Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang penerapan knowledge sharing di perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) wilayah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan knowledge sharing yang dilakukan oleh staf perpustakaan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan knowledge sharing dan kendalanya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu wawancara, studi dokumen dan observasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan berbagi pengetahuan telah dilaksanakan oleh staf perpustakaan sejak lama dengan faktor-faktor yang mendasari seperti sifat pengetahuan, budaya kerja, kesempatan untuk berbagi, dan motivasi untuk berbagi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa staf perpustakaan di wilayah KKP DKI Jakarta lebih cenderung menerapkan knowledge sharing melalui sarana informal yang didominasi oleh faktor budaya kerja yang mendorong mereka untuk menerapkannya. Adanya right sizing organization memberikan kendala pada faktor-faktor yang mendasari penerapan knowledge sharing antar staf. Dukungan organisasi diharapkan mampu mengatasi kendala dalam pelaksanaan knowledge sharing oleh staf tidak hanya di wilayah DKI Jakarta tetapi secara keseluruhan di Perpustakaan KKP di Indonesia.ABSTRACTThis study discusses the application of knowledge sharing in the library of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) in the DKI Jakarta area. The purpose of this study is to identify the application of knowledge sharing carried out by library staff and to determine the factors that influence the application of knowledge sharing and its constraints. This research was conducted using a qualitative approach with a case study method. The data collection methods used in this study consisted of three types, namely interviews, document studies and observation. The findings of this study indicate that knowledge sharing activities have been carried out by library staff for a long time with underlying factors such as the nature of knowledge, work culture, opportunities to share, and motivation to share. The results of this study indicate that library staff in the DKI Jakarta KKP area are more likely to apply knowledge sharing through informal means which are dominated by work culture factors that encourage them to apply it. The existence of a right sizing organization provides constraints on the factors that underlie the application of knowledge sharing between staff. Organizational support is expected to be able to overcome obstacles in the implementation of knowledge sharing by staff not only in the DKI Jakarta area but as a whole in the KKP Library in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penerapan berbagi pengetahuan di Perpustakaan lingkup Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) wilayah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh staf perpustakaan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan berbagi pengetahuan beserta kendalanya. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu wawancara, studi dokumen dan observasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan kegiatan berbagi pengetahuan telah diterapkan oleh staf perpustakaan sejak lama dengan faktor-faktor yang mendasarinya seperti sifat pengetahuan, budaya kerja, kesempatan untuk berbagi, dan motivasi untuk berbagi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa staf Perpustakaan lingkup KKP Wilayah DKI Jakarta lebih banyak melakukan penerapan berbagi pengetahuan melalui sarana informal yang didominasi dengan faktor budaya kerja yang mendorong mereka dalam penerapannya. Adanya right sizing organisasi memberikan kendala terhadap faktor-faktor yang mendasari penerapan berbagi pengetahuan antar staf. Dukungan organisasi diharapkan mampu mengatasi kendala dalam penerapan berbagi pengetahuan oleh staf bukan hanya pada wilayah DKI Jakarta tetapi secara menyeluruh di Perpustakaan KKP lingkup Indonesia.

---

ABSTRACTThis study discusses the application of knowledge sharing in the Library of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheriess scope in DKI Jakarta area. The aim of this research is to understand the meaning of the knowledge sharing process carried out by the library staff and to determine the factors that influence it and its impediment. The approach used in this research is qualitative approach with case study method. The data collection is done through interview, document studies and observation. Findings shows that knowledge sharing activities have been applied by each library staff for a long time with underlying factors such as the nature of knowledge, working culture, opportunity to share, and motivation to share. The results shows that the staff are more likely to sharing their knowledge in an nonformal setting, dominated by their own working cultures in implementing it. There are also several impediments that are found as the result of the knowledge sharing process done by library staff. With support from the ministry itself, it is hoped that these impediments could be overcome not only in DKI Jakarta, but in other libraries in Indonesia as well. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu pengelola keuangan negara di Pemerintah Pusat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan kementerian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan instansi pemerintah untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan- peraturan, kebijakan dan model pengimplementasian, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan akuntansi berbasis akrual, tetapi masih ada kendala dari sisi kebijakan teknis yang belum sepenuhnya siap untuk diterapkan.

---

The aim of this research is to determine the readiness of finance department Ministry of Maritime Affairs and Fisheries as one of state financial manager in the central government, in order to implementing accrual basis accounting for financial statements of ministry. This research used qualitative research method (case study). The readiness of government agencies to implement accrual basis accounting can be examined from readiness supportive infrastructure, such as government and political system, law product, implementation policy and model, human resource, and information system. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual basis accounting immediately, but there is obstacle from technical policy which has not been ready to implementation."

"Penelitian ini membahas mengenai kegiatan berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh staf perpustakaan Layanan Lansia dan Disabilitas PERPUSNAS. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kegiatan berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh para staf perpustakaan Layanan Lansia dan Disabilitas PERPUSNAS dilihat dari tujuh aspek berbagi pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan proses berbagi pengetahuan tidak memiliki perbedaan dalam beberapa aspek antara staf perpustakaan tidak berkebutuhan khusus dan staf perpustakaan disabilitas. Dapat terlihat juga para staf perpustakaan disabilitas cenderung lebih banyak memiliki pengetahuan untuk dibagikan. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang mereka miliki sesuai dengan target pemustaka yang dilayani.

---

This study discusses about knowledge sharing activities by the library staff of Elderly and Disability Service PERPUSNAS. The aim of this research is to obtain an overview of knowledge sharing activities by the library staff of Elderly and Disability Service PERPUSNAS using seven aspects of knowledge sharing. The research approach used is qualitative with case study method. The data collection method used is by observation, interview and document analysis. The results of the study indicate that the knowledge sharing process has no difference in some aspects between the library staff with no special needs and disability library staff. It can also be seen that disability library staff tend to have more knowledge to share. This is because the knowledge they have is in accordance with the target of the users being served."

"ABSTRAKKecenderungan status gizi orang dewasa saat ini adalah mengarah pada status gizi lebih. Status gizi lebih menjadi faktor risiko berbagai penyakit tidak menular yang menjadi pembunuh nomor satu di dunia saat ini. Skripsi ini membahas tentang faktor perilaku seperti perilaku makan yaitu asupan energi, lemak, karbohidrat, protein dan kebiasaan sarapan, serta perilaku lainnya yaitu aktivitas fisik dan kebiasaan merokok juga karakteristik individu yang berhubungan dengan status gizi lebih. Status gizi diukur melalui indeks massa tubuh dan faktor yang berhubungan diukur menggunakan kuesioner dengan wawancara serta food records selama tiga hari. Disain studi potong lintang melibatkan 180 PNS yang dipilih dengan metode simple random sampling. Variabel yang memiliki hubungan secara statistik dengan status gizi lebih adalah asupan energi, lemak, karbohidrat dan protein serta jenis kelamin. Perlu dilakukan penyuluhan kepada PNS terkait pentingnya gaya hidup sehat melalui seminar kesehatan yang rutin diadakan dan pengontrolan pola makan sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang.

---

ABSTRACTThe tendency of the nutritional status of adults today are leading to overweight and obesity which is a risk factor for non-communicable diseases that become the number one killer in the world today. This thesis discusses the behavioral factors such as feeding behavior, ie energy intake, fat, carbohydrate, protein and breakfast habits and other behavior that is physical activity and smoking habits, also individual characteristics associated with overweight and obesity. Nutritional status was measured by body mass index and associated factors were measured using interviews and questionnaires with a three-day food records. Cross-sectional study design involving 180 civil servants selected by simple random sampling method. Variables have statistically significant relationship with overnutrition status are the intake of energy, fat, carbohydrate and protein as well as gender. Outreach of importance of healthy lifestyle through health seminars among civil cervants to be held regularly and controlling eating in accordance with general guidelines balanced nutrition."

"Besarnya potensi perikanan Indonesia tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh negara akibat kegiatan IUU fisjing. IUU fishing memberikan dampak pada lingkungan, ekomini, maupun sosial. Pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dilakukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu pengawasan before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang diakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan BAKAMLA, POLAIR, dan TNI AL. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pengawasan kegiatan IUU fishing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil skripsi ini menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan pada saat before fishing, while fishing, during landing, dan post landing.

---

Indonesia have great potential of fisheries, but Indonesia get low income from fisheries cause IUU fishing. Activities of illegal, unreported, and unregulated fishing give negative impact to environment, economy, and social. Controlling of IUU fishing in Indonesia is countered by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Controlling system of IUU fishing in Indonesia devide into controlling of before fishing, while fishing, during landing, and post landing. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries make cooperation with BAKAMLA, POLAIR, and TNI AL in controlling of IUU fishing in Indonesia. This research use qualitative research metode with descriptive analysis. The research result describe about controlling in before fishing, while fishing, during landing, dan post landing."

"Indonesia sebagai negara kepulauan rentan dengan masalah ketidakmerataan pembangunan dari pusat perekonomian hingga ke pulau-pulau terluar di kawasan perbatasan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar, program adopsi pulau dirintis Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan sosial sebagai salah satu opsi praktek tanggung jawab sosial perusahaan baik swasta dan BUMN. Melalui penelitian deskriptif kualitatif diperoleh gambaran program adopsi pulau dan partisipasi praktek tanggung jawab perusahaan yang masih terganjal kendala dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, program adopsi pulau masih memerlukan penguatan dukungan dan kelembagaan agar dapat mencapai tujuan.

---

Disbursement of development is one of most complicated problem in archipelagic country of Indonesia. Inbalance development led a gap on economic and social welfare. This is can be seen in the outermost inhabited island where adoption program was initiated to improve communities in the outer islands of border regions well-being. Social approach implemented by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries to accommodate corporate social responsibility practices of both private and state-owned enterprises. A qualitative descriptive research obtained an island adoption program and company’s social responsilibity practices are still hampered constraints in the implementation of the program. Thus, the adoption program island still needs institutional strengthening in order to achieve the goal."

"Ekonomi berbagi merupakan sistem ekonomi yang menyediakan pemanfaatan sumber daya secara kolaboratif dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan aset secara optimal. Perpustakaan menjadi contoh historikal dari penerapan ekonomi berbagi. Praktik ekonomi berbagi di perpustakaan belum disadari secara signifikan oleh pengguna meskipun perpustakaan telah mengimplementasikan layanan terkait. Studi ini dilakukan untuk menganalisis persepsi pemustaka terkait peran perpustakaan umum pada era ekonomi berbagi serta memberikan preferensi nilai yang dianggap relatif lebih penting bagi Perpustakaan Umum di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran survei kepada 248 responden di lima perpustakaan umum di Provinsi DKI Jakarta, yakni Perpustakaan Cikini, Perpustakaan Kota Administrasi Jakarta Timur, Perpustakaan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Perpustakaan Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Perpustakaan Kota Administrasi Jakarta Utara. Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) juga digunakan untuk mengidentifikasi nilai dan peran prioritas dari setiap perpustakaan dengan menghitung bobot tertimbang dari setiap jawaban responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pemustaka tidak mengetahui konsep ekonomi berbagi, tetapi menilai adanya kesamaan konsep yang ditawarkan antara perpustakaan umum dan ekonomi berbagi. Karakteristik personal pemustaka seperti frekuensi kunjungan dan wilayah perpustakaan turut mempengaruhi persepsi atas konsep dan peran perpustakaan umum di era ekonomi berbagi. Secara keseluruhan kelima Perpustakaan Umum di Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkatan persepsi berbeda-beda terhadap implementasi peran perpustakaan umum pada era ekonomi berbagi.

---

The sharing economy is an economic system that facilitates the collaborative utilization of resources to optimize asset usage. Libraries represent a historical example of the application of the sharing economy. Despite libraries implementing related services, users have not fully realized the significance of sharing economy practices in libraries. This study was conducted to analyze library users' perceptions regarding the role of public libraries in the era of the sharing economy and to determine the relative value preferences considered necessary for Public Libraries in the DKI Jakarta Province. The research method employed a quantitative approach with surveys distributed to 248 respondents across five public libraries in the DKI Jakarta Province, including Cikini Library, East Jakarta City Administration Library, Central Jakarta City Administration Library, West Jakarta City Administration Library, and North Jakarta City Administration Library. The Analytic Hierarchy Process (AHP) method was also utilized to identify each library's priority values and roles by calculating the weighted scores of each respondent's answers. The study reveals that most library users are unaware of the concept of a sharing economy. Yet, they recognize the similarities between the offerings of public libraries and the sharing economy. Personal characteristics of library users, such as visit frequency and location, influence their perceptions of the concept and role of public libraries in the sharing economy era. Overall, the five Public Libraries in DKI Jakarta Province exhibit varying levels of perception towards implementing the public library's role in the era of the sharing economy."

"Pengukuran kinerja organisasi merupakan pondasi dalam mewujudkan pemerintahan berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi di fase akhir ini (2020-2024) adalah terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja, dimana basisnya adalah pengukuran kinerja. Oleh karena itu setiap organisasi pemerintah pusat dan daerah, harus mampu mewujudkan organisasinya agar berkinerja secara terukur. Penelitian menggunakan metode campuran untuk tujuan penelitian yaitu: 1)Menjelaskan 12 tahapan penerapan balanced scorecard dalam perbaikan akuntabilitas kinerja termasuk perbaikan perencanaan dan penganggaran serta pengelolan kinerja pemerintah; 2)Menjelaskan perkembangan kinerja KKP melalui peningkatan capaian empat perspektif BSC; dan 3)Menjelaskan peningkatan kinerja organisasi KKP sebelum dan sesudah menggunakan balanced scorecard. Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan kategori capaian NKO (Nilai kinerja organisasi): rendah/merah dimana X < 80%; sedang/kuning 80% ≤ X < 100%; tinggi/hijau 100% ≤ X ≤ 120%. Adapun NKP (Nilai kinerja perspektif): rendah/merah X<75%; sedang/kuning 75%≤X<90%; tinggi/hijau 90% ≤ X ≤ 120%; dengan bobot perspektif BSC 1) learn and growth (bobot 30%) ; 2) internal process (bobot 30%); 3) customer (bobot 15%) dan 4) perspektif stakeholder (bobot 25%). Pendekatan kuantitatif melalui penjelasan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan keempat perspektif tersebut dalam perbaikan akuntabilitas kinerja KKP. Sementara pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penerapan BSC secara komprehensif. Dari empat perspektif dalam BSC menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi berjenjang dari level Menteri, Level Eselon I, Eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV berdasarkan output-outcome pada sistem aplikasi pengukuran kinerja, yaitu sebanyak 1.122 IKU pada tahun 2015; 11.653 IKU pada tahun 2016; dan 13.050 IKU di tahun 2017. Hasil uji signifikansi sakip KKP berdasarkan standar nilai maksimal Kementerian PAN & RB, yaitu rata-rata di atas 0,5 (95%), sedangkan pencapaian kinerja organisasi pada BSC perspektif stakeholder KKP sebesar 96% (2015); 90% (2016); dan 95% (2017); dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu 112% (2015); 104% (2016) dan 98% (2017). Berdasarkan hasil uji hubungan antar persepektif BSC, ditemukan hubungan langsung dan tidak langsung dimana perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learn & Growth) memiliki hubungan langsung positif terhadap Internal proses IP (proses bisnis) sebesar 0.329; hubungan langsung positif terhadap CP (Customer perspective)sebesar 0.006; hubungan langsung negatif terhadap SH (stakeholder) sebesar -0.047. Perspektif IP memiliki hubungan positif terhadap CP sebesar 0.123 dan hubungan langsung ke SH positif 0.108. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa antar perspektif memiliki hubungan meskipun nilai hubungan ini kecil namun tidak bisa diabaikan karena berlakunya prinsif kausalitas dari output hingga menghasilkan outcome/impact. Hal ini dapat dipahami bahwa perubahan indikator kinerja yang sifatnya outcome untuk pencapaian arah strategi (Strategic objective) organisasi, dibutuhkan jangka waktu yang lama. Hubungan tidak langsung yang rendah yaitu antara LG terhadap CP sebesar 0.038; IP terhadap SH sebesar 0.078, LG terhadap SH sebesar 0.066. Adapun sebaran intervensi sosial KKP ditemukan level macro pada perspektif. Pada level mezzo ditemukan pada perspektif costumer, sedangkan level micro lebih banyak ditemukan pada perspektif proses bisnis. Hasil capaian outcome pada stakeholder perspektif tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu 96%; 2016 (90%) dan tahun 2017 (95%).

---

Organizational performance measurement is the foundation in realizing performance-based government as stated in Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025. The strategic target of Bureaucratic Reform in this final phase (2020-2024) is the realization of performancebased government, where the basis is performance measurement. The research uses mixed methods for research purposes, namely: 1) Explaining the 12 stages of implementing the balanced scorecard in improving performance accountability including improving planning and budgeting as well as managing government performance; 2) Explaining the development of KKP performance through improving the achievements of the four BSC perspectives; and 3) Explaining the improvement of KKP organizational performance before and after using the balanced scorecard. Organizational performance assessment is carried out in the category of NKO achievement (Organizational Performance Value): low/red where X < 80%; medium/yellow 80% X < 100%; high/green 100% X 120%. The NKP (Perspective performance value): low/red X<75%; medium/yellow 75%≤X<90%; high/green 90% X 120%; with BSC perspective weight 1) learn and growth (weight 30%); 2) internal process (weight 30%); 3) customer (weight 15%) and 4) stakeholder perspective (weight 25%). Quantitative approach through descriptive statistical explanations to describe the four perspectives in improving the accountability of KKP performance. Meanwhile, the qualitative approach is to obtain more in-depth information on the comprehensive implementation of the BSC. The four perspectives in the BSC describe the level of organizational performance achievement in tiers from the Minister level, Echelon I, Echelon II, Echelon III, to echelon IV levels based on the outputs of the performance measurement application system, which were 1,122 KPIs in 2015; 11,653 KPIs in 2016; and 13,050 KKP in 2017. The results of the KKP sakip significance test are based on the maximum standard value of the Ministry of PAN & RB, which is above 0.5 (95%), while the achievement of organizational performance in the BSC of the KKP stakeholder perspective is 96% (2015) ; 90% (2016); and 95% (2017); with Organizational Performance Value (NKO) of 112% (2015); 104% (2016) and 98% (2017). Based on the results of the relationship test between BSC perspectives, a direct and indirect relationship was found where the Growth and Learning perspective has a positive direct relationship to the Internal IP process (business process) of 0.329; positive direct relationship to CP (Customer perspective) of 0.006; negative direct relationship to SH (stakeholder) of -0.047. IP perspective has a positive relationship to CP of 0.123 and a direct relationship to SH is positive of 0.108. These results show that there is a relationship between perspectives, although the value of this relationship is small, it cannot be ignored because the principle of causality applies from the output to the outcome/impact. It can be understood that changes in performance indicators, which are outcome in nature, for achieving the organization's strategic objectives, need a long period of time. The low indirect relationship between LG and CP is 0.038; IP to SH is 0.078, LG to SH is 0.066. Meanwhile, the distribution of social intervention in the KKP was found at the macro level in perspective. At the mezzo level it is found in the customer perspective, while the micro level is found more in the business process perspective. The outcome of the highest stakeholder perspective was achieved in 2015, namely 96%; 2016 (90%) and 2017 (95%)."

"Di tengah era desentralisasi di Indonesia, alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam APBN dinilai masih terlalu besar yaitu mencapai 14,76 persen dari total anggaran Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012 berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Menggunakan metode kuantitatif sederhana dan penilaian berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diperoleh hasil sebanyak Rp198.555 miliar atau 48,75 persen dari total dana dekonsentrasi dan Rp913.449 miliar atau 94,98 persen dari total dana tugas pembantuan yang dialokasikan dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 ternyata masih digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dikategorikan merupakan urusan pemerintah daerah. Walau dalam Undang-Undang No.33/2004 disebutkan bahwa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai peruntukannya harus dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus paling lambat tahun 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakannya sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp275 miliar. Masih tingginya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai penggunaanya disebabkan oleh kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kesalahan dalam pemahaman dan persepsi dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Indonesia.

---

In the midst of decentralization era in Indonesia, allocation of deconcentration and co-administration funds in APBN (National Budget of Income and Expenditures) are relatively huge, it reached to 14.76 percent of total Central Government budget. Objective of this study is to analyze the allocation of deconcentration and co-administration funds in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in Fiscal Year of 2012, based on compliance with Government Regulation Number 38 of 2007. By using a simple quantitative methods and assessment based on the division of authority between the central government and local government obtained results, indicate that as many as Rp198.555 billion or 48.75 percent of the total deconcentration fund and Rp913.449 billion or 94.98 percent of the total co-administration fund from the national budget allocation of the Marine Affairs and Fisheries in 2012 turned out to be used to implement programs and activities that are categorized as local government affairs. Although in Act Number 33/2004 states that deconcentration and co-administration funds that do not fit the designation must be transferred to DAK (Special Allocation Fund) not later than in 2010, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has conducted this once which was on 2010 amounted to IDR 275 billion. Deconcentration and coadministration funds that do not fit its use is still high, due to the weaknesses in the legislation that led to the error in the understanding and perception in the formulation of the planning and implementation of deconcentration and coadministration in Indonesia."