Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak diluncurkan, e-KTP nasional telah memunculkan kontroversi. Namun,program yang telah dicanangkan secara nasional ini tetap terlaksana. Kajian berikutmemfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Program e-KTP Nasional di PadangSelatan, Sumatera Barat, yang terpilih sebagai satu di antara enam daerah pilot projecte-KTP nasional. Data memperlihatkan, target e-KTP masih jauh dari harapan. Setelahdua tahun dilaksanakan, e-KTP hanya berhasil memproduksi 7.401 kartu, sementaratargetnya mencapai 26.000 kartu. Penyebab kegagalan pencapaian target ini beragam, di antaranya permasalahan komunikasi, kurangnya sumberdaya, struktur birokratis yang rumit dan kaku, serta penentangan dari pihak lain."

"Tesis ini membahas kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan e KTP dengan studi kasus pada penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan observasi, wawancara mendalam, survey dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program e KTP di Kota Administrasi Jakarta Timur, meliputi: sosialisasi ke masyarakat, memberikan undangan ke masyarakat, perekaman data diri masyarakat, pencetakan dan pendistribusian e KTP. Penduduk Jakarta Timur yang sudah melakukan perekaman e KTP 1.806.998 jiwa atau 85,68%, sedangkan masih terdapat 301.902 jiwa atau 14,32% yang belum melakukan rekam e KTP. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur patuh dalam mendapatkan e KTP karena harapan akan suatu imbalan yaitu manfaat dari e KTP dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum yang mungkin dijalankan, meskipun tidak ada sangsi bagi penduduk yang tidak melakukan perekaman e KTP. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan e KTP di Jakarta Timur melalui: 1)Surat Edaran terkait percepatan perekaman e KTP, 2)E KTP mobile, 3)Pelayanan malam hari pada jam 19.00 s.d. 22.00 WIB. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program E KTP meliputi kendala internal dan eksternal. Keterkaitan kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan E- KTP dilihat dari perspektif ketahanan wilayah di Jakarta Timur yaitu apabila seluruh penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur wajib e KTP melakukan perekaman data e KTP maka data e KTP dapat dimanfaatkan oleh Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur didalam meningkatkan keamanan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang dapat mendukung ketahanan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang akan mendukung ketahanan nasional.

---

The thesis will discuss the case study regarding the compliance of society in acquiring e-KTP in East Jakarta. The research uses analysis descriptive method through observation, depth interview, survey, and literature study. The result of this research shows that the e-KTP Program in East Jakarta includes: socializing, inviting, data recording, issuing, and distributing e-KTP to the society. There are 1.806.998 people or 85.68% of the population in East Jakarta have already undertaken e-KTP recording. On the other hand, there are 301.902 people or 14.32% of population have not yet done it. The inhabitant recording themselves in hope that there will be a reward for them, such as the benefit of e-KTP and to elude them from the possible penalty, even though there are no legal punishment for it yet. The Government has attempted to increase the society's compliance in issuing their e-KTP through certain effort, such as: 1) form letter regarding the acceleration of e-KTP recording, 2) mobile e-KTP, 3) night services, from 19.00 to 22.00 WIB. However, there are internal and external obstacles within this program. The relationship of the society's compliance in e-KTP in regional resilience perception is when the inhabitant of East Jakarta has issued their e-KTP where the data will be able to be used by Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur in increasing the regional resilience. This will indirectly support the national resilience."

"Kartu tanda penduduk (KTP) pada dasarnya merupakan identitas resmi penduduk yang berlaku di wilayah NKRI. KTP ini kemudian dikembangkan menjadi kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) yang merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Kajian ini menggunakan metode Social Network Analisis (SNA) untuk melihat hubungan antar-nodes. Fokus dari SNA ini adalah untuk mengetahui pemain kunci/nodes yang terlibat dan bagaimana hubungan terjadi terhadap pelaksanaan program e-KTP. Melalui SNA dapat dilihat dengan siapa nodes terhubung, seberapa kuat hubungan terjadi, seperti apa hubungan terjadi, apakah hubungan terjadi satu arah atau dua arah, bagaimana mengaplikasikannya; semuanya dijabarkan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan: siapa yang memiliki hungan (tries) paling banyak; siapa yang terisolasi dengan network; bagaimana jarak (gap) dan rentang (length) antar masing-masing nodes; dimana terjadi bottleneck; sampai dengan siapa yang menjadi key player. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemangku kepentingan (aktor) yang belum diatur secara jelas atau tidak konsisten (sesuai peran normatifnya) dalam sejumlah regulasi/peraturan yang sudah ada adalah: (1) instansi pelaksana, (2) Mendagri dan (3) aktor yang terlibat dalam akta kelahiran (orang tua, dokter, bidan, paramedis, penolong kelahiran, keluarga, kepala suku/adat, kepolisian, kuasa, pengadilan agama, pengadilan negeri dan pencatatan sipil) "

"Ibu Kota Jakarta dan kota di sekitar Jakarta berkembang menjadi pusat bisnis dan aktivitas industri dan komersial. Jakarta dengan kota sekitarnya- Tanggerang, Bekasi dan Bogor- menjadi megapolitan yang dinamakan "Jabodetabek". Jakarta merupakan kota yang sangat padat popoulasi dengan berbagi sektor aktivitas. Secara bersamaan perkembangan demografi dan ekonomi, jumlah kendaraan bermotor berkembang secara cepat, akibatnya perkembangan tersebut menciptakan banyak masalah di bidang transpotasi. Sistem transportasi di Jakarta tidak banyak berkembang hingga sekarang. Mayoritas mode transport di Jakarta adalah kendaraan pribadi dan motor. Terdapat banyak masalah pada sistem sekarang, untuk melayani seluruh aktivitas Jakarta harus mempunyai kualitas sistem transport yang dapat melayani seluruh penduduk di Jakarta. Pemerintahan Provinsi Jakata telah mengeluarkan pengaturan sistem transport yang merupakan integrasi dari beberapa model transport dimana termasuk di dalamnnya incluent Bus Rapide Transit (BRT), Outer Ring Road, Mass Rapide Transit (MRT) dan Waterway.

---

La capitale de Jakarta et la ville autour de Jakarta sont devenue le centre des affaires, des activites industrielles et des commerciales. Jakarta avec les autres villes d'autour Jakarta -Tanggerang, Bekasi et Bogor - Sont devenu megapolitain qui s'est appelle le "Jabodetabek". Jakarta est une ville tres dense et la population avec un large de divers secteurs d'activites. Egalement avec la croissance demographique et economique, le nombre de vehicules automobiles montre egalement une croissance rapide, la consequence que la croissance rapide de vehicules automobiles peut provoquer beaucoup problemes sur le transport. Le systeme de transport a Jakarta na pas beaucoup de croissance jusqu'a presente. Les majorites de modes transport a Jakarta sont la voiture privee et la moto. Il y a beaucoup de problemes sur le systeme existant. Pour desservir tous les activites, Jakarta doit avoir l'un systeme qualite de transport qui capable de servir tous les habitants de Jakarta. Le gouvernement provincial de Jakarta a indique que l'arrangement du systeme de transport ce qui est l'integration de plusieurs modeles de transport qui incluent Bus Rapide Transit (BRT), L'Outer Ring Road, Mass Rapide Transit (MRT) et Waterway."

"Proses persidangan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto menarik perhatian media untuk memberitakannya. Selain diberitakan melalui teks pemberitaan persidangan ini juga turut ditampilkan melalui informasi visual berbentuk foto. Tulisan ini membahas tentang stigma terhadap Setya Novanto yang diperlihatkan melalui berita foto di media berita berbasis online. Kumpulan berita foto yang telah penulis kumpulkan dibahas dengan menggunakkan pemikiran dari Becker dan Cohen terkait kategori tingkah laku menyimpang untuk melihat kategori stigma terhadap Setya Novanto yang diperkuat melalui berita foto. Hasil tulisan ini melihat bahwa berita foto persidangan Novanto bisa dikatakan mencerminkan kategori baik dalam penjelasan Becker maupun Cohen.

---

The trial process of the e-KTP (electronic-Identity Card) corruption case involving former chairperson of Indonesian parliament Setya Novanto, attracted media attention to report it. In addition to being reported through the text of the news, this trial was also displayed through visual information in the form of photographs. This article discusses the stigma against Setya Novanto which is shown through photo news in online-based news media. The collection of photo news that the author has collected is discussed by using the explanation of Becker and Cohen regarding the category of deviant behavior to see the category of stigma against Setya Novanto reinforced through photo news. The results of this paper to see that the news photos of Novanto's trial can be said to reflect the categories both in Becker's and Cohen's explanation."

"Meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap angkulan umum terutama pada jam jam sibuk pagi dan sore hari, menyebabkan keberadaan omprengan semakin berkembang dan menjadi fenomena tersendiri untuk ikut berperan dalam sistem transportasi perkotaan. Keberadaan omprengan sebenamya sangat membantu masyarakat terutama didaerah yang tingkat pelayanan angkutan umumnya masih rendah dan secara tidak langsung juga ikut membantu Pemerintah dalam upaya mendukung kebijakan pergeseran moda, karena dengan waktu tempuh dan biaya perjalanan yang relatif lebih cepat dan murah yang dimilikinya, diharapkan dapat menarik para pemilik kendaraan pribadi untuk lebih menggunakan omprengan. Namun perkembangan selanjutnya memperlihatkan terjadinya perubahan fungsi peruntukan dan awalnya omprengan sebagai kendaraan pribadi, berubah menjadi layaknya angkutan umum biasa, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan kecemburuan di antara para pengelola dan pengemudi angkutan umum resmi. Kenyataan ini pada akhimya menimbulkan polemik antara kepentingan berdasarkan aspek legalitas dengan kepentingan yang berdasarkan fungsi pelayanan yang diperlukan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan omprengan dalam sistem transportasi di Jabodetabek secara lebih jelas, dengan mengadakan pengkajian secara lebih lanjut terhadap aspek legalitas angkutan umum dan mengungkap comparative advantages antara omprengan, angkutan umum dan kendaraan pribadi serta menelaah keberadaan omprengan sebagai salah satu alternatif moda transportasi perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara waktu tempuh dan biaya perjalanan antara omprengan, angkutan urnum dan kendaraan pribadi adalah periling dan sangat signifikan, sehingga keberadaan omprengan dapat dijadikan sebagai daya tarik tersendiri bagi para pemilik kendaraan pribadi untuk lebih menggunakan omprengan daripada kendaraan yang dimilikinya.

---

The increase number of demands people for public transportation mainly in rush hour in the morning and in the afternoon, make omprengan develops and has its own phenomena among people to participate in the urban transportation system. The existence of omprengan itself has been very helpful to the people especially in low public transportation service area and it has indirectly contribute to the government in an attempt to support capital movement policy, where faster travel time and relatively cheapher fee can attract private vehicle owner to use omprengan Further development has caused the changing in the function of omprengan. At first omprengan function as private vehicle, but now it has change into no more than common public transportation. This may cause personal omprengan envy among the legal owner of public transportation. This situation may grow polemic between interests on the basis of aspect legality with interest on the basis of the function of service needed by the people.

Therefore, this study aimed to analyze the existence of omprengan in related to the provision of Jabodetabek transportation system clearly by analyzing more on the legality aspect of omprengan, to conduct an field-study to identify comparative advantages of omprengan to public transportation and private vehicle, to review the existence of omprengan as an alternative mode in the provision of urban public transportation. The result of this study shows that the difference from travel time and travel cost between omprengan, public transportation and private vehicle are important and significant with high correlation level, therefore omprengan can be an indicator to attract private vehicle owner to use omprengan."

"Penelitian ini akan membahas kinerja pegawai pada Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berdasarkan dengan teori. Teori yang digunakan merupakan teori dari Faustino Cardoso Gomes yang terdiri dari delapan dimensi yaitu, Quantity of Work, Quality of Work, Job Knowledge, Creativeness, Cooperation, Dependability, Initiative dan Personal Qualities. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan penelitian survey ke dalam suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data pokok. Pada penelitian ini terdapat 40 responden dan menggunakan total sampling. Setelah pengumpulan data maka akan menggunakan alat bantu analisis dengan menggunakan penghitungan SPSS (Stastitical Product and Service Solution) 17.0 dan hasil analisis akan didistribusikan ke dalam sebuah grafik dan tabel. Kemudian, hasil kuesioner akan diperkuat dengan wawancara dengan Bapak Camat dan masyarakat di delapan kelurahan pada Kecamatan Larangan. Hasil penelitian adalah kinerja pegawai dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Larangan sangat baik. Pegawai telah melaksanakan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.

---

This research will discuss the performance of employees in Larangan's District, City of Tangerang. In this study using a quantitative approach based on the theory. The theory used is from Faustino Cardoso Gomes consisting of eight dimension, Quantity of Work, Quality of Work, Job Knowledge, Creativeness, Cooperation, Dependability, Initiative and Personal Qualities. Data collection technique is to use survey research into the population and to use the questionnaire as the principal data collection.

In this study, there were 40 total respondents and use of sampling. After collecting the data it will use the tools of analysis using SPSS calculation (Stastitical Product and Service Solutions) 17.0 and analytical results will be distributed into a graph and table. Then, the results of the questionnaire will be reinforced by an interview with the District Head and communities in eight villages in the Larangan's District.

The result is the performance of employees in the service of e-KTP is very good in Larangan's District. Employee has carried out his job to the fullest extent possible in accordance with the standards that have been set."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kualitas pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar melalui hasil penelitian mengenai kepuasan masyarakat yang telah melakukan pelayanan tersebut. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan oleh A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry yang terdiri dari lima dimensi yakni, bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, serta empati. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei dan wawancara mendalam dengan masyarakat yang telah melakukan pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa harapan pengguna akan ke lima dimensi lebih tinggi dibandingkan dengan kenyataan yang diterima di lapangan. Semakin kecil nilai kesenjangannya, maka dapat dikatakan pelayanannya semakin baik. Nilai kesenjangan rata rata terendah berada pada dimensi tangibles (bukti fisik), yaitu sebesar -0.30, maka dimensi tangibles (bukti fisik) ini merupakan dimensi yang paling baik. Sedangkan nilai kesenjangan rata rata tertinggi berada pada dimensi empathy (empati), yaitu sebesar 0.43, maka dimensi empathy (jaminan) dapat dikatakan kurang baik dan perlu diperbaiki. Tingkat kesesuaian dari hasil analisis antara harapan pengguna dengan kenyataan secara keseluruhan sebesar 68.28%. Berdasakan penilaian tersebut, dapat dikatakan kepuasan responden mengenai pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar sudah memuaskan. Hasil dari penelitian menyarankan petugas diberikan pelatihan atau training mengenai pelayanan prima. Sehingga masyarakat lebih merasa di priorotaskan dan mendapatkan pelayanan yang baik.

---

ABSTRACT

This research discussed the quality of e-KTP services in Kelurahan Cisalak Pasar through the results of research on the satisfaction of the people who have had these services. The discussion of this research uses the theory of service quality by A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry which consists of five dimensions namely, physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research approach uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of surveys and in-depth interviews with communities that have provided e-KTP services in Cisalak Pasar Village. The results showed that there was a gap between the quality of services provided and those expected by the community. This gap shows that the users expectations of the five dimensions are higher than the reality received in the field. The smaller the gap value, the better service can be said. The lowest average gap value is in the tangibles (physical proof) dimension, which is -0.30, so this tangibles (physical proof) dimension is the best dimension. While the highest average gap value is in the empathy dimension (empathy), which is equal to 0.43, then the empathy dimension (guarantee) can be said to be unfavorable and needs to be improved. The level of concordance of the results of the analysis between user expectations with overall reality of 68.28%. Based on this assessment, it can be said that respondents satisfaction regarding e-KTP services in Cisalak Pasar Village is satisfactory. The results of the study suggest that officers are given training on excellent service. So that people feel more prioritized and get good service."