Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study aims to assess the effectiveness of employee mutations and placements applied to several institutions in Indonesia. This study uses the meta-synthesis method by conducting a review of 31 previous studies listed in the research media. The results of the study found that government agen-cies in Indonesia had implemented mutation policies based on applicable regulations ranging from the law to local regulations on several factors, the value of improving performance and productivity, career development and promotion, to filling vacant positions. However, several studies have found that there is still corruption, collusion and nepotism, political affiliation, family connections, and close relations with superiors which causes a mismatch between the placement of employees and their competencies. Transfer of employees based on a merit system is indicated to improve perfor-mance including public services in providing information to create public sector accountability. Ca-reer development and promotion can also expand knowledge and experience to produce creative and innovative employees to support the achievement of organizational goals. "

"Kampanye Closing The Gap (CTG) yang dilaksanakan melalui kebijakan National Indigenous Reform Agreement (NIRA) dipandang publik gagal mencapai tujuannya menutup kesenjangan Aborigin. Skripsi ini berfokus pada proses pembuatan kebijakan National Agreement on Closing The Gap (NACTG) yang menggantikan kebijakan NIRA untuk menggambarkan proses dan peran dinamika aktor politik dalam pembuatan kebijakan tersebut di bidang kesehatan. Teori yang digunakan adalah teori Policy Cycle yang dikembangkan oleh Michael Howlett, di mana terdapat 5 tahapan siklus pembuatan kebijakan yang terdiri dari agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, dan policy evaluation. Penelitian ini menggunakan 2 dari 5 tahap tersebut, yakni agenda-setting dan policy formulation. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan kajian dokumen resmi. Skripsi ini menemukan bahwa isu yang mendorong urgensi kebijakan NACTG adalah rendahnya keterlibatan masyarakat Aborigin dalam kebijakan NIRA yang disampaikan oleh masyarakat Aborigin dalam Redfern Statement, peristiwa ini menjadi titik awal tahap agenda-setting kebijakan NACTG. Pada tahap policy formulation, masyarakat Aborigin selalu terlibat dalam pembuatan kebijakan NACTG sehingga berperan besar dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Dalam Parlemen, kubu Koalisi pemerintah dan Oposisi memiliki pendekatan yang berbeda dalam arah kebijakan yang diinginkan. Kubu Oposisi ingin menjadikan Aborigin sebagai Legislator kebijakannya sendiri dan memberikan penambahan dana kesehatan guna mendorong kualitas kesehatan Aborigin, sementara itu kubu Koalisi memilih menjadikan Aborigin sebagai konsultan dalam NACTG dan memilih memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat Aborigin dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan agar lebih tepat sasaran serta efektif.

---

The Closing The Gap (CTG) campaign that was implemented through the National Indigenous Reform Agreement (NIRA) policy is seen by the public as failing to achieve it’s goal of closing the Aboriginal gap. This thesis focuses on the policy-making process of the National Agreement on Closing The Gap (NACTG) which replaces the NIRA policy to describe the process and role of political actors in the policy-making of NACTG in the health sector. The theory used is the Policy Cycle theory developed by Michael Howlett, in which there are 5 stages of the policy-making cycle consisting of agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, and policy evaluation. This Thesis uses 2 of those 5 stages, namely agenda-setting and policy formulation. The research method used is qualitative with literature study techniques and official document studies. This thesis finds that the issue that drives the urgency of the NACTG policy is the low involvement of the Aboriginal community in the NIRA policy presented by the Aboriginal community in the Redfern Statement, this incident became the starting point for the agenda-setting stage of the NACTG policy. At the policy formulation stage, Aboriginal people are always involved in every step of the making of NACTG policy so that they play a major role in determining the direction of the policy. In Parliament, the government's Coalition and the Opposition have different approaches to the desired direction of NACTG policy. The Opposition wanted to make Aborigines as legislators for their own policy and provide additional health funds to promote the quality of Aboriginal health, while the Coalition chooses to make Aborigines as a consultant in NACTG and chooses to give Aboriginal people a greater role in the implementation of health programs to create policies that are effective and actually beneficial for Aborigines."

"Implementasi kebijakan tertib memberi meminta sumbangan di Kota Depok menarik untuk dilihat pelaksanaannya karena kebijakan ini mengatur bagaimana menertibkan kebiasaan masyarakat yang masih memberi kepada pengemis dan pengamen Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui langkah langkah apa saja yang digunakan Pemerintah Kota Depok untuk menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah dietapkan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi wawancara mendalam dan menggunakan dokumen sekunder Penelitian ini menunjukan langkah langkah nyata yang digunakan implementator untuk mencapai tujuan kebijakan yaitu penjabaran peraturan daerah pengorganisasian pelaksana peraturan daerah penerapan peraturan daerah dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah Kendala dalam melakukan kebijakan ini adalah komunikasi yang kurang baik antara pelaksana dengan masyarakat kurangnya sumber daya manusia dan peralatan rendahnya kemauan implementator struktur birokrasi yang masih bersifat struktural rendahnya kesadaran masyarakat dan karakteristik mental yang masih rendah Kata Kunci Implementasi Kebijakan Kebijakan Tertib Memberi Meminta Sumbangan Mengemis dan Mengamen di Kota Depok Langkah Langkah yang Digunakan dalam Menjalankan Kebijakan

---

Orderly implementation of policies giving asking for donations in Depok interesting to look at the implementation because this policy governs how disciplined habits of people are still giving to beggars and buskers The aim of this study wanted to know what steps are used Depok City Government to implement policies contained in the Local Regulation in order to achieve the policy objectives is specified This study used a qualitative approach to data collection techniques namely observation in depth interviews and using secondary documents This study shows that tangible measures used implementer to achieve policy objectives namely the translation of local regulations local regulations implementing organization implementation and supervision of the implementation of regional regulations regulatory regions Difficulties in implementing this policy is poor communication between implementers with the community lack of human resources and equipment lack of willingness implementer bureaucratic structures that still are structural lack of public awareness and mental characteristics are still low Keywords Implementation of Policies Policy Rules of Giving Asking Donations Begging and busking in Depok Measures Used in Running Policies"

"ABSTRAKTesis ini membahas aspek keberhasilan dan kendala dalam implementasikebijakan penyesuaian izin PBF sesuai Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang PBFdi Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan teori EdwardIII. Data pengawasan Badan POM pada PBF di Propinsi Jawa Barat dan DKIJakarta Tahun 2012 s/d 2013, dan data Perizinan PBF Kementerian Kesehatantahun 2012 s/d Mei 2014, lebih dari 90% PBF yang tidak memenuhi ketentuanCDOB belum melakukan penyesuaian izin. Penelitian menggunakan metodekualitatif melalui analisis konten dan studi literatur. Hasil penelitian: aspekkeberhasilannya adalah kompetensi dan komitmen petugas, ketersediaaninstrumen dan SOP yang aplikatif, koordinasi antar instansi berjalan dengan baik.Aspek kendalanya adalah definisi penyesuaian izin belum jelas, sosialisasi belummaksimal, jumlah petugas kurang, Instrumen tidak dapat diakses secara online,dan ketersediaan sumber dana dan sarana

---

ABSTRACTThis thesis addressess key successes and constraints on the implementation ofpolicy adjustment on PBF referring to Ministrial Decree no. 1148/2011 in DKIJakarta and West Java in 2013 using theory of Edward III. Results onsurveillance on PBF in West Java and Jakarta of NADFC in 2012 until 2013, andthe data PBF Licensing of Ministry of Health in 2012 until May 2014, indicatesthat more than 90% PBF did not comply with CDOB, thus not make adjustmentspermission. Research using qualitative methods of content analysis and literaturereview. Results: aspects of competence and commitment to success of theofficers, the availability of instruments and applicable SOPs, coordination amongagencies run well. Obstacles found in several aspects including lack of cleardefinition of permits adjustment, lack of socialization, insufficient number ofofficers, inaccessibility of instruments online basis, and lack of availability ofresources and facilities."

"Tesis ini membahas mengenai penyelenggaraan program penjaminan polis asuransi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu juga akan membandingkan program penjaminan polis asuransi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Korea Selatan dan Jerman. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengatur peraturan dasar terkait program penjaminan polis asuransi, namun memang dibutuhkan peraturan pelaksananya agar penyelenggaraan program penjaminan polis ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan jelas. Beberapa pengaturan serta mekanisme yang ada di Korea Selatan dan Jerman juga ada yang dapat diterapkan di Indonesia agar program penjaminan polis asuransi ini dapat berjalan dengan maksimal. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan amanat kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjalankan program penjaminan polis, sehingga Lembaga Penjamin Simpanan harus memperhatikan agar perannya untuk menjamin dana perbankan juga tidak terganggu.

---

This thesis discusses the implementation of the insurance policy guarantee program after the enactment of the Development and Strengthening of the Financial Sector Law. The main issues addressed in this thesis include the regulation of the insurance policy guarantee program after the enactment of the Development and Strengthening of the Financial Sector Law. Additionally, a comparison will be made between the insurance policy guarantee programs in Indonesia, South Korea, and Germany. The author uses normative juridical research methodology with secondary data obtained from literature. The research result shows that the Development and Strengthening of the Financial Sector Law has established fundamental regulations regarding the insurance policy guarantee program. However, implementing regulations are necessary to ensure the comprehensive and clear implementation of this program. Some regulations and mechanisms from South Korea and Germany can also be applied in Indonesia to enhance the effectiveness of the insurance policy guarantee program. The Development and Strengthening of the Financial Sector Law mandates the Deposit Insurance Corporation to execute the insurance guarantee program, and therefore, the Deposit Insurance Corporation must ensure that its role in guaranteeing banking funds remains undisturbed."

"Kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi semakin meningkat sehingga menyebabkan permohonan terhadap pengajuan polis asuransi juga meningkat. Oleh karena itu perusahaan asuransi dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai salah satu perusahaan asuransi yang memiliki banyak peserta asuransi sehingga semakin banyak permintaan penerbitan polis khususnya pada asuransi kesehatan kumpulan. Namun dari banyaknya permintaan penerbitan polis yang ada, masih ditemukan proses penerbitan yang tidak tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif, metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) terhadap Seksi Analisa Bisnis & Underwriting divisi bisnis kumpulan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera serta dilengkapi beberapa data sekunder untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor internal (SDM, SOP, Peralatan/Mesin) dan faktor eksternal (Kelengkapan Data & Dokumen) sangat berpengaruh pada ketepatan dan keterlambatan penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012. Hasil penelitian menyarankan perlu ditingkatkan kualitas SDM, kinerja dan sistem informasi yang ada.

---

Public awareness has increased insurance causing a plea for filing insurance also increased. Therefore, insurance companies are required to provide professional services. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera as one of the insurance companies that have many participants so that more and more demand for insurance policies issued specifically on health insurance bundles. But from the number of requests the issuance of an existing policy, still found the process of publishing an ill-timed. This study aims to describe a collection of health insurance policies issued at the PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012.

This study uses a qualitative study, data collection method used is by way of in-depth interviews to Section Analysis Business & Underwriting business division set PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera and include some secondary data to support the research.

The results show that internal factors (HR, SOP, Equipment / Machinery) and external factors (Completeness of Data & Document) is very influential in accuracy and delay the issuance of a health insurance policy set in PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012. The results suggest the need to improve the quality of human resources, performance and system information."

"PSAK 74 diadopsi dari IFRS 17 Kontrak Asuransi yang akan diberlakukan secara internasional pada tahun 2023, sedangkan Indonesia baru akan berlaku di tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan IFRS 17 (PSAK 74) sebagai bagian dari regional office. Penelitian dilakukan di PT XYZ sebagai salah satu perusahaan asuransi umum asing, yang memiliki regional office di Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, di mana data didapatkan dari wawancara, dokumen dan observasi. Proyek IFRS 17 (PSAK 74) ini dikoordinasikan oleh regional office bersama dengan business unit lain dan proyek sudah dimulai semenjak tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan PT XYZ dalam implementasi tidak terlepas dari kesiapan regional office. Terkait dengan project governance, PT XYZ dimonitor oleh regional dan dibantu oleh konsultan. Selain itu, karena adanya intervensi regional office, PT XYZ sudah menyelesaikan gap analysis, data assessment, system testing dan sedang dalam proses pembuatan laporan untuk keperluan group reporting. Berkaitan dengan informasi dan teknologi, PT XYZ memutuskan untuk menggunakan sistem yang sudah ada karena ternyata sistem tersebut sudah dapat mengakomodasi semua data yang diperlukan pada IFRS 17, dengan menambahkan beberapa tagging. Mereka mempersiapkan dua bagian yang diperlukan untuk menghasillkan laporan IFRS 4 untuk keperluan laporan secara lokal, dan IFRS 17 untuk keperluan group reporting. 

---

PSAK 74 was adopted from IFRS 17 Insurance Contract which will be effective internationally by 2023, while insurance entities in Indonesia delayed their implementation by 2025. This study aims to evaluate readiness of IFRS 17 (PSAK 74) itself as a part of regional office. The research was conducted in PT XYZ as one of joint venture general insurance company, where its regional office is located in Singapore. The study was done by using case study approach and qualitative method, and data was collected by semi-structured interview, documents and direct observation. The IFRS 17 project (or PSAK 74) in PT XYZ was coordinated by regional office together with other business units and started the project around 2018. The study was shown that readiness implementation on PT XYZ was not inseparable from the readiness by the regional office. In the project governance, Indonesia was monitored by regional office and was helped the consultant hired by regional. In addition, because Indonesia got helped by regional intervention, PT XYZ was done doing the gap analysis, data assessment, system testing and now in the process to generate report for group reporting. In terms of information and technology, PT XYZ decided to use existing system since after doing some data mapping, their existing system can accommodate all the data required in IFRS 17 with some additional tagging on it. They already prepared two sections which can generate report based on IFRS 4 for local reporting and IFRS 17 for group reporting. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang Indonesia belum memiliki lembaga penjamin polis dan pentingnya lembaga tersebut dengan melihat bagaimana lembaga penjamin polis di Malaysia dan Amerika Serikat yang kemudian menjadi rekomendasi bagi pembentuk undang-undang di Indonesia mengenai pengaturan, efektifitas, dan mekanisme lembaga penjamin polis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dengan meneliti asas-asas hukum dari hukum positif melalui perbandingan hukum di Malaysia dan Amerika Serikat. Data yang diperoleh dipaparkan dan digambarkan secara jelas, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pembentukan lembaga penjamin polis di Indonesia adalah penting karena pembentukan lembaga tersebut sudah diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2014 di mana lembaga tersebut akan melindungi dan memastikan bahwa para pemegang polis tetap memperoleh haknya ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Lembaga ini juga akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. 2) Malaysia memiliki lembaga penjamin polis yang disebut dengan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Cakupan asuransi yang dilindungi yaitu family takaful, general takaful, life insurance, general insurance. Perlindungan tersebut dapat diperoleh secara otomatis. Lembaga penjamin polis di Amerika Serikat adalah National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations (NOLHGA). NOLHGA menjamin asuransi jiwa dan kesehatan. Berbeda dengan PIDM, NOLHGA memberikan perlindungan apabila mendapat perintah dari pengadilan.

---

This study aims to analyze the background of Indonesia not having a policy guarantee institution and the importance of this institution by looking at the policy guarantee institutions in Malaysia and the United States, which will then become recommendations for legislators in Indonesia regarding regulation, effectiveness, and mechanisms for a policy guarantee institution.This study uses a normative juridical research method with a comparative approach by examining the legal principles of positive law through comparative law in Malaysia and the United States. The data obtained is clearly presented and described, and analyzed using qualitative methods. The research results and conclusions obtained from this research are as follows: 1) The establishment of a policy guarantee institution in Indonesia is important because the establishment of this institution has been mandated in Law no. 40 of 2014 which the institution will protect and ensure that policyholders still get their rights when the insurance company fails to pay. This institution will also increase the public's sense of trust in insurance. 2) Malaysia has a policy guarantee institution called the Malaysian Deposit Insurance Corporation (PIDM). The insurances that are protected are family takaful, general takaful, life insurance, general insurance. Such protection can be obtained automatically. The policy guarantee institution in the United States is the National Organization of Life and Health Insurance Guarantee Associations (NOLHGA). NOLHGA guarantees life and health insurance. Unlike PIDM, NOLHGA provides protection if a court order is received."

"Penerbitan polis asuransi elektronik merupakan salah satu dampak yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi dalam industri asuransi. Dalam hal ini, penerbitan polis asuransi elektronik dapat menimbulkan permasalahan karena polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik dan bukan secara fisik/cetak. Hal tersebut membuat Tertanggung mengalami kendala berupa kesulitan dalam melakukan pengaksesan polis asuransi elektronik yang dimilikinya, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh Tertanggung tentang informasi pertanggungan yang terdapat dalam polis asuransi elektronik. Permasalahan yang demikian ini dapat ditemukan dalam pertanggungan asuransi unit link yang melibatkan Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Tertanggung dalam Putusan Nomor 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Secara garis besar, Tertanggung mempersoalkan tindakan-tindakan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dinilai merugikan dan tidak bertanggung jawab setelah dilakukannya penerbitan polis asuransi elektronik dalam pertanggungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya dalam penerbitan polis asuransi elektronik Tertanggung, sehingga Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah melaksanakan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dijatuhi hukuman, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pertanggungjawaban perdata.

---

Issuance of electronic insurance policy is one of the impacts felt from technological developments in the insurance industry which can cause problems because insurance policy is issued in digital/electronic form. This made the Insured experience problems in the form of difficulties in accessing electronic insurance policy, as the result in a lack of understanding by the Insured regarding the coverage information contained in the electronic insurance policy. Such problems can be found in unit link insurance coverage involving Insurance Agents, Insurance Company, and the Insured in Decision Number 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Broadly speaking, the Insured questioned the actions of the Insurance Agent and the Insurance Company which were considered detrimental and irresponsible after the issuance of the electronic insurance policy in the coverage. The research method used in this writing is to use a normative juridical approach by examining legal literature, statutory regulations, and legal principles that apply to court decision. The result of this study is the Insurance Agent and the Insurance Company have both carried out their rights and obligations in issuing the Insured's electronic insurance policy, so that they have carried out their responsibilities properly and cannot be sentenced, both from the aspect of criminal and civil liability."