Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penasun merupakan populasi kunci yang memiliki risiko ganda untuk penularan HIV, yaitu melalui perilaku menyuntik dan perilaku seksualnya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan infeksi lainnya yang terjadi melalui penggunaan napza dengan jarum suntik dan perlengkapannya adalah dengan melalui program pengurangan dampak buruk. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan program pengurangan dampak buruk HIV-AIDS dengan perilaku menyuntik. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dan data STBP Tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah penasun yang pernah bertemu dengan petugas penjangkau sebanyak 430 responden di kota Yogyakarta, Tangerang, Pontianak dan Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi penasun yang menyuntik berisiko dalam seminggu terakhir adalah sebesar 43% dan 45,4% penasun yang tidak mengakses program pengurangan dampak buruk. penasun yang tidak mengakses program pengurangan dampak buruk berisiko 1,2 kali lebih tinggi untuk menyuntik berisiko dibandingkan dengan penasun yang mengakses program pengurangan dampak buruk setelah dikontrol oleh faktor usia, tempat menyuntik, penggunaan kondom, lama menjadi penasun, dan jumlah teman menyuntik. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan program pengurangan dampak buruk secara komprehensif untuk mengurangi perilaku menyuntik berisiko, sehingga penularan HIV-AIDS pada penasun dapat dicegah.

---

Injection Drug Users (IDUs) are key population that have double risk of HIV transmission, through injecting behaviors and sexual behaviors. The effort to reduce HIV transmission and other infection among IDUs is by implementing harm reduction program. This study was conducted to identify the association between harm reduction program of HIV-AIDS among IDUs with injecting behaviors. This study used cross sectional design and used data of IBBS 2013. The respondents are IDUs who ever met with the outreach workers as many as 430 respondents in Yogyakarta, Tangerang, Pontianak, and Makassar. The result showed that the prevalence of IDUs who inject risky in the past week is 44,3% and 54,1% of IDUs do not access harm reduction program. IDUs who do not accsess harm reduction program has 1,3 time higher chance to inject risky than IDU who accsess harm reduction program after controlled by age, place of injection, condom use, duration of injecting drugs and total number of injecting partner. Therefore, optimalization of comprehensive harm reduction program is needed to decrease injection risk behavior in order to prevent HIV-AIDS transmission among IDUs."

"ABSTRACTRezim kontrol narkoba yang berfokus pada hardline policies telah dinilai tidak efektif dalam mewujudkan dunia yang bebas dari narkoba. Setelah 40 silam berlangsungnya the global war on drugs, berbagai negara di seluruh dunia dan kelompok-kelompok civil society telah mulai beralih pada pendekatan alternatif terhadap isu transnational drug trafficking yakni penerapan kebijakan-kebijakan harm reduction. Tetapi di saat norma transnasional telah bergeser menuju harm reduction, Indonesia mencetuskan wacana Perang Narkoba Indonesia pada tahun 2015. Penelitian ini berusaha untuk menelaah wacana tersebut untuk memahami mengapa Pemerintah Indonesia dapat memutuskan untuk mencetuskan perang tersebut dan membentuk diplomasi publik anti-narkoba yang semakin meningkatkan penerapan hardline policies. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat ketidaksetaraan partisipasi dalam public sphere dimana narasi isu narkoba berkembang di Indonesia. Kondisi tidak ideal dalam ruang tersebut menjadi alasan mengapa narasi yang terbentuk adalah narasi perang terhadap narkoba di Indonesia.

---

ABSTRACTA drug control regime that focuses on hardline policies have been deemed ineffective in creating a drug free world. After 40 years of the global war on drugs, many countries worldwide and civil society groups have started to shift their goals to an alternative approach towards tackling transnational drug trafficking, which is implementation of harm reduction policies. Although, as the transnational norm shifts towards harm reduction, Indonesia divides to begin the discourse of Perang Narkoba Indonesia which means Indonesias War on Drugs ndash on the year 2015. This research aims to analyze this discourse to understand why the Indonesian Government decided to start this war and creating an anti drugs public diplomacy that further advances upon the practice of hardline policies. This research finds that there is inequality of participation within the public sphere where the narration regarding the issue of drugs develops. This unideal condition causes the narration of war against drugs to develop in Indonesia. "