Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan penelitian tentang Kebijakan Minapolitan di Palabuhan Ratu dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya yaitu menganalisis pola kelembagaan serta penerapan kebijakan Minapolitan. Lokasi penelitian di Palabuhan Ratu. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yakni para pihak yang terlibat dalam kebijakan Minapolitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kelembagaan dalam kebijakan Minapolitan belum efektif karena di dominasi oleh kelembagaan pemerintah dan kelembagaan ekonomi. Sedangkan kelembagaan sosial masih sangat minim perannya dalam menjalin hubungan dengan pihak pemerintah maupun swasta. Imbasnya adalah penerapan kebijakan Minapolitan hingga saat ini belum terealisasi dengan baik sehingga belum berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

---

This thesis is a study of policy of Minapolitan in Palabuhan Ratu with a qualitative approach. The goal is to analyze the pattern of institutional and policy implementation of Minapolitan. This research are located in Palabuhan Ratu. Determination techniques using purposive sampling, in this case, the stakeholders in policy of Minapolitan. The results showed that the pattern of institutional Minapolitan policy has not been effective because the domination of the government institutional and economic institutions. Meanwhile, social institutions are still very minimal role in the relationship with the government and private sector. This has an impact on the implementation of Minapolitan, which have no impact with the increasing of fishermen welfare."

"Produk perikanan yang bermutu rendah dan kurang terjamin keamanannya akan berakibat pada tidak tercapainya misi pembangunan kelautan dan perikanan dalam meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui konsumsi ikan. Hal ini dikarenakan produk perikanan terkandung bahan tambahan makanan (BTM) terlarang dan tidak aman dikonsumsi, sehingga akan memengaruhi kesehatan (efek akut dan kronis) bahkan mengakibatkan kematian bagi konsumen. Tujuan penelitian untuk (1) Mengetahui kandungan BTM terlatang pada ikan segar dan produk olahan di PPN Palabuhanratu; (2) Mengetahui aspek sosial budaya meliputi hubungan karakteristik, persepsi dan sikap pengolah ikan, nelayan dan konsumen mengenai BTM terlarang; dan (3) Mengetahui aspek kelembagaan meliputi identifikasi regulasi dan kebijakan keamanan pangan produk hasil perikanan. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari hingga April 2013 di PPN Palabuhanratu, Sukabumi terhadap produk ikan segar dan ikan olahan (ikan asin/kering, ikan pindang, kerupuk ikan, bakso ikan dan terasi). Metode pengambilan sampel untuk pengolah/pedagang dan nelayan dilakukan secara proportionate stratified random sampling masing-masing berjumlah 76 sampel pengolah ikan dan 169 sampel nelayan. Adapun teknik pengambilan sampel konsumen menggunakan metode sampling yang secara kebetulan dijumpai sebanyak 100 sampel. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner terdiri dari pertanyaan tentang persepsi, sikap dan aspek teknis unit pengolahan ikan di Palabuhanratu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan BTM terlarang pada produk hasil perikanan di PPN Palabuhanratu sangat signifikan terhadap jenis produk olahan. Kandungan boraks 100% negatif, formalin 58,5% positif, Hidrogen peroksida 84,0% positif serta rhodamin B pada terasi 66,7% positif. Persepsi pengolah/pedagang ikan terhadap keamanan produk hasil perikanan "cukup baik" (55,12%), akan tetapi sikap terhadap keamanan produk hasil perikanan "sangat baik" (91,67%) dan persepsi terhadap upaya pemerintah juga "baik" (61,23%). Selanjutnya persepsi nelayan "cukup baik" (50,82%), adapun sikap nelayan "sangat baik" (98,07%) dan persepsi terhadap upaya pemerintah "cukup baik" (53,89%). Berikutnya persepsi konsumen "cukup baik" (55,61%), sikap konsumen "sangat baik" (99,0%), dan persepsi terhadap upaya pemerintah pada keamanan dan mutu hasil perikanan "baik" (61,37%). Selanjutnya regulasi tentang keamanan produk hasil perikanan yang intinya dibuat untuk melindungi konsumen jenis BTM terlarang sesuai dengan upaya pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dan PPN Palabuhanratu, dalam melaksanakan kebijakan keamanan produk hasil perikanan sudah baik, akan tetapi dalam pengawasan dan monitoringnya belum terealisasi secara berkala dan berkesinambungan.

---

Low quality dan safety fishery products will result in failure to achieve the mission on marine and fisheries development to increase the society intelligence and healthy through fish consumption. The objectives of the research were: (1) To understand content of illegal food additives on fresh fish and processed product in Palabuhanratu; (2) To understand social aspects on the relationship of characteristics, perception and attitude of the fish processors, fishermen, and consumers on those illegal food additives, and (3) To understand institutional aspects on regulation identification and food safety policy of fishery products.

The research was carried out on January-April 2013 in Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Sukabumi. The products tested were fresh fish and processed products (salted/dried fish, boiled fish, fish crackers, fish ball and belachan). Sampling method for processors/traders and fishermen was carried out by proportionate stratified random sampling, 76 samples and 169 samples respectively. Consumers sampling technique was carried out by random sampling of 100 samples. The method for collecting data was carried out by quesioner related to perception, attitude and technical aspects of the establishment in di Palabuhanratu. The data was analyzed descriptively and laboratory tested.

The results of the research showed the difference of additives chemical content on fishery products in PPN Palabuhanratu were very significant to the type of products. Borax content 100% negative, formalin 58,5% positive. Hydrogen peroxide 84,0% positive, rhodamine B on belachan 66,7% positive.

Processors/traders perception on food safety of fishery products were good enough (55.12%), attitude on safety of fishery products were very good (91.67%), and perception on government effort were good (61.23%). Then fishermen perception were good enough (50.82%), fishremen attitude were very good (98.07%), and perception on government effort were good enough (53.89%). Further that consumers perception were good enough (55.61%), consumers attitude were very good (99,0%), and perception on government effort to quality and safety of fishery products were good (61.73%). The regulation related to safety of fishery products to protect consumers on illegal additives as the government effort, especially for Marine and Fisheries service of Sukabumi and PPN Palabuhanratu, has been implemented well, nevertheless for controlling and monitoring periodically and continously has not been implemented yet."

"Tanah merupakan unsur yang paling esensial bagi negara agraris seperti Indonesia. Untuk itu dalam kaitannya mencegah penguasaan tanah pertanian oleh para tuan tanah diperlukan suatu peraturan-perundang- undangan yang mengatur mengenai penguasaan, pemilikan beserta hubungan hukum mengenai pengusahaan tanah. Undang-undang tersebut telah dibuat dan diberlakukan yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang land reform, yaitu UU No. 56/Prp/1960. Didalamnya diatur mengenai 6 program land reform, yang pada azasnya menghendaki tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Dalam pelaksanaannya, antara keenam program tersebut terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Untuk melihat pelaksanaan terhadap program-program tersebut dilakukan peninjauan di desa Dewi mengenai struktur penguasaan, pemilikan beserta pengusahaan tanah pertanian oleh penduduk desa. Dalam proses pelaksanaannya terdapat program yang telah terlaksana dengan baik, tetapi terdapat pula program yang belum terlaksana sehubungan dengan beberapa kendala, terutama dalam hal pengawasan dan masih kuatnya pengaruh adat kebiasaan setempat."

"Penelitian dilakukan di Desa Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat dan terbagi menjadi lima lokasi yaitu; Wana Wisata, Tambak Perhutani 1, 2 dan 3 serta Tambak terbuka. Survei burung dilakukan pada akhir bulan Agustus hingga awal bulan September 2008. Metode sensus burung yang digunakan adalah metode transek titik (point transect). Pengolahan data burung menggunakan Encounter Rates (ER) dan pengolahan data citra satelit ASTER dan Landsat tahun 2007 menggunakan perangkat lunak komputer ER MAPPER versi 7.0 dan ARC VIEW versi 3.3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 63 spesies burung yang termasuk ke dalam 12 ordo dan 31 famili. Hasil analisis korelasi antara luas lahan dengan nilai encounter rates (ER) menunjukkan adanya korelasi positif antara luas lahan dengan jumlah individu pada 12 spesies burung, dan korelasi negatif antara luas lahan dan jumlah individu yang ditemukan pada 9 spesies burung sedangkan 42 spesies burung tidak memiliki korelasi. Hasil penelitian memaparkan pula adanya korelasi positif antara NDVI kelas 4 (vegetasi yang tinggi) dengan ER (r = 0,926) dengan tingkat kepercayaan 92%. Indeks keanekaragaman spesies tertinggi dimiliki oleh wilayah Perhutani 2. Indeks kesamaan spesies burung di lima lokasi penelitian menunjukkkan bahwa lima lokasi penelitian membentuk tiga kelompok yang berbeda. Selain itu, diperoleh data mengenai luas dan penggunaan lahan dengan pengolahan citra satelit Landsat tahun 2007 di Kecamatan Blanakan dan data rekomendasi untuk kandidat Daerah penting bagi burung (DPB). Data mengenai status burung di lima lokasi penelitian berdasarkan kategori migrasi, IUCN, CITES, endemisitas, dan status perlindungannya dalam hukum negara Republik Indonesia dipaparkan pula dalam hasil penelitian"

"ABSTRAKBesarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi memacu pengembangan konsep ekowisata dalam memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek fisik bentuk lahan dan tipologi pesisir dan aspek sosial fasilitas wisata dan aksesibilitas sebagai pendukung pengembangan ekowisata. Penelitian ini menggunakan metode overlay dengan perangkat lunak ArcGIS 10.1 peta wilayah ketinggian berdasarkan klasifikasi ketinggian dan peta wilayah lereng berdasarkan klasifikasi Van Zuidam 1985 untuk mendapatkan peta bentuk lahan. Identifikasi tipologi pesisir dilakukan melalui pengisian matriks material pantai jenis dan struktur batuan , relief wilayah lereng dan ketinggian , dan genesis. Selain itu, dilakukan plotting titik-titik fasilitas dan aksesibilitas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah comparative analysist dan analisis spasial deskriptif. Hasil yang diperoleh, yaitu pantai Cibangban, Karang Naya, Kadaka, dan Loji memiliki bentuk lahan pesisir vulkanik dengan tipologi pantai datar, bergelombang, berpasir, dan berbatu. Pantai-pantai di Kecamatan Pelabuhan Ratu, seperti Pantai Citepus, Gado Bangkong, dan Karang Pamulang, memiliki bentuk lahan pesisir pengendapan laut marine deposition coast dengan tipologi pantai datar dan berpasir. Pantai Karang Haji dan Karang Hawu adalah pantai organik terumbu karang. Ekosistem estuaria ditemukan di Pantai Muara Cikakak dan Pantai Cimaja. Bentuk lahan pesisir yang mendominasi adalah bentuk lahan pesisir vulkanik hasil erupsi gunung api. Tipologi pantai pada bentuk lahan tersebut adalah pantai berpasir dan berbatu, dengan relief wilayah yang relatif datar, sehingga mendukung pengembangan ekowisata. Fasilitas wisata yang mendukung pengembangan ekowisata adalah hotel dan vila, restoran, dan penyedia jasa transportasi, yang menggunakan prinsip ramah lingkungan sebagian besar terdapat di Kecamatan Pelabuhan Ratu.

---

ABSTRACTThe amount of tourism potential owned by Sukabumi District spur the development of ecotourism concept in exploiting the potential of nature and paying attention to environmental sustainability. This study aims to examine and analyze the physical aspects landform and coastal typology and social aspects tourism facilities and accessibility as support for ecotourism development. This study uses an overlay method with ArcGIS 10.1 map of altitude area based on altitude classification and slope area map based on Van Zuidam classification 1985 to obtain landform map. Identification of coastal typology is done by filling the matrix of coastal materials rock types and structures , relief region slope and altitude , and genesis. In addition, plotting of facility points and accessibility. The analysis used in this research is comparative analysist and descriptive spatial analysis. The results obtained, namely Cibangban beach, Karang Naya, Kadaka, and Loji have a form of volcanic coastal areas with flat coastal typology, bumpy, sandy, and rocky. The beaches of Pelabuhan Ratu sub district, such as Citepus Beach, Gado Bangkong, and Karang Pamulang, have marine deposition coast with flat and sandy beach typology. Karang Haji Beach and Karang Hawu are coral reef organic beaches. The estuary ecosystem is found in Muara Cikakak Beach and Cimaja Beach. The form of coastal land that dominates is a form of volcanic coastal land erupted volcanoes. Coastal typology on the landform is sandy and rocky beaches, with relatively flat relief areas, thus supporting the development of ecotourism. Tourism facilities that support the development of ecotourism are hotels and villas, restaurants, and transportation service providers, which use environmentally friendly principles mostly located in Pelabuhan Ratu District. "

"Wilayah perairan Indonesia meliputi perairan Indonesia, yang terdiri dari Teritorial 0,3 juta Km2, Nusantara 2,8 juta Km2 dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta Km2, dengan potensi lestari sumberdaya hayati perairan tercatat sebesar 6.6 juta ton/tahun, meliputi berbagal jenis komoditi Ikan pelagis dan lion demersal, seperti Cakalang, tuna, udang, dan ikan karang. Sumber daya hayati perairan ini telah dimanfaatkan sekitar 60 %. Selama tahun 1989-1999, produksi perikanan laut cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 produksi perikanan taut mencapal 4 juta ton atau mencapai 75% dari total produksi perikanan di Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap, 2000).Karena potensi yang begitu besar, sub-sektor perikanan memberikan peranan yang berarti dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai salah satu mata pencarian utama bagi sebagian masyarakat pedesaan, terutama yang menetap di pesisir pantai dan daerah-daerah kepulauan, serta merupakan salah satu sumber devisa negara. Hasil sub-sektor perikanan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga merupakan salah satu komoditas ekspor.Pengembangan sektor perikanan diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan, memperbaiki tingkat hidup serta kesejahteraan nelayan dan petani ikan, yaitu melalui peningkatan pendapatan, konsumsi protein hewani, ekspor dan mengurangi impor hasil perikanan. Akan tetapi usaha pengembangan ini selama ini dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain : ciri hasil tangkapan nelayan yang membutuhkan penanganan khusus, misalnya : sifat sumberdaya perikanan yang mudah busuk, produksi yang sulit diramalkan, proses produksi sangat tergantung pada musim serta resiko ketidakberhasilan yang tinggi. Semua ini membuat nelayan berada pada posisi tawar yang rendah. Lemahnya posisi tawar ini juga disebabkan oleh system."