Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), or The Audit Board of the Republic of Indonesia, has introduced performance audits intensively since public sector audit reforms were initiated in 2001. However, the implementation of performance audits still faces several obstacles. This study examines the development of the performance audit methodology in BPK, which can be divided into three stages: before the revitalization of BPK in 2006, the initial development of performance audits during 2006-2010, and the maturity of the implementation of performance audits since 2011. This study concludes that several key factors have affected the implementation of performance audits at BPK, including the development of audit guidelines, the dynamics of medium-term government planning, the focus of the BPK’s Management, and assistance provided by other supreme audit institutions (SAI). To address new realities and challenges in the future, more sophisticated performance audit methods need to be adopted by BPK, such as big data analytics, the adoption of governance audits, and employing public policy analysis. Without adopting such methods, the institutionalization of ​​effective performance audits might not be achieved in the future."

"Audit kinerja pada sektor publik telah menjadi salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam memberikan kontribusi tata kelola pemerintahan yang baik. Kapasitas audit kinerja mengacu kepada ketersediaan dan berfungsinya kemampuan pemeriksa (able people) serta ketangkasan proses (agile process) yang membentuk kapabilitas dinamis BPK sehingga dapat memformulasikan suatu kebijakan audit kinerja yang adaptif sesuai konsep dynamic governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas dinamis BPK saat ini dan strategi ideal yang dapat dibangun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas audit kinerja yang dilihat dari aspek able people dan agile process. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivist dengan metode pengumpulan data menggunakan mix method melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Responden kuesioner penelitian ini terdiri dari Pemeriksa BPK dan Pejabat Struktural di bidang Pemeriksaan. Sebanyak 480 kuesioner telah disebarkan, namun hanya 250 kuesioner yang dapat digunakan untuk analisis dengan tingkat pengembalian 52,08%. Lebih lanjut, narasumber dalam wawancara mendalam merupakan praktisi dan pakar yang telah berkecimpung secara mendalam pada bidang audit kinerja di BPK yang terdiri dari 11 narasumber Pejabat BPK. Analisis data dilakukan dengan menggunakan covergent mix method design di mana analisis kuantitatif dilakukan bersamaan dengan analisis kualitatif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data kuantitatif, sementara studi deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengolah data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa belum terpenuhinya able people BPK yang memadai dalam penugasan audit kinerja. Selain itu, pada aspek agile process, ditemukan terdapat kebijakan operasional yang masih kaku sehingga membutuhkan untuk segera melegalisasi dan mengimplementasikan secara penuh kebijakan yang terbaru. Strategi ideal dalam membangun kapabilitas audit kinerja difokuskan kepada kedua aspek pendorong kapabilitas dinamis, yaitu able people dan agile process yang secara langsung mendorong terciptanya peningkatan audit kinerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

---

Performance audits in the public sector have become one of the types of audits conducted by BPK in contributing to good governance. Performance audits capacities refers to the availability and well-functioning of able people and agile processes that shape BPK's dynamic capabilities so that it can formulate an adaptive performance audit policy based on the concept of dynamic governance. This study aims to analyze the current BPK's dynamic capabilities and the ideal strategies that can be built in order to improve the quality and quantity of performance audits as seen from the aspects of able people and agile processes. This research uses postpositivism paradigm with mix method of data collection methods through questionnaires and in-depth interviews. The respondents of the research questionnaire consisted of BPK auditors and structural officials in the audit field. 480 questionnaires have been distributed, but only 250 questionnaires could be used for analyzing, the rate of return is 52.08%. Furthermore, the resource persons in the interview are practitioners and experts who have been deeply involved in the field of performance audits at BPK, which consists of 11 BPK officials. The data analysis was performed using convergent mixed methods design where quantitative analysis performes in conjunction with qualitative analysis. Descriptive statistical analysis is used to process quantitative data, while qualitative descriptive studies are carried out to process qualitative data. The results of the study found that able people in BPK had not been fulfilled in the performance audit assignment. In addition, in the agile process aspect, it was found that there are operational policies that are still rigid so they need to immediately legalize and fully implement the latest policies. The ideal strategy in building performance audits capabilities is focused on the two aspects of driving dynamic capabilities, namely able people and agile processes that directly encourage the creation of improved performance audits in terms of both quantity and quality."

"Tesis ini membahas tentang kesesuaian standar/manual audit kinerja BPK dengan standar/manual audit kinerja lembaga pemeriksa (SAI) negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar dalam hal perbandingan standar/manual audit kinerja yang dimiliki oleh BPK dengan SAI negara lain. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPK perlu menyusun rencana strategis audit kinerja, membuat sebuah tim khusus untuk melakukan manajemen audit kinerja, dan melakukan evaluasi atas dampak dan nilai tambah yang diberikan oleh audit kinerja yang dilakukan.

---

This thesis is a literature and descriptive study that discuses about the appropriateness between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI`s. In general, there is no significant difference between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI`s. This study recommends BPK to arrange a performance audits strategic plan, make a team to manage performance audits, and evaluate the impact and value added brought by performance audits that have been done."

"Tesis ini membahas tentang kesesuaian standar/manual audit kinerja BPK dengan standar/manual audit kinerja lembaga pemeriksa (SAI) negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar dalam hal perbandingan standar/manual audit kinerja yang dimiliki oleh BPK dengan SAI negara lain. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPK perlu menyusun rencana strategis audit kinerja, membuat sebuah tim khusus untuk melakukan manajemen audit kinerja, dan melakukan evaluasi atas dampak dan nilai tambah yang diberikan oleh audit kinerja yang dilakukan.

---

This thesis is a literature and descriptive study that discuses about the appropriateness between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI?s. In general, there is no significant difference between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI?s. This study recommends BPK to arrange a performance audits strategic plan, make a team to manage performance audits, and evaluate the impact and value added brought by performance audits that have been done."

"Industri farmasi wajib mengacu pada pedoman cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dalam melaksanakan kegiatan produksi obat. Sehingga obat yang diterima konsumen termasuk obat yang bermutu yang tinggi. Sistem manajemen mutu dapat ditingkatkan melalui adanya audit mutu. Berdasarkan PerKa BPOM Nomor 34 Tahun 2018, departemen pemastian mutu atau Quality Assurance (QA) bertugas untuk memprakarsai pelaksanaan audit eksternal terutama audit terhadap pemasok. Pemasok yang telah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan perlu dimasukkan dalam daftar produsen yang disetujui. Setiap produsen yang masuk dalam approved vendor list (AVL) perlu dievaluasi secara. Tujuan laporan PKPA ini adalah untuk mengetahui dan memahami alur pelaksanaan audit eksternal produsen bahan awal sebagai pemastian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PT. Harsen Laboratories. Laporan ini didasarkan Prosedur Tetap yang berlaku di PT. Harsen Laboratories dan dokumentasi pelaksanaan remote audit terhadap PT. XY yang telah dilakukan melalui video conference Zoom. Hasil penilaian kualifikasi terhadap PT. XY didapatkan nilai sebesar 3,0 yang masuk dalam kategori A dengan dua rekomendasi perbaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. XY direkomendasikan masuk kedalam daftar pemasok yang disetujui atau approved vendor list (AVL) di PT. Harsen Laboratories.

---

The pharmaceutical industry must refer to the Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines when carrying out its drug manufacturing activities. So that the drugs received by consumers include high quality drugs. The quality management system can be improved through a quality audit. Based on PerKa BPOM number 34 of 2018, the Quality Assurance (QA) department is tasked with initiating the implementation of external audits, especially supplier audits. Suppliers that meet the required specifications must be included in the list of approved manufacturers. Every manufacturer on the Approved Vendor List (AVL) must be thoroughly evaluated. The purpose of this PKPA report has been to discover and understand the flow of external audits of raw material producers as a guarantee that they have met the criteria set by PT. Harsen Laboratories. This report is based on standard procedures at PT. Harsen Laboratories and documentation of the remote audit implementation of PT. XY, which was carried out via zoom video conference. The results of the qualifications of PT. XY scored a value of 3.0, which falls into category A with two recommendations for improvement. Thus, it can be concluded that PT. XY has been recommended to be included in the Approved Vendor List (AVL) at PT. Harsen Laboratories."

"Dewan Audit Bank bermanfaat bila ditinjau dari sudut pandang pihak yang berkepentingan atas mutu laporan keuangan dan kesehatan bank. Skripsi ini mencoba mengungkap bagaimana hal tersebut dilihat dari sudut pandang manajemen bank. Skripsi ini menggunakan data primer yang diperoleh dari survey untuk diuji dengan t-test. Responden yang mengisi kuesioner adalah manajer menengah keatas dari berbagai bank serta pegawai bank yang pekerjaannya berkaitan dengan Dewan Audit. Pengujian menggunakan tingkat keyakinan 95%. Penelitian ini menemukan bahwa responden mempunyai pemahaman yang memadai atas konsep Dewan Audit. Responden juga memahami kaftan utama antara Dewan Audit dengan berbagai pihak, serta wilayah tanggung jawab Dewan Audit. Selanjutnya penelitian juga membuktikan bahwa menurut responden, Dewan Audit pun bermanfaat bagi bank. Karena itu Dewan Audit perlu ada untuk kepentingan bank sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen bank mempunyai latar belakang pemahaman yang memadai mengenai Dewan Audit. Dengan pemahaman tersebut manajemen bank setuju bahwa Dewan Audit bermanfaat bagi bank dan perlu ada. Saran untuk penelitian lanjutan dari skripsi atau penelitian dengan model serupa, adalah memperhitungkan literatur yang tersedia, kemudian memperhatikan implikasi lingkup penelitian pada kuesioner. Selanjutnya adalah penentuan waktu yang optimal pelakasanaan survey. Terakhir disarankan untuk memanfaatkan perangkat lunak komputer untuk pengolahan data dan pengujian."

"Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke semua bidang kehidupan manusia. Baik untuk keperluan pendidikan, komputer rumah tangga hingga keperluan pengolahan data-data perusahaan. Perangkat lunak akuntansi pun semakin mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah, dan program general ledger yang sederhana hingga program akuntansi yang terintegrasi. Perkembangan pemakaian program akuntansi untuk memcatat transaksi perusahaan menimbuikan pertanyaan bagaimana melakukan audit terhadap program komputer sehingga auditor memiliki keyakinan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang valid, lengkap dan tidak ada misstatement. Bagaimana antisipasi auditorterhadap perkembangan teknologi informasi dalam kaitannya dengan teknik audit yang dilakukannya. Penulisan ini bertujuan untuk mempelajari dan mengamati bagaimana computer audit dilakuan, penggunaan komputer oleh auditor dalam melakukan audit dan memberikan gambaran apa yang seharusnya dilakukan kantor akuntan publik dalam mengantisipasi perkembangan teknologi. Metoda penulisan skripsi ini adalah metode telaah pustaka dan melakukan observasi lapangan. Dan observasi lapangan diketahui selama ini auditor dalam melakukan audit lebih cenderung melakukan audit pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh komputer dan dicocokkan dengan bukti-bukti pendukung (auditing around the computer). Auditing through the computer relatif jarang dilakukan oleh auditor (kalaupun ada hal itu dilakukan oleh kantor akuntan besar), sehingga auditor kurang mengetahui bagaimana internal control yang diterapkan dalam program aplikasi yang digunakan klien. Dengan melakukan auditing through the computer auditor dapat mengetahui bagaimana sebuah program komputer bekerja dan bagaimana penerapan internal control dalam program tersebut. Sehingga selama tidak ada perubahan perangkat keras dan perangkat lunak yang berarti, auditor dapat menggunakan hasil auditing through the computer pada tahun lalu, sehingga akan meningkatkan efisiensi kerja auditor. Dan observasi lapangan yang penulis lakukan, kendala utama dalam melakukan auditing through the computer, yaitu tersedia tenaga kerja yang memiliki pengetahuan komputer disamping kemampuan audit. Kendala ini harus segera diantisipasi oleh KAP-KAP untuk menyiapkan staf auditor yang mampu melaksanakan penugasan computer audit. Terlebih untuk klien perbankan, dimana Bank Indonesia mengharuskan bank-bank yang menggunakan komputer dalam pemrosesan data, sistem informasinya harus diaudit oleh akuntan independen. IAI sebagai organisasi akuntan hendaknya menyusun pernyataan yang mengatur bagaimana computer audit dilakukan, halhal apa raja yang harus dipenuhi dan bagaimana format pelaporan audit komputer tersebut, sehingga auditor memiliki pedoman dalam melakukan computer audit."