Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Feminisme poskolonial merupakan respons terhadap arus utama feminisme Barat. Feminisme poskolonial menolak landasan universalisasi yang berkembang dalam feminisme Barat. Universalisasi menciptakan ketimpangan representasi perempuan. Perjuangan feminisme poskolonial adalah mengikutsertakan representasi perempuan negara bekas jajahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Representasi yang diperjuangkan adalah melalui pengakuan terhadap pengalaman sejarah kolonialisme dan persinggungan berbagai kategori sosial, baik kelas, etnis, budaya, ras, agama, kebudayaan, atau relasi kuasa, yang memengaruhi kehidupan perempuan. Dalam ilmu Hubungan Internasional, pembahasan feminisme poskolonial masih termarginalkan. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini bertujuan menggambarkan dialog antara feminisme poskolonial dan hubungan internasional. Tinjauan pustaka ini berargumen bahwa feminisme poskolonial mampu memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional. Feminisme poskolonial dapat merekonstruksi ilmu Hubungan Internasional melalui perdebatan mengenai power, struktur, agen, dan agensi, serta spektrum global-lokal. Rekonstruksi feminisme poskolonial ini merupakan usaha dalam menciptakan ilmu Hubungan Internasional yang kontekstual.

---

Postcolonial feminism emerged in response to mainstream Western feminism. Postcolonial feminism rejects the growing notion of universalization central to Western feminism. It argues that universalisation creates an imbalance representation of women. Postcolonial feminism struggles to include the representation of women from former colonies into knowledge development. The representation championed through the recognition of colonial experience and intersection between various social categories, such as class, ethnicity, culture, race, religion, or power relations, which affect women rsquo s live. In the field of international relations, the discussion about postcolonial feminism is being marginalized. Therefore, this literature review aims to illustrate the dialogue between postcolonial feminism and international relations. This literature review argues that postcolonial feminism is capable of contributing considerably to the development of international relations study. Postcolonial feminism reconstructs international relations study through the debates on power, structure, agents, and agencies, as well as the global local spectrum. This reconstruction, as a contribution of postcolonial feminism perspective, should be understood as an attempt to create contextuality in international relations study."

"ABSTRAKArtikel ini membahas tentang tema postkolonial yang terdapat dalam film La Noire de.. karya Ousmane Sémbene melalui aspek naratif dan sinematografis film. Analisis juga didukung dengan teori postkolonial Edward Said untuk melihat apa saja bentuk isu-isu postkolonial yang terdapat dalam film La Noire de… Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu postkolonial yang muncul yaitu relasi kuasa, rasisme, stereotip, mimikri, krisis identitas, dan resistensi. Dari beberapa isu postkolonial tersebut relasi kuasa merupakan isu postkolonial yang paling banyak dan aspek visual merupakan aspek yang paling banyak memunculkan isu-isu postkolonial tersebut. Film ini menggugat postkolonial dengan adanya tokoh Diouana sebagai ras kulit hitam yang memberontak atas tindakan diskriminatif yang dilakukan ras kulit putih padanya.

---

ABSTRACTThis article discusses postcolonial themes contained in La Noire de.. directed by Ousmane Sémbene, through narrative and cinematographic aspects of the film. Analysis is also supported by postcolonial theories of Edward Said to see what kind of postcolonial issues contained in the film La Noire de… The analysis showed that there are some postcolonial issues that arise are power relations, racism, stereotypes, mimicry, an identity crisis, and resistance. From some of those postcolonial issues, power relations is a most numerous postcolonial issues and the visual aspect is the most often raises the postcolonial issues. This film suing the postcolonial by the character of Diouana as the black race who rebelled over discrimination carried the white race to her."

"An Indonesian identity of multiculturalism in the reality of pluralism. Building Indonesia has to be based on the principles of nationhood which emphasizes on justice, and not on religious hegemony, ethic, or a certain cultural background. Ethics on Pluralism and Multiculturalism are crucial for a new Indonesia with Pancasila as its ideology and Diversity in Unity as a national paradigm, besides the rich national culture within the various socio-cultural backgrounds. They have to be defended and framed in a mutual-interest dialogue."

"Konsepsi identitas di zaman kontemporer tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang melekat pada diri individu dan bersifat natural, tetapi menjadi suatu konstruksi. Michel Foucault mencoba mengaitkan identitas dengan relasi kekuasaan, pengetahuan dan etika. Metode Genealogi menurutnya berusaha menelusuri perkernbangan historis masa kini yang berkonsentrasi pada teknologi kekuasaan dan relasinya dengan pengetahuan, termasuk di dalamnya konstruksi identitas. Teknologi kekuasaan (dominasi) menurut Foucault terfokus pada objektisasi individu ke dalam tubuh yang patuh (docile bodies). Kekuasaan bekerja terhadap tubuh subjek dengan sifatnya yang melatih, memaksa untuk melakukan disiplin, upacara-_upacara dan produksi tanda. Sedangkan teknologi diri merupakan kekuatan yang berasal dari individu berupa kehendak (will) dan hasrat (desire) dan berupa realisasi bagi terbentuknya identitas diri. Di sini subjek memiliki berbagai pilihan untuk bertindak dan bertahan. Identitas diri diekspresikan melalui berbagai bentuk representasi yang dapat dikenali oleh diri sendiri maupun yang lain (the other). Di sini identitas dianggap bersifat personal sekaligus sosial dan menandai bahwa kita sama atau berbeda dengan orang lain. Identitas dibentuk secara dialogis (dialogically) atau berada dalam wacana (discourse) yang selalu berada dalam jalinan relasi dengan yang lain (the other). Diskursus multikulturalisme tidak hanya membicarakan realitas masyarakat dengan lebih dari satu kultur (terdapat pluralitas kultur), tetapi terdapat fakta bahwa ada kelompok yang termarginalkan oleh kelompok lainnya. Penekanannya pada politik perbedaan, yakni pengakuan serta tanggapan terhadap hak fundamental individu yang dilindungi oleh institusi publik serta adanya sarana untuk bertahan dan berkembang. Jika identitas terbentuk secara dialogis, maka pengakuan secara publik terhadap identitas meminta politik yang meninggalkan ruang agar aspek identitas tersebut dibagi dengan orang lain. Pelbagai identitas kolektif digambarkan dalam suatu politik identitas (politics of recognitions) yang dilihat sebagai suatu cara mengkonstruksi makna-makna sosial dan identitas, suatu pencitraan yang positif terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai negatif. Ferninisme misalnya, merupakan salah satu bentuk perjuangan identitas perempuan dalam merekonseptualisasi peran sosialnya. Asumsi_-asumsi Foucauldian tentang teknologi kekuasaan diri mengimplikasikan tuntutan terhadap otonomi dan kesetaraan melalui strategi resistensi. Inilah kemudian yang menjadi dasar dari pergerakan identitas dalam menuntut pengakuan."