Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam sejarah Indonesia, tahun 1950-1963 disebut sebagai periode paling dinamis. Pada masa ini, integrasi nasional yang dilandasi asas Berdikari (akronim dari berdiri di atas kaki sendiri) sebagai “ideologi” utama dalam pembentukan ekonomi nasional, menasionalisasi perusahaan asing, dan menumpas pemberontakan daerah mulai terbentuk dengan jelas. Dalam proses ini, peran penggiat kebudayaan daerah menjadi penting terutama dalam usaha-usaha merepresentasikan daerah di tingkat nasional, sementara pada saat yang sama berhadapan dengan konflik kepentingan antara pusat dengan daerah. Dengan mengambil Sauti, tokoh penggiat kebudayaan Melayu, penelitian ini bertujuan memahami perjuangan Sauti dalam merepresentasikan kebudayaan Melayu sebagai produk “Kebudayaan Nasional”. Dengan pendekatan sejarah, sebagian besar data diperoleh melalui sumber-sumber dokumentasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini ingin menunjukkan peran dan kontribusi Sauti yang menentukan dalam penyebarluasan Serampang XII. Namun dalam upaya itu, ia menghadapi tantangan dari sesama orang Melayu dan kesultanan Melayu yang menganggap dirinya sebagai pemilik kebudayaan besar Melayu."

"Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa pada hakekatnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, adalah rumusan dari founding father yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun atas dasar asas ekonomi kerakyatan. Migas merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pengelolaan migas harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diterapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong sekaligus mengikut sertakan pemerintah daerah dalam upaya memajukan pengelolaan industri minyak dan gas bumi. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan lebih banyak memiliki peran untuk melakukan pengelolaan kekayaan migas di daerahnya. Sehingga harapannya akan terjadi hubungan timbal balik berupa perolehan keuntungan sekaligus dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah-daerah penghasil. Sehingga tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah dapat tercapai. Hasil penelitian ini menyarankan untuk Pemerintah Pusat diharapkan tidak perlu menetapkan besaran maksimal participating interest yang ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam undang-undang dan daerah dibebaskan untuk menetapkan besaran participating interest nya masing-masing sesuai dengan kemampuan modal, sumber daya manusia, dan teknologi, dan juga perlunya peningkatan kinerja dan pengawasan Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola participating interest secara konsisten dan berkelanjutan.

---

Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution states that, in essence, the earth, water, and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. It is a formulation of the Founding father, which emphasizes that the national economy is built on the principle of a populist economy. Oil and gas are one of the natural resources owned by the Indonesian nation. Therefore, oil and gas management must be managed by the state and used for the prosperity and welfare of the people. The implementation of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation (Permen ESDM) No. 37 of 2016 concerning Provisions for Offering 10% Participating Interest in Oil and Gas Working Areas is a form of the central government's seriousness in encouraging and including local governments to advance the management of the oil and gas industry. This policy allows local governments through Regional Owned Enterprises (BUMD) to have more roles in managing oil and gas wealth in their regions, so there will be a reciprocal relationship in the form of profit generation that can accelerating the realization of social welfare in producing areas. The results of this study suggest that it is hoped that the Central Government does not need to determine the maximum amountof participating interest offered to Regional Owned Enterprises (BUMD) in thelawand the regions are feed to determine the amount of their respective participating interest in accordance with capital capabilities, human resources, and technology, as well as the need to improve the performance and supervision of the Central Government for Regional Owned Enterprises (BUMD) managing participating interest in a consistent and sustainable manner."

"Penelitian ini mencoba melihat bagaimana ekspose foto-foto dalam media massa dalam melihat perang terutama mengenai Invasi Amerika Serikat (AS) dan koalisinya yaitu Inggris, Australia, dan Spanyol terhadap Irak. Seperti diketahui bahwa AS dan koalisinya tidak memperdulikan pendapat banyak negara yang menentang terjadinya kekerasan di Irak yang selama ini telah porak poranda karena Perang teluk pertama serta embargo ekonomi yang dilakukan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Bahkan AS dan koalisinya meninggalkan kursi dialog di PBB lalu menyerang sendirian tanpa persetujuan Dewan Keamanan (DIG) PBB.Ketika melakukan penyerangan, pasukan koalisi terutama dari AS mengikutsertakan para wartawan untuk menyaksikan perang. Penyertaan wartawan ini kemudian disebut embedded, dimana beberapa wartawan "ditanam" dalam pool atau kelompok pasukan tertentu yang diberangkatkan ke medan perang. Tentunya semua dalam kelompok tentara AS. Dan pemberitaannya mau tidak mau berasal dari sudut tentara AS. Walaupun begitu ternyata ada juga yang bukan termasuk kelompok penyertaan. Hanya saja pemberitaannya tetap bias karena tidak ada yang berani langsung masuk ke jantung pertahanan musuh kecuali jaringan televisi A1-Jazeera maupun kontributor-kontributor wire services atau agen foto yang berkewarganegaraan Arab. Karena kemampuan kelompok wire services (jaringan penyedia berita) dan media massa barat dalam bidang SDM, Dana, dan Teknologi maka mereka bisa mendapatkan banyak berita dan foto-foto penting dari segala penjuru dunia. Lalu mereka menjual dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Konsumen yang paling sering menggunakan jaringan wire services ini adalah media massa Asia yang memiliki keterbatasan dalam segala hal. Sehingga untuk menampilkan berita yang menarik dan cepat mereka tinggal membelinya dari jaringan media massa luar negeri ini.Pembelian ini sayangnya terkadang tidak melihat ideologi dari penyedia berita tersebut. Karena jaringan penyedia berita tersebut bahkan kebanyakan berasal dari negara pendukung invasi ke Irak. Namun sebenarnya mereka bisa menyeleksinya, sehingga tidak semua berita ataupun foto yang disediakan diambil begitu saja. Penyeleksian berita inilah yang menjadi bagian penting dari ideologi media, dimana mereka hidup bergantung kepada khalayaknya, pengiklan, budaya organisasi, dan lain sebagainya.Maka ketika Kompas menampilkan foto berita yang kebanyakan dari jaringan penyedia berita Barat bahkan dengan menampilkannya secara berwarna maka dapat dipastikan bahwa Kompas berusaha menampilkan foto berita yang secara garis besar mendukung Invasi negara-negara koalisi ke Irak. Perhitungannya adalah bahwa foto berita yang di dapat dari jaringan penyedia berita barat ada sebanyak 136 foto dibandingkan foto dari kontributor langsung yang hanya berjumlah 1 buah. Bahkan ketika dihitung berasarkan isi foto, maka dapat dilihat bahwa foto yang mendukung ada sebanyak 80 dibandingkan dengan foto yang menentang yang hanya sebanyak 57 foto."

"Melalui 2 tahap seleksi, yakni psikologis-kognitif dengan indikator critical dimension dan pilihan rasional, pendekatan poliheuristic memberikan alat untuk menjelaskan proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara secara komprehensif. Indonesia pada tahun 2018-2019 mengusung tema ekonomi kreatif pada saat menjabat sebagai ketua MIKTA, terlepas dari rendahnya signifikansi ekonomi kreatif bagi Indonesia maupun negara-negara anggota MIKTA lainnya. Penelitian ini kemudian hadir untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan mengenai proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengusungan tema ekonomi kreatif pada kepemimpinan MIKTA tahun 2018-2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis motif, alasan, dan kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat dan melatarbelakangi proses pembentukan kebijakan luar negeri tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan cara studi pustaka, untuk mengidentifikasi kepentingan masing-masing aktor negara maupun non negara dan proses yang terjadi dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia, dan kemudian menjelaskan motif, alasan, dan kepentingan Indonesia pada pewacanaan tema ekonomi kreatif di MIKTA periode 2018-2019. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa tema ekonomi kreatif diwacanakan dalam MIKTA oleh Indonesia mengingat adanya preferensi politik untuk mengusung ekonomi kreatif yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia, dan Badan Ekonomi Kreatif. Selain itu terdapat kepentingan jangka panjang dari aktor non-negara pada sektor ekonomi kreatif untuk mendapatkan dukungan investasi dan permodalan serta menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.

---

Through 2 stages of selection, namely psychological-cognitive with critical dimension indicator and rational choices, the polyheuristic approach provides a tool to comprehensively explain the process of formulation a country's foreign policy. In 2018-2019, Indonesia promotes the theme of creative economy when served as chairman of MIKTA, despite the low significance of the creative economy for Indonesia and other MIKTA member countries. This research present to conduct an analysis and provide an explanation regarding the process of forming Indonesia's foreign policy in promoting the theme of creative economy in the 2018-2019 MIKTA leadership. This study also aims to analyze the motives, reasons, and interests of each actor who is involved in the process of forming foreign policy. This study uses qualitative methods by way of literature study, to identify the interests of each state and non-state actor and the processes that occur in the formulation of Indonesian foreign policy, and then explains Indonesia's motives, reasons, and interests in the creative economy theme discourse at MIKTA in the period 2018-2019. Through this research, it was found that the theme of creative economy was promoted in MIKTA by Indonesia given the political preference for promoting the creative economy which was emphasized by President Joko Widodo, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, the Indonesian Ministry of Trade, and the Creative Economy Agency. In addition, there is a long-term interest from non-state actors in the creative economy sector to obtain investment and capital support and make the creative economy a pillar of sustainable economic development for Indonesia."

"Peter F. Drucker dalam tulisan The Changed World Economy menyatakan bahwa telah menjadi kecendrungan bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan investasi dalam bentuk valuta, dan hal ini merupakan ciri dari perekonomian dunia pada dekade terahir ini, dimana nilai perputaran uang dunia dalam bentuk berbagai valuta asing telah mencapai US$ 150.000 juta. per hari, atau sekitar 12 kali nilai transaksi barang dan jasa dunia perhari. Sehingga pendapat dari Drucker, bahwa perubahan fundamental telah terjadi dalam perekonomian dunia, dimana symbol economy (perputaran uang dan modal Y menjadi lebih dominan daripada real economy (transaksi barang dan jasa) dan pendapatnya telah terbukti. Banyak jenis fasilitas maupun jenis transaksi yang dapat dilakukan dalam pasar uang ini, antara lain transaksi swap dan arbitrage yang merupakan bentuk transaksi va1uta asing yang paling populer didalam dealing room, dimana trader meyerahkan sejumlah deposito atau kewajiban kepada bank/lembaga keuangan lainnya, sehingga trader/dealer dapat melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk suatu nilai nominal yang lazim diperdagangkan. Biasanya margin berkisar antara 5 % sampai 10% dari jumlah nominal tersebut. Dari segi keuangan, tingkat leverage yang tinggi ini menarik karena dapat memberikan return on investment yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada transaksi uang dalam bentuk tunai. Sebaliknya, segi resiko juga harus diperhitungkan mengingat tingkat leverage yang tinggi itu. Oleh karena itu, pengambilan keputusan menjadi sangat penting, terutama menyangkut waktu untuk menjua1 maupun membe1i . Secara idea1 yang pa1ing menguntungkan ka1au trader dapat membe1i pada kurs yang rendah dan menjualnya pada kurs yang tinggi (buy 1ow sell high), namun akibat gejo1ak kurs yang cepat dan tak terduga sering yang terjadi adalah seba1iknya (sell low buy high) sebagaimana terjadi pada kasus Bank Duta. Dalam transaksi va1uta asing ini tingkat spekulasi yang dikandung adalah tinggi. Namun justru hal inilah yang menarik, dan semakin banyak orang terjun ke bursa valuta asing,fluktuasi kurs ini makin menambah peluang bagi trader untuk meraih laba akibat selisih kurs. Masalahnya adalah bagaimana memanfaatkan situasi ini dengan sebaik mungkin. Keahlian untuk menangani transaksi valuta asing kian diperlukan, apa1agi sejak dike1uarkannya Paket 27 Oktober 1988, dimana syarat untuk menjadi bank devisa diperingan, dan cabang-cabang bank devisa otomatis berfungsi sebagai bank devisa. Dalam kurun waktu kurang dari sebulan sejak paket tersebut dikeluarkan, sudah ada dua bank yang naik statusnya menjadi bank devisa. Ini tentunya menyebabkan peningkatan permintaan terhadap kuantitas maupun kualitas tenaga profesional dalam bidang manajemen valuta asing. Untuk melakukan transaksi perdagangan valuta asing, peranan prakiraan tingkat pertukaran antar valuta sangat penting, termasuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhinya. Disamping itu, dalam perdagangan valuta asing, fasilitas swap dapat membantu meringankan beban perusahaan dalam menghadapi gejolak tingkat pertukaran yang tidak menentu baik pembayaran bunganya maupun dalam pembayaran kembali kewajiban pokoknya sedangkan fasilitas arbitrage dapat memberikan tambahan keuntungan dari suatu investasi dalam valuta asing serta keuntungan dari selisih spread tingkat pertukaran valuta tersebut. "

"Diantara negara Asia Timur, Cina merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian dunia. Fenomena itu antara lain: negara dengan populasi yang mencapai angka satu miliar manusia; jumlah tentara yang mencapai tiga juta personil; keterkaitan sejarah dengan Hongkong, Taiwan, dan Macao; permasalahan perbatasan dengan negara tetangganya yang tak pernah selesai; Chinese Overseas yang selalu dikaitkan dengan negara Cina; sengketa dagang dengan Amerika serikat yang semakin tajam; satu-satunya negara komunis yang 'selamat' setelah Uni Sovyet bubar; dan yang paling menakjubkan adalah laju pertumbuhan ekonominya yang luar biasa. Sejak kebijakan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng 1979 yang bertumpu pada kekuatan pasar dan desentralisasi, terlihat begitu marak Penanaman Investasi Asing Langsung (FDI) pada daerah Special Economic Zones (SF7) di Cina, hal ini sejak politik pintu terbuka dilakukan oleh Cina dengan undang-undang penanam modal asing pada tahun 1979. Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 1993 sekitar 40% FDI yang masuk ke Negara berkembang berlokasi di Cina, hampir keseluruhan terkonsentrasi pada SEZ (Special Economic Zones), kota-kota, dan daerah-daerah khusus sepanjang pantai di bagian pesisir Cina yang kemudian saya sebut saja Special Economic Zones. Selanjutnya penelitian ini dengan menggunakan studi literatur dan data-data sekunder mencoba untuk membuktikan hipotesa berikut: Pertama, kebangkitan ekonomi Cina disebabkan oleh faktor-faktor global dan domestik, serta terutama oleh faktor khusus. Kedua, Cina telah berhasil dalam menarik dengan membuka pintu pada Spesial Economic Zones pada 4 SF7 , 14 coastal cities, dan 5 daerah khusus (ketiga jenis daerah khusus ini saya sebut dengan SEZ) yang juga sekaligus merupakan kunci keberhasilan Ekonomi Cina. Ketiga, Peranan ekonomi dan politik Cina ke depan menjadi semakin penting baik di Asia Pasifik maupun Dunia Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebangkitan ekonomi Cina didukung oleh banyak faktor. Pertama, Dari perspektif global bahwa kemajuan tersebut disebabkan oleh: peranan globalisasi perekonomian dalam dunia yang borderless world; kebangkitan ekonomi Asia Pasifik yang tepatnya berada di sekitar letak geografis Cina; fenomena Multi National Corporation yang semakin berperan aktif dalam pergerakan faktor produksi; intindurnya peranan Rusia yang sebelumnya dalam Uni Sovyet serta Eropah dalam berbagai hal terutama pertumbuhan ekonomi yang sudah memasuki tahap senja; kebijakan pemerintah Cina yang kelihatan mampu untuk merespon fenomena yang terjadi di sekelilingnya tepat pada waktunya. Dari perspektif domestik Cina, kita bisa melihat bahwa kebijakan 'bird in the cage' Cina yang berimplikasi pada masuknya unsur pasar ke dalam Cina ; kepercayaan din Cina sebagai sebuah bangsa yang selalu dengan antusias untuk berlaku sebagai bangsa nomor satu, hal ini sangat dipengaruhi oleh filosofi hidup Zhong Yuan, yang menganggap Cina sebagai pusat dunia dan peradaban; keberhasilan reformasi yang memperkenalkan pasar kemudian mengangkat kehidupan para petani Cina di sektor pertanian dan merupakan fondasi ekonomi utama Cina saat awal reformasi; munculnya motor pembangunan Cina yaitu Cina Bagian Timur atau Daerah Pesisir yang ditinjau secara historis memang merupakan daerah yang cukup maju untuk mampu menangkap peluang dinamisme Asia pasifik, daerah ini kemudian oleh Cina dibuka untuk penanaman modal asing secara bebas."