Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"South China has become one of the most of serious hot spot in the world. The geopolitics of the sub region plays a very crucial tole in the pattern of interactions among the claimant states of the south china sea."

"Sejak deklarasi kemerdekaan negara - negara Asia Tengah pada tahun 1991, China secara bertahap memposisikan dirinya sebagai salah satu negara yang mempunyai peranan penting di kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan tentang apakah hal ini menunjukkan suatu perubahan geo politik setelah runtuhnya Uni Soviet dan merupakan konsolidasi akan adanya kekuatan baru China. Negara - negara Asia Tengah secara politik saat ini mempunyai peranan yang penting terlebih karena adanya kekeayaan akan energi yang dihasilkan serta adanya pengaruh besar dua negara tetangganya yaitu, China dan Rusia. Implikasi Cina di Asia Tengah mempunyai pengaruh yang besar untuk jangka panjang dimana Hl ini juga mempengaruhi rejim ? rejim yang ada di kawasan tersebut. Sehingga langkah strategi China di Asia Tengah merupakan hal yang penting. Saat ini China telah mencoba membangun jaringan pemberantasan penjualan obat dan senjata tran-nasional di kawasan itu. Di saat yang bersamaan Cina juga mendukung adanya perlawanan gerakan terorisme agama yang di curigai beranggotakan kaum separatisme Uygur di Xinjiang, China dan kaum oposisi di Asia Tengah. Cina juga mendukung usaha penolakan negara - negara Asia Tengah akan usaha pembentukan demokrasi yang diusulkan pihak Barat di kawasan Asia Tengah. Dibidang ekonomi,Cina juga memanfaatkan posisi negara - negar Asia Tengah yaitu, sebagai negara landlocked yang merupakan kawasan yang sangat menjanjikan secara ekonomi bagi China maupun Asia Tengah. Hal ini tidak dapat dipisahkan pula dengan keberadaan sumber - sumber energi di Asia Tengah yang dibutuhkan Cina untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan permintaan energi dalam negeri China. China melihat Asia Tengah tidak hanya sebagai negara yang berbatasan langsung tetapi juga merupakan wilayah transit yang dapat memfasilitasi perdagangan dengan negara - negara seperti Iran, Afghanistan, India serta Pakistan. Selain itu, China juga menggunakan organisasi regional Shanghai Cooperation Organisation (SCO)sebagaii zona perdagangan bebas guna memudahkan penyaluran produk - produk China di pasar Asia Tengah dan Rusia. China juga berusaha menanamkan pengaruh - pengaruh kebudayaan China yang diharapkan dapat berkembang di Asia Tengah. Dari pemaparan diatas, tesis ini berusaha untuk menganalisa lebih dalam langkah - langkah strategi China dalam usaha pengamanan wilayah perbatasannya serta keamanan energinya di Asia Tengah. Tesis ini juga menganalisa aspek ekonomi yang mempunyai peranan penting didalamnya, keberadaaan Shanghai Cooperation Organization (SCO) serta menganalisa strategi China dalam mengatasi kaum separatis Uyghur di Xinjiang.

---

Since the declaration of independent of Central Asia states in 1991, China has gradually emerged as one of the region?s main partners. This rapprochement raises questions about the geopolitical changes in the aftermath of the Soviet Union?s demise and the consolidation of China?s new power. The Central Asia states, politically adrift since the collapse of the Soviet Union, are now set to play a major part in energy policies but they are still largely under the influence of their two great neighbors, namely Russia and China. The Chinese implication in Central Asia will have a major impact in the long term since it permits the reinforcement of Beijing?s political influence on Central Asia regimes and the reinforcement of their geopolitical alliance. Therefore, the strategic gains for Central Asia with China?s increased presence are important. Beijing is trying to check the trans-nationalization of arms and drug networks in the area. At the same time, the struggle against ?religious extremism? is being used to justify the repression of dissident movements (Uyghur separatists in Xinjiang and the political opposition in Central Asia) and to reject, on the grounds that they would be destabilizing, the democratizing measures requested by the West. In the economic realm, China will also modify the geographic situation of Central Asia. While the region is hampered in its growth by its landlocked character and significant promise in economic and financial relations between China and Central Asia over the medium- to long-term, are about the development of the region?s enormous energy resources to fuel China?s anticipated economic growth and burgeoning energy demands. China sees Central Asia not only as a border region, but also as an intermediary and transit area, which facilitates trade with Iran, Afghanistan, India, and Pakistan. Such a strategy will reinforce Central Asia?s historical role on the Silk Road. These geopolitical and economic objectives remain linked. For many years, China militated for the Shanghai Cooperation Organization to become a free-trade zone, which would transform Central Asia and Russia into new markets for Chinese products. This Chinese commercial domination over the region will also have a cultural impact that remains, for the time being, difficult to assess. Exchanges of people, the learning of the Chinese language, and the entrance of Central Asia into the sphere of Chinese cultural influence, will grow, creating a totally new situation in Central Asia. In this paper, I aim to analyze deeply about China's strategies mainly in ways to secure its territorial and energy securities related to the engagement with Central Asia. I intend to shed light on economic issues that are likely to play a crucial role, the appearance of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and also to observe China strategies in managing the Uighur separatism in Xinjiang."

"Skripsi ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Berdasarkan analisis peneliti dengan menggunakan teori simbiosis kedaulatan dan keamanan Makinda, penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman yang datang di Laut Natuna Utara membuat pemerintah melakukan upaya pencegahan berupa diplomasi, pembuatan peta baru, dan pembangunan pertahanan di daerah perbatasan negara. Upaya pencegahan ancaman ini juga merupakan usaha untuk meningkatkan kedaulatan negara. Hal ini dilakukan untuk mendukung Visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan arah dari geopolitik Indonesia.

---

This thesis analyzes the efforts made by the government to maintain state sovereignty. This study uses qualitative methods with primary and secondary data. Based on the analysis of researchers using the theory of symbiosis of sovereignty and security of Makinda, this study shows that the threats that came in the North Natuna Sea made the government make prevention efforts in the form of diplomacy, making new maps, and building defense in the border areas of the country. Efforts to prevent this threat are also efforts to increase the country's sovereignty. This is done to support the World Maritime Axis Vision launched by President Joko Widodo which is the direction of Indonesia's geopolitics."

"Tugas karya akhir ini membahas geopolitik kebijakan pertahanan Brasil di Atlantik Selatan pada masa pemerintahan Dilma Rousseff tahun 2011-2015. Kerangka berpikir dalam menganalisis kebijakan pertahanan Brasil di Atlantik Selatan didasari pada teori geopolitik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan dan dokumen sebagai sumber data penulisan. Hasil dari penilitian ini menunjukan bahwa pertimbangan-pertimbangan kebijakan pertahanan Brasil terhadap Atlantik Selatan pada pemerintahan Rousseff mengacu pada tujuan utama Brasil untuk menjadi lebih kuat secara global. Hal ini diawali dengan penemuan sumber daya alam di Atlantik Selatan, namun juga didukung oleh pemerintah yang turut mempromosikan pentingnya kekuatan laut. Kondisi-kondisi ini, bersama dengan kondisi geografis Brasil telah menciptakan situasi yang optimal untuk dapat mencapai sea power.

---

This final project paper discusses the geopolitics of Brazil rsquo;s Defense Policy in South Atlantic during Dilma rsquo;s Presidency in 2011 to 2015. In this research, I used qualitative descriptive method, with literature study and document as the source of writing. The result of this research shows that the considerations for Brazil rsquo;s defense policy in South Atlantic is based on Brazil rsquo;s aim to reach a stronger power in the global scale. This was triggered by the discoveries of resources in South Atlantic, and also supported by the government that promoted the importance of sea power in protecting Brazil rsquo;s national interest in the South Atlantic. These conditions, along with Brazil rsquo;s geographic condition have provided a great situation to achieve sea power. "

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pertahanan Indonesia dalam menghadapi destabilisasi kawasan di sekitar Natuna. Tesis ini adalah tesis kualitatif yaitu menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi. Hasil dari tesis ini akan menyimpulkan bahwa selain Indonesia mempersiapkan diri dari ancaman di sekitar kawasan, Indonesia juga menganggap bahwa Natuna adalah salah satu titik strategis yang dapat mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia. Indonesia meningkatkan pertahanannya untuk menggapai impiannya yaitu sebagai negara maritim serta untuk mencapai kerjasama yang dapat menguntungkan Indonesia. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori decision making dengan model rasionalitas Graham T. Allison. Hal ini dikarenakan hanya negara yang dapat membuat kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Tesis ini juga mempertimbangkan faktor geopolitik wilayah Natuna dan Laut China Selatan; bentuk maritime security yang ingin dicapai oleh Indonesia; serta hubungan Indonesia dengan negara tetangga, Tiongkok, Amerika Serikat terkait permasalahan Laut China Selatan.

---

This thesis explains about Indonesia?s defence policy in managing the destabilization area around Natuna. This thesis is a qualitative study that explains why the phenomenon happens. The thesis concludes that besides preparing itself from threats that comes from around the region, Indonesia enhances its military forces is also because Indonesia considers Natuna as one of the strategic points that could guard the safety of Indonesia?s sovereign territory. Indonesia enhances its military forces to reach its goal as a maritime country also to gain cooperations that give benefits to Indonesia.

The theory that is used in this thesis is the rational model of decision making theory by Graham T. Allison. This model is used because only state has the right to create the state?s defense and security policy. This thesis also considers the geopolitical factors in Natuna region and South China Sea; the characteristics of maritime security that Indonesia wants to gain; also the relationship between Indonesia and its neighbouring countries, China, United States of America that relates to the South China Sea Conflict."

"This book provides an explanation of Chinese policy towards the South China Sea, and argues that this has been sculpted by the changing dynamics of the law of the sea in conjunction with regional geopolitical flux.The past few decades have witnessed a bifurcated trend in China's management of territorial disputes. Over the years, while China gradually calmed and settled most land-border disputes with its neighbors, disputes on the ocean frontier continued to simmer in a seething cauldron. China's Policy towards the South China Sea attributes the distinctive path of China's approach to maritime disputes to a unique factor--the law of the sea (LOS) as the "rules of the road" in the ocean. By deconstructing the concept of "sovereignty" and treating the LOS as an evolving regime, the book examines how the changing dynamics of the LOS regime have complicated and reshaped the nature and content of sovereign disputes in the ocean regime as well as the options of settlement. Applying the findings to the South China Sea case, the author traces the learning curve on which China has embarked to comprehend the complexity of the dispute accordingly and finds that it is the dynamic interaction of the law of the sea regime and the geopolitical conditions that has driven the evolution of China's South China Sea policy. This book will be of great interest to students of Chinese and Asian politics, international law, international relations and security studies"

"Perebutan kekuasaan di wilayah Laut Cina Selatan telah menjadi isu penting untukdidiksuikan oleh khalayak umum. Beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia, sertapengaruh kekuatan Amerikadan China saling berebut di wilayah yang strategis bagi jalur perdagangan laut dan potensi sumber daya yang melimpah. Studi ini bertujuan untuk menganalisisfenomena geopolitik di wilayah Laut Cina Selatan dari perspektif masyarakat berdasarkan data dan analisis sosial mediaserta posisi Indonesia dalam konflik tersebut. Data dan analisis sosial media(twitter) diperoleh melalui Drone Emprit pada periode 7-25juni 2020. Hasilnya adalah diskusi dan perbincangan tentang isu Laut China Selatan dengan Social Network Analysis India, Hongkong, Australia dan Taiwan merupakan Negara yang paling terlibat dalam isu ini. Sedangkan, posisi Indonesia pada isu Laut China Selatan tetap berpegang pada politik bebas aktif dan menjunjung tinggi asas hukum yang berlaku (UNCLOS 1982)dibuktikan dengan beberapa cuitan seperti menolak negoisasi dengan Beijing; menutup ruang negosiasi; dan menolak 9 garis putus-putus yang diklaim oleh China.Isu konflik Laut Cina Selatan ini lebih banyak dibicarakan dari kalangan Babyboomers dan hanyas sedikit dari gen X-Y. Implikasi studi menjelaskanbahwa Indonesia sangat menekankan upaya diplomatis dalam isu geopolitik yang tengah memanas di Laut China Selatan. "

"This research utilizes quantitative content analysis to explore how Hong Kong and Taiwan, two societies that are closely linked with China in geopolitics, use different China’s namings in their news reports, what the implications are, and what the different changes are in different periods. This research regards the media’s naming of China as part of the framing package, and explores how Hong Kong and Taiwan, as different discourse communities, construct different China’s namings (including: China, the CCP, the mainland, etc.) with varying meanings in different periods. This study collected a total of 2,771 samples of news reports on China in Hong Kong and Taiwan from 1977 to 2017. The results found that between the two periods, 1977- 1997 and 2007-2017, there were very significant differences and changes in the way various Chinese appellations were used in the news content of Hong Kong and Taiwan. The use of these names not only conveys the different evolution of relations with China, but also relates to the development of identities within societies in Hong Kong and Taiwan."