Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui dampak konflik yang terjadi di Lampung Selatan yaitu Kecamatan Way Panji terhadap ketahanan Wilayah/Daerah dan implikasinya terhadap ketahanan nasional. Latar belakang pemilihan judul dan objek penelitian tentang konflik di Way Panji, karena konflik tersebut sudah menjadi konflik yang berskala nasional dengan melibatkan bukan hanya kedua desa yang terlibat konflik melainkan sudah melibatkan bahkan sampai ke Banten. Penelitian ini menggunakan motode pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif dan menggunakan data primer dan sekunder, yang didapat dari unit yang analisis (informan). Hasil penelitian menunjukan bahwa, terjadinya konflik etnis di Kecamatan Way Panji adalah akibat adanya kesenjangan sosial, dimana masyarakat Balinuraga sebagai pendatang menguasai sektor ekonomi, sedangkan masyarakat Agom yaitu masyarakat asli Lampung hanya sebagai penonton dari kekuasaan dan sumber-sumber kemakmuran di Kecamatan tersebut. Substansinya adalah karena tidak meratanya kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk asli yang mayoritas beretnis Lampung, dan sebaliknya masyarakat pendatang tingkat kesejahteraannya lebih baik, karena keuletan dan sikap stuggle mereka yang membuat mereka maju dalam status sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan, kemudian konflik yang pada awalnya dapat diredam, akhirnya tidak dapat diredam dan menjadi konflik berskala nasional. Konflik etnik yang terjadi di Kecamatan Way Panji menimbulkan dampak yang sangat besar, antara lain korban jiwa, harta benda, dan hancurnya infrastruktur fisik dan sosial di wilayah konflik tersebut. Ditinjau dari eksistensi sebuah negara, maka konflik etnik tersebut tentunya akan menjadi sebuah ancaman terhadap keutuhan NKRI karena sudah melibatkan bukan hanya etnis Lampung dan etnis Bali melainkan beberapa etnik lain seperti Banten, Medan dll. Kondisi tersebut dapat melemahkan ketahanan wilayah tersebut, karena wilayah menjadi tidak kondusif dan tidak terkendali khususnya pada aspek kehidupan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan.

---

This research aims to study the effects of the conflicts in South Lampung sub district namely Way Kanji to the region resilience and its implications to national resilience. The reason why to study Way Panji conflict is because the conflict has become national scale which involves not only two villages but its spread to the villages around the region. This study uses a qualitative approach method with descriptive nature and use of primary and secondary data obtained from informants. The results showed that, ethnic conflict in Way Panji is due to the existence of social inequality, which Balinuraga society as immigrants dominate economic sectors, while indigenous people of Lampung, Agom, was just as viewers of the power and resources of the prosperity of the district. The problem is the inequality of prosperity felt by the majority of the indigenous population in Lampung, and as the immigrant community life prosper because they struggle tenacity and attitude that make them advance in their socioeconomic status raises jealousy, therefore conflicts that can initially be muted, finally break lose and become a conflict of national scale. Ethnic conflict that occurred in Way Kanji raises huge impact in physical and social infrastructure in the region. Viewed from the existence of a state, the ethnic conflict is certainly going to be a threat to the integrity of the Republic because it is not only involved the people of Lampung and Bali but also some other ethnic groups such as Banten, Medan, etc.. This condition can weaken region’s resistance, because the region is not conducive and uncontrolled especially in relation to social, economic and defense security."

"[Although these conflicts also have political, economic, and other causes, the purpose of this volume is to develop a psychological understanding of ethnic warfare. More specifically, Handbook of ethnopolitical conflict explores the function of ethnic, religious, and national identities in intergroup conflict. In addition, it features recommendations for policy makers with the intention to reduce or ameliorate the occurrences and consequences of these conflicts worldwide., Although these conflicts also have political, economic, and other causes, the purpose of this volume is to develop a psychological understanding of ethnic warfare. More specifically, Handbook of ethnopolitical conflict explores the function of ethnic, religious, and national identities in intergroup conflict. In addition, it features recommendations for policy makers with the intention to reduce or ameliorate the occurrences and consequences of these conflicts worldwide.]"

"Konflik antara PT. SMM, masyarakat Kecamatan Naga Juang dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berakar pada hubungan ekonomi yang menyangkut dengan pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas. Penelitian ini berupaya melihat relasi diantara ketiga stakeholder tersebut, melihat hal-hal yang menjadi sebab konflik, mengurai struktur dan dinamika konfik serta merumuskan strategi resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan, dimensi sebab konflik disebabkan oleh dimensi ekonomi atas pengelolaan dan pemanfaatan komuditi emas, dimensi struktur dan dinamika sangat dipengaruhi oleh peran aktor yang mendorong peningkatan ketegangan dan eskalasi konfik. Resolusi konflik yang dirumuskan, yaitu strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah strategi yang mengakomodir kepentingan dan espektasi dari dua stakeholder kunci yaitu, Pemkab Madina dan masyarakat Kec. Naga Juang.

---

Conflict between PT. SMM, society of district Naga Juang and the government of Mandailing Natal regency, rooted in economic relations that concern to the management and utilization of gold?s commodity. This research attempt to see the relationship between the three stakeholders, see the things that are the cause of conflict, analyze the structure and dynamics of conflict and also formulate strategies of conflict resolution. The results showed, because the dimensions of the economic dimension of the conflict caused by the management and utilization of gold komoditi, the dimensions of the structure and dynamics is strongly influenced by the role of actors encourage the escalation of tensions and conflicts led. The formulation of conflict resolution was an accommodative strategic which is a strategy that accommodates the interests and expectations of two key stakeholders, namely, local government Madina and community district Naga Juang."

"ABSTRAKKawasan Babakan Siliwangi merupakan salah satu warisan budaya lokal dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung yang berada di lokasi yang strategis. PeraturanDaerah Kota Bandung No 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011- 2031 Pasal 46 Ayat 6 menyatakan Kawasan Babakan Siliwangi termasuk kedalam RuangTerbuka Hijau Hutan Kota yang seharusnya tidak dapat dialihfungsikan. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004 seharusnyadicabut dan disesuaikan dengan Perda yang ada tetapi baru Tahun 2013 SK ini dicabut. PT Esa Gemilang Indah (PT. EGI) tidak konsisten dengan janjinya untuk menataKawasan Babakan Siliwangi, tetapi ingin merusak kawasan ini dengan rencana membangun apartemen. Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung selaku pembuat kebijakan awalnya ikut mendukung untuk pengalihfungsian dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tetapi karena terjadi penolakan dari warga sekitar Kawasan Babakan Siliwangi dan warga Kota Bandung pada umumnya akhirnya Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung mencabut SK dan perjanjian kerjasama dengan PT EGI. Permasalahan tidak langsung selesai karena ada residu dari masalah ini yaitu Pemerintah Kota Bandung berencana untuk menawarkan aset Pemerintah Kota yang lain untuk mengganti pengelolaan yang telah dilakukan di Kawasan Babakan Siliwangi tetapi hingga saat ini belum jelas aset mana yang akandiserahkan.Penelitian ini menggambarkan pengelolaan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dengan pendekatan lingkungan, pendekatan hukum dan pendekatan komunikasi untuk mengetahui kaitannya dengan Ketahanan Daerah.

---

ABSTRACTBabakan Siliwangi region is one of the local cultural heritage and green open space in the city of Bandung is located in a strategic location. Bandung RegionalRegulation No. 18 Year 2011 on Spatial Planning 2011-2031 Article 46 Paragraph 6 states Babakan Siliwangi region are green open space Forest City that cannot be transfer of functions. Letter Decision Regional Parliament of Bandung City No. 14 year 2004should be withdrawn and adapted to existing Regional Regulation, but this letter decisionwas withdrawn in 2013. PT Esa Gemilang Indah (PT EGI) is inconsistent with his promise to organize BabakanSiliwangi region, but want to destroy this region by building an apartment. Bandung City Government and Regional Parliament of Bandung City as policy makers initially support to transfer of functions to increase the regional income but due to the refusal of residents around the Babakan Siliwangi region and citizen of the Bandung City in general finally Bandung City Government and Regional Parliament of Bandung City withdrawn the letter decision and cooperation agreement with PT EGI. Problems not finished because there is a residue of this problem, Bandung City Government are planning to offer another asset for replacing the management that has been done in the Babakan Siliwangi region but until now unclear which assets will be handed over. This study describes the management of conflict in community with Local Government with environmental approaches, legal approaches and communication approaches to determine the relation with the Regional Resilience."

"Disertasi ini adalah kajian filosofis tentang manusia dalam konflik sosial di masyarakat multikultur. Dilatarbelakangi realitas konflik sosial dan konstruksi negara yang menjamin keragaman agama dan etnik, studi ini membahas relasi antarindividu yang memproduksi konflik sosial nuansa agama dan etnik. Mengacu kepada teori multikulturalisme Bhikhu Parekh, melalui metode studi pustaka, fenomenologi kehidupan religius, dan refleksi kritis, disimpulkan bahwa konflik sosial (a) dimunculkan oleh seorang individu di dalam perilaku sosialnya yang menginterpretasikan perbedaan pandangan moral dan budaya; dan (b) terjadi di dalam negara yang melakukan politik keseragaman. Penyelesaiannya, konflik sosial harus dikelola oleh seorang individu melalui dialog budaya dengan tindakan dialog antarbudaya dan rekognisi sosial. Dengan dialog budaya itu, dapat ditemukan kembali manusia yang harmonis di dalam kehidupan sosial.

---

This dissertation is a philosophical study about human being in social conflict among multicultural society. Based on the background of social conflicts phenomenon and state construction that guarantees religious and ethnic diversity, it discusses the relationships between individuals who produce social conflict of ethnic and religious nuance. Referring to the theory of multiculturalism from Bhikhu Parekh, literature study method, phenomenology of religious life method, and critical reflection method, it is concluded that the social conflicts (a) emerged from an individual behavior that interprets moral and cultural in different view; and (b) happened in countries those provide political uniformity. These social conflicts should be cultivated by an individual through cultural dialogues and the actions of intercultural dialogue and social recognition. The dialogue is expected to rediscover harmony in social life."

"ABSTRAKKonflik horizontal di Poso Sulawesi Tengah yang terjadi dalam kurunwaktu 1998-2001 mengakibatkan perubahan tatanan sosial dalam masyarakatPoso. Penelitian ini ingin melihat proses-proses komunikasi antar budayamasyarakat Pamona dan Bugis pasca konflik khususnya manajemen konflik,proses facework dalam negosiasi wajah, identitas, stereotipe, prasangka danetnosentrisme serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya dalam interaksinya.Dengan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif dan metoda etnografi dimanapeneliti terjun langsung dan tinggal bersama-sama masyarakat Poso di beberapadaerah. Pada proses negosiasi dan rekonsiliasi konflik jika dilihat menggunakanface negotiation theory maka kedua komunitas cenderung bersifat kolektivistikdan menyelesaikan konflik dengan menjaga ‘wajah’ kelompok lainnya. Gayapenyelesaian konflik antar kedua komunitas cenderung sebagian menggunakancompromising style, pasca konflik justru negosiasi yang banyak digunakan adalahavoiding style. Stereotipe, Prasangka dan Etnosentrisme yang berkembang darimasing-masing kelompok dapat menjadi hambatan dalam proses-proseskomunikasi antar budaya serta kerentanan dan kerawanan akan potensi konflikberikutnya.

---

ABSTRACTHorizontal conflicts in Poso, Central Sulawesi, which occurred in the period1998-2001 resulted in changes in the social order in the society Poso. This studywanted to see the processes of intercultural communication between Pamonasociety and Bugis post-conflict especially conflict management, negotiationprocess in the face facework, identity, stereotypes, prejudice and ethnocentrism aswell as social aspects, economic and cultural interaction. Using interpretiveparadigm, qualitative approaches and of ethnography method, the researcherdirectly involved and lived together people of Poso in some areas. In thenegotiation process and conflict reconciliation when viewed using facenegotiation theory, the two communities tend to be collectivistic and resolveconflicts by keeping the 'face' of others. Style of conflict resolution between thetwo communities tend to mostly use the compromising style, post-conflictnegotiations are widely used it is avoiding style. Stereotypes, prejudice andethnocentrism that developed from each group can be a bottleneck in theprocesses of intercultural communication as well as the vulnerability andinsecurity will be the next potential conflict."

"Skripsi ini menjelaskan tentang konflik etnis yang terjadi di Sampit. Kalimantan Tengah pada 18 Februari 2001 yang melibatkan dua kelompok etnis yaitu Suku Dayak dan Madura. Konflik antara dua kelompok etnis ini telah berulang kali terjadi pada masa Orde Baru, tetapi konflik terbuka baru meledak pada era Reformasi. Banyak faktor yang menjadi pemicu konflik diantaranya yang utama adalah sosial-budaya. Benturan antara kedua kelompok etnis ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dari pihak Suku Madura dan membuat mereka harus meninggalkan Kalimantan Tengah. Mereka harus tinggal di tempat-tempat pengungsian di Jawa Timur. Pemerintah telah melakukan beberapa usaha rekonsiliasi untuk kedua pihak yang berkonflik. Setelah melakukan beberapa perjanjian perdamaian, warga dari suku Madura boleh kembali lagi ke Kalimantan Tengah dengan beberapa persyaratan. Mereka yang diijinkan kembali tersebut diantaranya haruslah yang tidak terlibat tindak kriminal dan telah lahir dan tinggal di Kalimantan Tengah dalam waktu yang lama.

---

This thesis describes about an ethnic conflict which occured in Sampit, Central Kalimantan on February 18th 2001, involving two ethnic groups which were Madurese and Dayaks. The conflict had been many times happened in the New Order era, but exploded in the Reformation era. There were motives on the conflict, including socio-culture. The clash between the two causing many victims from Madurese. They also had to leave Central Kalimantan. They had to live in evacuation areas in East Java. The government tried some efforts to do reconciliation for them. After some agreements they have done, the Madurese could come back to Central Kalimantan with conditions. They who were allowed to coming back were They who were not involved in crime and have born and lived in Central Kalimantan for a very long time.;"