Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah saat ini sedang mengimplementasikan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disebut dengan istilah sistem e-government berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah, merupakan salah satu instansi pemerintah yang saat ini sedang menerapkan SPBE dimana dalam melaksanakan proses bisnis manajemennya mulai beralih dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi informasi. BPKP memiliki unit TI yaitu Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan teknologi informasi dalam menunjang dan mewujudkan fungsinya di bidang pengawasan. Saat ini Pusinfowas mempunyai layanan TI untuk mendukung dan melayani unit kerja BPKP. Tetapi, kondisi layanan TI di BPKP belum berjalan optimal dengan adanya keluhan yang dirasakan pegawai-pegawai terkait layanan TI tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi tingkat kapabilitas layanan TI di BPKP dengan menggunakan kerangka kerja gabungan ITIL V3 2011 dan COBIT 5. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses manajemen layanan TI dan dilakukan pemetaan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 dalam memilih proses-proses yang akan diukur. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 12 proses relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 8 proses yang berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed) dan 4 proses lainya masih berada pada kapabilitas tingkat 0 (incomplete). Setelah dilakukan pengukuran 12 proses domain, dilakukan pengukuran gap antara kapabilitas saat ini (as-is) dengan kapabalitas harapan dari manajemen TI (to-be) sebagai referensi rekomendasi perbaikan layanan TI berdasarkan ITIL V3 dan COBIT 5.

---

The government is currently implementing an Information and Communication development program called the e-government system based on Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as the government's internal auditor, is one of the government agencies that is currently implementing SPBE, which is in the process of implementing its business management. BPKP has an IT unit that is the Supervision Information Center (Pusinfowas) which is responsible for managing information technology in supporting and realizing its functions in the field of supervision. Currently Pusinfowas has IT services to support and serve BPKP work units. However, the condition of IT services at BPKP has not been optimal due to complaints received by employees related to IT services.

Based on this, this study discusses the capabilities of IT services at BPKP using the combined work of ITIL V3 2011 and COBIT 5. The COBIT 5 framework is used to measure the capability level of IT service management processes and is carried out with the help of ITIL V3 2011 framework in selecting selected processes. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) conducted on 12 relevant processes. The measurement results show that 8 processes that correspond to capability level 1 (carried out) and 4 other processes still depend on capability level 0 (incomplete). After measuring 12 domain processes, measuring the gap between current capabilities (as is) with the expected capability of IT management (to come) as a reference for improving IT services based on ITIL V3 and COBIT 5."

"Pandemi COVID-19 membuat perusahaan mulai menyadari pentingnya teknologi informasi sebagai penunjang kemajuan perusahaan. Saat ini, teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan sehingga diperlukan manajeman layanan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja layanan manajeman teknologi informasi. PT XYZ sudah mendefinisikan dengan baik Standard Operation Procedure (SOP) sesuai dengan standar manajemen layanan TI namun praktik operasional di lapangan masih belum sesuai best practice yang telah didefinisikan. Penggunaan tools untuk menunjang layanan juga yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya praktik keamanan layanan IT di PT. XYZ juga menghambat operasional layanan TI di PT. XYZ. Oleh karena itu perlu adanya proses evaluasi yang dilakukan mengenai kondisi manajemen layanan TI di PT. XYZ berdasarkan kerangka kerja tertentu yang sudah teruji Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas manajemen layanan teknologi di PT. XYZ dengan menggunakan kerangka kerja ITIL V3 yang dipetakan ke COBIT 2019 serta memberikan rekomendasi perbaikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah in-depth interview dan self-evaluation assessment. Data kemudian diolah dan dianalisis menggunakan gap analysis dan importance-performance analysis. Hasil pengukuran didapatkan bahwa tingkat kapabilitas DSS01 Managed Operation dan DSS04 Managed Security berada di level 1 dengan pencapaian kapabilitas level 1 sebesar 42% dan 16%, sedangkan DSS02 Managed Request and Incident dan DSS03 Managed Problem memiliki tingkat kapabilitas yang lebih baik di level 3. Semua objektif COBIT 2019 yang diuji memiliki kesenjangan antara target yang diharapkan dengan kondisi saat ini. DSS01 Managed Operations memilik nilai kesenjangan paling besar yaitu 3 tingkat, sedangkan DSS03 Managed Problem memiliki tingkat kesenjangan 1 tingkat, DSS02 Managed Services Request and Incidents dan DSS05 Managed Security Services memiliki tingkat kesenjangan yang sama yaitu 2 tingkat, sehingga semua objektif yang diuji masih perlu perbaikan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil importance-performance analysis menunjukan PT XYZ dapat fokus memperbaiki objektif yang memiliki selisih kesenjangan besar dan tingkat kepentingan tinggi. Prioritas utama adalah DSS03 Managed Problem dan DSS05 Managed Security, prioritas kedua adalah DSS03 Managed Problem, prioritas ketiga adalah DSS02 Managed Services Request and Incidents

---

The COVID-19 pandemic has made companies realize the importance of information technology as a support for company progress. Information technology has a significant influence on company performance, so information technology service management is needed to improve the performance of information technology management services. PT XYZ has a well-defined Standard Operation Procedure (SOP) in accordance with IT service management standards. However, operational practices in the field are still not in accordance yet with defined best practices. The use of tools to support services also has not been used optimally. Lack of IT service security practices at PT. XYZ hinders IT service operations at PT. XYZ. Therefore, it is necessary to have an evaluation process carried out regarding the condition of IT service management at PT. XYZ based on a certain framework that has been tested. This study aims to measure the level of technology service management capability at PT. XYZ using the ITIL V3 framework mapped to COBIT 2019 and providing recommendations for improvement. The method used in this research is in-depth interviews and self-evaluation assessment. The data is then processed and analyzed using gap analysis and importance-performance analysis. The measurement results show that the capability level of DSS01 Managed Operation and DSS04 Managed Security is at level 1 with the achievement of level 1 capability of 42% and 16%, . In contrast, DSS02 Managed Request and Incident and DSS03 Managed Problem have a better capability level at level 3. All COBIT 2019 objectives tested have a gap between the expected targets with current conditions. DSS01 Managed Operations has three levels of gap, while DSS03 Managed Problem has a level of gap, DSS02 Managed Services Request and Incidents, and DSS05 Managed Security Services have two levels of the gap so that all tested objectives still need improvement to achieve the expected performance. The results of the importance-performance analysis show that PT XYZ can focus on improving the objectives with a large gap and a high level of importance. The main priority is DSS03 Managed Problem and DSS05 Managed Security; the second is DSS03 Managed Problem, and the third is DSS02 Managed Services Request and Incidents."

"PT. Datacomm Diangraha yang sudah mengimplementasikan manajemen layanan teknologi informasi selama kurang lebih satu tahun dan ternyata ditemukan masih terdapat beberapa realitas yang belum memenuhi harapan atau target dari manajemen dan membuat layanan TI yang diberikan kepada pelanggan/customer menjadi tidak optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya beberapa target SLA yang diharapkan, belum terpenuhinya SDM di divisi service management, dan tidak up-to-date nya data configuration item. Untuk mengetahui pencapaian manajemen layanan TI dan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan maka diperlukan evaluasi manajemen layanan TI secara menyeluruh terhadap proses terkait dengan cara mengukur tingkat kapabilitas saat ini. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat kapabilitas proses-proses manajemen layanan TI saat ini dan dikombinasikan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 dalam memilih proses-proses yang akan diukur tersebut. Pada penelitian ini tahap-tahap yang dilalui dimulai dengan pemetaan permasalahan ke dalam daur hidup kerangka kerja ITIL V3 2011. Setelah itu dilakukan pemetaan kembali dengan proses-proses dalam COBIT 5 sehingga diperoleh proses-proses yang akan diukur dan dianalisis tingkat kapabilitasnya. Kemudian target yang diharapkan ditentukan dan dilakukan analisis kesenjangan dan prioritas perbaikan proses. Tahap akhir yang dilakukan yaitu membuat KPI dan rekomendasi aktivitas berdasarkan setiap process practice yang terpilih. Berdasarkan penilaian tingkat kapabilitas proses dengan cara PAM (Process Assesment Model) diperoleh bahwa tingkat kapabilitas proses-proses yang ada di PT. Datacomm Diangraha berada pada level 2 (managed), level 3 (established), dan sebagian kecil pada level 4 (predictable). Rekomendasi aktivitas untuk masing-masing proses kemudian ditentukan melalui panduan dari COBIT 5.

---

PT. Datacomm Diangraha have already implemented IT service management for approximately one year and there are some realities that have not met the expectations or targets of management and it makes the IT services provided to customer are not optimal. This is evidenced by some SLA target which not achieved, unmet human resources management service division, and the configuration item which is not up to date to the latest change.

To determine the achievement of IT service management and improvement recommendations, it is necessary to evaluate the management of the overall IT service rekated process by measuring the level of current capability. COBIT 5 framework used as a guideline in assessing the capability of the current process of IT service management and combined with the ITIL V3 2011 framework in selecting the processes that will be measured.

In this study the stages starts with mapping the problem in the life cycle of ITIL V3 2011 framework then mapping again to the processes in COBIT 5 in order to obtain the processes that will be measured and analyzed. Then the expected targets are determined and carried out a gap analysis and process improvement priorities. The final stage is done by create KPI and recommendations based on each process activity practice which has selected.

Based on the assesment of process capability using PAM (Process Assesment Model), it showed that the level of capability of the processes that exist on PT. Datacomm Diangraha are at level 2 (managed), level 3 (established), and a small portion at level 4 (Predictable). Recommended activities for each process then determined by the guidelines of COBIT 5 framework."

"IT Service Management ITSM merupakan salah satu komponen yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dibidang jasa telekomunikasi, dimana komponenen ini menjadi pondasi dasar dalam ketersediaan layanan bisnis. Di tahun 2017 khususnya sepanjang satu tahun ke depan demi mencapai sasaran jangka panjang, yakni Continue to Win dengan triple double digit growth yakni revenue, EBITDA, dan net profit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen layanan teknologi informasi khususnya dalam ruang lingkup operasional layanan di PT Telkomsel dalam rangka tercapainya target perseroan. Untuk evaluasi meggunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 dan COBIT 5 dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Sedangkan metode untuk memberikan rekomendasi aktivitas menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Hasil penelitian ini berupa hasil evaluasi dan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kondisi manajemen operasional layanan yang ada di PT Telkomsel sehingga memenuhi ekspektasi pihak pemangku kepentingan.Setelah dilakukan proses evaluasi yang dilakukan di pada manajemen insiden, permintaan layanan, dan manajemen masalah diketahui bahwa Telkomsel sudah mengimplementasikan sesuai best practice dari ITIL V3 2011 Berdasarkan ITIL Service Support Self Assessment pada Incident Management dapat memperoleh nilai minimal sebagai syarat untuk level 1, 1.5, 2, 3, 3.5, dan 4. Sedangkan pada Problem Management level 1, 1.5, 2, dan 3. Untuk evaluasi proses COBIT 5 terpilih, Telkomsel memiliki tingkat kapabilitas 3 established pada proses DSS01 Manage Operation dan DSS02 Manage Incident serta tingkat kapabilitas 2 managed pada proses DSS03 Manage Problem dan DSS06 Manage Business Process. Prioritas pertama DSS02 Manage Incidents and Service Request, kemudian prioritas kedua pada proses DSS01 Manage Operations, prioritas ketiga DSS03 Manage Problems, dan prioritas terkahir pada proses DSS06 Manage Business Process. Penentuan KPI penelitian ini diperoleh dari outcome masing-masing tujuan proses sehingga ketercapaian tujuan dapat diukur. Key Performace Indicator pada penelitian juga bersifat lagging. Sedangkan untuk rekomendasi aktivitas didapatkan dari process practice masing-masing process sesuai panduan dari COBIT 5.

---

IT Service Management (ITSM) is one component that can provide competitive advantage for companies, especially companies engaged in telecommunications services, where this component becomes the basic foundation in the availability of business services. In 2017 especially during the next one year to achieve long term goals, namely Continue to Win with triple double digit growth ie revenue, EBITDA, and net profit. These targets become quite challenging given the signs of the end of the glory of legacy services more real. Based on the situation, Telkomsel has set the theme Building Digital Indonesia as the corporate theme. The above corporate theme reflects Telkomsel 39 s commitment to initiate digital initiatives with a new mindset for the growth of Telkomsel 39 s business in the future.

This research aims to evaluate the IT Service Management, especially in the scope of service operations in PT Telkomsel in order to achieve the target company. For evaluation use the ITIL V3 2011 and COBIT 5 frameworks with qualitative approaches and case study methods. While the method for giving activity recommendation using COBIT framework 5.

The result of this research are the result of evaluation and recommendation that need to be done to optimize the operational management condition of service in PT Telkomsel so as to fulfill stakeholder 39 s expectation. After the evaluation process is done in on incident management, service request, and problem management. Telkomsel has implemented best practice from ITIL V3 2011 and Based on ITIL Service Support Self Assessment on Incident Management can obtain minimum value as a requirement for level 1, 1.5, 2, 3, 3.5, and 4. While at Problem Management level 1, 1.5, 2, and 3.

For evaluation of COBIT 5 process, Telkomsel has 3 established capability in process DSS01 Manage Operation and DSS02 Manage Incident and capability level 2 managed on process DSS03 Manage Problem and DSS06 Manage Business Process. The first priority is the DSS02 Manage Incidents and Service Request, second priority in the DSS01 Manage Operations process, the third priority of DSS03 Manage Problems, and the last priority in the DSS06 Manage Business Process process. The KPI determination of this research is obtained from the outcome of each process objective so that the achievement of the objectives can be measured. KPIs in the study are also lagging. While for activity recommendation got from process practice each process according to guide from COBIT 5."

"Permenlu Nomor 04 tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia menyatakan bahawa Permenlu tersebut sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam penyusunan, penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur TIK. Pustik KP merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab dengan layanan teknologi informasi di Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan laporan kinerja Pustik KP, salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama Indeks PeGI adalah belum lengkapnya instrument kebijakan tata kelola yang mengatur aspek pengelolaan governance dan aspek penatalaksanaan manajemen teknologi informasi dan komunikasi di Kemenlu. Salah satu instrument kebijakan yang belum tersedia pada domain tata kelola adalah dokumen Service Level Agreeement SLA layanan TI. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan FGD terhadap pejabat dan pengelola layanan TI di Pustik KP sebagai penyedia layanan di Kemenlu, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk proses negosiasi dari sisi pengguna, dilakukan wawancara dengan perwakilan dari setiap satuan kerja di Kemenlu yang terdiri dari 14 responden. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi dan studi dokumen. Hasil kesepatan pada dokumen SLA, di validasi ulang kepada penyedia layanan, pengguna layanan dan pakar untuk mendapatkan dokumen perjanjian tingkat layanan untuk layanan teknologi informasi. Dari penelitian ini, diperoleh SLA layanan TI yang dapat membantu pencapaian indikator kinerja utama Pustik KP dan berpengaruh pada pencapaian rencana strategi Kemenlu.

---

Ministry of Foreign Affairs Regulation Number. 04 of 2016 on the Information and Communication Governance Policy of the Ministry of Foreign Affairs and the Representative of the Republic of Indonesia declares that the regulations is a legal basis and guideline for Ministries and Representatives in the preparation, stipulation of implementation guidelines and ICT procedures. Pustik KP is a responsible work unit with information technology services in the Ministry of Foreign Affairs. Based on the performance report of Pustik KP, one of the obstacles faced in achieving the key performance indicators of the PeGI Index is the incomplete governance policy instrument governing governance and management aspects of information and communication technology in the Ministry of Foreign Affairs. One of the policy instruments not yet available on the governance domain is the Service Level Agreeement SLA document of the IT service. The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011.

This research is a qualitative research with case study category. Data collection is done through interviews and FGDs to officials and managers of IT services in Pustik KP as service providers in Kemenlu, as well as IT service user representatives. For user side negotiation process, interviews with representatives of each work unit in Kemenlu consist of 14 respondents. In addition, data collection is also done by observation and document studies. The results of accuracy on SLA documents, re validated to service providers, service users and experts to obtain service level agreement documents for information technology services. From this research, obtained SLA IT service that can help the achievement of KP Pustik main performance indicator and influence on achievement of strategic plan of Kemenlu."

"Peran teknologi informasi dalam organisasi mulai berkembang. Pada awalnya teknologi informasi hanya dianggap sebagai pendukung kegiatan bisnis. Saat ini teknologi informasi dinilai sebagai fungsi yang strategis untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Ketergantungan pengguna meningkat karena teknologi memberi kemudahan dan keefektifan dalam membantu menyajikan data yang dibutuhkan. Alokasi dana untuk pembelian perangkat teknologi dan ketersediaan layanan juga semakin besar. Semakin meningkatnya ketergantungan pada layanan teknologi informasi maka semakin banyak dibutuhkan sumber daya untuk mendukung ketersediaannya. Pengguna yang mengalami gangguan layanan akan berharap keluhannya dapat segera diselesaikan. Pada kenyataannya, pengguna hanya bisa menunggu karena belum ada alat yang dapat menjamin bahwa keluhan tersebut akan segera diselesaikan. Agar peran dan kapasitas TI dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memberi jaminan kepuasan pengguna, diperlukan suatu tata kelola yang baik yang mengatur hubungan antara pengelola layanan TI dengan pengguna. Service Level Agreement (SLA) adalah salah satu alat yang digunakan dalam tata kelola TI untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan jaringan dan pemeliharaan perangkat keras adalah layanan kritikal yang harus dibuatkan SLA. SLA dan pengelolaannya dirancang menggunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 untuk memenuhi standar ISO 20000. SLA terdiri dari 12 bagian yang isinya disesuaikan dengan karakteristik layanan pada BPK RI.

---

The role of information technology in organizations has grown. At first, Information technology only considered as supporting business activities. Nowadays, Information Technology is considered as a strategic function to achieve the vision and mission of the organizations.

Dependence increased because information technology gives users the ease and effectiveness in helping to present necessary data. Fund allocated to acquire technological solutions and ensuring services availability is raised accordingly.

As reliance on information technology services increased, more resources are needed to support availability. Normally, users who experience service interruption will expect their complaint can be resolved immediately. Unfortunately, there is no absolute way that can ensure availability of immediate solution to their problem. IT governance should be employed to guarantee user satisfaction and IT alignment with business requirement. Service Level Agreement (SLA) is one of the IT governance tools that can be used to ensure that IT services meet users expectations.

The study concluded that the network services and hardware maintenance are critical services that SLA must be made. SLA and its management designed by using ITIL V3 2011 framework to meet the standards of ISO 20000. SLA consists of 12 sections which content is customized based on characteristics of the services in BPK RI."

"ABSTRAKBank XYZ merupakan organisasi yang bergerak di bidang perbankan. Teknologi informasi menjadi komponen penting dalam organisasi tersebut. Jaringan data center merupakan penghubung bagi semua server dan aplikasi internal maupun eksternal agar dapat memberikan layanan dan fasilitas bagi para nasabah. Hasil survei kepuasan pengguna layanan jaringan data center Bank XYZ mengalami penurunan dan berada di bawah tolak ukur kesuksesan dari manajemen. Katalog layanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Penelitian ini merancang katalog layanan berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 tentang manajemen katalog layanan untuk memenuhi klausul 4.3 tentang manajemen dokumentasi khususnya katalog layanan yang terdokumentasi dari ISO/IEC 20000. Katalog layanan yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan sesuai dengan pembagian tim jaringan data center Bank XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil wawancara dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi layanan yang dibutuhkan dari sisi pengguna dan penyedia layanan. Hasil analisis dan interpretasi transkip wawancara dijadikan pedoman dalam mendokumentasikan katalog layanan jaringan data center Bank XYZ. Hasil dokumentasi tersebut dilakukan uji verifikasi penerimaan katalog layanan. Katalog layanan yang dihasilkan terdiri dari 6 kategori layanan berdasarkan proses bisnis, 18 layanan dari sisi pengguna layanan, dan 11 layanan dari sisi penyedia layanan jaringan data center.

---

ABSTRACTBank XYZ is an organization engaged in banking. Information technology becomes an important component of the organization. The data center network is a hub for all internal and external servers and applications in order to provide services and facilitates to customers. The result of customer satisfaction survey of Bank XYZ data center network has decreased and is under the benchmark of success from management. The service catalog is one of the factors affecting user satisfaction. This research designs a service catalog based on ITIL V3 framework about service catalog management to comply with ISO/IEC 20000 clause 4.3 about documentation management, especially the documented catalog of services. The resulting service catalogs are expected to meet user requirements and in accordance with the Bank XYZ data center network team. This study uses case study approach with data collection in the form of interviews and document studies. Interview results are analyzed qualitatively to identify the services required from the users and service providers. The results of the analysis and interpretation of the interview transcript are used as guidance in documenting the Bank XYZ data center network service catalog. The results of the documentation is done by acceptance test of service catalog. The resulting service catalog consists of 6 categories of services based on business processes, 18 services from customer-view services, and 11 services from data center network services."

"Audit internal perlu merespon perubahan yang ada saat ini dengan strategi yang inovatif dan pendekatan tangkas yang didukung dengan kemampuan yang memadai. Peran audit internal pada sektor publik bergantung pada keefektifan dan efisiensi informasi akuntansi. BPKP sebagai unit audit internal pemerintah yang melakukan kegiatan jasa asurans dan consulting bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPKP memiliki suatu sistem terintegrasi dalam melaksanakan pengawasan bernama SIMA dan juga menggunakan lebih dari 60 aplikasi yang sudah aktif dan berjalan hingga saat ini, Penelitian ini menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan audit dan asurans yang dilakukan BPKP sebagai unit audit internal dan melakukan analisis teknologi informasi pada berbagai tools yang tersedia dalam implementasi audit internal dan memberikan saran untuk perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan wawancara. Untuk mencapai tujuan penelitian, teori Technology-Organization-Environment (TOE) Framework digunakan agar dapat menjelaskan adopsi TI dalam suatu organisasi. Penelitian ini menjadi pionir dalam membahas adopsi teknologi informasi dalam implementasi audit internal di sektor publik sedangkan penelitian terdahulu yang menggunakan teori TOE Framework sebagian besar berpusat pada sektor privat dan audit eksternal. Meskipun dengan banyaknya aplikasi yang aktif dan operasional serta sistem informasi yang terintegrasi, BPKP baru saja akan merilis pengawasan internal berbasis elektronik. Adanya keterbatasan kompetensi auditor, finansial dan dukungan infrastruktur menjadi faktor-faktor penting yang mendasari pemanfaatan teknologi informasi di organisasi ini. Sejumlah aplikasi teknologi informasi juga dapat disederhanakan menjadi sebuah sistem informasi yang lebih general dan terintegrasi untuk menghindari kesia-siaan.

---

Internal audit needs to respond to current changes with innovative strategies and agile approaches which are supported by adequate capabilities. Financial and Development Supervisory Board (BPKP) as the government internal audit unit, which performs assurance and consulting services, is directly responsible to the president. BPKP has an integrated system in carrying out supervision called Accountability Management information System (SIMA) and also uses more than 60 applications that are already active and running to date. This study describes the use of information technology in auditing and assurance activities carried out by BPKP as an internal audit unit and conducting information technology analysis at various tools available in the implementation of internal audit and provide suggestions for improvement. This is a qualitative research that utilizes a case study research strategy with interviews. To achieve the objectives, the Technology- Organization-Environment (TOE) Framework theory is used to explain IT adoption in an organization. This research is a pioneer in discussing the adoption of information technology in the implementation of internal audit in the public sector where previous research using the TOE Framework theory mostly focused on the private sector and external audit. Despite the large number of active and operational applications as well as an integrated information system, BPKP has recently launched an electronic-based internal supervision. The existence of limited auditor competence, financial and infrastructure support are important factors that underlie the use of information technology in this organization. A number of information technology applications can also be simplified into a more general and integrated information system to avoid waste."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan dan pencapaian tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi yang dilakukan diberikan rekomendasi pada celah yang ditemukan pada hasil penilaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metodologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas adalah kerangka COBIT 5 yang dikeluarkan oleh ISACA. Penelitian menghasilkan tingkat kapabilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 2.027, yang artinya berada kisaran tingkat 2 (proses terkelola). Hasil tersebut telah sesuai dengan sasaran jangka pendek entitas. Kesimpulannya adalah bahwa DJBC telah dikelola dan diimplementasi dengan tepat, meskipun pencapaian tingkat kapabilitas masih berada pada posisi menengah karena kurangnya memadainya standar operasional prosedur.

---

This research aims to evaluate how the implementation and achievement capability level of information technology governance at Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluation was also conducted to give recommendations to the gap that found in IT governance assessment results. This research is qualitative descriptive design. The methodology used to measure the level of capability is COBIT 5 framework issued by ISACA. The research indicate that the level of capability DJBC is 2,027, which means still at the level 2 (managed process). This result has been in accordance with the company?s short-term target. The conclusion is IT governance at DJBC has been implemented quite well and managed appropriately, although the achievement of capability level is still at intermediate level because of lack of inadequate standard operating procedure."

"Salah satu cara mengukur kualitas layanan teknologi informasi adalah denganditerapkannya perjanjian tingkat layanan. Lamanya waktu penanganan terhadapinsiden dan problem terhadap SLA Service Level Agreement yang telah disepakatiserta masih terjadinya insiden setelah adanya perubahan yang terencana dapatmenurunkan kualitas manajemen layanan teknologi informasi TI sehinggamenurunkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap organisasi.PT XYZ merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa layanan teknologi informasidi bidang infrastruktur TI. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untukmengevaluasi serta mengukur tingkat kapabi litas proses-proses manajemenlayanan TI pada PT XYZ serta memberikan rekomendasi bentuk perbaikan prosesberdasarkan COBIT 5.Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dimulai denganmengidentifikasi permasalahan di organisasi, kemudian menentukan proses domaindi ITIL Versi 3 yang terkait dengan permasalahan dan melakukan pemetaanterhadap proses-proses yang serupa di COBIT 5. Hasil pemetaan tersebut kemudiandiukur tingkat kapabilitasnya. Selanjutnya menentukan target tingkat kapabilitasdan dianalisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dengan target,membuat prioritas terhadap perbaikan proses yang kemudian dilanjutkan denganmenentukan KPI Key Performance Indicator dan rekomendasi aktivitas setiapproses TI.Berdasarkan penilaian tingkat kapabilitas layanan teknologi informasi denganmenggunakan PAM Process Assessment Model COBIT 5, didapatkan hasil bahwatingkat kapabilitas proses-proses TI berada pada level 3 established . Rekomendasiperbaikan proses tersebut telah tersedia melalui panduan dari COBIT 5.

---

One way to measure quality of IT services is by applying SLA Service LevelAgreement . The length of time for incident and problem handling with the agreedSLA and incidents post planned change implementation can degrade the quality ofIT service management, thereby it will decreasing the level of customer satisfactionwith the organization.PT XYZ is an IT service provider and focusing on manage IT infrastructureservices. The main goal of this research is to evaluate and measure the level ofcapability of IT service management processes in PT XYZ and to providerecommendations on the form of process improvement based on COBIT 5The methodology used in this research is begin by identifying the problems in theorganization, then determine the process domain in ITIL version 3 which is relatedto the problem, mapping the similar processes in COBIT 5 and then measure itscapability level. Next step is determine target of capability level and then analyseits gap between current capability level with the target, prioritize the processimprovements which then proceed with determining the KPI Key PerformanceIndicator and activity recommendations for each IT process.Based on the assessment of the capability level of IT services by using PAM Process Assessment Model COBIT 5 showed that the capability level of ITservices are at level 3 established . Recommendations for such processimprovmenet are available through guidance from COBIT 5."