Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pajak reklame atas media promosi KRL Commuter Line. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai implementasi pemungutan pajak reklame atas media promosi KRL Commuter Line di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah masih menimbulkan ketidakseuaian antara konsep pajak daerah yang baik dengan pemungutan yang terjadi di lapangan. Selain itu belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai pajak daerah yang bersifat mobile, khususnya pajak reklame atas media promosi di KRL Commuter Line. Sehingga masing-masing Pemerintah Daerah, merasa mempunyai hak dalam pemungutan pajak daerah atas pajak reklame di KRL Commuter Line ini.

---

This research explain about advertisment tax at media promotion KRL Commuter Line. This research raised one problem, that is implementation advertisment tax at media promotion KRL Commuter Line in Province DKI Jakarta and Depok City. The approach of research is qualitative approach with deep interview.

The result of this research is local tax concept not suitable with the real collection of this tax. Therefore promotion media in KRL Commuter Line is mobile and not have specific regulation. So, the each local goverment feel have to claim advertisment tax at media promotion KRL Commuter Line."

"Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu terdapat tarif yang dibebankan, salah satunya pelayanan berupa jasa publik, tarif tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berupa transportasi umum sebagai jasa pelayanan publik pun harus dapat terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk pula mengenai penerapan tarif layanan KRL Commuter Line sebagai bentuk Public Service Obligation (PSO) haruslah memenuhi keterjangkauan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi di Indonesia berupa layanan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta menganalisis terkait dengan penerapan tarif tiket terhadap penyelenggaraan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta bagaimana implikasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur serta bahan kepustakaan atau mendalami informasi yang relevan kepada pihak tertentu. Dalam rangka menunjang data sekunder terkait, maka dilakukan wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan KRL Commuter Line dapat digolongkan ke dalam bentuk pelayanan publik, dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan warga negara memenuhi hak-hak dasarnya. Dengan adanya KRL Commuter Line masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sejalan pula dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945. Penerapan asas keterjangkauan terhadap tarif KRL Commuter Line, dapat dilihat dengan upaya Pemerintah memberikan dana PSO kepada PT KAI (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara sarana perkeretaapian. Dengan diterapkannya kebijakan PSO tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk menjamin keterjangkauan atas tarif layanan KRL Commuter Line. Saran, Pemerintah seharusnya dapat menyusun regulasi yang berkaitan dengan PSO khususnya di bidang angkutan kereta api tidak berbelit-belit. Dengan demikian, pelaksanaan PSO dapat dijalankan dengan baik dan lancar oleh PT KAI (Persero) bersama dengan PT KCI selaku operator.

---

In organizing a certain public service, there are tariffs that are charged, one of which is in the form of public services, these tariffs must be affordable by the community. The implementation of public services in the form of public transportation as a public service must also be affordable for the community. This also includes the application of KRL Commuter Line service rates as a form of Public Service Obligation (PSO) must fulfill affordability. This research is intended to analyze how the implementation of public services in the field of transportation in Indonesia in the form of KRL Commuter Line services by PT KCI and analyze related to the application of ticket rates to the implementation of KRL Commuter Line by PT KCI and how the resulting implications. This research uses normative juridical research methods carried out descriptively using secondary data. Secondary data is obtained through literature searches and library materials or exploring relevant information to certain parties. In order to support the related secondary data, interviews with sources and informants were conducted. The results of this study found that the implementation of KRL Commuter Line can be classified into a form of public service, because its main purpose is to facilitate citizens to fulfill their basic rights. With the KRL Commuter Line, people are able to fulfill their needs. This is also in line with the mandate of Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Fourth Paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The application of the principle of affordability to the KRL Commuter Line tariff can be seen with the Government's efforts to provide PSO funds to PT KAI (Persero) as State-Owned Enterprises (BUMN) organizing railway facilities. With the implementation of the PSO policy, the Government seeks to ensure the affordability of KRL Commuter Line service rates. Suggestions, the Government should be able to compile regulations relating to PSO, especially in the field of rail transportation is not complicated. Thus, the implementation of PSO can be carried out properly and smoothly by PT KAI (Persero) together with PT KCI as the operator."

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis dan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan pada baut pengikat motor traksi dari sebuah rangkaian kereta rel listrik (KRL). Jenis-jenis pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji komposisi kimia, metalografi, fraktografi, dan uji sifat mekanis seperti uji tarik dan kekerasan. Hasit penelitian menunjukkan bahwa baut tersebut mengalami patah lelah (fatigue) akibat beban lentur bolak-balik (reverse bending) yang cukup besar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa baut yang patah tersebut ternyata memenuhi persyaratan spesifikasi yang direncanakan, disamping pada baut tersebut tidak dijumpai adanya cacat yang berarti.

---

The aim of this investigation was to determine the type and factors causing failure on fastening bolts of traction motor of an electric train. In this investigation various tests were carried out including chemical composition analysis, metallographic and fractographic examinations, and mechanical property tests such as tensile and hardness measurements. The results show that the bolts experienced fatigue failure due to an excessive loading of reverse bending. In addition, the results also show that the failed bolts met the intended specification, and no significant defects were found in the bolts."

"Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik tidak hanya mendukung mobilitas manusia, barang, ataupun jasa. Namun, dalam jangka panjang juga dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu pula, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi harus terjangkau dari segi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana transportasi sebagai bagian dari pelayanan umum pemerintah kepada rakyat. Agar pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah dapat terjangkau oleh masyarakat, maka dikembangkan skema pemberian subsidi kepada BUMN dalam rangka penugasan pelayanan umum atau Public Service Obligation (PSO). PSO merupakan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada badan penyelenggara untuk menutup selisih dari kekurangan biaya produksi suatu barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan subsidi PSO pada pelayanan KRL ekonomi Jabotabek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskritif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan subsidi PSO tersebut tidak berefek positif terhadap pelayanan KRL ekonomi Jabotabek kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya besarnya nilai subsidi PSO yang diberikan, proses pemberian subsidi PSO kepada BUMN yang berbelit, hingga perilaku masyarakat yang tidak berdisiplin dalam menggunakan kereta api yang berdampak secara langsung terhadap besarnya biaya perawatan kereta api.

---

Availability of great transportation infrastructure encourages distribution of human, good and services. The transportation infrastructure also encourage economy growth in the long term. The government must provide a low cost transportation as a public services and maintain the high revenue. Public Service Obligation (PSO) is a method for the government to maintain revenue of BUMN and also keep the low cost services. This research try to see the influences of PSO policy in PT. KAI with qualitative approach and desciptive method. This research conclude that PSO policy has a negative effect to KRL Economy Jabodetabek services. This conclusion is a result from several factor such as the amount of PSO given fund, the complexity of PSO procedure, and the undisciplineary act of PT KAI consumer."

"Jaringan listrik aliran atas (LAA) merupakan suatu sistem jaringan listrik DC dengan tegangan 1500 VDC pada KRL yang terdiri dari gardu listrik dan jaringan listrik aliran atas (catenary) yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik dari sumber ke Kereta Rel Listrik (KRL). Saat ini kapasitas daya gardu listrik KRL jalur lintas tengah berkisar antara 4000 kW ? 6000 kW dengan kondisi normal. Namun dengan pertambahan permintaan pasar atau pertambahan jumlah armada Kereta Rel Listrik (KRL) akibat bertambahnya jumlah penumpang dari tahun ke tahun, maka kapasitas daya gardu yang ada tidak lagi mencukupi. Untuk saat ini, selisih perbandingan antara kondisi eksisting kapasitas daya dengan kondisi kapasitas daya real time sekitar 3,82 %, dimana nantinya akan diproyeksikan kedepannya menjadi 19,4 % dari kondisi sekarang ini. Sedangkan untuk 5 tahun kedepan, dengan perkiraan jumlah penumpang KRL mencapai > 8 juta penumpang, maka kebutuhan kapasitas daya listrik akan semakin meningkat mencapai ± 23 % dari kapasitas yang ada sekarang ini. Oleh karena dilatarbelakangi permasalahan diatas, pada skripsi ini akan dilakukan evaluasi peningkatan mengenai kapasitas daya gardu listrik aliran atas jalur lintas tengah untuk suplai daya pada Kereta Rel Listrik (KRL) wilayah Jabodetabek supaya dapat meningkatkan efisiensi dan kestabilan sistem daya listrik pada Kereta Rel Listrik (KRL).

---

Electricity network flow over (LAA) is a network of DC electrical system with voltage 1500 VDC at KRL consisting of electrical substations and power grids upstream (catenary) which is used to distribute electrical power from the source to the Electric train (KRL). The current capacity of electric power substation KRL traffic lane middle range between 4000 kW - 6000 kW at normal conditions. However, with increasing market demand or increase the amount of Electric train fleet (KRL) due to increasing number of passengers from year to year, the capacity of the existing power substation no longer sufficient. For now, the difference between the ratio of the power capacity of the existing condition with the condition of the real time power capacity of about 3.82 %, which will be projected in the future to 19.4 % of the current conditions. As for the next 5 years, with estimates of the number of passengers KRL reached > 8 million passengers, the need for electric power capacity will increase to ± 23 % of the existing capacity. Therefore, the above background problems, in this thesis will be evaluated regarding the increase in capacity over the flow of electric power substation central traffic route for the power supply Electric train (KRL) Jabodetabek area in order to improve the efficiency and stability of the electric power system on Electric train (KRL)."

"Stasiun Transit Manggarai merupakan stasiun paling aktif yang menghubungkan tujuh persimpangan jalur kereta api. Sebelum pandemi, tercatat bahwa Stasiun Manggarai merupakan stasiun tersibuk yang melayani lebih dari 20.000 pengguna setiap harinya (Ditjen Perkeretaapian, 2022). Dan pada Januari 2023, terkonfirmasi bahwa Stasiun Manggarai memiliki 150.000 pengguna transit dan 14.000 pengguna stasiun per harinya (Fransisca, 2023). Jumlah pengguna yang banyak tentunya dapat meningkatkan kepadatan sehingga dapat meningkatkan potensi bahaya dan risiko yang ada, termasuk bahaya dan risiko kebakaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran sistem proteksi kebakaran dan keselamatan kebakaran di Stasiun Transit Manggarai Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek dengan menggunakan metode deskriptif observasional dengan pendekatan komparasi. Penulis membandingkan hasil penerapan sistem proteksi kebakaran dan keselamatan kebakaran di Stasiun Manggarai dengan standar NFPA 130 dan Code of Practice for Fire Precautions in Rapid Transit Systems 2022. Hasil dari penelitian ini didapatkan dengan wawancara online, telaah dokumen, dan observasi langsung pada stasiun. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa persentase pemenuhan sistem proteksi kebakaran dan keselamatan kebakaran pada Stasiun Transit Manggarai Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek adalah sebesar 84,34% dengan pemenuhan tertinggi pada aspek Fungsi, Reliabilitas, dan Ketersediaan Sistem Komunikasi dan Kontrol dan Persyaratan Kawat dan Kabel sebesar 100% dan pemenuhan terendah pada aspek Sistem Komunikasi Keadaan Darurat sebesar 50%.

---

Stasiun Transit Manggarai is the most active station that connects seven railroad crossings. Before the pandemic, it was recorded that Manggarai Station was the busiest station serving more than 20,000 users every day (Ditjen Perkeretaapian, 2022). In January 2023, it was confirmed that Manggarai Station has 150,000 transit users and 14,000 station users per day (Fransisca, 2023). A large number of users can certainly increase the density, and according to research density can increase the existing potential hazards and risks, including fire hazards and risks. Therefore, this research was conducted to find out the implementation of the fire protection system and fire safety at Stasiun Transit Manggarai Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek using a descriptive observational method with a comparative approach. The author compares the results of implementing fire protection and fire safety systems at Manggarai Station with NFPA 130 and Code of Practice for Fire Precautions in Rapid Transit Systems 2022. The results of this study were obtained through interviews, document review, and direct observation at the station. Based on the research, it was found that the proportion of implementation of fire protection and fire safety systems at the Stasiun Transit Manggarai Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek is 84.34% with the highest fulfillment at the percentage of 100% on two aspects – Function, Reliability, and Availability of Communication and Control Systems and Wire and Cable Requirements. The lowest compliance is in the Emergency Communication System aspect with the percentage of 50%."