Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah menguji hipotesa dan dari basil pengujian tersebut dapat digunakan untuk memprediksi upaya-upaya spa yang harms dilakukan pemerintah DKI Jakarta bersama instansi terkait dalam menanggulangi agar jumlah penderita sakit akibat pencemaran air tersebut tidak meningkat. Melalui program dan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan terwujud masyarakat yang sehat, tinggal pada pemukirnan yang layak huni dalam lingkungan yang bersih ,serasi dan teratur. Dari hasil dan pembahasan melalui analisis cluster dan regresi diperoleh kesimpulan bahwa memang kepadatan penduduk berpengaruh terhadap rasio penderita sakit akibat pencemaran air, hal ini dapat dilihat dari basil regresi pada Model VI dimana rasio penderita sakit akibat pencemaran air yang dapat dijelaskan oleh kepadatan penduduk adalah sebesar 77,5 % dan sisanya sebesar 22,5 % dijelaskan oleh sebab lainnya. Kondisi ini terjadi pada 5 ( lima ) kecamatan yaitu kecamatan Palmerah, Taman Sari, Jatinegara, Matraman dan Tebet yang merupakan wilayah prioritas penanggulangan meningkatnya penderita sakit akibat pencemaran air. Sesuai hipotesa bahwa kepadatan penduduk yang tinggi berpotensi terdapatnya pencemaran air karena daya dukung lahan yang terbatas, sehingga jarak rumah satu dengan lainnya berdekatan. Apabila ditambah dengan prasarana air bersih dan sanitasi wilayah tersebut yang kurang baik maka perlu pula dipertimbangkan pengaruh rasio pemakai sumber air non PAM dan perilaku masyarakat terhadap kebersihan terhadap wilayah itu. Maka saran yang dapat disampaikan adalah bahwa masalah pencemaran air tidak terlepas dari penyediaan air bersih dan kondisi sanitasi yang ada di wilayah DKI Jakarta. Hal ini perlu penanganan yang lebih serius dengan melibatkan pemerintah pusat, organisasi profesi, LSM, swasta dan segenap lapisan masyarakat. Secara ideal masyarakat mengkonsumsi air yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui sistim penyediaan air bersih dari PDAM namun sampai saat ini rata-rata cakupan pelayanannya bare 20-30% penduduk perkotaan. Melihat adanya kendala-kendala yang dihadapi PDAM dalam memperluas jaringan distribusi pelayanannya ( biaya investasi yang besar ) maka upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangi peningkatan penderita sakit akibat pencemaran air adalah perlu terlebih dahulu mengikut-sertakan masyarakat ( pelibatan masyarakat ) mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta mengevaluasi program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungannya agar hidup bersih dan sehat sehingga pencemaran dapat dikurangi. Perencanaan kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian air dan lingkungan hidup serta hidup sehat dan teratur disajikan dalam bentuk contoh Logical Framework Matrix."

"Penelitian ini berangkat dari amatan bahwa vandalisme berupa perusakan terhadap sarana umum di DKI Jakarta semakin marak. Padahal, selain menjadikan kota kotor secara keseluruhan, mahalnya biaya perbaikan, terdapat pula kerugian bagi masyarakat pengguna sarana umum itu sendiri. Untuk itu, telah dilakukan berbagai proyek penanggulangan maupun pencegahan vandalisme, baik yang melibatkan masyarakat maupun tidak. Keterlibatan masyarakat menjadi persoalan penting mengingat pihak yang paling berkepentingan selaku pengguna sarana umum tersebut. Dalam kaitan itulah, penelitian ini bermaksud mengetahui pola partisipasi masyarakat DKI dalam pencegahan dan penanggulangan perusakan terhadap sarana umum serta faktor-faktor yang menghambat partisipasi tersebut. Sebagai penelitian dengan metode dokumen, pertama-tama dikaji berbagai dimensi vandalisme selaku perilaku, selaku fenomena serta reaksi masyarakat terhadap fenomena tersebut. Dalam uraian mengenai hasil, diungkapkan bahwa partisipasi masyarakat DKI cenderung rendah sampai sedang. Hal itu tidak hanya dikarenakan tingkat kepedulian maupun rasa memiliki yang rendah terhadap sarana umum, namun juga karena persoalan bahwa yang tidak hanya vandalisme yang mengakibatkan rusak-tidaknya sarana umum di kota ini. Direkomendasikan agar dalam perencanaan dan pembangunan sarana umum, aspek masyarakat dilibatkan seoptimal mungkin agar rasa ikut memiliki sarana umum juga tumbuh secara optimal."

"ABSTRAKPelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program nasional dalam usaha pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH merupakan program bantuan sosial yang di lahirkan dengan eksklusif. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perlakukan khusus karena tingkat heterogenitas penduduknya yang tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik A Model of the Policy Implementation Process yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi literature, serta analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pelaksanaan PKH di DKI Jakarta sudah baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditinjau kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal, seperti melakukan update data calon KPM PKH secara berkala, memberikan sosialisasi mengenai batas usia minimum lansia, dan menyediakan pendamping sosial yang memadai.

---

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) social assistance program is a national program in the government's effort to reduce poverty in Indonesia. Based on Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, PKH is a social assistance program that was born exclusively. DKI Jakarta Province as the State Capital of the Republic of Indonesia has special treatment because of the high level of heterogeneity of its population. Therefore, this study aims to illustrate how the implementation of PKH in reducing poverty in DKI Jakarta by using the A Model of the Policy Implementation Process public policy theory proposed by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, and the analysis conducted is qualitative. The results of this study in broad outline of the implementation of PKH in DKI Jakarta have been good, but there are some things that need to be improved and reviewed in order to get maximum results, such as updating the KPM PKH candidate data regularly, providing information about the minimum age limit for the elderly, and provide adequate social assistance."