Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This policy paper carries the theme: Towards Professional Planners in the Termination of Stages of RPJPN 2005-2025 and Determination of Strategy for Implementing Indonesia's Vision 2045. With Sub-themes: Increasing the Role of Planners in the Long-Term Perspective Framework for the Indonesian Vision 2045. It is concluded that there are three problems faced in increasing the role of planners in the framework of the elaboration of the Indonesian Vision 2045, as well as in preparing policy recommendations to realize professional planners. The three problems are the lack of understanding of JFP regulations, the existence of "minor" opinions on JFP, and a lack of leadership commitment. To overcome these three problems, the authors propose four alternative policies and three types of recommendations to be carried out by the parties in a planned and coordinated manner. This policy paper recommends that to deal with the VUCA phenomenon, a planner must be visionary, innovative and agile. Furthermore, with the enactment of the Industrial Revolution 4.0 and beyond, professional planners are required to have six abilities, namely: Complex Problem Solving, Social Skills, Process Skills, System Skills, Digital Skills, and Cognitive Abilities."

"Tulisan ini menganalisis perkembangan obligasi biru di Indonesia dan potensi permasalahan yang mungkin timbul akibat proses penerbitan obligasi biru di Pasar Obligasi Jepang. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan dampak dan risiko hukum dari penerbitan ini serta memberikan perbandingan singkat dengan penerbitan obligasi biru yang dilakukan oleh Republik Seychelles, Republik Fiji, Bank of China, dan Pemerintah Provinsi Hainan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Obligasi biru merupakan obligasi berkelanjutan yang menggunakan konsep ekonomi biru yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia telah menerbitkan obligasi biru di Pasar Obligasi Jepang pada tahun 2023 untuk mendukung proyek-proyek yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi biru sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelautan. Namun karena obligasi biru diterbitkan di Pasar Obligasi Jepang, maka penting untuk memastikan proses penerbitannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.08/2019 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. Selain itu, penting juga untuk mengetahui dampak dan risiko hukum yang mungkin timbul dari penerbitan obligasi biru tersebut. Selain itu, perbandingan singkat dengan penerbitan obligasi biru yang dilakukan oleh negara dan lembaga lain dapat menunjukkan beberapa perbandingan mengenai struktur obligasi biru, pihak-pihak yang terlibat, dan penggunaan dana obligasi biru tersebut sehingga Indonesia dapat mengkaji dan meningkatkan kapasitasnya dalam hal ini. melakukan penerbitan obligasi biru di masa depan. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pengujian lebih lanjut terhadap obligasi biru, membuat kerangka kerja yang detail, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

This article analyzes the development of blue bonds in Indonesia and the potential problems that could arise due to the blue bond issuance process on the Japanese Bond Market. Apart from that, this article also describes the legal impacts and risks of this issuance and provides a brief comparison with the blue bond issuance carried out by the Republic of Seychelles, the Republic of Fiji, the Bank of China, and the Hainan Provincial Government. This article was prepared using doctrinal research methods. Blue Bond is a sustainable bond that uses the blue economy concept, which is included in the 17 Sustainable Development Goals. Indonesia will issue Blue Bonds on the Japanese Bond Market in 2023 to support projects that pay attention to blue economic growth as mandated by Law Number 32 of 2014 concerning Marine Management. However, because Blue Bonds are issued on the Japanese Bond Market, it is important to ensure that the issuance process complies with applicable regulations, such as Minister of Finance Regulation No. 215/PMK.08/2019 concerning the Sale and Repurchase of Government Debt Securities in Foreign Currency in International Markets and Law Number 28 of 2022 concerning the 2023 State Expenditure and Expenditure Budget. Apart from that, it is also important to know about the impact and legal risks that could arise from the issuance of the blue bond. Apart from that, a brief comparison with blue bond issuances carried out by other countries and institution can show several comparisons on the blue bond structures, parties involved, and the use of proceeds of the blue bonds so that Indonesia can study and increase its capacity in carrying out blue bond issuances in the future. Some ways are by carrying out further testing of blue bonds, creating a detailed framework, and increasing compliance with applicable laws and regulations."

"Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat dan mendukung beberapa aspek kehidupan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi tersebut berbanding lurus dengan resiko keamanan. Dalam penanganan keamanan teknologi informasi, terdapat Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Salah satu faktor yang menentukan nilai indeks KAMI 4.1 ialah tata Kelola keamanan informasi yang memiliki definisi kebijakan dan langkah penanggulangan insiden keamanan informasi CSIRT (Computer Security Incident Response Team) merupakan suatu organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menaggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Namun sejak CSIRT berdiri, layanan CSIRT di Indonesia saat ini belum banyak berubah dari pertama dicanangkan, yang berubah hanya teknologi dan beberapa Teknik penyerangan dan pertahanan siber namun prinsip-prinsip manajemennya dinilai tetap sama. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis peran dan layanan CSIRT di Indonesia untuk menghadapi ancaman serangan siber dengan menggunakan framework Carnegie Mellon University (CMU). Hasil dari penelitian ini ialah berupa rekomendasi dengan melakukan pemetaan dari hasil penelitian terhadap framework FIRST sehingga didapatkan 10 rekomendasi yang dapat di berikan terhadap implementasi layanan CSIRT di Indonesia.

---

Along with the rapid development of information technology and supporting several aspects of life, the increase in the use of information technology is directly proportional to the risk of cyber security. To handle information technology security, there is an Information Security Index (KAMI) which is used as a tool to assess and evaluate the level of readiness (Completeness and Maturity) of the application of information security based on the criteria of SNI ISO/IEC 27001. One of the factors that determine the value index KAMI 4.1 is Information security governance which has a definition of information security incident response policies and measures CSIRT (Computer Security Incident Response Team) is an organization or team responsible for receiving, reviewing, and responding to cybersecurity incident reports and activities. However, since CSIRT was established, the current CSIRT service in Indonesia has not changed much from when it was first launched, only technology and some cyber attack and defense techniques have changed but the management principles are considered to remain the same. This study aims to analyze the role and services of CSIRT in Indonesia to deal with the threat of cyber attacks using the Carnegie Mellon University (CMU) framework. The results of this study are recommendations by mapping the results of research against the FIRST framework so that 10 recommendations can be obtained for the implementation of CSIRT services in Indonesia."

"ABSTRAKAlasan suatu organisasi dalam melakukan akuisisi salah satunya adalah untuk meningkatkan kekuatan pasar di dalam industrinya, hal itu juga yang menjadi alasan mengapa PT ABC mengakuisisi PT XYZ. PT ABC yang merupakan perusahaan penerbangan baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan penerbangan lain di Indonesia yaitu PT XYZ. Dengan bergabungnya PT XYZ ke dalam PT ABC diharapkan dapat melebarkan pangsa pasar penumpang angkutan udara hingga 51%. Adanya proses akuisisi tersebut mengubah strategi bisnis dengan strategi SI/TI yang sudah tertuang pada perencanaan strategis SI/TI PT ABC periode 2017-2020, sehingga perencanaan strategis SI/TI PT ABC periode 2017-2020 sudah tidak lagi selaras dengan strategi PT ABC. Dalam pelaksanaannya penyelarasan bisnis dengan strategi SI/TI dari kedua perusahaan menjadi salah satu faktor kesuksesan dalam melakukan akuisisi perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi keterbatasan metodologi perencanaan strategis SI/TI dengan melengkapi kerangka kerja perencanaan strategis SI/TI yang ada saat ini berdasarkan konsep Merger & Akuisisi (M&A). Kerangka kerja perencanaan strategis SI/TI yang dapat digunakan dalam proses akuisisi PT XYZ oleh PT ABC ini dibentuk dengan mengadopsi elemen-elemen hasil analisis data internal dari metodologi perencanaan strategis SI/TI Peppard dan Ward, serta elemen-elemen hasil analisis data eksternal dari alasan melakukan M&A, karakteristik M&A, risiko M&A, mitigasi risiko M&A, strategi M&A, metode integrasi, kebijakan M&A, faktor kesuksesan dan kegagalan M&A, serta proses melakukan M&A. Penelitian ini melakukan analisis data eksternal yaitu dari studi literatur dan wawancara terhadap tiga narasumber yaitu VP TI PT ABC, VP TI PT XYZ dan VP Corporate Strategy PT ABC. Kerangka kerja perencanaan strategis SI/TI yang dapat digunakan dalam proses akuisisi PT XYZ oleh PT ABC yang diusulkan oleh penelitian ini mencakup konteks M&A, konteks SI/TI, analisis kemungkinan metode integrasi yang digunakan, memilih opsi metode integrasi terbaik, perencanaan strategis SI/TI, analisis gap, rencana pengembangan SI/TI, rencana perubahan, dan evaluasi. Kerangka kerja yang diusulkan diharapkan dapat mengatasi keterbatasan metodologi perencanaan strategis SI/TI yang ada saat ini berdasarkan konsep M&A.

---

ABSTRACT

One of the reasons an organization makes acquisitions is to increase market power in its industry, and that is also the reason why PT ABC acquired PT XYZ. PT ABC which is an airline has just acquired another airline in Indonesia, PT XYZ. The joining of PT XYZ into PT ABC is expected to be able to widen the air transport passenger market share by 51%. The existence of the acquisition process changes the business strategy with the IS / IT strategy that has been stated in the strategic planning of PT / ABC ABC 2017-2020, so that the strategic planning of PT / ABC of 2017-2020 is no longer in line with the strategy of PT ABC. While aligning business with the IS / IT strategy of the two companies is one of the success factors in the company's acquisition. Based on these problems, the aim of this study is to overcome the limitations of the IS / IT strategic planning methodology by complementing the existing IS / IT strategic planning framework based on the concept of Mergers & Acquisitions (M&A). The IS / IT strategic planning framework that can be used in the process of acquisition of PT XYZ by PT ABC was formed by adopting elements of the results of internal data analysis from Peppard and Ward's SI/TI strategic planning methodology, as well as elements of the results of external data analysis of reasons conduct M&A, M&A characteristics, M&A risks, M&A risk mitigation, M&A strategies, integration methods, M&A policies, M&A success and failure factors, and the process of conducting M&A. This study analyzes external data from literature studies and interviews with three speakers, namely VP IT PT ABC, VP IT PT XYZ and VP Corporate Strategy PT ABC. The IS / IT strategic planning framework that can be used in the acquisition process of PT XYZ by PT ABC proposed by this research covers the M&A context, the IS / IT context, analysis of possible integration methods to be used, selecting the best integration method options, SI / strategic planning IT, gap analysis, IS / IT development plan, change plan, and evaluation. The proposed framework is expected to overcome the limitations of existing IS / IT strategic planning methodologies based on the concept of M&A."