Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkeretaapian di Indonesia yang merupakan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, serta keseimbangan dan kepentingan umum untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan Nasional. Pelayanan yang kurang memuaskan, khususnya terhadap penumpang kelas ekonomi dan sering terjadinya kecelakaan kereta api di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, maka perkeretaapian di Indonesia tidak lagi memenuhi asas dan tujuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkeretaapian. Dengan terjadinya kecelakaan kereta api, siapakah pihak yang harus bertanggung jawab atas. kerugian yang diderita oLeh korban dan bagaimanakah bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT. KAI kepada para korban/ahli waris korban. Selain itu, karena jumlah korban yang bersifat massal, apakah dapat juga diajukan gugatan class action. Jawaban atas ketiga permasalahan tersebut adalah dalam terjadinya kecelakaan kereta api, pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban ada lah PT. KAI, Menhub RI, Menneg Pendayagunaan BUMN, dan Menteri Keuangan RI. Sedangkan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT. KAI berupa santunan asuransi jasa raharja. Dan gugatan secara class action dapat diajukan oleh korban atau ahli waris korban kecelakaan kereta api kepada para pihak yang dapat dipertanggung jawabkan."

"Widiastuti, Ida, 0588007218, Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Umum Kereta Api Terhadap Kecelakaan Kereta Api , Januari 1993.Setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada pihak lain diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Hal itu disebabkan karena akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan menimbulkan keresahan berupa tidak adanya keseimbangan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya tangggung jawab dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan (korban). Dengan demikian maka keseimbangan dalam masyarakat pulih kembali . Tuntutan ganti rugi pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini penggugat harus dapat membuktikan bahwa syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh pelaku. Namun tidak saja pelaku perbuatan melawan hokum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi juga termasuk orang yang berada di bawah tanggungannya. Penjaga pintu perlintasan kereta api karena kelalaian nya berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bersalah karena telah memenuhi syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum. Perumka sebagai badan usaha mihk negara yang menangani masalah angkutan perkeretaapin merupakan badan hukum yang mempekerjakan penjaga pintu lintasan kereta api . Akibat dari kecelakaan itu tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut Perumka. Hal ini disebabkan karena pegawai trsebut berada di bawah tanggungannya, dengan demikian Perumka harus pula bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata."

"Dalam skripsi ini penulis bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman, pengalaman, serta bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan pengguna jasa kereta api. Gambaran tersebut dapat diperoleh terlebih dahulu dengan melihat bagaimana pemahaman perempuan terhadap pelecehan seksual yang diketahuinya yang kemudian berlanjut terhadap pengalaman sebagai korban pelecehan seksual di kereta api dan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang teijadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif terhadap lima orang informan yang merupakan pengguna jasa kereta api ekonomi Bogor-Jakarta-Bogor. Penulis melakukan wawancara mendalam kepada informan untuk memperoleh data dengan di dukung oleh pengamatan langsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang digolonggkan oleh Liz Kelly. Yaitu bentuk-bentuk perilaku pelecehan seksual, terbagi atas tiga bentuk, bentuk pertama yaitu bentuk visual: tatapan yang mengancam, gerak-gerak yang bersifat seksual. Bentuk yang kedua bentuk verbal: siulan-siulan, gossip, gurauan seksual, pernyataan yang bersifat mengancam, dan yang ketiga bentuk fisik : menyentuh , mencubit, menepuk-nepuk, menyenggol dengan sengaja, mendekatkan did tanpa diinginkan. Dari penelitian yang dilakukan, beberapa informan menyatakan bahwa bentuk pelecehan seksual yang terjadi di dalam kereta api adalah bentuk pelecehan fisik, dikarenakan informan merasa mereka tidak dihargai dan dipermalukan di depan umum. Begitu juga dengan pemahaman yang di bagi dua yaitu pemahaman umum yang tidak mengacu pada satu jenis perilaku atau tindakan yang spesifik, sedangkan pemahaman khusus ditempatkan pada konteks yang berbasis gender. Para informan memahami dengan melihat dari perilaku pelecehan seksual yang dialami oleh mereka di dalam kereta api. Sedangkan pengalaman informan terhadap pelecehan seksual, banyak ragamnya tetapi yang sering mereka alami adalah dalam bentuk fisik dan tidak hanya satu jenis tindakan pelecehan saja yang dialami oleh informan , ada juga yang mengalaminya lebih dari satu kali, dan dengan pengalamannya ini para informan tidak menjadi trauma atau takut untuk naik kereta, tetapi informan hanya memilih tempat yang lebih aman."

"Masyarakat di sekitar Jakarta membutuhkan alat transportasi untuk mobilitas saat berangkat maupun pulang beraktivitas. Alternatif alat transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat adalah kereta api. PT Kereta Api Commuter Line Jabodetabek merupakan badan penyelenggara tunggal jasa angkutan kereta api di wilayah Jabodetabek perlu meningkatkan kualitas layanannya sebagai wujud pelayanan publik. Tujuan penulisan tesis ini adalah mengetahui persepsi dan harapan pengguna jasa PT Kereta Api Commuter Line Jabodetabek dari dimensi bukti fisik, reliabilitas, daya tanggap, jaminan kepastian dan empati dengan menggunakan metode servqual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan jasa Kereta Api Commuter Line Jabodetabek belum memenuhi harapan pengguna jasa sehingga perlu perbaikan pelayanan pada kelima dimensi terutama pada dimensi daya tanggap. Prioritas kebijakan yang perlu dilaksanakan yaitu penambahan frekuensi pemberangkatan kereta, ketepatan jadwal perjalanan serta perbaikan sikap petugas dalam melayani pengguna jasa agar lebih responsif terhadap keluhan, permasalahan pengguna jasa dan kemudahan dalam memperoleh informasi apabila terjadi gangguan dalam pemberangkatan kereta.

---

People around Jakarta require transportation for mobility. Alternative transportation that can meet the needs of public transportation is train. PT Jabodetabek Railway Commuter as a single administrator`s railway services in Jabodetabek area needs to improve its service quality as a form of public service.

The aims of this research are to determine the consumers perceptions and expectations of Jabodetabek Railway Commuter Line`s services by dimensions of tangibality, reliability, responsiveness, assurance and empathy, using servqual method.

Based on the results of the study, we conclude that the services quality of Jabodetabek Railway Commuter Line has not met the consumer`s expectations so that it needs to improve the services on the five dimensions, especially in the dimension of responsiveness. Policy priorities that need to be implemented such as increase frequencies of train departure, improved accuracy of trip schedules,enhance officer attitudes to be more responsive to consumers complaints, and ease of obtaining information in case of an interruption in the train departure."