Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan mengenai kewenangan pemerintah dalam rehabilitasi sosial dan implementasi pelaksanaan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu melakukan analisa dengan pendekatan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan serta penggunaan teori kewenangan dalam lingkup hukum administrasi negara. dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka secara atribusi berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika dan undang-undang pemerintah daerah kewenangan pemerintah dalam rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza termasuk dalam urusan pemerintahan bidang sosial. kemudian secara delegasi pengaturannya diserahkan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, yang menurut Perpres 24 tahun 2010 dan Perpres 46 tahun 2015 menteri yang dimaksud adalah menteri sosial. tetapi dalam implementasinya ada lembaga lain yaitu Badan narkotika nasional ikut melaksanakan fungsi rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza, kondisi ini tentunya dapat menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, dan menurut undang-undang administrasi pemerintahan termasuk kategori penyalahgunaan kewenangan karena melaksanakan kewenangan diluar tujuan diberikannya wewenang. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antar lembaga untuk membahas bagaimana sebaiknya pelaksanaan rehabilitasi sosial apakah tetap mengikuti ketentuan undang-undang narkotika atau ada perjanjian kerjasama antar lembaga yang bersangkutan sehingga terjadi keselarasan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza.

---

This research focuses on the discussion on government authority in socialrehabilitation and implementation of addicts and drug abuse victims usingnormative juridical research method that is to analyze with regulation approach ingovernment administration and the use of authority theory within the scope ofstateadministrationlaw.from the results of research that has been done then theattribution based on the provisions of the narcotics laws and local governmentlaws government authorities in social rehabilitation of addicts and victims of drugabuse included in the affairs of social government. then the delegation arrangements submitted to the minister who organizes social government affairs,according to Perpres 24 of 2010 and Presidential Regulation 46 of 2015 the minister in question is a social minister. but in the implementation there is another institution that is the National Narcotics Agency participate in implementing the social rehabilitation function of addicts and drug abuse victims, this condition can certainly lead to potential overlapping of authority, and according to the law of government administration including the category of abuse of authority forexercising authority outside the purpose of granting authority. Therefore, interinstitutional coordination is needed to discuss how best to implement socialrehabilitation whether to follow the provisions of narcotics law or there is cooperation agreement between institutions concerned so that there is harmony in the implementation of social rehabilitation of addicts and drug abuse victims"

"World Drug Report, laporan tahunan United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) 2018 menyebutkan bahwa pada tahun 2016 dari sekitar 275 juta penduduk dunia atau 5, 6 % dari populasi global yang berusia 15-64 tahun menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain (NAPZA) sekali dalam hidup mereka. Sekitar 31 jutanya adalah penyalahguna narkoba yang mungkin memerlukan perawatan. Tanggung jawab terpenting dari pemberi pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit adalah memberikan asuhan dan pelayanan pasien yang efektif dan aman. Panduan praktik klinis yang tertuang dalam clinical pathway merupakan salah satu upaya untuk menjamin kualitas perawatan pada pasien. Clinical pathway adalah salah satu alat manajemen perawatan yang banyak dipakai oleh pemberi layanan kesehatan dimana clinical pathway berpotensi mengurangi variasi layanan yang tidak perlu sehingga dapat meningkatkan outcome klinis dan juga penghematan pemakaian sumber daya (finansial). Penerapan Clinical pathway pada terapi detoksifikasi penyalahgunaan NAPZA/adiksi berpotensi memberi peluang untuk meningkatkan kualitas perawatan dengan biaya yang sama. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan rumah sakit memanfaatkan suatu sistem yang dapat mengakomodasi penambahan variasi dalam perawatan dan memudahkan evaluasi pelayanan yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sebuah prototipe clinical pathway berbasis elektronik untuk perawatan pasien penyalahguna NAPZA dengan berbasis web. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode prototipe dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pengguna sistem dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah terbangunnya prototipe sistem yang dapat memberikan informasi tingkat kepatuhan PPA dan merekam variasi yang ada selama perawatan s harus dikembangkan sesuai dengan komponen.

---

Th World Drug Report, 2018 annual report of the United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) states that in 2016 out of around 275 million world population or 5, 6% of the global population aged 15-64 years use narcotics, psychotropic substances and addictive substances others (drugs) once in their lives. Around 31 million are drug abusers who may need treatment. The most important responsibility of health care providers, especially hospitals, is to provide effective and safe care and patient care. The clinical practice guide contained in the clinical pathway is an effort to ensure the quality of care for patients. Clinical pathway is one of the care management tools that is widely used by health care providers where the clinical pathway has the potential to reduce unnecessary variations in services so that it can improve clinical outcomes and also reduce the use of resources (financial). The application of Clinical Pathways to drug abuse / addiction detoxification therapy has the potential to provide an opportunity to improve the quality of care at the same cost.Information technological advances allow hospitals to utilize a system that can accommodate additional variations in care and facilitate evaluation of services provided. The purpose of this research is to design and create an electronic-based clinical pathway prototype for the treatment of web-based drug users. System design is done by using a prototype method and data collection is done by interviewing system users and observations. The results of this study are the establishment of a system prototype that can provide information on the level of PPA compliance and record variations that exist during treatmente focus of this study is the freshman student of Faculty of Psychology at University of Indonesia experience of acquiring, evaluating and using information, when "

"ABSTRAK<>br>Penelitian yang membahas tentang isu drugs telah banyak dilakukan dan artikel ini fokus melakukan perbandingan berbagai kajian kerentanan mahasiswa terhadap drugs di dunia dengan menggunakan konsep vulnerability dan teori aktivitas rutin yang dimulai dengan thesis statement bahwa mahasiswa di berbagai negara dunia memiliki konteks kerentanan yang berbeda terhadap drugs. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi konteks kerentanan mahasiswa terhadap drugs yang berbeda di berbagai negara dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, Pakistan, dan Indonesia. Data-data yang disajikan merupakan hasil eksplorasi kajian kepustakaan yang didapat baik dari lembaga resmi seperti UNODC, BNN, dan PPK UI maupun dari penelitian ilmiah terdahulu lainnya yang memuat konteks kerentanan mahasiswa terhadap drugs di empat negara diatas. Hasil tulisan ini adalah ditemukannya berbagai konteks kerentanan mahasiswa terhadap drugs di dunia yang tergantung pada berbagai faktor budaya dan konteks penggunaan drugs itu sendiri.

---

ABSTRACT<>br>A lot of research has been done to examine drugs related issues and this article discusses about the comparative study of college student rsquo s vulnerability against drugs in the world by using the concept of vulnerability and routine activity theory. This article starts with a thesis statement that college student in various countries of the world have different contexts of vulnerability to drugs. The purpose of this paper is to identify the context of vulnerability to drugs that college student face in many countries including United States, Europe, Pakistan, and Indonesia. Presented data is the result of exploratory literature studies obtained either from official institutions such as UNODC, BNN, and PPK UI and from other previous scientific research that contains the vulnerability context of college student against drugs in four countries above. The result of this paper is the discovery of the various contexts of college student rsquo s vulnerability against drugs in the world depending to a wide range of factors associated with the culture and context of drugs use."