Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas megenai akses keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalahmenggambarkan akses informasi yang ada, dimulai dari bagaimana akses dapat tersedia hingga kualitas dari akses informasi tersebut. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akses informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia masih memiliki kekurangan dari segi keterhubungan antar akses yang tersedia.

---

The focus of this study is the access of public information in Ministry of Agricluture Indonesia. This research aims to depict the information access, starts from how the access made available up to the quality of access. Qualitative based research with case study analysis is used in this study. The findings of this study indicate that access to public information in the Ministry of Agriculture Indonesia is not maximized yet, because there is no clear connection between the access."

"Skripsi ini membahas tentang upaya implementasi pelayanan informasi publik oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama mengimplementasikannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigm konstruktifis. Adapun konsep dan teori yang digunakan adalah konsep kehumasan mencangkup manajemen humas dan humas pemerintahan, good governance, pelayanan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, model komunikasi praktik kehumasan, serta konsep PPID. Strategi penelitian ini yaitu merupakan studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumentasi). Hasil yang didapati dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Kota Bekasi yang sekaligus berperan sebagai PPID Utama, telah melakukan implementasi pelayanan informasi publik dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mengimplementasikan pelayanan informasi publik secara internal yaitu beberapa PPID Pembantu masih bergerak lamban dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sedangkan secara eksternal, publiknya yang masih belum memahami aturan pengkategorian informasi yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk diakses.

---

This thesis discusses efforts to implement disclosure of public information by the Government of Bekasi City Public Relations. The purpose of this research is to find out how the implementation of the disclosure of public information carried out by the Bekasi City Government Public Relations, as well as what are the obstacles encountered while implementing them. This research is a qualitative research using constructive paradigm. The concepts and theories used are public relations concepts encompassing public relations management and government public relations, good governance, disclosure of public information that refer to Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, communication models of public relations practice, and the concept of PPID. This research strategy is a case study using primary data collection methods (interviews) and secondary data (documentation). The results found in this study indicate that the Bekasi City  Government Public Relations, which also acts as the Main PPID, have implemented disclosure of public information well. The obstacle faced by the Bekasi City Government Public Relations in an effort to implement public information services internally is that some PPID Assistants still work slowly in providing the information needed. While externally, the public who still do not understand the rules of categorizing information that may or may not be accessed."

"Teknologi informasi diharapkan berperan besar dalam pembangunan demokrasi bangsa disebabkan karena biaya implementasi yang murah, penyajian informasi yang cepat, jangkauan yang luas serta bebas sensor yang memungkinkan informasi yang diterima bersifat transparan. Lahirnya Instruksi Presiden No. 312003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pemerintahan Secara Elektronik (E-Government) menunjukkan dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa ini, pemerintah selalu mendominasi, menemukan apa yang menjadi "kebutuhan dan bagaimana seharusnya publik"dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Lahirnya kebijakan tersebut itulah yang menjadi fokus penelitian ini.Landasan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekonomipolitik media untuk melihat hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi sumber days, termasuk sumber daya komunikasi. Untuk lebih melihat ke dalam mengenai latar belakang hsitoris lahirnya kebijakan, akses publik terhadap kebijakan dan pertarungan yang terjadi digunakan teori konstruksi realitas sosial.Pada tataran metodologis, secara ontologis, penelitian ini melihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dibentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya dan ekonomi-politik. Secara epistimologis, dalam penelitian ini, peneliti melalui proses yang interaktif menggali malma-makna realitas yang tersembunyi. Sedang secara aksiologis, penelitian ini melihat nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian talc terpisahkan dari penelitian. Terakhir, asumsi metodologis, penelitian bersifat partisipatif dengan mengutamakan analisa komprehensif, kontekstual dan analisa multi-level yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial.Data dalam penelitian ini mencakup berbagai data primer dan sekunder dalam berbagai tingkatan informasi: analisa dokumen, wawancara mendalam dan unstructure observation. Data yang didapat baik berupa dokumen, hasil wawancara maupun observasi tidak terstruktur diinterpretasikan dalam perspektif Critical Political-Economy (Ekonomi-Politik Kritis) dengan varian konstruktivisme.Dari hasil penelitian, konstruksi realitas sosial kebijakan pengembangan layanan pemerintahan secara elektronik (e-government) yang dikaitkan dengan akses informasi publik, terlihat bahwa kebijakan tersebut tidak lahir begitu saja. Demokratisasi dan tekanan global, reformasi dan perubahan paradigma pemerintahan serta keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan rencana strategisnya merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut.Dalam proses internalisasi-eksternalisasi-obyektivasi mengkonstruksi realitas kebijakan pengembangan e-government ini, lahirnya kebijakan juga merupakan sebuah pertarungan berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan, ideologi dan agenda politik masing-masing. Berdasar penelitian relasi kekuasaan antara kebijakan dengan negara, publik dan market (pasar), meski rejim authoritarian corporatism tumbang, terlihat bahwa state masih mendominasi karena kekuatan politik dan ekonorni yang berlebih Kalaupun terjadi pengurangan state regulation, hal itu ekspansi market regulation yang intervensinya diawali oleh negara.Akhimya, dari berbagai temuan yang diperoleh, peneliti merekomendasikan bagaimana penelitian berikut seharusnya dilakukan serta, pada tataran implementasi, perlunya perhatian terhadap perubahan tindakan pelaku penyelenggara negara dan sumberdaya pendukung dalam pengembangan layanan e-government. Dan tak ketinggalan, perlunya memberikan penyadaran dan pemberdayaan pada publik agar publik mengetahui hak-haknya atas informasi."

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."

"ABSTRAKTesis ini meneliti pengaruh penerimaan pesan ancaman dan pesan efikasi terhadap motivasi proteksi, motivasi defensif dan pencarian informasi dalam pesan program Amnesti Pajak. Hubungan kausal tersebut dianalisis menggunakan model E-EPPM Extension of Extended Parallel Process Model melalui uji ANOVA. Pengumpulan data dilakukan terhadap 80 mahasiswa perguruan tinggi dengan menggunakan desain experiment factorial 2x2.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum temuan empiris dalam penelitian ini sejalan dengan konsep dan proposisi Extension of Extended Parallel Process Model. Meski demikian, terdapat temuan empiris yang berbeda dengan konsep dan proposisi Extension of Extended Parallel Process Model sebagaimana yang diungkapkan oleh So 2013 . Temuan empiris dalam penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan motivasi proteksi antara penerimaan pesan ancaman tinggi dan penerimaan pesan ancaman rendah. Responden sama-sama merasa terancam meski diberikan pesan ancaman pada level yang berbeda-beda. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mengusulkan penambahan resonansi sebagai variabel yang memediasi fear and anxiety terhadap coping appraisal.

---

ABSTRACTThis thesis examines the effect of receiving threat messages and message of efficacy on the motivation of protection, defensive motivation and information search in the message of Amnesty Tax program. The causal relationship is analyzed using E EPPM Extension of Extended Parallel Process Model model through ANOVA test. Data collection was conducted on 80 college students using experimental factorial 2x2 design.The results of this study indicate that in general the empirical findings in this study are in line with the concept and proposition Extension of Extended Parallel Process Model. Nevertheless, there are empirical findings that are different from the concept and proposition of Extension of Extended Parallel Process Model as disclosed by So 2013 . The empirical findings of the study indicate that there is no difference in the motivation of protection between high threat message reception and low threat message reception. Respondents were equally threatened despite threats at different levels. Based on these findings, researchers propose the addition of resonance as a variable that mediates fear and anxiety to coping appraisal."

"ABSTRAKKeterbukaan informasi publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan dengan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penguatan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan yaitu dengan memastikan hadirnya Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di semua daerah, serta penguatan kelembagaan komisi informasi baik di pusat maupun di daerah. PPID wajib dihadirkan di semua level pemerintahan dan reposisi PPID harusdiarahkan pada dimasukannya pekerjaan melayani permohonan informasi ke dalam tupoksi pejabat yang bersangkutan. Penguatan Komisi Informasi perlu dilakukan dengan merubah sifat hubungan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di provinsi yangbersifat hirarkis. Tugas Komisi Informasi juga perlu diarahkan untuk memberikan kesadaran akan arti penting keterbukaan informasi publik pada semua komponen masyarakat. DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU KIP agar dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penguatan keterbukaan informasi publik."

"Informasi merupakan suatu hal yang sangat periling arti dan perannya bagi setiap manusia. Baik dalam konteksnya sebagai seorang individu ataupun individu yang merupakan bagian dari konteks yang Iebih luas Iagi seperti organisasi bahkan inter-organisasi.Seluruh tindakan manusia dalam semua tataran akan selalu didasarkan kepada informasi yang dimilikinya. Perubahan drastis yang terjadi sekarang inipun baik di dalam negeri maupun di luar negeri -dalam konteks yang lebih Iuas lagi- disebabkan oleh satu hal ini (informasi). Tanpa informasi bisa dibayangkan bagaimana keadaan yang terjadi, manusia akan berada dalam ketidakpastian. Jadi dengan kata lain, informasi adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu. Dalam konteks kenegaraan pun demikian Falsafah pembentukan suatu negara adalah untuk melindungi hak-hak setiap warganya terpenuhi, di mana pun dan kapan pun. Jadi hal inipun seharusnya juga menjadi sesuatu yang harus diatur dan dijamin oleh negara, karena segala sesuatu yang terjadi pada negara dan setiap warganya terkait dengan informasi yang dimiliki dan dipahami oleh setiap warga negara.Pemahaman setiap warga atas sesuatu yang disebut sebagai informasi merupakan sesuatu yang beragam, hal ini seperti juga yang telah banyak disinggung dan dijelaskan dalam berbagai sumber baik itu berupa buku teks, jurnal ataupun lainnya. Keberagaman ini memang terjadi pada setiap manusia karena setiap manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing.Informasi yang menjadi kebutuhan dasar dan hak setiap individu pada praktiknya diiapangan terkait dengan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya. Informasi politik sangat terkait dengan hak-hak individu dalam konteksnya sebagai warga negara tak bisa dilepaskan dengan pengelolanya atau penyedianya, yang darinya ia mendapatkan dan memenuhi kebutuhan informasi tersebut, Bagairnana keadaan terkait dengan ketersediaan informasi dan Cara mendapatkan informasi -akses informasi- adalah prasyarat utarna bagi terpenuhinya kebutuhan informasi setiap warga.Untuk mengetahui dan memahami masalah informasi politik yang ada dimasyarakat sekarang ini yang paling mungkin dan tepat adalah dengan melihat dan perspektif para pelaku politik (human relations approach). Ada berbagai kekuatan politik di sekitar kehidupan masyarakat, salah satunya adalah partai politik. Apa informasi politik menurut mereka, bagaimana mereka mendapatkan informasi tersebut dan mengapa mereka menggunakan informasi tersebut.Konsep atau kerangka teoritis yang digunakan peneliti dalam mengeksplor masalah informasi politik ini adalah pola awal model komunikasi yang ada dalam konteks politik, pernahaman ientang informasi politik, akses dan ketersediaan informasi juga konsep organisasi (human relations atau interpretif approach: yang melihat informasi sebagai konstruk yang dibentuk melalui proses interaksi para pelakunya) terkait dengan komunikasi dan informasi yang bisa menggambarkan secara konseptual hubungan antara informasi politik dan individu/para pelakunya, yang tentunya tidak bisa dipisahkan dengan konteks pribadinya dan organisasinya. dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, ketepatan menentukan metodologi yang didalamnya tercakup asumsi-asumsi metodologi: ontology -informasi, akses informasi dan lainnya merupakan sesuatu yang terkait kuaat dengan nilai subyektif para pelakunya yang relevan dengan konteksnya masing-masing, epistemology: bagaimana peneliti mendekati dan mendapatkan pengetahuan tentang subjek penelitian, peneliti berusaha sedekat mungkin untuk memahami segala hal terkait informasi politik dari perspektif para pelakunya, secara metodologi peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, analisis dan interpretasi data yang sesuai dengan paradigma penelitian yang dipilih sesuai dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal terkait informasi politik maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data interview -mendapatkan informasi yang sifatnya personal-, observasi -mengamati langsung atau pun melalui yang ada di media khususnya terkait dengan tindakan dan hal-hal yang sifatnya urnum, dan studi dokumen atau data lainnya- untuk melengkapi informasi yang tidak didapatkan dan interview dan observasi. Sasaran penelitian ini adalah partai politik yang meliputi para pelakunya disetiap struktur partai (dari pusat hingga grassroots). Kemudian menganalisanya dengan kerangka teoritis dan konseptual terkait -analisis induktif dan analisis perbandingan-. Interpretasi yang dilakukan adalah interpretasi hermeneutic cycles yang merupakan lanjutan dan analisis induktif (lingakaran yang terus menerus).Dari Penelitian Akses Informasi Politik Publik Indonesia: Perspektif Partai Keadilan Sejahtera ini didapatkan bahwa pemahaman tentang informasi itu sendiri beragam, namun informasi politik yang urnumnya dipahami sebagai informasi politik adalah informasi yang terkait dengan pemerintahan dan partai politik. Melihat ketersediaan dan akses yang ada dari pandangan mereka, maka bisa kits lihat bahwa menurut kebanyakan mereka adalah masih kurang bahkan tidak ada ini tentunya didasarkan atas apa yang mereka alami sehari-hari khususnya dalam konteks politik.Selanjutnya peneliti rnerekomendasikan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masyarakat yang berbeda dengan memperhatikan konteks dan karakter-karakter penting terkait masalah informasi nasional. Untuk para pembuat kebijakan untuk memperhatikan segala kebutuhanlhak mereka yang tentunya dengan memahaminya dari kaca mata mereka. Khususnya bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem komunikasi dan informasi nasional yang sistematis dan ketersediaan saluran infonnasi (aksesnya) ada dan mudah dijangkau oleh semua warga dimanapun dan kapanpun."

"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Edward III, tesis ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan data kualitatif. Kesimpulan penelitian yaitu implementasi kebijakan KIP berjalan kurang baik pada tahap operasional, dimana kebijakan tidak dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada prosedur operational standar pelayanan informasi publik; serta faktor penghambat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi yang kurang efektif antarpihak yang terlibat, disposisi yang kurang, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Tindakan yang disarankan adalah penetapan prosedur operasional standar, pelaksanaan uji konsekuensi atas penetapan jenis informasi yang dikecualikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terampil, serta perubahan struktur organisasi.

---

This thesis focus on the implementation of the policy of public disclosure in Coordinating Ministry for Economic Affairs. Using the theory proposed by Edward III, this thesis analyzed the implementation of public disclosure policy compared to how should the policy implemented, then identify its constraint. It uses post-positivism approach supported by qualitative data.

The research concludes that: implementation of public disclosure policy did not run well at the operational level, where the policy did not executed based on the regulation, and there is no standard operating procedures, and also there are several factors that hinder the successful implementation: lack of effective communication, disposition, and skilled human resources.

Based on this conclusion, it was suggested to establish the standard operating procedures, test of consequence for classified information, improving capacity for skilled human resources, as well as changing the organizational structure of the Ministry."