Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggambarkan tentang penyimpangan dan kejahatan dalam prosespendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Hal ini tentunya pasti terjadisebagai risiko dari sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.Sebab dari terjadinya penyimpangan dan kejahatan dalam pendistribusian BBMsubsidi yang diduga tidak tepat sasaran tersebut masih bias, atau berbagai macam,bisa karena Pertama, perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industridengan subsidi sehingga menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, tidakadanya peran para yang mempunyai kewenangan menjalankan regulasi untukmelaksanakan tugasnya dengan baik akan tetapi malah memberi kesempatan danpeluang atau bahkan ikut serta melakukan kepada penyelewengan yang berpotensikerugian negara tersebut. Ketiga, bisa karena budaya melaut masyarakat sudahmulai digeser dan diinterfensi oleh bujuk rayu penyimpangan dan kejahatan yangpada akhirnya membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan hal yang samakarena sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan illegal mengambil asetNegara berupa BBM bersubsidi dikarenakan lemahnya system dan regulasi yangdibangun, unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab dari Instansi kepanjangan tangan Pemerintah yang sengaja memberikesempatan dan peluang penyimpangan dan kejahatan tumbuh dan berkembangmenjadi sebuah pola yang yang berinteraksi dengan masyarakat bahkan sudahdibungkus dengan suatu kebijakan resmi yang mengelabuhi hukum serta petugaspelaksananya sendiri. Metoda yang tepat guna mengetahui, mengeliminir,mengantisipasi, dan menanggulangi risiko keamanan dalam bentuk berbagaimodus operandi penyimpangan dan kejahatan yang timbul dan berkembangkarena lemahnya suatu regulasi dan aturan yang telah dibuat berkaitan denganpendistribusian BBM bersubsidi kepada kapal Penangkap dan Pengangkut ikanyanga ada di kawasan pelabuhan perikanan Indonesia kemudian sangatdiperlukan. Maka terhadap risiko-risiko keamanan yang akan muncul tersebutharus segera diambil suatu keputusan atau tindakan, oleh karenanya risiko yangakan atau sudah terjadi itu harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Risiko.

---

This study describes the irregularities and crimes in the process of distribution ofsubsidized oil fuel. This is certainly bound to happen as the risks of an activitythat is being implemented by the Government. Because of the occurrence ofirregularities and crimes in the distribution of fuel subsidies allegedly not theright target is still biased, or various kinds, could be because First, a high enoughprice difference between fuel subsidy so promising industry with huge profits. Second, the absence of which has the role of the regulatory authority to carry outhis duties running well but instead gave a chance and an opportunity or evenparticipate do to misuse the potential losses to the state. Third, because theculture of fishing communities can already begin to be shifted and diinterfensi by persuasion irregularities and crimes that ultimately opens opportunities various parties to do the same because it was regarded as a habit. State asset illegal activities take the form of subsidized fuel due to a weak regulatory system and built, the element of negligence or intentional misconduct of the elements is not responsible of the agency arm of Government that deliberately giving a chance and opportunity of misuse and crime grow and develop into a pattern that interact with people even already wrapped with an official policy to fool the law and its implementing its own officers. Appropriate method to determine, eliminate, anticipate and cope with security risks its the form of various modus operandi irregularities and crimes that arise and thrive because of the weakness of aregulation and rules that have been made relating to the distribution of subsidized fuel to ship Catchers and Transporters yanga fish in the region Indonesian fishingport then indispensable. Then against the security risks that would arise should be immediately taken a decision or action, therefore, a risk that will be or is already happening, to be well managed through Risk Management."

"The distribution of subsidized fuel in Indonesia is still out of lane. It is manifested in the existence of groups which were targeted as subsidized fuel recipients but have not received the subsidy. This condition could be seen as what happened in Papua and Maluku. Those regions always receive the lowest quantity of subsidized fuel. The discrepantion between subsidized fuel volume in Papua and Maluku region towards another regions in Indonesia, like Java, Bali, and Sumatera island, is highly significant. The uneven distribution of subsidized fuel is problem that should be resolved, but not by distributing fuel evenly or in the same amount, but by funnelling to suit the needs in each respective regions. This research is confined to the region of Papua and Maluku. The purpose of this study is to obtain the estimation of subsidized fuel volume in Papua and Maluku region for 2015. The premium and solar volume are calculated based on the amount of vehicles used subsidized fuel data, Gross National Product data, and the number of residents data from 2010 until 2014. The amount of vehicles represents the number of subsidized fuel users. The way to estimate the subsidized volume in 2015 is through extended LEAP approach. Premium volume is calculated based on the amount of cars, motorcycles, and GNP datas. The solar volume is calculated based on the amount of cars, bus, trucks, boats, and GNP datas. The result of this study is expected to be used as a benchmark in the distribution of subsidized fuel, so that the Papua and Maluku region will receive the fuel subsidy no less nor excess the needs.

---

Distribusi BBM bersubsidi di Indonesia sampai saat ini masih belum merata Banyak kelompok yang menjadi sasaran penerima subsidi BBM tetapi belum dapat menikmatinya Seperti yang terjadi di wilayah Papua dan Maluku yang selalu menerima BBM bersubsidi dengan kuantitas paling kecil Diskrepansi antara volum BBM bersubsidi di wilayah Papua dan Maluku dengan wilayah lainnya di Indonesia seperti Pulau Jawa Bali dan Sumatera pun cukup signifikan Ketidakmerataan distribusi BBM bersubsidi merupakan permasalahan yang harus diatasi namun bukan dengan mendistribusikan BBM bersubsi secara merata atau dalam jumlah yang sama untuk seluruh wilayah melainkan dengan menyalurkan sesuai dengan kebutuhan di suatu wilayah dimana pada penelitian ini dikhususkan untuk wilayah Papua dan Maluku Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh perkiraan besar volum BBM bersubsidi di wilayah Papua dan Maluku pada tahun 2015 Pada penelitian ini dilakukan perhitungan volum premium dan solar berdasarkan data jumlah kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi PDRB mulai tahun 2010 hingga 2014 sehingga dapat diperkirakan volum BBM bersubsidi pada tahun 2015 melalui pendekatan extended LEAP Volum premium dihitung berdasarkan data jumlah mobil dan motor serta PDRB tani dan jasa Volum solar dihitung berdasarkan data jumlah mobil bus truk dan perahu serta PDRB tani dan jasa Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai patokan dalam pendistribusian BBM bersubsidi sehingga wilayah Papua dan Maluku menerima subsidi BBM tidak kurang dari kebutuhannya namun juga tidak berlebih."