Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai poros maritim dan negara kepulauan yang strategis dari perspektif geopolitik, Indonesia telah menetapkan tiga jalur ALKI untuk lintas damai pelajaran International, yang dijamin keberadaannya oleh hukum International. Hasil penelitian mengungkap beberapa tipe ancaman keamanan terkini yang cukup kompleks yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan juga maritim, yang datang dari meningkatnya ketegangan dan ekkalasi konflik di laut China Selatan, serta terorisme global, intervensi asing, dan beragam kejahatan transnasional"

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji upaya pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh jalan tengah bagi kepentingan Indonesia dengan negara maritim besar, seperti Amerika dan China yang dianggap sebagai negara yang paling berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia di laut. Di satu sisi Indonesia harus menjaga keamanan serta kedaulatan di wilayah lautnya, akan tetapi sebagai konsekuensi dari diterimanya konsep wawasan nusantara atau negara kepulauan oleh dunia internasional melalui UNCLOS/KHL 1982, maka Indonesia pun wajib mengakomodasi kepentingan dunia internasional sebagai imbalannya. Pascaditandatangani UNCLOS/KHL 1982, Indonesia mendapatkan perluasan wilayah kedaulatannya, akan tetapi tingginya kepentingan negara maritim besar di perairan Indonesia menuntut Indonesia untuk memberikan jalur lintas damai yang kemudian dinamakan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI. ALKI ditetapkan sebanyak tiga alur dari utara-selatan oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi penetapan tersebut dianggap masih belum sempurna karena dunia internasional menginginkan alur timur-barat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya diplomasi untuk menemukan jalan tengah dengan negara maritim besar supaya masalah yang ada di sekitar kedaulatan laut teritorial dapat teratasi. Di samping itu terdapat kejahatan lintas negara yang tidak akan pernah tuntas terjadi di Perairan Indonesia, menjadi tugas berat pemerintah untuk melindungi segenap bangsanya sebagaimana yang tertuang pada alinea keempat UUD 1945

---

ABSTRACTAlur Laut Kepulauan Indonesia ALKI A Journey to Uphold Sovereignty of Indonesia 1982 mdash 2010 This thesis examines the efforts of the Government of the Republic of Indonesia to obtain a middle ground for the interests of Indonesia with a large maritime country, such as America and China which is considered the most potential country to threaten Indonesia 39 s sovereignty at sea. On the one hand, Indonesia must maintain security and sovereignty in its sea territory, but as a consequence of the acceptance of the concept of insight of the archipelago or an archipelagic country by the international community through UNCLOS KHL 1982, Indonesia is also obliged to accommodate the international interest in return. Following the signing of UNCLOS KHL 1982, Indonesia gained expansion of its sovereign territory, but the high interest of the great maritime state in Indonesian waters demanded Indonesia to provide a peaceful crossing route later called the Indonesian Archipelagic Sea Lane ALKI . ALKI set as many as three paths from the north south by the Indonesian government. However, the determination is considered still not perfect because the international world wants the east west flow. The Indonesian government therefore undertakes various diplomatic efforts to find a middle ground with a large maritime country so that the problems surrounding the territorial sea sovereignty can be overcome. In addition, there are transnational crimes that will never be completed in the waters of Indonesia, a heavy duty of the government to protect the entire nation as set forth in the fourth paragraph of the 1945 Constitution."

"

Di proritaskannya pengamanan pada ALKI I dalam pembahasan Tesis ini mengingat di ALKI I tingkat kepadatan lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional sangat tinggi maka dituntut untuk lebih mewaspadai terhadap setiap ancaman di sepanjang ALKI-I yang melewati Perairan Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda. Resiko meningkatnya sengketa di Laut Cina Selatan terus mendapat perhatian khusus dari negara-negara di kawasan, termasuk AS, dan India. Dengan terbatasannya jumlah dan sarana patroli laut dan udara, kemampuan pengawasan dan sarana maritime surveillance dalam pengamanan di ALKI-I, memberikan indikasi kuat akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ALKI-I. Tujuan dari penelitian ini mengoptimalisasi pengawasan dan pengamanan ALKI I dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Optimalisasi pengamanan ALKI-I dilaksanakan melalui penggelaran kekuatan TNI Angkatan Laut secara permanen dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan kerjasama instansi terkait serta penyusunan suatu produk hukum pengamanan ALKI dalam bentuk Peraturan Presiden

---

Considering that the level of internatonal traffic and aviation is very high, the priority of security for ALKI I is prioritized in this study. It is strongly required to be more aware of to any threats along ALKI-I which pass the Natuna Sea, Karimata Strait, Java Sea and Sunda Strait by securing and supervising all foreign vessels that crosses the Republic of Indonesia sovereignty. The risk of increasing disputes in the South China Sea continues to take special attention from countries in the region, including the US and India. With the limitation of the number and means of sea and air patrols, the surveillance capability and means of maritime surveillance in security at ALKI-I, provide a strong indication of the possibility of misuse of ALKI-I by foreign vessels carrying out intelligence functions to conduct illegal surveys and other illegal activities. The purpose of this study is to Optimize the supervision and security of ALKI I in the context of enforcing sovereignty and law in the sea. ALKI-I security measures are implemented through deployment of the Navy permanently by considering and utilizing the potential possessed by the central government and regional government and the cooperation of related agencies and the preparation of the regulation at ALKI in the form of a Presidential Regulation

"

"ABSTRAK Convention On The International Regulation For Preventing Collisions At Sea 1972/COLREG 1972 diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1979. Dengan terjadinya tubrukan kapal di ALKI maka COLREG 1972 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran belum maksimal memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di ALKI karena Indonesia belum menetapkan Traffic Separation Schemes (TSS)/ skema jalur pemisah pelayaran di ALKI. Dari penelitian hukum yuridis normatif dengan pertimbangan kepadatan trafik, bahaya navigasi, sudah saatnya Indonesia menetapkan Traffic Separation Scheme (TSS) pada Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Jawa Sebelah Barat, Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Ombai dan Laut Flores Seblah Tenggara. Dengan terdapatnya kelemahan Pasal 330 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka perlu direvisi dengan menambahkan perwira kapal dan awak kapal yang lain ikut bertanggung jawab secara pidana apabila lalai melakukan pencegahan kecelakaan kapal. Diperlukannya pengendalian Perairan Indonesia di ALKI melalui eksistensi kekuatan negara sepanjang ALKI. Untuk peningkatan pemahanan dan pengetahuan dalam penanganan Tindak Pidana Pelayaran perlu diadakan pelatihan bersama antara Penyidik dibidang pelayaran yaitu Polri, PPNS Perhubungan, Perwira TNI AL, Kejaksaan, Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung."