenda setting dan teori sekuritisasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media massa mainstream di Eropa saat terjadinya konflik Ukraina-Rusia terlibat dalam perang informasi. Metode perang informasi yang digunakan media Belanda, Perancis, Jerman, Inggris, Georgia adalah ofensif karena konten artikel menyerang Rusia. Ukraina dan Rusia yang terlibat konflik langsung menggunakan metode ofensif dan defensif bertahan . Belarus menggunakan metode ofensif karena informasinya menyudutkan negara-negara Eropa yang menyerang Rusia. Perang Ukraina-Rusia bertransformasi menjadi perang informasi karena dipengaruhi kepentingan politik dan bisnis. Strategi yang digunakan diantaranya propaganda dan manipulasi informasi.

---

This thesis elaborates the Information Warfare on Europe's Mainstream Mass Media Case Study Ukraine Russia Conflict year 2013 2017. This research uses qualitative and quantitative methods with sources of data from the articles analysis, experts interviews and statistical data taken from the official websites. The research analysis is using hegemonic theory, agenda setting and securitization theory. From the research results, it can be concluded that the information warfare in mainstream mass media in Europe was occurred during the Ukrainian Russian conflict. The information warfare methods used by the Dutch, French, German, British, Georgian media are offensive because of its article content that is attacking Russia. Ukraine and Russia are involved in direct conflict by using offensive and defensive methods defense. Belarus used the offensive method because its information cornered the European countries that attacked Russia. The Ukrainian Russian war has transformed into an information warfare because of the influence of political and business interests. The strategies used include propaganda and information manipulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi ancaman hybrid warfaredi Indonesia melalui studi kasus Papua di Media Sosial. Penulis menggunakanteori hybrid warfare,teori hate speech, teori propaganda, teori media sosial danteori disinformasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sebagaimembantu menjelaskan fenomena propaganda dan disinformasi pada kasusgerakan pembebasan Papua. Penulis berusaha menganalisa potensi ancamanhybrid warfare yang dilakukan oleh oknum pembebasan Papua melalui mediasosial. Perkembangan media sosial di Indonesia dan dunia internasional sangatpesat dengan dipengaruhi oleh internet. Media sosial pada saat ini dapatmempengaruhi penyebaran dan model propaganda serta disinformasi yangdigunakan sebagai instrumen hybrid warfare. Propaganda dan disinformasi yangdigunakan sebagai upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui media sosial.Perubahan interaksi dan penggunaan disinformasi dan hate speech pada mediasosial menunjukkan bahwa OPM melakukan penggalangan untuk merubahpersepsi masyarakat Indonesia maupun internasional. Propaganda dandisinformasi mengenai kasus Papua semakin meningkat dan menggunakanalogaritma dari media sosial untuk mencapai tujuan mereka. Penulis menemukanbeberapa bukti bahwa media massa dan media sosial organisasi tersebutmedapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut dapatmenigkatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia

---

This study aims to analyze the potential threat of hybrid warfare in

Indonesia through a Papua case study on social media. The author uses hybrid

warfare theory, hate speech theory, propaganda theory, social media theory and

disinformation theory. The author uses qualitative methods and case studies to

help explain the phenomenon of propaganda and disinformation in the case of the

Papuan liberation movement. The author tries to analyze the potential threat of

hybrid warfare carried out by elements of Papuan liberation through social media.

The development of social media in Indonesia and internationally is very fast,

influenced by the internet. Social media at this time can influenced the spread and

model of propaganda and disinformation used as a hybrid warfare instrument.

Propaganda and disinformation used as an effort by the Free Papua Movement

(OPM) through social media. Changes in interaction and the use of disinformation

and hate speech on social media showed that OPM is mobilizing to change

perceptions of the Indonesian and international community. Propaganda and

disinformation regarding the Papua case is increasing and using algorithms from

social media to achieve their goals. The author found some evidence that the mass

media and social media of these organizations received support from various

circles. This support can increase the potential threat to Indonesia's national

security"

"Lingkungan strategis di era kontemporer telah berubah dan berpengaruh terhadap dinamika keamanan dalam sistem internasional. Perang dilakukan tidak hanya mengandalkan penggunaan kekuatan konvensional, tetapi kombinasi dengan instrumen non konvensional. Strategi hybrid warfare merupakan strategi yang diterapkan Rusia untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan dengan mengkombinasikan kekuatan konvensional dan non konvensional. Penerapan strategi hybrid warfare tersebut mengakibatkan persepsi ancaman bagi Estonia sebagai salah satu negara bekas Soviet yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengapa Estonia memiliki persepsi ancaman terhadap penerapan strategi hybrid warfare Rusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor historis hubungan Estonia-Rusia, pengalaman ancaman di masa lalu, dan intensi Rusia dalam memproyeksikan ancaman hybrid merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi ancaman Estonia. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Estonia meningkatkan komitmen pertahanan kolektif NATO, meningkatkan kekuatan pertahanan, dan mengeluarkan kebijakan pertahanan siber serta disinformasi.

---

The strategic environment in the contemporary era has changed and influenced the dynamics of security in the international system. War carried out does not only rely on the use of conventional forces, but also combines with non conventional instruments. Hybrid warfare strategy is a strategy applied by Russia to increase its influence in the region by combining the strength of conventional and non conventional instruments. The adoption of the hybrid warfare strategy poses a threat perception for Estonia as one of the former Soviet countries with high levels of vulnerability. This raises the question of why Estonia has a perception of Threat to the application of hybrid warfare strategy. This research is a qualitative research with case study method. The results show that the historical factors of Estonian Russian relation, previous experiences of threat, and Russian intentions in projecting hybrid threat were factors that influence Estonia rsquo s threat perception. To anticipate the threat, Estonia increased NATO 39 s collective defense commitment, increased defense force, and issued cyber defense policies and disinformation."

"Ketentuan hukum dari Organisasi Perdagangan Dunia yang memberikan perlindungan khusus untuk lingkungan dapat ditemukan dalam Pasal XX (b) dan (g) PUTP 1994, dan dapat ditemukan secara sempit dalam Perjanjian tentang Aplikasi Sanitasi dan Fitosanitasi Tindakan (Perjanjian SPS) dan Perjanjian tentang Hambatan Teknis untuk Perdagangan (TBTPersetujuan). Kebijakan itu bisa diterapkan oleh suatu negara di ranah perdagangan internasional ditujukan untuk melindungi lingkungan tidak dapat dilakukan semata-mata atas dasar ini tujuan. Sehubungan dengan ini, pada tahun 2011 Uni Eropa mengeluarkan Uni Eropa Peraturan No. 1169/2011 terkait dengan kebijakan kewajiban untuk melalui a proses sertifikasi standar, tetapi pihak Indonesia tidak mengajukan gugatankebijakan yang merugikan eksportir minyak sawit Indonesia melalui Penyelesaian Sengketa WTO Tubuh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan studi literatur Peraturan Pelabelan dengan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan Indonesia kebijakan. Pelabelan minyak kelapa sawit bertujuan untuk melindungi kesehatan dari dugaan bahaya minyak sawit untuk kesehatan manusia, melestarikan hutan dunia, dan memberikan informasi kepada konsumen produk minyak sawit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelabelan UE kebijakan produk minyak sawit Indonesia telah melanggar ketentuan GATT dan Perjanjian TBT, dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XX (b) atau (g) ​​PUTP 1994. Ini kebijakan dapat menimbulkan biaya dan kerugian daya saing produk minyak sawit. Ini kebijakan termasuk dalam kebijakan diskriminatif berdasarkan ketentuan GATT dan Perjanjian TBT. Pembenaran untuk hambatan terhadap perdagangan internasional harus bisa memenuhi unsur chapeau Pasal XX GATT, tidak hanya ketentuan dalam surat artikel saja.

---

Legal provisions of the World Trade Organization that provide special protection for the environment can be found in Article XX (b) and (g) PUTP 1994, and can be found in full in the Agreement on Sanitation and Phytosanitary Applications, the Agreement Signing Agreement and the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Approval). That policy can be applied by a country in the realm of international trade aimed at protecting the environment cannot be done free of charge. In connection with this, in 2011 the European Union issued the European Union Regulation No. 1169/2011 related to policy requirements through a standard certification process, but the Indonesian side did not request a lawsuit WTO Body. This study uses a normative juridical method, by conducting a study of the Labeling Regulations literature with palm oil certification managed by Indonesia. Palm oil labeling to protect health from the suspected danger of palm oil for human health, preserve the world's forests, and provide information to consumers of palm oil products. The results of this study indicate that the EU labeling of Indonesian palm oil product policies has agreed to the provisions of the GATT and the TBT Agreement, and cannot be justified under Article XX (b) or (g) PUTP 1994. palm. This policy is included in a discrimination policy based on GATT provisions and the TBT Agreement. Article XX GATT, not only provisions in the article letter only."

"Perkembangan teknologi informasi di dunia beberapa dekade terakhir juga membuat AS mengembangkan doktrin militer dengan berbasiskan teknologi informasi tersebut yang disebut sebagai ?network centric warfare‟. Ketika AS melakukan invasi ke Afghanistan sebagai bagian dari perang global melawan terorisme doktrin ?network centric warfare‟ diuji untuk dapat mengatasi kondisi perang asimetris di Afghanistan. Disparitas yang terjadi dalam perang asimetris di Afghanistan tidak hanya pada kekuatan militer, tetapi juga pada status, ideologi dan struktural. Pada masa perang di Afghanistan, doktrin ?network centric warfare‟ dapat berfungsi secara efektif untuk meningkatkan kemampuan tempur dan operasi militer AS. Tetapi disparitas ideologi dan struktural antara AS dengan kelompok teroris/perlawanan di Afghanistan membuat tujuan operasi militer di Afghanistan belum sepenuhnya dapat dicapai oleh AS.

---

The recent development of information technology within global society and contemporer industry also followed by US military as part of Revolution of Military Affairs to develop military doctrine that based on network organization and maximation of information technology to conducting the warfare. The doctrine has been developing since late 20th century within the concept of network centric warfare doctrine. This doctrine come into challenge when implement in the invasion to Afghanistan part of US global war on terrorism policy. The asymmetric conditions in Afghanistan war overcome effectively with network centric warfare doctrine for military combat operation to neutralize terrorist/insurgents organization network in Afghanistan but not comprehensively handling ideology and structural disparity as the war still raging until now."