Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indo-pasifik merupakan sebuah konstruksi geopolitik baru dalam konsep geografis meliputi kawasan samudera hindia dan samudera pasifik. Paradigma baru dalam menyikapi fenomena geopolitik"

"Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan berlakunya UNCLOS 1982 telah mempengaruhi penggunaan laut untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia, termasuk penerapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Di satu sisi, UNCLOS 1982 memberikan manfaat bagi pembangunan nasional yang meningkatkan luas wilayah yurisdiksi nasional. Ini berarti bahwa Indonesia dapat mengambil keuntungan di ZEE dan landas kontinen. Di sisi lain juga meningkatkan kerentanan karena wilayah yang semakin luas. Teori Seapower tentang karakteristik kekuatan negara maritim dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kegagalan Indonesia menjadi negara maritim. Penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, aspek fisik dan aspek kebijakan. Menurut Alfred T. Mahan bahwa ada enam karakteristik kekuatan negara maritim, yaitu geografi, posisi wilayah, jumlah dan karakter penduduk, karakter nasional dan karakter pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia gagal menjadi negara maritim, karena minimnya sumber pendukung dari Seapower yaitu minimnya armada niaga, kekuatan angkatan laut, serta pangkalan dan pelabuhan, dan lemahnya kebijakan maritim Indonesia.

---

The Declaration of Djuanda on December 13th 1957 and the entry into force of UNCLOS in 1982 have influenced the use of the sea for economic and defense interests of Indonesia, including the application of Exclusive Economic Zone (EEZ) and the continental shelf of Indonesia. On one hand, the 1982 UNCLOS provides benefits for national development which increases the extent of national jurisdiction. This also means that Indonesia can take advantages in the ZEE and the continental shelf. On the other hand it also increases vulnerability because of the vast marine area. The Seapower theory about the characteristics of maritime power in this study is used to examine and analyze the failure of Indonesia as a maritime state.

The study is divided into two aspects, the physical aspects and the aspects on policy. According to Alfred T. Mahan, there are six characteristics of maritime state. They are geography, position of the region, number and character of population, national character and character of the government. This study concludes that Indonesia has failed to become maritime state, due to the lack of supporting power as Seapower factors such as the limitation of trade shipping, the limited force of the navy, the limitation of bases and sea ports, and the weakness of Indonesian maritime policy."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melihat hubungan antara geopolitik dan Buku Putih Pertahanan Indonesia BPPI . Pada tingkat internasional, BPPI berperan untuk meningkatkan transparansi dan membangun saling percaya Confidence Building Measures/CBMs antar negara. Pada tingkat nasional, BPPI berperan sebagai panduan penyelenggaraan pertahanan dan pembangunan kapabilitas pertahanan negara. Dalam perkembangannya, BPPI 1995-2015 nampak tidak sepenuhnya mencerminkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Tesis ini mempertanyakan mengapa geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan geopolitik dan teori pembuatan kebijakan pertahanan. Pendekatan geopolitik digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian aspek-aspek geopolitik Indonesa sebagai negara kepulauan dalam BPPI. Teori pembuatan kebijakan pertahanan digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan proses pembuatan BPPI. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. BPPI 1995-2015 merupakan data primer yang akan dianalisis, dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI disebabkan karena pengaruh aktor dan kondisi politik domestik pada proses perumusannya. Cara pandang Menteri Pertahanan sebagai aktor utama dalam proses pembuatan BPPI menentukan tercermin atau tidaknya geopolitik Indonesia. Selain itu, kondisi politik domestik yang membuka peluang dominasi aktor militer, terutama AD, dalam pembuatan kebijakan pertahanan menyebabkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi terabaikan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to capture the relations between geopolitics and Indonesia rsquo s Defense White Paper DWP . On international level, DWP plays an important role in increasing transparency and confidence building measures CBMs among states. Meanwhile on the national level, the DWP serves as a guideline for developing state rsquo s defense. However, Indonesia rsquo s DWP between 1995 2015 have not fully reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis questions why Indonesia rsquo s DWP have not reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis employ a geopolitical approach and the theory of the making of defense policy. Geopolitical approach is used in this thesis to analyze Indonesia rsquo s DWP. The theory of the making of defense policy is utilised to identify actors involved in the process of DWP making. Furthermore, this thesis is qualitative study by using case study. Indonesia rsquo s DWPs are the primary data that will be analyzed, supported by interview participant in the development process. This study argues that the perspective of main actors involved in the making of DWP determines whether or not geopolitics of Indonesia as an archipelagic country is reflected by Indonesia rsquo s DWP. In addition, the political environment in which the DWPs have been formulated is also considered in this thesis. As the political environment gives the military, particularly Indonesian Army, opportunities to shape defense policy, it undermines Indonesia rsquo s geopolitical interests in Indonesia rsquo s DWP. "

"Permasalahan geopolitik pada masa sekarang adalah suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut bagaimana bangsa, negara serta masyarakat pada umumnya berinter- aksi dengan tidak melepaskan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi telah membawa pada suatu kondisi yaitu interaksi tersebut terjadi secara sangat cepat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. keberadaan interaksi yang tinggi ini dapat membawa keberkahan namun juga bencana bagi umat manusia, yang sangat tergantung dengan bagaimana para aktor untuk memahami dan memanfaatkan kemampuan geopolitik. pemahaman dan kemampuan memanfaatkan geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. pemahaman geopolitik adalah mustahil dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa kini."

"Essays on theory of archaeology and civilization in Indonesia."

"Pandangan tentang ciri-ciri orang-orang melayu bersifat pasif dengan orientasi ekonominya yang bersifat subsisten sebenarnya adalah streotipe yang diciptakan oleh pemerintah kolonial. Streotipe semacam ini dikonstruksikan ketika para developmentalis sedang menggalakkan modernisasidan menganggap bahwa sistem ekonomi semacam itu telah menjadi kendala dalam memajukan orang-orang Melayu. Banyak penulis, antara lain seperti Joel Kahn yang mempelajari praktek-praktek sistem ekonomi masyarakat Melayu di Malaysia telah membantah bhawa masyarakat Melayu adalah sangat dinamis, berorientasi pasar dan ada sistem khas. Lalu, Elsbetch Locher Scholten yang meneliti hubungan kesultanan Jambi dengan Belanda dalam era kebangkitan imprealisme kolonial, mengatakan bahwa penilaian-penilaian remeh Belanda atas penguasa Melayu yang lemah dan tidak bisa mengendalikan kerajaannya adalah salah kaprah."