Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akuisisi yang dilakukan dengan tujuan anti persaingan dapat membawa dampak pelanggaranhukum persaingan usaha sebab tindakan tersebut dapat mematikan pesaing bisnis,menimbulkan penguasaan pasar (market power), dan juga dapat menghalangi pelaku usaha lainuntuk memasuki pasar barang atau jasa tertentu sehingga perusahaan pengakuisisi kemudianmemegang kontrol tertinggi atas produk/jasa yang dipegang. Penelitian ini berbentuk penelitianyuridis normatif dengan menganalisis tindakan akuisisi dengan tujuan untuk mengurangipersaingan usaha berdasarkan studi kasus akuisisi aset Uber Technologies Inc. oleh GrabHoldings Inc. di Asia Tenggara di tahun 2018. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitisdengan fokus pada komparasi regulasi hukum persaingan usaha, analisa tindakan akuisisi asetUber oleh Grab, serta penyikapan/sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga otoritas penegak hukumpersaingan usaha di Singapura, Filipina, Vietnam dan Indonesia dalam menghadapi kasustersebut

---

Akuisisi yang dilakukan dengan tujuan anti persaingan dapat membawa dampak pelanggaranhukum persaingan usaha sebab tindakan tersebut dapat mematikan pesaing bisnis,menimbulkan penguasaan pasar (market power), dan juga dapat menghalangi pelaku usaha lainuntuk memasuki pasar barang atau jasa tertentu sehingga perusahaan pengakuisisi kemudianmemegang kontrol tertinggi atas produk/jasa yang dipegang. Penelitian ini berbentuk penelitianyuridis normatif dengan menganalisis tindakan akuisisi dengan tujuan untuk mengurangipersaingan usaha berdasarkan studi kasus akuisisi aset Uber Technologies Inc. oleh GrabHoldings Inc. di Asia Tenggara di tahun 2018. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitisdengan fokus pada komparasi regulasi hukum persaingan usaha, analisa tindakan akuisisi asetUber oleh Grab, serta penyikapan/sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga otoritas penegak hukumpersaingan usaha di Singapura, Filipina, Vietnam dan Indonesia dalam menghadapi kasustersebut"

"Pasar bersangkutan di dalam hukum persaingan usaha dapat meliputi berbagai macam bentuk menyusul adanya perkembangan pasar yang dinamis. Di Amerika Serikat, salah satu bentuk pendefinisian pasar bersangkutan dapat berupa single-brand aftermarket, yang mana pasar bersangkutan ini hanya mencakup produk lanjutan dari produk merek tertentu. Pasar bersangkutan jenis ini pada mulanya timbul di dalam perkara Eastman Kodak v. Image Technical Services (Supreme Court, Certiorari to The United States Court of Appeals for The Ninth Circuit, 1992), yang mana hakim di dalam perkara tersebut mendefinisikan pasar bersangkutan hanya berupa servis dan suku cadang dari mesin fotokopi dan micrographic Kodak. Dalam perkembangannya, penentuan single-brand aftermarket sebagai pasar bersangkutan disempurnakan oleh hakim di dalam perkara Newcal Industries, Inc. v. IKON Office Solution (United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 2008), yang mana perkara ini mengeluarkan suatu pertimbangan khusus untuk menentukan aftermarket sebagai pasar bersangkutan yang dikenal dengan Newcal factors. Adapun di Indonesia, pengaturan hukum persaingan usaha tidak meliputi secara spesifik terkait dengan single-brand aftermarket sebagai pasar bersangkutan, sebagaimana dicakup di dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan mencoba menganalisis bagaimana single-brand aftermarket diterapkan sebagai pasar bersangkutan di dalam penegakan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, sekaligus membahas bagaimana ia diterapkan di dalam kasus aktual dan bagaimana single-brand aftermarket diadaptasikan ke dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

Relevant market definition in the context of antitrust law may consist various forms, following the dynamic of the market development. In the United States, relevant market may also be defined to consist single-brand aftermarket products, in which it encapsulates only the aftermarket products of specific brands. This type of relevant market first invented in Eastman Kodak v. Image Technical Services (Supreme Court, Certiorari to The United States Court of Appeals for The Ninth Circuit, 1992), where the judges defined and limited the relevant market in that case to contain services and spare parts of Kodak’s photocopiers and micrographics. Considerations on defining single-brand aftermarket as relevant market in the subsequent cases developed as judges in Newcal Industries, Inc. v. IKON Office Solution (United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 2008) invented several factors in regards of determining aftermarket as relevant market known as Newcal factors. In Indonesia, the laws regarding antitrust enforcement do not specifically include single-brand aftermarket as relevant market, as provided in the antitrust law of the United States. Utilizing normative juridical research method, this writing will attempt to analyze on how single-brand aftermarket is applied as relevant market in the enforcement of antitrust law in the United States. This writing will also discuss on how single-brand aftermarket as relevant market is implemented in actual cases and how it is adapted to antitrust law in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan PP No. 57 Tahun 2010 dalam menilai kasus merger dan akuisisi. Studi kasus dilakukan pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran oleh kelompok usaha Temasek dan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009 tentang akuisisi Alfa oleh Carrefour. Metode penelitian yang digunakan adalah ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, yaitu: analisis konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan kepailitan.Hasil penilaian terhadap akuisisi Indosat oleh Temasek menunjukkan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah akuisisi yang sangat tinggi, hambatan masuk pasar yang tinggi dari segi teknis, adanya potensi koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan Induk kepada Telkomsel dan Indosat dalam upaya membatasi respon pesaing dengan mengubah kondisi pasar, potensi mengendalikan pasar, dan potensi menetapkan harga layanan telekomunikasi seluler yang tinggi, inefisiensi, dan tidak dalam keadaan pailit. Sehingga akuisisi diduga dapat menciptakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hasil penilaian memiliki kesesuaian dengan analisis di dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007.Hasil penilaian terhadap akuisisi Alfa oleh Carrefour menunjukkan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah akuisisi tinggi namun perubahan HHI rendah sehingga akuisisi tidak menyebabkan perubahan pasar secara signifikan, tidak ada hambatan atau halangan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar ritel modern setelah akuisisi, potensi perilaku anti persaingan yang rendah, manajemen Alfa yang lebih efisien, dan tidak dalam keadaan pailit. Sehingga akuisisi tidak menciptakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Hasil penilaian tidak sesuai dengan analisis di dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2009.

---

This thesis discuss the implementation PP No. 57 Year 2010 in assessing the merger and acquisition case. Case study done on acquisitions case that was decided as a violation to the provisions of the Law No. 5 Year 1999, i.e. KPPU`s decision No. 07/KPPU-L/2007 about violations by business group of Temasek and KPPU`s decision No. 09/KPPU-L/2009 about the acquisition Alfa by Carrefour. This research using a method based on the provision of article 3 subsection (2) PP No. 57 year 2010, i.e. concentration market analysis, barriers to entry, potential anticompetitive behavior, efficiency, and failing firms.

The assessment of the acquisition Indosat by Temasek shows that the market concentration before and after the acquisition is very high, barriers to entry from a technical point is high, the coordination by parent company to Telkomsel and Indosat to limit competitor's response by changing the market conditions, potentially control the market, and potentially make the high price on cellular telecommunication services, inefficiency, and the firms is not in the failing condition. So the acquisition allegedly can create monopolistic practices and/or unfair business competition. This result has compliant with the analysis on the KPPU`s decision No. 07/KPPU-L/2007.

The assessment of the acquisition Alfa by Carrefour shows that the market concentration before and after the acquisition already high but the change of HHI is low so the aquisition doesn`t change the market significantly, no barriers to entry for new firms to enter the market after the acquisition, potential anti competition behavior is low, Alfa`s management is more efficient, and the firms is not in the failing condition. So acquisition allegedly can`t create monopolistic practices and/or unfair business competition. This result hasn`t compliant with the analysis on the KPPU`s decision No. 09/KPPU-L/2009."

"Penentuan pasar bersangkutan merupakan langkah awal yang krusial dalam menganalisis suatu kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga sudah semestinya pendefinisian pasar bersangkutan di dalam suatu perkara harus tepat dan akurat agar tidak terjadi hasil analisis terhadap pelanggaran persaingan usaha yang keliru. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha mengatur penetapan pasar bersangkutan dan struktur pasar terhadap kasus penguasaan pasar minyak goreng kemasan pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Adapun bahan-bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum maupun non hukum yang dilakukan melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian metode penentuan pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dengan Peraturan Ketua KPPU No. 4 Tahun 2022 serta ketidaksesuaian penafsiran struktur pasar oleh Majelis Komisi berdasarkan data faktual terkait industri minyak goreng yang dilihat melalui teori dasar ekonomi yang digunakan di dalam hukum persaingan usaha. Sehingga saran yang diberikan adalah agar dibentuk produk hukum yang lebih rinci lagi dalam pengaturan terkait metode penentuan pasar bersangkutan dan struktur pasar agar tercapai kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia. Penulis juga memberikan saran agar dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha, investigasi yang dilakukan lebih sistematis dan menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran pasar bersangkutan dan struktur pasar dalam proses penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

The determination of the relevant market is a crucial initial step in analyzing an activity suspected of violating Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Therefore, the definition of the relevant market in a case should be precise and accurate to avoid erroneous analysis of competition law violations. The issue addressed in this research is how competition law regulates the determination of the relevant market and market structure in the case of the dominance of the packaged cooking oil market in Verdict of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 15/KPPU-I/2022. The legal research method employed is normative juridical with a descriptive analytical research type. The research materials consist of legal and non-legal sources, conducted through the study of legal documents and literature. The results of this research indicate that there is inconsistency in the method of determining the relevant market by the Commission Panel with Chairman of the KPPU Regulation No. 4 of 2022 and a mismatch in the interpretation of market structure by the Commission Panel based on factual data related to the cooking oil industry viewed through the basic economic theories used in competition law. Therefore, the suggestion is to establish more detailed legal provisions regarding the methods of determining the relevant market and market structure to achieve legal certainty for business actors in Indonesia. The author also recommends that in the examination of competition cases, investigations should be conducted more systematically and comprehensively to avoid errors in the interpretation of the relevant market and market structure in the enforcement of competition law in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini mebahas tentang analisis yuridis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan dalam sektor minuman olahan serbuk yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada melalui Program Pop Ice The Real Ice Blender yang termuat dalam Internal Office Memo No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014. Program ini diperkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kontrak Dislay Pop Ice antara PT Forisa Nusapersada dengan para pemilik kios minuman dan atau toko pasar. KPPU menyatakan bahwa PT Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sekaligus membayar denda sebesar Rp 11.467.500.000,00. Adapun dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan tujuan menganalisis Program Pop Ice The Real Ice Blender yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Komisi No. 6 Tahun 2010. Penguasaan Pasar merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun, penguasaan pasar diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sehat. Kemudian, seorang pelaku usaha dinyatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai 50 atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes about judicial analysis towards the Commission for the Supervision of Busioness Competition decision No. 14 KPPU L 2015 related to market controlling and abuse of dominant position in powdered beverage sector which conducted by PT Forisa Nusapersada through Pop Ice The Real Ice Blender Program in Internal Office Memo No. 15 IOM MKT DB XII 2014 on 24th December 2014. The Program is strengthened by the letter of Pop Ice contract agreement between PT Forisa Nusapersada and the owner of kiosk or shop in the market. KPPU stated that PT Forisa Nusapersada was found guilty and violated the article 19 a and b , and article 25 1 a and c Law No. 5 Year 1999 and pay a fine of 11.467.500.000,00. The writer used yuridis normative method to analyze Pop Ice The Real Ice Blender Program by PT Forisa Nusapersada based on the Law No. 5 Year 1999, Commission Regulation No. 3 Year 2009, and Commission Regulation No. 6 Year 2010. Market Controlling is an activity that is prohibited under the Law No. 5 Year 1999. However, market controlling is allowed if conducted fair and achieved in a legal way. Also, if a businessman stated has a dominant position if they holds 50 or more market controlling of one particular type of goods or service."

"Skripsi ini membahas bagaimana kedudukan akuisisi atas aset perusahaan dalam hukum positif di Indonesia dan di Amerika Serikat serta bagaimana perbandingan pengaturan akuisisi aset yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia metode akuisisi yang dikenal hanyalah atas saham perusahaan, sehingga terhadap metode akuisisi lain, seperti atas aset perusahaan belum diatur dengan jelas di Indonesia. Ditinjau dari segi persaingan usaha, tindakan akuisisi aset ini juga perlu mendapat perhatian khusus karena, sama seperti akuisisi atas saham, akuisisi aset juga berpotensi mengurangi tingkat persaingan di pasar. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pembahasan mendalam mengenai pentingnya pengaturan akuisisi aset tersebut di Indonesia, salah satu caranya dengan merujuk kepada pengaturan di negara yang telah lama menerapkannya, yakni di Amerika Serikat.

---

The focus of this study is to discuss the regulations about acquisition of the company's assets in the positive law in Indonesia and in the United States and the comparison between the regulations of asset acquisition that may substantially lessen competition in Indonesia and in the United States. In Indonesia, an acquisition can be done only by purchasing the stock of another company. That?s why any other methods of an acquisition, such as asset acquisition, have not been set out clearly in Indonesia. In terms of competition, this asset acquisition also needs special attention because, like the acquisition of stocks, the acquisition of assets also has the potential to reduce the level of competition in the market. Therefore, it is necessary to analyze about the importance of regulation about an asset acquisition in Indonesia. To do that analysis, we can refer to the United States as a country that has already applied the regulation."

"Salah satu pengaturan di dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah mengenai perjanjian yang dilarang, dimana pelaku usaha dilarang untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pelaku usaha lain karena dapat menimbulkan distorsi terhadap persaingan di pasar. Dalam praktiknya, karena semakin sulitnya membuktikan adanya perjanjian tertulis, berkembang sebuah bukti tidak langsung atau bukti petunjuk (bukti komunikasi dan/atau bukti ekonomi), untuk membuktikan adanya perjanjian tidak tertulis dalam perkara perjanjian yang dilarang. Di dalam hukum persaingan usaha, dikenal konsep ekonomi price parallelism, yang menggambarkan kondisi penetapan harga di antara pelaku usaha, tetapi tidak didasarkan pada perjanjian atau kolusi secara sadar di antara pelaku usaha, melainkan murni karena keputusan independen para pelaku usaha sehingga tidak melanggar hukum persaingan usaha. Meskipun demikian, adanya price parallelism di antara pelaku usaha tidak menutup kemungkinan adanya perjanjian tidak tertulis di antara pelaku usaha sehingga dapat melanggar ketentuan di dalam perjanjian yang dilarang. Oleh karena itu, konsep price parallelism dapat dijadikan sebagai bukti ekonomi, tetapi terdapat sebab-sebab tertentu yang menentukan keberlakuannya sebagai bukti ekonomi. Fokus utama dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana hubungan price parallelism dengan hukum persaingan usaha di Indonesia dan keberlakuannya sebagai bukti ekonomi di dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan metode penelitian doktriner yang bersifat deskriptif, didapatkan hasil bahwa untuk menentukan hubungan price parallelism dengan hukum persaingan usaha harus didasarkan pada fakta ada atau tidaknya perjanjian di antara pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya price parallelism. Sementara itu, untuk menentukan keberlakuan price parallelism sebagai bukti ekonomi harus didahului dengan analisis tambahan untuk melihat ada atau tidaknya perjanjian di antara pelaku usaha, dan/atau untuk melihat independensi para pelaku usaha yang terlibat dalam price parallelism, dan/atau untuk melihat ada atau tidaknya faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya price parallelism.

---

Indonesian antitrust law regulates the provisions of prohibited agreements, where companies are prohibited from entering into agreement or arrangements with other companies as it may cause distortions to the competitive market. As it becomes increasingly difficult to prove the existence of a written agreement, indirect evidence or circumstantial evidence (communication evidence and/or economic evidence) is being used to evidence the unwritten agreement in the case of prohibited agreements. In antitrust law, it is known the economic concept of price parallelism, depicting the condition of price fixing among companies, without the existence of conscious agreement or collusion, rather an independent decision of each companies, thus not violating the antitrust law. The existence of price parallelism, however, may not rule out the involvement of unwritten agreements among companies, leading to violations of the provisions of prohibited agreements. Consequently, price parallelism can be used as an economic evidence, but there are certain causes which determine its validity as an economic evidence. In this thesis, the primary focus is to analyze the relevance of price parallelism to the Indonesian antitrust law and its validity as economic evidence in the Indonesian antitrust law. Using the method of descriptive doctrinaire research, the results show that in determining the relevance of price parallelism to the Indonesian antitrust law is dependent on whether or not there were agreements among companies that led to price parallelism. Meanwhile, to ensure the validity of price parallelism as economic evidence must be preceded with factor-plus analysis to determine whether or not there were agreements among companies, and/or to determine the independence of each companies involved in price parallelism, and/or to determine whether or not there were other factors that could cause price parallelism."

"Dalam memasarkan, mempromosikan, dan mengiklankan barang dan/atau jasa, pelaku usaha dapat melakukannya melalui berbagai cara, termasuk mengiklankannya melalui iklan perbandingan atau comparative ads. Meskipun merupakan strategi pemasaran yang efektif, iklan perbandingan memiliki potensi besar untuk disalahgunakan dalam persaingan, dimana pelaku usaha saling menjatuhkan produk satu sama lain dengan iklan ini dan berakibat pada terganggunya iklim persaingan. Di Jerman, praktik iklan perbandingan diawasi melalui perangkat undang-undang di bawah hukum persaingan usaha karena implikasi dari praktiknya terhadap pelaku usaha lain dan pasar. Sementara itu, berbeda dengan Jerman, Indonesia belum mengatur mengenai iklan perbandingan di dalam instrumen hukum apapun, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menaungi praktik persaingan usaha di Indonesia, padahal iklan perbandingan erat kaitannya dengan keberlangsungan pelaku usaha lain di dalam pasar. Skripsi ini akan membahas mengenai perbedaan pengaturan iklan perbandingan di Indonesia dan Jerman beserta dengan penerapan dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Selain itu, skripsi ini akan memberikan saran terkait apa saja hal yang bisa diadaptasi dari Jerman dalam meregulasi iklan perbandingan.

---

In marketing, promoting, and advertising goods and/or services, business actors can do so through various means, including advertising them through comparative ads. Although it is an effective marketing strategy, comparative advertising has a great potential to be misused in competition, where business actors drop each other’s products with this kind of advertisement and resulting in the disruption of the market condition and the competitive environment. In Germany, the practice of comparative advertising is monitored through statutory tools under unfair competition law due to the implication of its practice on other businesses and the market. Meanwhile, in contrast to Germany, Indonesia has not regulated comparative advertising in any legal instruments, including Act number 5 of 1999 which covers business competition practices in Indonesia, even though it is closely related to the sustainability of other business actors in the market. This thesis will discuss the differences in the regulation of comparative advertising in Indonesia and Germany along with the application and problems faced by each country. In addition, this thesis will also provide suggestions regarding what can be adapted from Germany in regulating comparative advertising. "

"Dalam memasarkan, mempromosikan, dan mengiklankan barang dan/atau jasa, pelaku usaha dapat melakukannya melalui berbagai cara, termasuk mengiklankannya melalui iklan perbandingan atau comparative ads. Meskipun merupakan strategi pemasaran yang efektif, iklan perbandingan memiliki potensi besar untuk disalahgunakan dalam persaingan, dimana pelaku usaha saling menjatuhkan produk satu sama lain dengan iklan ini dan berakibat pada terganggunya iklim persaingan. Di Jerman, praktik iklan perbandingan diawasi melalui perangkat undang-undang di bawah hukum persaingan usaha karena implikasi dari praktiknya terhadap pelaku usaha lain dan pasar. Sementara itu, berbeda dengan Jerman, Indonesia belum mengatur mengenai iklan perbandingan di dalam instrumen hukum apapun, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menaungi praktik persaingan usaha di Indonesia, padahal iklan perbandingan erat kaitannya dengan keberlangsungan pelaku usaha lain di dalam pasar. Skripsi ini akan membahas mengenai perbedaan pengaturan iklan perbandingan di Indonesia dan Jerman beserta dengan penerapan dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Selain itu, skripsi ini akan memberikan saran terkait apa saja hal yang bisa diadaptasi dari Jerman dalam meregulasi iklan perbandingan.

---

In marketing, promoting, and advertising goods and/or services, business actors can do so through various means, including advertising them through comparative ads. Although it is an effective marketing strategy, comparative advertising has a great potential to be misused in competition, where business actors drop each other’s products with this kind of advertisement and resulting in the disruption of the market condition and the competitive environment. In Germany, the practice of comparative advertising is monitored through statutory tools under unfair competition law due to the implication of its practice on other businesses and the market. Meanwhile, in contrast to Germany, Indonesia has not regulated comparative advertising in any legal instruments, including Act number 5 of 1999 which covers business competition practices in Indonesia, even though it is closely related to the sustainability of other business actors in the market. This thesis will discuss the differences in the regulation of comparative advertising in Indonesia and Germany along with the application and problems faced by each country. In addition, this thesis will also provide suggestions regarding what can be adapted from Germany in regulating comparative advertising. "