Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang proses pelaksanaan Perjanjian Malino dan menganalisis dampaknya terhadap penyelesaian konflik Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif Data diperoleh dari para informan yang terdiri dari tokoh-tokoh Perjanjian Malino, yakni anggota Delegasi Islam dan Kristen, Mediator, Peninjau dan tokoh tertentu yang dianggap kompeten. Para informan juga diambil dari tokoh-tokoh yang menentang pelaksanaan dan basil basil Perjanjian Malino. Teori yang digunakan adalah teori-teori konflik, khususnya tend sandmen primordial dari Clifort Geertz yang menjelaskan tentang cumber konflik. Berkenaan dengan proses penyelesaian konflik, digunakan teori resolusi konflik (conflict resolution) dari Than Borton dan dan teori konflik dan konsensus yang diperkenalkan oleh Maswadi Rauf.Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, Perjanjian MaIino telah berransung dalam suasana dialogis, damai dan demokratis. Para pihak yang bertikai berhasil mensepakati 11 butir kesepakatan perdamaian karena keinginan yang kuat untuk mengbentikan konflik di Maluku. Kedua, dampak positif Perjanjian Malino adalah berkurangnya eskalasi konflik dan kekerasan di Maluku, bahkan saat ini konflik sudah berhenti sama sekali. Ada tiga hal yang menyumbangkan kepada kondisi tersebut. 1) Keberhasilan memulangkan Laskar Jihad dan pembubaran FKM/RMS, 2) Keberhasilan melakukan penegakan hukum dan keamanan, dan 3) Keberhasilan pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial. Namun demikian, penelitian ini rnenemukan bahwa Perjanjian Malino masih menyimpan beberapa kelemahan yang cukup serius, sebab perjanjian tersebut tidak menyentuh persoalan mendasar yang menjadi altar persoalan konflik Maluku. Seperti menguatnya sentimen keagamaan, kecemburuan sosial dan ekonomi serta konflik alit politiilc dan birokrasi.Secara teoritis penelitian ini rnemprkuat teori primordialisme-Geertz bahwa sentimen primordial yang disusupi oleh factor-factor eksternal seperti politic, ekonomi dan provokasi akan melahirkan konflik yang sangat dahsyat. Untuk menyelesaikan konflik sosial seperti yang terjadi di Maluku, maka pendekatan teori konsensus belumlah mencukupi, sehingga diperlukan langkah langkah resolusi konflik yang bersifat transformatif, untuk menjamin perdamaian secara berkelanjutan.

---

This thesis examines the implementation process of Malino Agreement and analyse its impact to conflict resolution in Molucca. In this research, the method of descriptive qualitative is applied. Data is collected from informants, who are main actors of the agreement, such as delegation members from Islam and Christian sides, mediator, observer and certain competence people who oppose the implementation of the agreement. Theory which is used is theory of conflict, especially the theory of primordial from Clifford Geertz that explains the sources of conflict. Related to the conflict resolution, the theory of conflict resolution from John Borton and the theory of conflict and consensus from Maswadi Rauf are applied in this thesis.

The conclusions of the research are 1) Malino Agreement has proceeded in discursive, peaceful and democratic situation. The actors involved in the agreement have achieved 11 items of peace agreement because of forceful eagerness to end up the conflict; 2) positive impact of the agreement is the decrease of conflict escalation and anarchism in MoIucca, yet nowadays the conflict has completely stopped. There are three factors which contribute to that condition, which are the accomplishment of the returning of Laskar Jihad and the dismissal of FKMIRMS, the success of law enforcement, and the ability to restore social economic life. However, this research found that the agreement has several serious weak points because it does not affect basic problems of the root of the conflict. For example of the basic problems are religion sentiment, social economic discrepancy and political and bureaucratic conflict elite.

Theoretically, this research is strengthen the theory of primordialism initiated by Geertz that primordial sentiment is interfered by other external factors such as politics, economic, and provocation that endorse greater conflict. To resolve social conflict in Molucca, hence the approach of consensus theory is not enough, hence transformative conflict resolution is needed to guarantee permanent harmony."

"Pembekuan konflik adalah suatu fenomena konflik yang tidak bisa terselesaikan secara penuh dan tidak ada kesepakatn damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena pembekuan konflik terhadap situasi keamanan di Ukraina Timur. Revolusi Maidan mengakibatkan Ukriana sebagai suatu negara berdaulat mengalami traksi konflik berkepanjangan dengan kekuatan pemberontak bersenjata yang merupakan proxy dari Rusia. Penggunaan pembekuan konflik merupakan salah satu instrument koersif bagi Rusia untuk tetap mengendalikan Ukraina dalam pengaruh kekuasaan hegemoni regionalnya. Studi ini menggunakan metode analisis level sistem internasional yang berdasarkan pada paradigma neorealisme klasik. Hasil dari analisa tersebut kemudian disimpulkan dengan penyebab asal mengapa suatu konflik dapat mengalami pembekuan.

---

Frozen conflict is a phenomenon where a conflict cannot be fully resolved, and there is no peaceful agreement to end it. This research aims to analyze the frozen conflict in relation to the security situation in Eastern Ukraine. The Maidan Revolution resulted in Ukraine; as a sovereign state, experiencing the prolonged conflict traction with armed repel forces that serve as proxies for Russia. The use of frozen conflict is one coercive instrument for Russia to maintain control over Ukraine within its regional hegemonic power. This study employs the method of analysis at the international system level based on the classical neorealism paradigm. The analysis results are then concluded with the original causes of why a conflict can evolve to a “freezing” period.

"

"Kabupaten Sambas merupakan daerah multietnis yang sangat rawan dengan konflik kekerasan horizontal. Konflik antar Dayak-Melayu dan Madura tahun 1999 merupakan fakta sosial yang memperlihatkan semakin rentannya hubungan sosial antar penduduk di daerah itu. Konflik dengan kekerasan, apapun latarbelakangnya akan berdampak terhadap terganggunya hubungan sosial antar masyarakat yang pada gilirannya akan menghambat fungsi sosial masyarakat. Karena itu penelitian ini berusaha untuk memahami latar belakang dan dampak sosial konflik etnik di kabupaten Sambas tahun 1999 tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menempatkan informan sebagai sumber data primer dan dokumen sebagai sumber data sekunder. Informasi dijaring melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang kemudian data tersebut ditranskrip dan dilakukan kategorisasi sesuai dengan pembabakannya yang kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap berbagai sumber informasi tersebut. Dalam upaya updating data dan informasi, peneliti juga melakukan diskusi dengan para ahli dalam rangka untuk menajamkan temuan lapangan.Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik antar etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 dipicu oleh perkelahian antar warga dari etnik Melayu dan Madura yang diikuti dengan pembunuhan, Konflik tersebut merupakan konflik laten yang menjadi manifest ketika ada faktor pemicu tersebut. Hal ini kemudian berinterkasi dengan berbagai faktor Iainnya seperti stereotipe etnik, heterogenetis budaya, pertentangan elit politik dan perebutan sumber daya ekonomi sehingga konflik terbuka dengan kekerasan tak bisa terhindarkan. Konflik tersebut tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi telah berdampak terhadap semakin retaknya hubungan sosial antar etnik. Melayu, Dayak dan Madura. Mereka terpaksa harus berpisah dimana orang Melayu dan Dayak tidak mau menerima lagi orang Madura untuk kembali ke wilayah Kabupaten Sambas. Hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat Melayu dan Dayak menjadi rapuh. Budaya menghargai tamu atau pendatang walaupun itu musuh yang selama ini dibanggakan oleh orang Melayu dan Dayak menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dipertanyakan kembali.Karena itu, dapat disimpulkan bahwa konflik etnik yang terjadi di kabupaten Sambas tahun 1999 disebabkan oleh berbagai faktor yang muitidemensional. Keragaman budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya berbagai benturan antar warga Melayu, Dayak dan Madura yang kemudian berinteraksi dengan fakor ekanomi dan politik, sehingga konflik yang tadinya laten berubah menjadi konflik manifest dengan kekerasan. Penolakan orang Melayu dan Dayak Sambas terhadap warga Madura untuk kembali ke kabupaten Sambas merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakatnya. Hal tersebut sekaligus merupakan pengingkaran terhadap pengakuan akan keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang fenomena tersebut bisa melahirkan semangat etnisitas berbasis wilayah dominasi yang pada gilirannya bisa menghambat proses demokrasi dan tumbuhnya civil society di daerah tersebut. Untuk itu pemerintah bersama masyarakat sipil harus mengambil langkahlangkah dialogis dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus membangun semangat bare diantara warga yang berkonflik dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi. Selain itu juga perlunya dipikirkan upaya-upaya pencegahan secara dini dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik kekerasan sekaligus membangun solidaritas diantara warga atas dasar semangat bhineka tungal ika."

"Tesis ini merupakan suatu gambaran terjadinya konflik di Aceh, sebab - sebab terjadinya konflik dan solusi bersama penyelesaian konflik. Konflik yang terjadi di Aceh mempunyai latar belakang perrnasalahan yang unik, dari memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sampai mempertahankannya hingga pembangunan pengisi kemerdekaan sampai sekarang konflik di Aceh masih terjadi.Konflik yang terjadi di Aceh berawal dari tidak ditepatinya janji yang pernah diucapkan oleh Presiden pertama RI Ir.Soekamo yang telah merealisasi bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, Aceh akan dianugerahkan sebagai daerah istimewa dan mempunyai hak-hak yang sesuai dengan daerahnya. Anugerah sebagai daerah istimewa karena daerah Aceh dianggap sebagai modal dan motor dari memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga memperjuangkan kedaulatan kemerdekaan di dunia internasional. Konfrensi memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional setelah kemerdekaan menelan biaya yang cukup besar. Sementara biaya pengembalian pemerintah pusat ke Yogyakarta tahun 1948 juga cukup besar, semua biaya tersebut didapat dari sumbangan masyarakat Aceh sebagai simpatisan dan sekaligus sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.Cikal bakal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perintis dari pembentukan Negara Kesatuan ini bermula dari tokoh pejuang Aceh yang ingin mempersatukan seluruh wilayah RI dalam satu kesatuan yang utuh dan besar. Setelah Indonesia di proklamirkan kemerdekaannya, harapan untuk menjadi negara yang berdaulat adil dan makmur tidak dirasakan oleh masyarakat Aceh. Aceh di jadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) semasa Orba, kekayaan alam di bawa ke pusat semua ini menambah penderitaan masyarkat Aceh, hingga akhirnya mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat.Konflik yang berkepanjangan menjadi sorotan bagi para elit politik dan pemerintah pusat. Solusi - solusi yang pernah di tempuh oleh pemerintah pusat maupun GAM untuk mengatasi dan mengakhiri konflik dilaksanakan. Namun semuanya tidak membuahkan hasil, karena pihak yang berkonflik tidak konsekuen dalam mematuhi semua perjanjian bersama perdamaian. Hingga perjanjian kesepakatan bersama juga di saksikan oleh Henry Dunant Centre (HDC) juga telah dilaksanakan namun belum berhasil. Harapan untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh terus dilaksanakan, dan ini menjadi dambaan dari masyarakat Aceh."

"Perkebunan sawit merupakan sektor dengan jumlah konflik agraria tertinggi di Indonesia. Konflik yang terjadi pada sektor perkebunan sawit kerap memunculkan aktivitas yang didalamnya melibatkan penggunaan kekerasan. Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk menganalisis konflik kebun sawit di Desa Bangkal dan mengidentifikasi kekerasan yang muncul sebagai bagian dari proses eskalasi konflik. Dalam tulisan ini, data terkait kasus konflik kebun sawit PT. HMBP 1 dan Masyarakat Desa Bangkal dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan Teori Segitiga Konflik. Hasil analisis menemukan bahwa kedua aktor yang berkonflik mengembangkan sikap negatif terhadap satu sama lain akibat adanya pertentangan terkait pengelolaan tanah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku, baik koersif maupun non koersif. Konflik ini bereskalasi melalui lima tahapan, yaitu mobilisasi, perluasan, polarisasi, disosiasi, dan jebakan. Dari lima tahap tersebut, empat diantaranya melibatkan dua jenis kekerasan, yakni kekerasan struktural dan kekerasan langsung, seperti ancaman kekerasan, penembakan gas air mata, dan penembakan menggunakan senjata api.

---

Oil palm plantations are the sector with the highest number of agrarian conflicts in Indonesia. Conflicts in the oil palm sector often involve activities that include the use of violence. This Final Project aims to analyze the oil palm plantation conflict in Bangkal Village and identify the violence that emerged as part of the conflict escalation process. In this paper, data related to the palm oil plantation conflict between PT. HMBP 1 and The Bangkal Village Community were collected through literature review and analyzed using the Conflict Triangle Theory. The analysis found that both conflicting parties developed negative attitudes towards each other due to disagreements over land management, manifested in various forms of behavior, both coercive and non-coercive. This conflict escalated through five stages, namely mobilization, enlargement, polarization, dissociation and entrapment. Among this five stages, four of them involve two types of violence, structural violence and direct violence, such as threats of violence, tear gas and firearms shootings."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perumusan kebijakan publik penanganan konflik sosial pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Belum efektifnya undang-undang tersebut, dan didorong oleh eskalasi konflik sosial yang terus meningkat membuat pemerintah mengeluarkan terobosan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana dalam menangani konflik sosial. Kompleksitas isu konflik sosial dan dinamikanya memerlukan penanganan yang komprehensif. Desain kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan akan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan.Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konflik sosial sebagai sebuah masalah publik didefinisikan dan bagaimana ide kebijakan dirumuskan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu kompleksitas konflik sosial diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh eksekutif secara terbatas dengan alasan urgenitas dan keterbatasan waktu dan melalui instrumen kebijakan berupa Instruksi Presiden agar dapat segera dilaksanakan. Pembuat kebijakan menganggap kompleksitas konflik sosial di Indonesia terkait masalah politik, ekonomi, hukum, etnis, dan budaya dimana setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental. Beberapa alternatif yang dirumuskan sebagai solusi penanganan konflik sosial adalah melalui adanya keterpaduan unsur terkait, penyelesaian akar masalah, penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, Kepala Daerah sebagai penanggung jawab keamanan di daerah, respon cepat dan pembentukan early warning system, serta peningkatan efektivitas sistem monitoring dan evaluasi.

---

ABSTRAKThis research discusses the formulation of policies to handle social conflict after the issuance of Law No. 7 of 2012 about The Handling of Social Conflict. The ineffectiveness of the law, and driven by the escalation of social conflict that continuous to increase make the government issued a policy breakthrough that can be used as guidelines for implementation in addressing social conflicts. The complexity of the issues and dynamics of social conflict requires a comprehensive treatment. Design policies made by the policy makers will greatly affect the effectiveness of the policy.The purpose of this research was to examine how social conflict as a public problem is defined and formulated. By using qualitative methods, this research resulted in several important findings : the complexity of social conflict that has translated into a policy formulated by the executive are limited by reason of emergency, time constraints and with the policy instrument through a presidential instruction, so the policy can be implemented immediately. Policy makers assume the complexity of social conflict in Indonesia related with the political issues, economics, law, ethnicity, and culture in which every conflict has a strong local character. Some alternatives are formulated as a solution to handling social conflict: through the integration of relevant elements, the completion of the root problem, the preparation and implementation of action plans, every head of region have the responsibility to keep secure in their area, quick response and the establishment of an early warning system, as well as improving the effectiveness of the monitoring and evaluation system."