Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan masyarakat. Apabila timbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan langsung terhadap kompetensi absolut PTUN tertuang dalam Pasal 49 UU PTUN. Pengecualian atas suatu sengketa TUN terdiri dari (1) keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya klausul kepentingan umum dalam pembatasan tersebut. Hal ini terkait erat dengan kewenangan diskresi Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (freies ermessen). Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana praktekpraktek diskresi di Indonesia selama ini dalam kaitannya dengan legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian bagaimana kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan mengenai praktek diskresi yang terjadi selama ini di Indonesia dan menjelaskan kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah secara kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi yang transparan dan akuntabel akan menyebabkan terwujudnya good governance. Namun apabila penggunaan diskresi itu tidak transparan dan tidak akuntabel maka yang terjadi adalah bad governance."

"ABSTRAKGood governance merupakan suatu konsep ideal untuk diimplementasikan karena dapat memberikan banyak manfaat. Dengan diterapkannya good governance kehidupan masyarakat dan kemajuan ekonomi dapat diwujudkan. Adanya good governance juga dapat merribantu terciptanya keseimbangan kekuatan antara negara, masyarakat dan dunia usaha. Good governance juga dapat menjamin adanya kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu negara, masyarakat dan dunia usaha.Kemajuan ekonomi dapat tercipta bila terdapat kepastian usaha, kerangka hukum yang jelas dan tidak adanya atau tingkat KKN yang rendah dalam kehidupan masyarakat. Disinilah perlunya good governance, yang menjadi Iandasan pokok tercapainya tujuan negara, timbulnya kepercayaan masyarakat dan kondisi perekonomian yang sehat.Untuk dapat mengimplementasikan good governance terdapat beberapa hambatan dan persyaratan. Untuk mengatasinya perlu suatu perencanaan strategis yang menyangkut visi dan misi organisasi yaitu mewujudkan good governance dalam kehidupan bernegara. Perencanaan ini membutuhkan proses pengorganisasian, yang lebih lanjut akan membutuhkan suatu change management. Change management ini diperlukan untuk mempermudah proses internalisasi dan implementasi good governance.Salah satu cara untuk melihat implementasi good governance adalah dengan mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah kepada stakeholder tentang segala sikap dan perbuatan pemerintah, baik yang menyangkut perumusan kebijakan, pemberantasan KKN ataupun penggunaan sumber daya yang sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Ini semua membutuhkan suatu indikator yang kongkrit, yang telah disusun dalam perencanaan strategis pemerintah.Studi ini merupakan studi kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan berusaha memperlihatkan pentingnya strategic planning guna mencapai akuntabilitas. Strategic planning pada sektor publik merupakan deskripsi tentang strategi dan model implementasi akuntabilitas dari good governance pada sektor publik. Studi ini berusaha untuk menganalisa bagaimana membangun dan menerapkan konsep akuntabilitas dengan melakukan perencanaan strategis.Untuk inelakukan penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran, tipe penelitian yang dilakukan di sini adalah exploratory research. Dengan tipe penelitian ini dapat diketahui permasalahan yang sebenamya, alternatif penyelesaiannya dan variabel yang relevan. Adapun proses penelitian yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan dengan in-depth interview. Hasil interview ini dianalisa dengan menggunakan berbagai teori yang terdapat dalam data sekunder dan literatur.Berdasarkan hasil interview yang ada, terlihat bahwa perencanaan strategis yang dipergunakan untuk organisasi sektor publik bersifat khas mengingat sektor publik memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan sektor swasta. Karakteristik unik tersebut mengacu pada stakeholders sektor publik yang lebih beragam dibandingkan sektor swasta dan memegang peranan penting dalam penyusunan rencana strategisnya. Selain itu sektor public memiliki tujuan yang sangat abstrak sehingga sulit untuk dikuantifisir, meskipun dalam skala kecil, BPKP telah berusaha untuk mengkuantifisirnya dengan mengembangkan suatu sistim untuk mengimplementasikan konsep akuntabilitas dari pelaksanann strategic planning dari organisasinya. Selain sifat khas terse but, ternyata sektor publik juga perlu mempertimbangkan desired goals, external support dan kapasitas orgamsasi. BPKP telah berusaha untuk mendefinisikan desired goals, visi dan misi secara jelas, terarah dan konkrit dalam perencanaan strategis mereka. Hal ini selanjutnya patut menjadi pertimbangan bagi pemerintah apakah akan mengambil model yang dipergunakan oleh BPKP dalam perencanaan strategisnya.Pemerintah perlu mempertimbangkan pola yang dipergunakan oleh BPKP mengingat temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki kesulitan untuk mendeskripsikan tujuan organisasinya secara lebih konkrit dan dapat diukur. Selain itu pemerintah perlu pula memperhatikan kapasitas organisasi dan kemampuan sumber daya manusianya sehingga dapat melakukan strategic planning dengan baik."

"Tesis ini membahas tentang analisis proses penerapan akuntabilitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pusfatekgan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : untuk indikator acuan pelayanan sudah ada standar pelayanan yang ditetapkan hanya saja perlu diinformasikan secara lebih luas; untuk solusi pelayanan sudah dilakukan konsultasi pada tahap awal pemberian pelayanan; untuk prioritas pemenuhan kepentingan pengguna masih perlu perbaikan karena belum ada petugas khusus pelayanan. Transparansi informasi pelayanan masih kurang dipublikasikan ke masyarakat. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat yang masuk masih sangatlah sedikit.

---

This thesis discusses an analysis of the implementation process of public service accountability organized by Pusfatekgan. The method used is qualitative research.The results of this study are as follows: there is already an existing standard for service reference indicator, but it needs to be informed more broadly; for service solution, a consultation has taken place at the early stages of service delivery; it is only the priority of fulfillment for the benefit of the users that is considered still requiring more improvements because there is not any special service attendant yet. The transparency of service information still has not been publicized enough, while there is still very little community participation through public complaints."

"Dalam organisasi sektor publik di Indonesia, terutama di sektor pemerintahan, mulai timbul kesadaran akan pentingnya pengukuran strategi untuk mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik (improve). Hal ini didorong pula dengan adanya keharusan pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitasnya dalam menjalankan pemerintahan (prime).Untuk itu Pemda DKI dituntut untuk memiliki suatu sistem pengukuran komprehensif yang dapat melakukan pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi terhadap implementasi program-program kerja dan proyeknya sehingga dapat terus memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan, dan sekaligus dapat menunjukkan akuntabilitasnya dalam mcnjalankan pcmcrintahan.Kewajiban Pemda DKI untuk melaksanakan Akuntabilitas Keuangan di antaranva adalah penyampaian laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LP), yang ketentuannya diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Adapun contoh kewajiban Akuntabilitas Kinerja Pemda DKI adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Publik (AKIP), yang ketentuannya diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Pengukuran Keuangan dan non-keuangan (kinerja) ini masih jauh dari yang diharapkan dan ritlak menggambarkan rencana strategi Pemda DKI secara keseluruhan dan hubungan antara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri atas beberapa Dinas, Badan, Lembaga, Kantor dan satuan kerja lainnya, serta belum dapar menvisualisasikan Rencana Strategi Daerah kedalam operational terms secara baik dan jelas.Perancangan balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map merupakan langkah awal dalam menvisualisasikan dan mengkomunikasikan strategi yang telah ditentukan Pemda DKI sehingga seluruh aktivitas pegawai dalam tiap SKPD fokus pada strategi tersebut. Lebih jauh, perancangan balanced scorecard dilakukan dengan menggunakan, menggabungkan, dan menyelaraskan strategi, objektif dan pengukuran-pengukuran yang telah tertuang dalam dokumen-dokumen rencana Pemda DKI ke dalam empat perspektif balanced scorecard.Selanjutnya penyusunan balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map diharapkan menggambarkan strategi Pemda DKI secara keseluruhan dan hubungan diantara seluruh SKPD, dan dapat mentranslasikan strategi Pemda DKI ke dalam operational terms secara baik dan jelas.Setelah Pemda DKI melakukan penyelarasan dengan regulasi pertanggungjawaban yang berlaku maka Pemda DKI akan dapat menggunakan BSC yang akan berfungsi sebagai suatu sistem pengukuran kinerja dan sekaligus bentuk akuntabilitas Pemda DKI.

---

Indonesian public sector institutions, especially government agencies start to realize the importance of strategy in improving their services. More over government's regulations reform demand for greater accountability.

Consequently to be able to monitor and to improve its services and to establish accountability, City of Jakarta required to have a comprehensive measurement system to measure, to report and to evaluate the implementation of its programs.

City of Jakarta mandatory to establish financial accountability is due to some regulations such as Section 81 Act No 33, 2004 and Section 31 Act No 17, 2003 which required it to report Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LPJ). City of Jakarta also regulated by Act No 7, 1999 which required reporting Laporan Akuntabilitas Kincrja Publik (LAKIP) in order to establish its performance accountability.

Designing balanced scorecard with describing the strategy by strategy map is the first step to provide visual and communication of the strategy that has been formulated by management with result that all employee activities focus on the strategy. In addition, DKI Jakarta balanced scorecard is designed based on the existing of Jakarta strategy, objectives and measurements which already written in its strategy plan documents. This strategy, objectives and measurement will be plotted into the structure of four perspectives balanced scorecard. Some measures need to be added in line with continuous improvement that has been doing in the City. The implement of balanced scorecard would help City of Jakarta to visualize the city strategy and cause-and-effect relationships, and translate the city strategy to be good and clearly operational terms.

Finally, after synchronize BSC with existing regulation, BSC Pemda DKI would be able to function as performance measurement system and as a tool to show its accountability."

"Perkembangan konsep hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, sosial telah merubah paradigma klasik pemerintah sebagai "government is to govern" menjadi paradigma baru tentang pemerintah sebagai "government is to serve the people" sehingga masyarakat, tidak lagi menjadi objek dari kegiatan pemerintah tetapi berubah menjadi subyek dalam kegiatan pemerintah. Paradigma baru ini mengakibatkan perubahan peran pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat, sehingga pemerintah tidak lagi sendirian untuk melakukan tugas-tugas kenegaraannya, akan tetapi pemerintah didampingi oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra menciptakan good governance melalui pelaksanaan administrasi publik dalam proses governance.Adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana sesungguhnya kaitan antara hak asasi manusia dan good governance, kemudian bagaimana birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan merubah struktur, substansi hukum dan budaya birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan kaitan antara hak asasi manusia dan good governance serta bagaimana perubahan struktur, aturan dan budaya birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris yang lebih dititik beratkan pada metode penelitian hukum normatif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, kaitan antara hak asasi manusia dan good governance adalah terletak pada administrasi publik, jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedua, Birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Hal ini terkait dengan fungsi birokrasi sebagai pelaksana dari administrasi publik sehingga struktur, substansi dan budaya hukum birokrasi yang baik akan mewujudkan administrasi publik yang baik, sebaliknya jika birokrasi secara struktur, substansi dan budaya hukumnya buruk maka akan tercipta maladministrasi.

---

The development of the human rights concept that covers various sectors of life whether political, economic, cultural, social, in Indonesia have changed the classic paradigm of government from "government is to govern" to a new paradigm of government as "the government is to serve the people" so that people are no longer be object of government activity but turned into a subject in government activities. This new paradigm resulted in changes the role of government from the public ruler becoming public servants, so to perform states duties, the government was no longer alone, it will be accompanied by the private sector and civil society as partners to create good governance through the implementation of public administration in the process of governance.

As for the problem is how exactly the link between human rights and good governance, and how the bureaucracy as the main engine of government changing it structure, legal substance, and bureaucratic culture in realizing good governance in Indonesia? Purpose of this research is suggested a link between human rights and good governance as well as how changes be made in the structure, rules and culture of bureaucracy in order to achieve good governance in Indonesia. This research uses the method of normative and empirical legal research, but more focused on normative legal research methods.

Thus it can be concluded that first, the link between human rights and good governance are located on public administration, if the public administraton created and executed properly then it will realizing good governance which is connected with the protection and realization of human rights. Second, the government bureaucracy as the main engine of governance was an essential instrument in realizing good governance in Indonesia, because it is associated with bureaucracy functions as the executor of the public administration. So the structure, substance and legal culture of bureaucracy should be in ideal form, in order to achieve good public administration for the realization of good governance in Indonesia. On the contrary, if the bureaucracy is bad in the structure, substance and legal culture the result are maladministration."

"Kementerian pekerjaan umum merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki orientasi pelayanan publik, dengan ujung tombak di bidang pembangunan infrastuktur seperti jalan, sumber daya air, drainase, sanitasi, dan tata ruang. eksistensi kementerian PU sangatlah vital terhadap kepentingan masyarakat. kurangnya kinerja pembangunan infrastrktur baik dari segi efektivitas dan efisiensi akan merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi (kesejahteraan). oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan publik di bidang harus dilakukaan berdasarkan suatu acuan standar.inspektorat jenderal sebagai unit eselon I yang merepresentasikan aparat pengawas intern pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam mengawal kualitas pelayanan publik yang dilakukan kementerian PU agar sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan, atau yang sering dikenal dengan istilah good governance."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG), yang tercermin dalam publikasi nilai 11 faktor GCG dan nilai komposit GCG bank sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2007 dan 2008, terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dan industri perbankan, serta keuntungan pemegang saham yang digambarkan dengan Dana Pihak Ketiga, Kredit Yang Diberikan, Simpanan Dari Bank Lain, dan Return on Equity (ROE) sebagai ukuran penilaian kinerja bank. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 50 bank dengan teknik pengolahan data panel menggunakan Metode Efek Random (MER). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG pada industri perbankan Indonesia belum sepenuhnya mempengaruhi kinerja bank dan hanya sebagian penerapan faktor-faktor GCG yang memberikan pengaruh positif terhadap kinerja bank

---

The purpose of this study is to determine the effect of implementation of Good Corporate Governance (GCG), which is reflected in publication of 11 factors scores of GCG and composite score of GCG that are listed in GCG Implementation Report for year 2007 and 2008, against confidence level of public and banking industry, as well as benefit for shareholders represented by Third Party Funds, Loans, Deposits from Other Banks, and Return on Equity (ROE) as measures of bank performance. This study took samples of 50 banks with a panel data processing techniques using random effects methods. The result of this study indicates that implementation of GCG in Indonesian banking industry has not fully affect the performance of the bank, and only partial implementation of GCG factors provide a positive influence on bank performance."