Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The development of information and communication technology also plays a role in the development planning process. RKPD of Regency/City was one of the most practical plans that were implemented every year in each region. Since 2016, the process for drafting the RKPD in Kulon Progo Regency has begun to utilize TIK by used the RencanaKU application. This then motivates the research with the aim for describing the use of information technology in the RKPD preparation process and identifying the factors that influence the use of information technology in the RKPD preparation process at Kulon Progo Regency. The research method was a qualitative design approach with a case study method. Data collection techniques used observation, interviews, and secondary data. Data analysis was performed using pattern matching, data triangulation, and inductive analysis. The results of this study formulated two findings. First, in the formulation RKPD at Kulon Progo Regency, not all stages in the arrangement of RKPD utilize information technology through the RencanaKU application. The role of technology in the preparation of the Kulon Progo RKPD as a planning support system was to facilitate the collectivity of RKP reports from interested parties to the RKPD (BAPPEDA) organizer for later compilation and data verification. Second, it was found several components that influenced the RKPD preparation by the RencanaKU application namely time, consistency, and transparency. These influential factors can be the basis for providing related policy recommendations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendorong pembangunan ekonomi regional serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan peran BPD tersebut. BPD merupakan bank umum yang didirikan dengan tujuan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Hampir setiap provinsi memiliki BPD-nya sendiri dan hingga saat ini terdapat 27 BPD di Indonesia. Namun, total aset 27 BPD hanya sekitar 8% dari total aset bank umum nasional untuk periode 2008-2018, begitu juga dengan total kreditnya. Penelitian ini menggunakan panel data regression dengan membandingkan kredit antar bank umum pada 25 provinsi di Indonesia (2011-2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit BPD positif dan signifikan meningkatkan PDRB per kapita. Hasil penelitian terkait determinan kredit BPD menunjukkan bahwa pertumbuhan simpanan, rasio non-performing loan (NPL) dan tingkat suku bunga dasar kredit signifikan terhadap pertumbuhan kredit BPD.

---

This study aims to identify the role of Regional Development Banks (RDB) in promoting regional economic development as well as factors that can enhance the role of the RDB. RDB is a commercial bank that was established with the specific purpose of promoting regional economic development in Indonesia. Almost every province has its own RDB and up to 2018, there are 27 RDBs in Indonesia. However, the total assets of 27 RDBs are only around 8% of the total assets of national commercial banks for the period 2008-2018, as well as the total credit. This study uses panel data regression by comparing credit between commercial banks in 25 provinces in Indonesia (2011-2017). The result shows that credit of RDB is positive and significant toward GRDP per capita. The result regarding the determinant of RDB shows that deposit growth, the ratio of non-performing loan (NPL) and base interest rates of credit are significant to credit growth of RDB."

"Skripsi ini membahas tiga permaslaahan yaitu mengenai: Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan sebagai jaminan? Bagaimana ketentuan dan prosedur dari pelaksanaan pemberian kredit Dewan Perwakilan Rakyat pada Bank BJB Kantor Wilayah II? Bagaimana bank BJB Kantor Wilayah II mengatasi dan menyelesaikan kredit macet akibat debitor wanprestasi? Berdasarkan metode penelitian kepustakaan, wawancara dan studi kasus di bank BJB Kantor Wilayah II, penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi kontruksi hukum SK Pengangkatan DPRD sebagai agunan di Bank.Kesimpulan:1) SK Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak termasuk sebagai jaminan gadai karena tidak memilki nilai (tidak dapat dijual) dan nilai yuridis (tidak dapat di pindah tangankan)2) Pengikatan kredit DPRD bukanlah SK Pengangkatan DPRD melaikan gaji DPRD yangbersangkutanlah yang menjadi jaminan pokok dalam proses kredit tersebut.3) Bank BJB dalam menyalurkan kredit DPRD sampai saat ini tidak pernah mengalami macet, namun bank memiliki tindakan preventif untuk menghadapi kemungkinan adanya kredit macet yaitu dengan wajibkan debitor mengansuransikan kreditnya, jika terdapat kredit bermasalah maka bank akan menyelesaikan kredit macat tersebut merujuk Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 9 sepetember 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

---

This script will discuss three problems: Coulddecree of appointment of the Regional Parliament referred as a collateral? What are the terms and procedureof credit application for Regional Parliament at Bank BJB Regional Office II? How Bank BJBRegional Office II overcome and solve thenon performing loan caused by breach of contract? Based on literature research method, interview and case studyat Bank BJB Regional Office II, the purpose of this script is togive the law construction description of the usage of decree of appointment of the Regional Parliament as a bank collateral.Conclusions:1) decree of appointment of the Regional Parliament is not accepted as a bank collateralbecause it has no selling value (can not be sold) and no juridical value (the ownership can not be transferred)2) The credit binding factor for Regional Parliament is not the appointment decree,but it?s the Regional Parliament?s salary that become the main collateralon the loan process.3) Bank BJB, in terms of providing loan for Regional Parliament, has never found any bad credit, however, bank has preventive actsto overcome bad credit possibilities,by requiring the debtor to put their loan under an insurance, if there is any bad credit, then bank will solve the problem by referring toBank Indonesia regulation No.14/26/DKBU 9 Sepetember 2012 regardingThe Guidelines for Policy and Procedure of credit for Rural Banks."

"Sebagai salah satu norma global yang diamanatkan untuk terintegrasi di dalam norma lokal, SDGs didorong agar dapat terintegrasi di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setelah berjalan lebih dari 5 tahun, mekanisme pengintegrasian SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tampak masih menggunakan pola yang serupa dengan MDGs. Sehingga penguatan dimensi lingkungan dalam rencana pembangunan daerah dinilai masih belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi optimal bagi daerah dalam pengintegrasian SDGs dalam rencana pembangunan daerah. Hasil dari penelitian ini imenunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengintegrasikan muatan SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun perhatian daerah terhadap dimensi lingkungan masih sangat rendah. Muatan visi pembangunan, tujuan hingga anggaran daerah belum menunjukkan bahwa nilai-nilai SDGs tidak menjadikan dimensi lingkungan sebagai perhatian dalam pencapaian kesejahteraan daerah dalam tujuan pembangunan daerah.

---

As one of the global norms that is mandated to be integrated into local norms, SDGs are encouraged to be integrated into regional development planning documents. After running for more than 5 years, the mechanism for integrating SDGs in regional development planning documents still appears to use a pattern similar to the MDGs. So strengthening the environmental dimension in regional development plans is still considered not to be a major concern. This research was conducted to formulate optimal strategies for regions in integrating SDGs in regional development plans. The results of this research show that regional governments have integrated SDGs content in regional development planning documents, but regional attention to the environmental dimension is still very low. The content of the development vision, goals and regional budgets have not shown that the SDGs values do not make the environmental dimension a concern in achieving regional prosperity in regional development goals."

"Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kontribusinya dalam aspek sosial-ekonomi telah terbukti dewasa ini. Dalam kasus Indonesia, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) terus bertumbuh terlebih dengan stimulasi dari pandemi Covid-19 hingga mencapai skala 5,78 pada tahun 2021. Kontribusi TIK terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional menjadi isu utama. Penelitian ini berangkat dari fungsi produksi Cobb-Douglas dalam menginkorporasikan variabel teknologi dan meninjau hubungan timbal-balik antara TIK dan pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi selama periode 2015-2021. Model penelitian ini mengadopsi model panel simultan instrumental variable (IV) yang terdiri dari persamaan IP-TIK dan PDRB. Hasil statistik mengkonfirmasi hubungan timbal balik antara TIK dan pertumbuhan ekonomi, dimana kenaikan PDRB sebesar 1%, ceteris paribus, akan meningkatkan IP-TIK sebesar 1.52%. Sebaliknya, kenaikan IP-TIK sebesar 1%, ceteris paribus, akan meningkatkan PDRB sebesar 0.37%. Menariknya, faktor pendorong lain seperti pengeluaran rumah tangga untuk telekomunikasi, sumber daya listrik, panjang jalan, dan APBD untuk fungsi ekonomi ditemukan berhubungan positif terhadap perkembangan TIK.

---

The development of Information and Communication Technology (ICT) and its contribution in socio-economic aspects has been proven today. In the case of Indonesia, Information and Communication Technology Development Index (ICT-DI) continues to grow, especially with stimulation from the Covid-19 pandemic, reaching a scale of 5.78 in 2021. The contribution of ICT to economic growth as an integral part of the national development strategy becomes a major issue. This research departs from the Cobb-Douglas production function in incorporating technology variable and reviewing the reciprocal relationship between ICT and economic growth in 34 provinces during the 2015-2021 period. This research adopts the panel model of the simultaneous instrumental variable (IV) which consists of the ICT-DI and GRDP equations. Statistical results confirm the reciprocal relationship between ICT and economic growth, where a 1% increase in GRDP, ceteris paribus, will significantly increase ICT-DI growth by 1.52%. Conversely, a 1% increase in ICT-DI, ceteris paribus, significantly increases GRDP by 0.37%. Interestingly, other driving factors such as household spending on telecommunications, electricity resources, road length and government expenditure for economic functions (which have not been extensively studied before) were found to be positively related to ICT development."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah terdapat dampak jangka panjang dari pendudukan bangsa Eropa terhadap pembangunan regional di Pulau Jawa. Untuk menjelaskan dampak jangka panjang tersebut, jalur yang difokuskan di penelitian ini adalah transfer teknologi. Transfer teknologi dari bangsa Eropa yang terjadi di Pulau Jawa dapat digambarkan oleh penerapan tanam paksa cultuurstelsel. Metode yang digunakan adalah Pooled OLS dan Instrumental Variables IV. Estimasi dengan tingkat kesuburan jenis tanah sebagai instrumen dan variabel geografi sebagai kontrol memperlihatkan adanya asosiasi positif antara kota/kabupaten yang terkena penerapan tanam paksa dengan PDRB per kapita. Di samping itu, penerapan tanam paksa memiliki asosiasi negatif dengan ketimpangan dan kemiskinan meskipun tidak signifikan.

---

This paper tries to answer whether there is long term effect of European settlement on regional development in Java. To explain the long term effect, one of many channels is focused in this paper that is technology transfer. Technology transfer from European in Java may be represented by the cultivation system cultuurstelsel. This paper uses Pooled OLS and Instrumental Variable IV method to estimate these effect. Estimation using soil type fertility as instrument and geographical characteristics as control variables found that cities that experienced cultuurstelsel have significantly higher GDRP per capita. In addition, cities with cultuurstelsel may have lower inequality and poverty but insignificant effect."