Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang selanjutnya disebut PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain) baik Kementerian Lembaga maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian pada awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal Kementerian Lembaga/Instansi yang bersangkutan, namun dalam perjalanannya berkembang menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan KL/LPNK lain, sektor,dan masyarakat umum. Faktanya perkembangan tersebut belum diikuti dengan perangkat regulasi dan tata kelola yang memadai sehingga di satu sisi seiring bertambahnya PTKL menambah beban APBN dan di sisi yang lain berpotensi terjadi tumpang tindih dengan perguruan tinggi sejenis di bawah Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memotret eksistensi PTKL dengan tahapan metodologi kualitatif yaitu review regulasi, observasi lapangan (field review) dan wawancara narasumber dan / tenaga ahli terkait. Temuan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, tidak adanya kriteria baku pendirian pendidikan tinggi vokasi (PTKL), masih lemahnya kerjasama PTKL dengan pasar kerja/industri, masalah tagging anggaran dan tata kelola internal."

"Buku yang berjudul "Panduan memilih perguruan tinggi" ini membahas tentang beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Di dalamnya dijelaskan mengenai jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dualisme penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi di segala bidang. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksananya. Tetapi pada kenyataannya, penyelenggaraan beberapa Perguruan Tinggi Swasta tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Permasalahan secara garis besar karena kurangnya pengetahuan pengelola perguruan tinggi terhadap peraturan yang terbaru. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dualisme dalam Yayasan sebagai Badan Penyelenggara. Atas hal itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai lembaga negara yang mengawasi tata kelola Perguruan Tinggi sepatutnya melakukan penyelesaian sengketa dalam organ yayasan, agar tidak terjadi permasalahan hukum terkait pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta.

---

This research aims to conduct normative analysis of the authority owned by The Ministry of Research, Technology and Higher Education in resolving legal problems related to the implementation of private universities. As it is known that higher education is very important to educate the nation and increase the competitveness of the nation in facing the era globalization in all areas. In order to achieve the goal, Indonesia issued Act Number 12 Year 2012 about Higher Education. But in fact, the implementation of the college especially the private universities did not to go smoothly as it should. The problem is largely due to lack of knowledge of the colleges management of the latest regulations. This is the cause of the dispute dualism in the foundation as the governing body. For that ,atter, The Ministry of Research, Technology and Higher Education as state institutions that supervise the high school governance should conduct dispute resolution within the foundations organs, in order not to occur legal issues related to management private colleges."

"Beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) pada program studinya. Ketiga SMM tersebut memiliki kesamaan prinsip dan teknik manajemen. Tapi sayangnya Perguruan Tinggi tersebut melakukan pengelolaan secara terpisah, baik dalam sistem proses manajemen, tata kelola, maupun dalam pendokumentasiaannya. Hal ini mengakibatkan sistem kerja atau proses manajemen terutama dalam pendokumentasiannya tidak terstruktur dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk merancang SMM khususnya sistem pendokumentasiannya secara terintegrasi dengan mempertimbangkan persyaratan ISO 9001:2008, BAN-PT dan AUN-QA pada program studi/perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini diawali dengan menganalisa tingkat keterkaitan antara klausul ISO 9001:2008, standar BAN-PT dan kriteria AUN-QA. Hasilnya terdapat kesamaan prinsip yang mendukung dalam pengintegrasiannya, terutama prinsip P-D-C-A. Selanjutnya penelitian ini melakukan identifikasi dokumen yang dipersyaratkan ketiga SMM tersebut. Identifikasi tersebut digunakan untuk merancang sistem proses manajemen program studi/perguruan tinggi.

---

Several state universities in Indonesia has implemented a Quality Management System (QMS) ISO 9001:2008, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi / BAN-PT (the National Accreditation Agency for Higher Education in Indonesia), and the ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) on this management. All these QMS have in common principles and management techniques. Unfortunately the universities manage this QMS separately, both in systems management processes, governance, and in documentation. This condition resulted poor structure in a working system or process management, especially in documentation. Therefore this study aims, to design a specific Integrated Quality Management System that include ISO 9001:2008, BAN-PT and AUN-QA on a Higher Education in Indonesia. This study begins by analyzing the links between QMS ISO 9001:2008, BAN-PT and AUN-QA. The results showed that there are similiarities in principles that support the integration, especially the principle of PDCA. Furthermore, this study identifies the documents required by these three QMS. Identification is used to design Process Management System in Higher Education. "

"From the foundation, four of them (80%) the foundation board have a contribution in managing private university espesially in financial field. Main problems appear between the persons of the foundation board and those who manage private university are caused by the administration management problem (40%), financial problem (20%), and other problems (40%). The people above have commitments to overcome the problems beside attending a board meeting to solve their problems. The authority of the board is not balance if compared with the private university manager' for 80% of the private university managers have a contribution and take a part in managing the administration and financial field."