Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada penelitian ini dilakukan karakterisasi sampel minyak mentah dan rembesan minyak dari sepuluh cekungan sedimen yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, mencakup Cekungan Banggai, Buton, Timor, Vulcan, Seram, Bintuni, Salawati, Aru, Cendrawasih, dan Papuan. Dalam melakukan karakterisasi digunakan parameter bulk mencakup API Gravity, kandungan sulfur, persen fraksi saturate-aromatic-resin-asphaltene (SARA), dan parameter molecular mencakup parameter biomarker dan isotope profile. Dengan mengacu pada literatur terdahulu dan dari hasil plotting dan interpretasi setiap parameter yang tersedia, sampel minyak mentah dan rembesan minyak dari kesepuluh cekungan dapat dibedakan menjadi lima grup berbeda, yaitu: 1) Kondensat dengan kandungan sulfur rendah, terendapkan pada lingkungan suboxic paralic-shallow marine, mature, berasal dari litologi non-karbonatan. 2) Medium oil, kandungan sulfur rendah, mature, terendapkan pada lingkungan suboxic paralic-shallow marine, berasal dari litologi non-karbonatan. 3) Biodegraded oil, kandungan sulfur tinggi, API rendah, kandungan resin tinggi, berasal dari litologi non-karbonatan. 4) Medium-light normal crudes, berasal dari material organik darat pada litologi non-karbonat, terendapkan pada lingkungan suboxic-oxic di darat-deltaic, dan 5) Medium-light normal crudes, berasal dari material organik didominasi alga dan bakteri, terendapkan pada lingkungan suboxic paralic-anoxic open marine dengan litologi karbonatan, mature.

---

Characteristics of crude oils and oil seeps from ten sedimentary basins were analyzed on this study, which include Banggai, Buton, Timor, Vulcan, Sera, Bintuni, Salawati, Aru, Cendrawasih, and Papuan Basin. To do the characterization, the bulk parameter such as API Gravity, sulfur content, SARA fraction percentage, and molecular parameters including biomarkers and isotope profile were used. By referring to previous study on each basin and the interpretation and plotting that have been made, the crudes and seeps were categorized into five different group: 1) Condensate with low sulfur content, deposited on suboxic paralic-shallow marine environment, comes from non-carbonate source rock. 2) Medium oil with low sulfur content, mature, deposited on suboxic paralic-shallow marine environment, having low hopane which indicates originated from non-carbonate source rock. 3) Biodegraded oil with high sulfur content, low API, high resin percentage, indicated to originate from non-carbonate source rock based on low hopane value on some samples that are available. 4) Medium-light crude oil, originated from organic materials coming from oxic terrigenous (land plant) to suboxic deltaic environment, originated from non-carbonate source rock, and 5) medium-light crudes originated from algae and bacteria organic materials, suboxic paralic-anoxic open marine, non-carbonate lithology, mature."

"Konflik-konflik berdarah yang menyertai Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru cenderung terjadi di Indonesia bagian Timur, dengan pengecualian daerah Aceh. Saat ini banyak analisis akademis, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris yang telah mulai menguraikan aspek-aspek politis, sosial dan diskursif dari konflik-konflik di Timor Timur, Maluku, Maluku Utara, Poso, Kalimantan dan Papua. Penelitian-penelitian ini telah mulai meninggalkan penelaahan-penelaahan yang terlalu sederhana dan kerap sarat bias yang muncul segera setelah terjadinya konflik. Penelitian-penelitian tersebut mulai memberikan gambaran tentang konteks etnografis yang lengkap dan lebih rumit dari 'perang di Indonesia bagian Timur'. Gambaran ini memperlihatkan tercampur baurnya provokasi politik, ketegangan ekonomi, provokasi diskursif, dan adaptasi buletin lokal terhadap bentuk-bentuk identifikasi berdasarkan agama suku bangsa yang memberikan dorongan dan motif berbeda untuk ikut serta dalam setiap kerusuhan individual yang bergejolak di berbagai wilayah Indonesia Timur setelah tahun 1999. Walaupun setiap bentrokan/pertikaian (bahkan dalam satu wilayah konflik seperti Maluku atau Poso) seringkali bersifat unik secara politis dan pengalaman, mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap kerusuhan memupuk berkembangnya perasaan paranoia nasional yang disebarluaskan oleh media. Dalam prosesnya,setiap pertikaian/bentrokan menaburkan bibit-bibit kekerasan di tempat lainnya."

"ABSTRAKSesudah Pulau Greenland, pulau Irian adalah merupakan pulau kedua terbesar di dunia. Ia berbentuk sebagai seekor naga, kepalanya menghadap ke arah Barat tepat di bawah garis Khatulistiwa. Badan serta ekornya terletak di sebelah Utara dari setengah bagian Timur benua Australia. Tetapi ada pula yang menggambarkan pulau yang letaknya di ujung Timur Indonesia ini sebagai seekor burung raksasa. Pada saat ini pulau Irian dipisahkan oleh garis perbatasan yaitu 141° Bujur Timur yang membagi pulau itu menjadi dua ialah : a. Sebelah Timur, bermula adalah daerah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diserahkan administrasinya kepada Australia kemudian pada tahun 1975 menjadi sebuah negara merdeka dengan nama Papua New Guinea (PNG). b. Sebelah Barat yang mula-mula bernama Irian Barat karena terletak di sebelah Barat, kemudian Irian Barat merupakan suatu propinsi sendiri dengan nama baru Irian Jaya. Garis perbatasan 141º yang berlaku sekarang ini baru diadakan pada tanggal 16 Mei 1895 di Graven hage, negeri Belanda pada waktu pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris merasa perlu menetapkan perbatasan antara wilayah kekuasaan masing-masing di pulau Irian. Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya terletak antara 0°Garis Khatulistiwa-9° Lintang Selatan, 130° Bujur Timur -141° Bujur Timur dengan jarak terjauh dari Barat ke Timur sekitar 1.221 km dan jarak terjauh dari Utara ke Selatan sekitar 999 km merupakan propinsi yang termuda setelah Propinsi Tingkat I Timor Timur. Tanggal 1 Mei 1986 genap sudah usia Propinsi Irian Jaya 23 tahun sejak kembalinya ke pangkuan Ibu Pertiwi. Walaupun telah berusia 23 tahun keadaan Propinsi Irian Jaya pada umumnya masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan Propinsi Daerah Tingkat I lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini disebabkan pemerintah jajahan Hindia Belanda dahulu tidak pernah menaruh perhatian terhadap pulau Irian ini, seperti diungkapkan oleh R.C. Bone dalam bukunya "The Dynamics of the Western New Guinea (Irian Barat) Problem" yang dikutip oleh Ross Garnaut-Chris Manning, menyebutkan : "Irian jajahan Belanda sebagai anak tiriHindia Belanda, daerah terlupa yang hanya berguna sebagai benteng terhadap gangguan asing, suatu tempat tamasya untuk hukuman tugas bagi pegawai- pegawai sipil yang melanggar disiplin dan sebagai tempat pengasingan untuk pejuang-pejuang kemerdekaan". Di samping faktor tidak diperhatikannya Pulau Irian oleh penjajah Hindia Belanda dahulu faktor-faktor lainnya adalah: a. Faktor geografis yang sangat luas (diperkirakan sekitar 410.660 km2 atau 3,5 x pulau Jawa) dengan topografinya yang sangat bervariasi. b. Faktor penduduk yang sangat langka dibandingkan luasnya dengan jumlah hanya sekitar 1,2 juta jiwa hidupnya terpencar-pencar dengan isolasi alam yang masih sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi."

"Menghadapi perkembangan ekonomi di masa depan, arah kebijakan pembangunan transportasi pada GBHN 1999-2004 dan prinsip kebijakan pembangunan angkutan udara sangat mendukung kebijakan otonomi daerah, sebagai dasar pelaksanaan proses desentralisasi dalam peningkatan potensi sumber daya ekonomi oleh daerah sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan.Peningkatan potensi sumber daya ekonomi oleh daerah di wilayah Indonesia Bagian Timur, dimana wilayah sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau tersebar perlu dukungan sarana pengangkutan bahkan perlu lebih dahulu dibangun, dalam hal ini adalah sarana angkutan udara mengingat kemampuan potensi sarana dan prasarana lebih dapat menjangkau daerah terpencil dan terisolasi.Penyelenggaraan jasa angkutan udara saat ini, sesuai sifat atau karakteristik umum angkutan udara lebih berfungsi sebagai sektor penyedia jasa pelayanan (the servicing sector) terhadap permintaan tersedia (existing demand) dampak kegiatan ekonomi dan kurang berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (the promoting sector) pada peningkatan permintaan potensial (potensial demand) dampak pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi.Angkutan udara perintis diselenggarakan oleh pemerintah sebagai sektor penunjang pembangunan melalui keikutsertaan perusahaan angkutan udara niaga nasional. Pada pengoperasian dan pengelolaan terdapat banyak faktor penyebab sehingga belum mencapai tingkat efektivitas pelayanan sesuai harapan, antara lain yaitu berkurang jumlah armada dan terdapat aspek komersial dalam pengelolaan.Kebijakan bidang-bidang angkutan udara dan pengelolaan angkutan udara perintis menyebabkan jaringan struktur rute utama, rute pengumpan dan rute perintis sebagai rute penerbangan tersedia kurang berintegrasi lebih baik dalam pemenuhan kapasitas angkutan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan volume angkutan udara.Upaya dalam meningkatkan volume angkutan udara, adalah melalui pembaruan terhadap kebijakan bidang-bidang angkutan udara dan pengelolaan angkutan udara perintis agar terjadi integrasi lebih baik pada pola jaringan rute penerbangan dalam pemenuhan kapasitas angkutan pada rute utama dan rute pengumpan dimulai dari rute perintis sebagai sektor penunjang pembangunan dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan.Wujud pembaruan tersebut dapat diketahui, melalui langkah evaluasi terhadap kebijakan bidang-bidang angkutan udara dalam membentuk sistem angkutan udara, sebagai dasar guna melakukan langkah kajian terhadap konsep kebijakan bidang-bidang angkutan udara dalam membentuk pembaruan sistem angkutan udara melalui peningkatan pelayanan pada kegiatan ekonomi didasari oleh lebih menunjang upaya pemerataan pembangunan, dalam bentuk pembaruan kebijakan pola jaringan rute penerbangan di wilayah Indonesia Bagian Timur."